dipergunakan untuk pengerjaan proyek dari TURUTTERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT telah membayar lunas kepadaTERGUGAT sebesar $687,627,00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribuenam ratus dua puluh tujuh Dollar Amerika), sementara TERGUGAT sampai dengan saat gugatan ini diajukan belum juga melunasikewajibannya kepada PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan Doktrin Penyingkapan Tirai Perusahaan/Piercing TheCorporate Veil yang dianut dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT

);Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UUPT menyatakan:(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimanadimaksud dalam pasal 92 ayat (1);(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakansetiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab;Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (1) Jo.

Unsur perbuatan tersebut melawan hukum;Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat Ill, jelas telahmelanggar kewajiban hukumnya untuk melakukan pengurusan perseroanHalaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pat.G/2019/PN.Bag.yang seharusnya berlandaskan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab (Vide: Pasal 97 ayat (2) UUPT) serta telah melanggar haksubyektif Penggugat berupa hak kekayaan;c.

Bahwa Tergugat IV sebagai Komisaris Tergugat , bertanggung jawab untukmelakukan pengawasan atas segala kebijakan pengurusan, jalannyapengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usahaperseroan, serta berkewajiban untuk memberi nasihat kepada Direksi (Vide:Pasal 108 ayat (1) UUPT);Bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)UUPT menyatakan:"Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian,dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan

Unsur perbuatan tersebut melawan hukum;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV telah bertentangandan/atau melanggar kewajiban hukumnya untuk melakukan pengawasanserta pemberian nasihat kepada Direksi Tergugat dengan itikad baik,kehatihatian dan tanggung jawab (Vide: Pasal 114 ayat (2) UUPT), danfaktanya telah melanggar hak subyektif Penggugat berupa hak ataskekayaan;.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Judex Facti telah salahmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) berkaitan dengan pembelian sahamsahamPT. Mecosin Indonesia milik (Almh.) Ny. Muliani Widjaya oleh TermohonKasasi , Il, Ill dan IV sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual BeliSaham Nomor 25, 26, 27, 28 yang kesemuanya dibuat pada tanggal 14Maret 1997, karena:a.

Berdasarkan Pasal 103 UUPT, setiap pengambilalihan seluruh atausebagian besar saham yang dapat menyebabkan terjadinya peralihanpengendalian atas perseroan, haruslah dilakukan melalui prosedur ataumekanisme sebagaimana diatur dalam UUPT;b. Pembelian sahamsaham oleh Termohon Kasasi , Il, Ill dan IV dari(Almh.) Ny. Muliani Widjaya sebanyak 36.000 lembar saham, merupakanpembelian atas seluruh (100%) saham PT. Mecosin Indonesia milik(Almh.) Ny.

Mengingat pembelian saham oleh Termohon Kasasi , Il, Ill dan IVmenyebabkan terjadinya peralinan pengendalian perusahaan, bahkan31secara mutlak sebesar 100 %, maka "sebelum" dilakukan jual beliharuslah dipenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh Pasal 103 ayat (4),Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (4) UUPT, yaitu:i. Adanya rencana pengambilalihan,ii. Adanya persetujuaan Rapat Umum Pemegang Saham atas rencanapengambilalihnan tersebut;iii.

Mecosin Indonesia melaluiRUPS yang hasilnya diumumkan di Lembaran Negara yang merupakanmedia terbuka untuk diketahui oleh semua orang dan diatur dalamUndangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas"adalah pertimbangan yang salah menerapkan ketentuan UndangUndangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Kalaupun aktaakta tersebut kemudian disetujui dalam RUPS PT.

Muliani Widjaya.Padahal menurut ketentuan dalam Pasal 105 ayat (2) UUPT justrumenghendaki rencana pengambilalihan sahamsaham PT. MecosinIndonesia milik (Almh.) Ny. Muliani Widjaya wajib diberitahukan terlebihdahulu kepada Pemohon Kasasi, termasuk Turut Termohon Kasasi danIl.

puluh delapan persen) jumlahsaham yang digunakan dalam mengajukan PERMOHONAN a quomerupakan harta bersama dengan Direktur Perseroan incasu mewakiliTERMOHON,maka dikarenakan tidak ada perjanjian kawin, antaraPEMOHON dengan Direktur Perseroan incasu mewakili TERMOHONharuslah dianggap sebagai satu subjek hukum, karenanya PEMOHONtidak memenuhi syarat sebagai PEMOHON sebagaimana diatur dalamPasal 138 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor 40 Tahun tentangPerseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT

Bahwa Pasal 138 UUPT tersebut jelas mensyaratkan bahwaPemeriksaan Perseroan hanya dapat diajukan apabila Perseroan dan/atauDireksi melakukan perbuatan hukum yang merugikanPerseroan/PemegangSaham. Faktanya, Pemohon selaku PemegangSaham adalah satu subjek hukum dengan TERMOHON.10.

Bahwa dikarenakan status PEMOHON denganDirektur Perseroanincasu TERMOHON adalah satu subjek hukum, maka PEMOHON tidakdapat membuktikan adanya kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal138 UUPT tersebut, karenanya PEMOHON tidak memenuhi syarat untukmengajukan PERMOHONAN aquo, karena tidak ada kerugian yangdialami oleh PEMOHON.11.

BahwaberdasarkanPasal 139 ayat 2 UUPT yang berbuny/i:Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolakpermohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasanyang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad balk.Dengan diajukannya Permohonan ini setelah adanya gugatan perceraianyang diajukan oleh Direktur Perseroan, menunjukkan adanya itikad tidakbaik yang ditunjukkan oleh PEMOHON dan Permohonan ini hanyalahsalah satucara yang dibuat oleh PEMOHON untuk mempersulit DirekturPerseroan

Bahwa dikarenakan kepemilikan saham PEMOHON adalah satusubjek hukum dengan Direktur Perseroan incasu TERMOHON, makaterbukti dakada kerugian PEMOHON sebagaimana dipersyaratkan dalamPasal 138 UUPT untuk mengajukan Permohonan Pemeriksaan terhadapPerseroan.Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan disertai alat bukti sempurna(volledige bewijs) mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagalberikut:MENGADILIDALAM EKSEPSIMengabulkan

Karena menurut hukum perseroan (UndangundangNo.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (UUPT), setoran modalsaham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincianyang menerangkan nilai atau harga, status dan lainlain serta harus dilakukanpenilaian dengan nilai wajar oleh pihak independen (pasal 34 UUPT).

Sesuai pasal 1 ayat (1) UUPT, menyatakan,Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukumyang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,Oleh karena Penggugat telah sepakat dengan Tergugat dan Tergugat Iluntuk mendirikan suatu badan hukum yaitu PT PGA, di mana Penggugatadalah pemegang saham mayoritas sebesar 34% sahamdan Penggugatjuga yang menjabat sebagai Direktur Utama, membuktikan dalil Penggugatyang menyatakan telah diajak ikut serta sebagai pemegang

Berdasarkan Pasal 68 UUPT tersebut di atas, terobukti PT PGA bukanlahperusahaan yang masuk dalam kategori 6 (enam) perusahaan yang wajibdiaudit oleh akuntan publik.;Hal 28 dari 83 hal PutNomor: 582/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT.12.Bahwa PT PGA sebagai perusahaan tertutup cukup diaudit secarainternal. Oleh karena itu Tergugat dan Tergugat Il telah menunjuk bapakOngki Soesatyo untuk melakukan audit dan membuat laporan keuangan PTPGA untuk tahun 2011, 2012, dan 2013.

UUPT mengatur Penyelenggaraan RUPSLB dapat dilakukan setiapsaat.Bahwa tidak ada ketentuan dalam UUPT yang mengatur bahwapenyelenggaran RUPSLB harus didahului dengan penyelenggaraan RUPSTahunan terlebih dahulu.; Bahwa Pasal 78 UUPT, berbunyi, RUPS J/ainnya atau RUPSLB dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa Tergugat Hal 29 dari 83 hal PutNomor: 582/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT.dan Tergugat Il berhaksewaktuwaktumelaksanakan

saham;dane. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesankekayaan.Bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) UUPT tersebut di atas jo.

Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT),yaitu sekurangkurangnya % (tiga per empat) atau 75% (tujuh puluh limapersen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yangdikutip sebagai berikut:Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN kdl, halaman 4 dari 20RUPS untuk menyetujul Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan,atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakanpailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroandapat dilangsungkan

Pasal 86 ayat (8) dan (9) UUPT, maka Pemohon wajibmelakukan pemanggilan kembali kepada para Pemegang saham untukRUPSLB Kedua, yang dikutip sebagai berikut:Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengundang kembali para PemegangSaham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasayang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2019 (RUPSLB II), halini sebagaimana dibuktikan dalam Surat Undangan RUPS

Pasal89 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas (UUPT), yaitu sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) atau66.7% (enam puluh enam koma tujuh) dari jumlah seluruh saham denganhak suara yang sah, yang dikutip sebagai berikut:RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilidalam RUPS dan keputusan adalah sah Jika disetujui oleh

maka otomatis RUPSLB tidak akan pernah dapatdilangsungkan apabila salah satu pemegang saham saja tidak menghadiriRUPSLB tersebut.Bahwa selanjutnya untuk menghindari kerugian dan dampak hukumlainnya yang merugikan kepentingan Perseroan (Pemohon) serta untukmencari kepastian hukum bagi seluruh pihak yang mempunyai hubungandengan Perseroan (Pemohon) dan dengan memperhatikan RUPSLB yangtelah diselenggarakan sebelumnya, yaitu RUPSLB I dan RUPSLB II, makadengan merujuk pada ketentuan Pasal 86 ayat 5 UUPT

., Notaris di Jakarta (bukti P1) ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dinyatakan :"Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankantugas untuk kepentingan dan usaha perseroan" Bahwa berdasarkan ketentuanPasal 98 ayat (1) UUPT tersebut, maka berdasarkan hukum, Penggugat selakuKomisaris PT. Intercon Enterprises (turut Tergugat ) memiliki tanggungjawabuntuk menjaga kepentingan PT.

InterconEnterprises guna menyetujui penyerahan dan pengalihan aset material turutTergugat tersebut kepada Bank Tamara ;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat II untuk menyerahkan danmengalihkan aset material turut Tergugat tanpa persetujuan RUPS jelasmerupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1)UUPT Jo. Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar PT.

., Notaris di Jakarta("Anggaran Dasar") (bukti P6) ;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il dalam menyerahkan asetmaterial turut Tergugat kepada Bank Tamara juga bertentangan denganketentuan Pasal 84 ayat (1) UUPT Jo. Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar turutTergugat yang menyatakan sebagai berikut:"Anggota Direksi tidak berwenang mewakili persoalan dalam hal:a. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksiyang bersangkutan ; ataub.

Interkon Kebon Jeruk) serta UndangundangNomort Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mekanismepengawasan maupun kewenangan serta tindakantindakan yang dapatdilakukan oleh seorang Komisaris telah diatur secara tegas dan limiatip (vide :Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Anggaran Dasar PT.Interkon Kebon JerukJo.Pasal 94 s/d Pasal 101 UUPT) ;Bahwa dari ketentuanketentuan dalam Pasal 100 UUPT, makaseandainyapun oleh karena sesuatu dan lain hal Komisaris dari perseroanmenjalankan tindakan pengawasan

hadir ditempat.Tindakan ini jelas melanggarhak Penggugat untuk mendapatkan kepastian dalammenjalankan bisnisnya dengan Tergugat.Bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht);Tindakan Tergugat dan Turut Tergugat serta Turut Tergugat llyangberakibat terlambatnya pembayaran angsuran atas seluruhBarang Modal kepada Penggugat serta tindakan Turut Tergugatll dalam menjalani perusahaannya tersebut jelas telahmelanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 1338KUHPerdata, Pasal 1820 KUHPerdata, Pasal 92 UUPT

Jo.Pasal 97 UUPT dan bertentangan dengan kewajiban hukumyang menjadi kewajibannya di dalam PSGU serta PerjanjianJaminan Pribadi.

Put.No.86/PDT/2016/PT.DKIketentuanketentuan hukum yang dapat kami kutip dibawahini:Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT menyatakan:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan.(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengankebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/ atauanggaran dasarPasal 97 ayat (1), (2) dan (3) UUPT menyatakan:(1) Direksi bertanggung

Put.No.86/PDT/2016/PT.DKI39.40.41.42.Pasal 1820 KUH Perdata) dan Turut Tergugat Ill merupakan direkturutama dari Tergugat yang bertanggung jawab atas nama perusahaannya(vide Pasal 92 Jo Pasal 97 UUPT).Bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakansebagai berikut:..demi lengkapnya pihakpihak harus diikutsertakan sekedar untuktunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan .Bahwa hal tersebut diperkuat oleh doktrin hukum

Bahwa berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.79 G /VII/2013/UUPT LAB UJINARKOBA tanggal 5 Juli tahun 2013, yang kesimpulannya menyatakan :Barang bukti daun tersebut benar ganja mengandung THC(Tetrahydrocanabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut dan 9Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangnarkotika

Bahwa berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.79 G /VII/2013/UUPT LAB UJINARKOBA tanggal 5 Juli tahun 2013, yang kesimpulannya menyatakan :Barang bukti daun tersebut benar ganja mengandung THC(Tetrahydrocanabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut dan 9Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangnarkotika

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan prinsip hukum dimana forumtertinggi dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas adalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan bahkan merujuk pada Pasal 138 ayat4 UUPT "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adiajuhan setelah permohonan terlebih dahulu meminta data atau keterangankepada perseroan dalam RUPS dan perseroan tidak memberikan data atauketerangan tersebut", permohonan a quo hanya bisa diajukan apabilaHalaman 11 dari 17 hal. Put.

dimintakan dalam RUPS dan RUPS tidak memberikan, namunfaktanya Termohon Kasasi justru dengan sengaja tidak menghadiri RUPSLBtanggal 16 Januari 2014 (vide bukti T16), dimana dalam RUPSLB tersebutpihak Pemohon Kasasi telah mempersiapkan semua data, informasi danbahkan keteranganketerangan yang diperlukan oleh Termohon Kasasisebagaimana yang dinyatakan secara tegas dan jelas oleh Pemohon Kasasimelalui surat tertanggal 10 Juli 2013 (vide bukti T18), maka dengan tetapberpegangan pada ketentuan hukum UUPT

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 138 ayat 4 danayat 5 UUPT, maka pertimbangan Judex Facti yang menyatakanpermohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi adalah adalah wajar dandilandasi itikad baik sebagaimana dinyatakan dalam alinea 3 dan 4 halaman30 adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang telah diajukanoleh Pemohon Kasasi;Halaman 12 dari 17 hal. Put.

yang dianggap pemegang saham lain merugikannya,merupakan kewenangan khusus yang diberikan oleh undangundangberdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Nomor 40 Tahun 2007").Adapun ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah secara jelas dan tegasmenyatakan sebagai berikut:Pasal 61 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagaiberikut:"Setiap pemegang saham berhak mengajukan

;Pasal 61 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagaiberikut: "gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kePengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan";A.2.Pasal 61 Ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 MerupakanKetentuan Yang Bersifat Lex Specialis Derogat Legi Generali Dari KetentuanPasal 118 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).5. Dalam gugatan yang diajukan Penggugat mendasarkan pada ketentuanPasal 118 HIR.

No.1102 K/Pdt/2015karena itu untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo, maka seharusnya Penggugatmenggunakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40 Tahun2007 dan bukan menggunakan pada ketentuan Pasal 118 HIR;Hal ini sesuai dengan asas lex speclalis derogat legi generali dimanaperaturan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) dapatmengesampingkan peraturan yang bersifat umum (lex general),sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr.

No.1102 K/Pdt/2015tentang Perseroan Terbatas ("UUPT Nomor 40 Tahun 2007") sebagaiberikut:"(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawabsecara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroandan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihisaham yang dimiliki";Penggugat tanpa berdasar telah mendalilkan nilai margin per hektarkebun kelapa sawit adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) tanpa disertai bukti Konkret yang menjelaskan secara detail danterperinci berapa

(cetak tebal olehPemohon Kasasi/T erbanding/Penggugat);Bahwa dengan tidak ditawarkannya saham baru yang diterbitkan tersebutterlebih dahulu kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tentumengindikasikan bahwa Termohon Kasasi /Pembanding /Tergugat danTermohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II telah mengabaikan hakhakPemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membeli sahamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UUPT.

Bahwa Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab V Pasal 75 s/d Pasal91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) danuntuk penyelenggaraan RUPS lainnya diatur dalam Pasal 79 UUPT. 7. Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat menyatakan sebagaianggota pemegang saham dari PT.

adalah sah karena telah melalui proses pemanggilan parapemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum RUPSdiselenggarakan, yang mengagendakan pengunduran diri Direktur Utamapada saat itu Almarhum Arnold Gultom dengan alasan kesehatan. 10.Bahwa RUPSLB pada tanggal 12 Oktober 2011 diselenggarakan11.berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 093/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Tim. tanggal 29 September 2011 dengan agendapemilinan pengurus perseroan, penyesuaian Anggaran Dasar perseroandengan UUPT

Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3 yang menyatakan TergugatIl adalah sebagai Presiden Direktur di ISHIKAWA PRESS INDUSTRYCo.Ltd (Tergugat 1) juga sebagai Presiden Direktur dan PemegangSaham di PT.ISKW JAVA INDONESIA (Tergugat III).Bahwa Kesimpulan Penggugat pada angka 3 yang menyatakanTergugat Il merupakan pengedali mutlak pada perseroan Tergugat IIIadalah sebuah dalil yang secara hukum sama sekali tidak benar, karenaberdasarkan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT No. 40tahun 2007, menyatakan :(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksuddalam pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat,dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atauAnggaran Dasar.PUTUSAN.No.354/PDT//2017/PT.Bdg.

Hal 14 dari 36 halKemudian tegaskan kembali dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT:Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) dan (3) UUPT:(1) Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluarPengadilan(2) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanayang dimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidakbersyarat kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini,Anggaran Dasar ataupun Keputusan RUPSBerdasarkan

Jadihal ini secara hukum harus dibedakan.Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) UndangUndang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menyatakan :(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud dalam pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yangdipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau Anggaran Dasar.Kemudian tegaskan

kembali dalam Pasal 97 ayat (1) UUPT:Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) dan (3) UUPT:(1) Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyaratkecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, Anggaran Dasarataupun Keputusan RUPSBahwa dalil gugatan angka 4 tentang peran

MELAKUKAN UPAYA PEMBONGKARAN DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIANJUAL BEL PASCA PUTUSAN PAILIT PT TUNGGAL YUDISAWMILL PLYWOOD ( DALAM PAILIT ) YANGMERUGIKAN PARA KREDIT OR. 11.Bahwa perbuatan dari TERGUGAT dalam menandatangani Perjanjian Jual Beli Mesintertanggal 28 Nopember 2013 dan Surat Perintah Kerja 11 April 2016 merupakan PerbuatanMelawan Hukum mengacu pada ketentuanketentuan sebagai berikut:Pasal 98 ayat (1), (2) dan (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (selanjutnya disebut UUPT

pengadilan.2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggarandasar.3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UndangUndang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.Pasal 102 ayat (1), (2) dan (8) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas(selanjutnya disebut UUPT

) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihankekayaan bersin Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun bukuatau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasarPerseroan.3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakanpengalihnan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksisebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.Pasal 117 ayat (1) dan (2) UUPT

AHU80250.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 (Bukti T18).Bahwa sebagai Direksi tentu saja Tergugat sangat paham terhadap ketentuan yang diaturdalam Bab VII Direksi Dan Komisaris, Bagian Kesatu dari Pasal 92 sampai dengan Pasal107 Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Dalammenjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi, Tergugat tidak hanyatunduk pada ketentuan UUPT, namun juga kepada ketentuan Pasal 12 Anggaran DasarTYSP yang mengatur tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain:TUGAS DAN WEWENANG DIREKSIPASAL 121.

Bahwa Menurut Undangundang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), Direksi dan Komisaris adalah organperseroan, Bahwa selaku organ perseroan, Direksi dan Komisarisdimungkinkan lebih dari saru orang. Dalam hal Direksi dan/atauKomisaris tediri lebih dari satu orang, maka prinsip keorganisasian danpertanggungjawaban yang dikenal dalam UUPT, untuk Direksi dikenaldenganasas kolegial dan untuk Komisaris dikenal dengan asasKolektif.b. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai Direksi PT.

Bahwa berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, besarbonus/tantiem diputuskan/ditentukan dalam RUPS, bukan olehpemegang saham.4.

Bahwa mekanisme pengangkatan PARA TERGUGAT sebagaiPengurus pada PT Jakarta International Expo sudah sempurnasebagaimana yang disampaikan PARA PENGGUGAT berdasarkanUndang Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atauselanjutnya disebut UU PTPasal 93 UUPT(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseoranganyang cakap melakukan perbuatan hukum....b.

Jakarta InternationalExpo, menurut UU PT pasal 108 adalah sebagai berikut:Pasal 110 UUPT*(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orangperseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum,...Bahwa dalam menjalankan fungsinya PENGGUGAT II sesuai denganPasal 108 UUPT1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiPerseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepadaDireksi.2) Pengawasan dan pemberian nasihat

Yang Ketiga, yaitu dilakukannya transaksi yang mengandung benturankepentingan yang secara jelas dan nyata merupakan pelanggaran danbertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk tidak terbatas dankhususnya terhadap: (i) Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" (UUPT).Hal. 2 dari 85 hal. Put.

Ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 UUPT ;Bahwa ketentuanketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan yangditujukan untuk mengatur tugas dan kewenangan Direksi.

Hal itu juga telahdinyatakan oleh Penggugat didalam gugatannya.Oleh karena itu, apabila terjadi perbuatanperbuatan yang melanggar dan/atautidak memenuhi ketentuan dimaksud maka sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (3)UUPT seharusnya hal itu dimintakan pertanggungjawabannya kepada anggotaDireksi KLMI (termasuk anggota direksi KLMI yang ditunjuk oleh Penggugat)dan bukannya kepada KLMI sebagai Perseroan. Ketentuan tersebut telahsecara jelas diatur dalam Pasal 85 ayat (3) UUPT.

Berdasarkan ketentuan Pasal85 ayat (3) UUPT. tersebut, Penggugat selaku pemegang saham seharusnyabertindak atas nama perseroan menggugat anggota Direksi KLMI yang karenakesalahan atau kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada perseroan.Namun demikian, Penggugat didalam gugatannya tidak menggugat Direksi,KLMI tetapi malah menggugat Kwang Yang Co Limited (KYM)/pemegangsaham yang lain dan KLMI.Secara lengkap bunyi ketentuan Pasal 85 ayat (3) UUPT tersebut adalahsebagai berikut :" Atas nama perseroan

Ketentuan Pasal 65 dan 66 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).Ketentuan tersebut dinyatakan oleh Penggugat didalam gugatan butirC.2.c. Pasal11 ayat 9 Anggaran Dasar KLMI.Ketentuan tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat didalam gugatan butirC.3.2. Bahwa ketentuanketentuan tersebut diatas merupakan ketentuan yangmengatur tentang tugas dan wewenang Direksi KLMI.

Bawa rapat umum pemegang saham berdasarkan pasal 75 ayat 1 UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan orang tertinggi dalamsuatu perseroan terbatas yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dandewan komisaris ;6. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa P.T.

AGTIKA DWISEJAHTERAyang diselenggarakan pada tanggal 26112010 sesuai denagnNotulen Rapatnya tersebutmerupakan RUPSLB yang sah dan mengikat karena telah sesuai dengankaidahkaidah yang diatur dalam UUPT baik mengenai tata carapenyelenggaraan, Kuorum kehadiran, Kuorum keputusan dan pembuatanrisalah rapatnya.

Adapun ketentuanketentuan UUPT yang telah dipenuhidalam RUPSLB tersebut adalah sebagai berikut :e tata Cara penyelenggaraan : Bahwa RPUSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalamPasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut seluruh Pemegang Saham Perseroantelah hadir atau diwakili (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat I selaku kuasa dari PenggugatIl) ; Kuorum Kehadiran : Bahwa RUPSLB tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86ayat 1 juncto Pasal 82 ayat 5 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut

ayat 4 UUPT yang mana dalam RUPSLB tersebut telah dibuatkan atau Notulenpada tanggal 26112010 (dua puluh enam Nopember dua ribu sepuluh) dan ditandatagani olehseluruh peserta RUPSLB tersebut ;7.

Bahwa, RUPSLB maupun yang dituangkan dalam Notulen Rapat maupun PernyataanKeputusan Rapat maupun Pernyataan Keputusan Rapat telah memenuhi ketentuan yang diaturdalam UUPT ;11. Bahwa, Tergugat II telah mengakui bahwa dalam Perjanjian kerjasama telah tertuangdalam pasal 2 yang menerangkan bahwa Tergugat I akan memiliki kedudukan sebagai pemegangsaham dala PT.

,sebagaimana pembayaran transaksi jualbeli saham sebagaipenutupan Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat telah dibayarkanTergugat kepada Para Pemilik Sebenarnya;Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), yaitu:Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.;Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis terhadap Pasal 33 ayat 1UUPM jo.

Pasal 48 ayat 1 UUPT, maka Perjanjian yang dibuat danditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat telah cacat hukum, yaituPenggugat selaku pihak yang ditunjuk dalam Perjanjian merupakanbukan pemilik saham sebenarnya dari perusahaan DunestoneDevelopments, S.A., namun merupakan pihak yang melakukanperbuatan hukum untuk dan atas nama Para Pemilik Sebenarnyaberdasarkan penunjukan dan Perjanjian Nominee, atau dengan katalain bahwa perbuatan Penggugat merupakan keuntungan dan manfaatbagi Para Pemilik Sebenarnya

Pasal 48 ayat 1 UUPT, maka Perjanjian tersebutHalaman 10 dari 26 Hal Putusan Nomor 375/PDT/2018/PT.DKI42.43.44.45.merupakan suatu perjanjian yang bertentangan dengan undangundang, sehingga terhadap Perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatanhukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata dan Pasal1337 KUHPerdata, yaitu:Pasal 1335 KUHPerdata:Suatu penanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karenasesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyalkekuatan.

Pasal 48 ayat 1 UUPT,maka berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUPM, Pasal 1320 dan Pasal1335 jis.

Akan tetapi,Tergugat Il dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur dari Tergugat Ill,hanyalah menjalankan tugasnya sebagaimana diperintahkan oleh UUPT.4.

Ltd. selakupemegang 65% saham (mayoritas) di Tergugat Ill, dengan memperhatikanketentuan Pasal 78 ayat (4) dan Pasal 79 ayat (2) UUPT serta AnggaranDasar Tergugat Ill.Ketentuan Pasal 78 ayat (4) UUPT dengan tegas mengatur sebagai berikut:RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untukkepentingan Perseroan.Lebih lanjut, Pasal 79 ayat (2) UUPT mengatur bahwa penyelenggaraanRUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegangsaham yang bersamasama mewakili 1/10

Berdasarkan permintaan pemegang saham tersebut serta denganmemperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT, maka Tergugat lldengan itikad baik menjalankan tugasnya selaku direksi yang diatur dalamketentuan Pasal 79 ayat (1) UUPT, kemudian menyelenggarakan RUPSLB.Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT mengatur:"Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS".6.

Ataudengan kata lain, dengan hadirnya pemegang 65% saham, maka jumlahpemegang saham yang hadir dalam, RUPSLB saat itu telah melebihiminimal kuorum yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Tergugat Ill.C.3.Penuangan Hasil Keputusan RUPSLB Ke Dalam Akta Notaril BukanPerbuatan Melawan Hukum Karena Dilakukan Sesuai Ketentuan UUPT.17.

Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.Hukum dan HAM, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3)UUPT.23.

Nyonya Lisa Jauhanes sebagai pemegang 150 lembar saham.Dalildalil seperti ini adalah dalil asal comot tanpa dapatdibuktikan diuraikan oleh Penggugat pasal mana dalam UUPT dan UU Penanaman Modal yang dilanggar oleh karenanyadalil angka 8 huruf a dalam posita gugatan Penggugatharuslah ditolak dan dikesampingkan.. Dalam dalil angka 8 huruf b posita gugatannya Penggugatsecara sesat menyatakan bahwa dikarenakan Akta Nomor 65maka PT.

Surat Nomor 61 bukanlah suatu bentuk pengawasan dannasihat sebagaimana diungkapkan secara sesat oleh Penggugat dalam posita angka 7 gugatannya yang disusun secaraaSalasalan tanpa dapat dibuktikan dan diuraikan oleh Penggugat oleh karenanya dalil semacam ini haruslah ditolak dandikesampingkan.3.Penggugat dalam dalil angka 9 posita gugatannya kembalimenyatakan bahwa Surat Nomor 61 bertentangan dengan UUPT dan Anggaran Dasar serta merupakan suatu bentuk konspirasi Para Tergugat, yang secara tegas Para

Perlu Tergugat Il luruskan bahwa pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direktur Utama Perseroan bukanlah didasarkan pada Pasal 105 ayat (1) UU PT sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat, yang secara tegas TergugatIl tolak, namun didasarkan pada Pasal 106 ayat (1) UUPT, yang mengatur:Halaman 41 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIAnggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementaraoleh Dewan Komisaris dengan menyebutkanalasannya..

(iii) Perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan(iv) Dan halhal lain yang perlu dibahas/dibicarakanAgar dapat menjadi perhatian bahwa Pasal 106 ayat (5) UUPT tidak ada memberikan batasan ataupun larangan terkaitagenda rapat RUPS.

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan danmembuktikan dalilnya serta tidak ada satupun Pasal dalamUU PT dan Anggaran Dasar yang dilanggar oleh Tergugat IIHalaman 56 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIVil.dalam penyelenggaran RUPSLB maka sudah sewajarnyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquomenyatakan bahwa RUPSLB tertanggal 30 April 2015 adalahRUPSLB yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUPT oleh karenanya Akta Nomor 17 tertanggal 30 April 2015adalah akta

Gunung Bintan Abadi(Akta Perseroan) dan Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang antara lain berbunyi sebagaiberikut:(i) Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya, untukkepentingan perseroan, dalam mencapai maksud dan tujuannya (Pasal 11Akta Perseroan);(ii) Setiap anggota Direksi wajib, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 11 Akta Perseroan

);(iii) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi, adalah orangperseoranganyang cakap melakukan perbuatan hukum (Pasal 93 Ayat (1) UUPT);(iv) Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan (Pasal98 Ayat (1) UUPT);dan dalam pertimbangan lain, Majelis Hakim telah membuat pertimbanganhukum, bahwa selain daripada itu, dipersidangan tidak ditemukan adanya cacatpada kehendak parapihak (wilsgebreken van het partijen), baik yang bersifatancaman (bedreiging, dwang), kekeliruan (dwaling

Gunung Bintan Abadi, artinya PARA PENGGUGAThanyalah mewakili kepentingan perseroan didalam Gugatan, namunberdasarkanUndangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT), dengan tegas dan jelas mengatur mengenai siapa yang memiliki kapasitasdan kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan didalam dan diluar hukum, dalamGugatan a quo, sebenarnya cukup Su Meng Liang saja, dalam kapasitasnya sebagaiDirektur, yang dapat dan berwenang mewakili perseroan, tidak demikian

;mengenai hal ini diatur lebihlanjut dalam UUPT, Pasal 98, sebagaimanadijelaskan sebagai berikut:a. Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan;b Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam anggaran dasar.Artinya bahwa dalam pengambil keputusan Direksi menganutsistem perwakilan kolegial, yang berarti tiaptiap anggota Direksiberwenang mewakili perseroan.

Khususnya mengenai TERGUGAT II, PARA PENGGUGAT tidak dapatmemberikan penjelasan atau alasan atau dalil, mengapa dirinya ditarik sebagaiTERGUGAT II, yang ada hanya dijelaskan bahwa TERGUGAT II, bersama262728sama dengan TERGUGAT I, ada dan menyaksikan penandatangananperjanjianperjanjian yang dilakukan oleh PENGGUGAT I;Bahwa PARA PENGGUGAT juga gagal menjelaskan dengan terang dan benarmengapa TERGUGAT III, ditarik sebagai pihak, karena berdasarkan ketentuanperundangundangan yang berlaku, baik UUPT maupun