Ditemukan 358 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : prudential prudensia prudensius prudentia pudensia prudencial prodensial prodential prudenciat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-11-2014 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 127/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 30 Maret 2015 — Dr.H.A.ZAENAL ARIFIN, MM
140 — 267
  • dihubungi, menyetorkan dana untuk pembukaanrekening sedangkan Mekanisme transfer dilakukan transfer ke rekeninglain menandatangan sarana penarikan rekening secara bersamasamadalam hal menandatangani cek, mengisi formulir setoran sebagai tujuantransfer dan datang ke Bank ;Bahwa prinsip kehatihatian dalam perbankan adalah apabila adatransaksi nominal besar harus diyakini secara formal penarikandipenuhi ( dasar hukumnya KUHD), dimana penarikan ada tanggal,nominal terbilang, ada tanda tangan sesuai prudensial
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 437/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 12 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : Ny. Oey Huei Beng
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia Tbk Cq PT. Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Utama Bandung
Terbanding/Tergugat II : Oey Han Bing
Terbanding/Tergugat III : Oey Tiauw Sioe
121 — 82
  • SARIYUNIKA JAYA, maka Pemberian Kredit olehTerlawan kepada Terlawan II dan Terlawan Ill adalah batal demi hukumtidak berdasar dan haruslah ditolak;Bahwa Terlawan dalam memproses kredit yang diajukan oleh Terlawan IIdan Terlawan Ill sudah sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlakusehingga tidak dapat dikatakan Terlawan telah ceroboh dan melanggarprinsip kehatihatian dan manajemen risiko (Prudensial Banking) olehkarenanya dalil Pelawan haruslah ditolak dan dikesampingkan;Putusan Nomor 437/PDT/2017
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 10-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 538/Pid.B/2020/PN Smg
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ANGGRAENI RAHMA SH
Terdakwa:
ARI FADZILAH BINTI ALM ROHMAN ARIADI
34 — 2
  • Asuransi Jiwa Manulife sebesar Rp. 1.031.000 tanggal 24 Juni 2014;

    - 1 (satu) bendel foto copy Polis Asuransi Prudensial dengan tertanggung utama MUHAMMAD PUTRI ARDHANI;

    - 1 (Satu) bendel foto copy Polis Asuransi Prudensial dengan tertanggung utama JANEETA PUTRI ARDHANI;

    - 2 (dua) lembar asli kwitansi berobat dan rincian biaya perawatan di RS.Panti Wilayah Citarum sejumlah Rp. 366.414,- dari tanggal 6 Januari 2015 9 Januari 2015;

    - 1 (satu) lembar Asli

Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 224/Pdt.G./Plw./2016/PN.Blb.
Tanggal 31 Mei 2017 — - NY. OEY HUEI BENG ( PELAWAN ) - PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG UTAMA BANDUNG ( TERLAWAN I ) - 2. OEY HAN BING(TERLAWAN II ) - 3. OEY TIAUW SIOE( TERLAWAN III ) -
136 — 31
  • SARIYUNIKAJAYA, maka Pembenan Kredit oleh Terlawan kepada Terlawan II danTerlavan Ill adalah batal demi hukum tidak berdasar dan haruslah ditolak;Bahwa Terlawan dalam memproses kredit yang diajukan oleh TerlawanIdan Terlawan III sudah sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlakusehingga tidak dapat dikatakan Terlawan telah ceroboh dan melanggarprinsip kehatihatian dan manajemen risiko (Prudensial Banking) olehkarenanya dalil Pelawan haruslah ditolak dan dikesampingkan;Halaman 55 dari 105 Putusan
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 12-08-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PA Soreang Nomor 5037/Pdt.G/2020/PA.Sor
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
108 — 53
  • Namun sesungguhnya masihada harta waris Pewaris yang terpendam secara diamdiam ditutup rapatdisembunyikan, namun Para Tergugat dan Turut Tergugat mendapat kabarbahwa Pewaris memiliki Asuransi PRUDENSIAL, kemudian dicobadiselurusi dan diselidiki, terobukti benar Pewaris memiliki AsuransiPrudensial, dengan : Nomor Polish : 11291630 Nama Pemegang Polish : SUAMI PENGGUGAT (Pewaris)3204460609760005.
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum
Register : 31-10-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 421/Pid.B/2018/PN Sbr
Tanggal 18 Januari 2019 — Penuntut Umum:
KUSTRIYO, S.H.
Terdakwa:
SUGIHARTONO Alias SINO SUGIHARTO NOTO NEGORO
1348 — 2259
  • SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acarapemeriksaan Penyidik;Bahwa saksi sejak tahun 2010 hingga sekarang bertugas sebagai kepalaGroup pada Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Tugasdan tanggung jawab sebagai kepala group pada DepartemenPengelolaan Moneter Bank Indonesia adalah : menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; mengatur dan mengawasi makro prudensial
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
333 — 277
  • Bahwa asas kecermatan ( Principle of Prudensial ) menghendakiagar Pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas,sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara. dalammengeluarkan suatu keputusan (beschikking) maka Pemerintah harusmempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaanyang berkaitan dengan materi atau substansi keputusan, mendengar danmempertimbangkan alasanalasan yang di ajukan oleh para pihaktertentu yang berkepentingan dengan keputusan tersebut
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Juni 2015 — ARI SUGENG RIYADI, SSos. ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
175 — 95
  • MODERN INTERNASIONAL belumtermasuk diskon sehingga ada selisih harga kemahalan yang tidak diperhitungkan olehARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK bersamasama ARIES NOEGROHO HS,S.Sos.M.Kes. selaku PA. 27777292 22 n nn nnn nnn nn nnn nnn nnne Bahwa penetapan HPS bertentangan dengan ketentuan pasal 66 ayat (7) huruf c PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Menimbang, bahwa dalam menentukan HPS, ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selakuPPK tidak mempertimbangkan asas prudensial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-04-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2009
Tanggal 10 April 2011 — Ir. RUSMADI CHANDRA ;
121 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyatakan bahwa pemberiankredit tidak melalui Komite Kredit ;Permasalahan Komite Kredit harus disorot dari sisi UU Perbankannya,karena dalam UU Perbankan telah mengatur pula tentang sanksi bagipelanggar UU Perbankan baik terhadap karyawan maupun terhadap paraDireksi maupun Pimpinan Bank ;Baik Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama,sama sekali tidak mempertimbangkan asas "PRUDENTIAL BANKKING"yang mutlak dan harus diberlakukan dalam kasus a quo, sehinggadengan adanya penerapan asas prudensial
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
561 — 1555
  • Ini harus dilindungi semuanya.Harus dipastikan bahwa bank yang bersangkutan perlu diatur dandiawasi secara ketat agar senantiasa berjalan di dalam koridor denganprinsip prudensial, dalam koridor dengan mengedepankan prinsipkonfidensial, dan dalam koridor dengan mengedepankan prinsipprinsipyang menjadi prinsip utama di dalam industri perbankan, di sampingprinsip kepercayaan ... yang sehat yang dapat menjaga amanah dariuang nasabah dalam bentuk simpanan, memainkan peran sebagaipenggerak roda perekonomian
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Juni 2015 — ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
67 — 16
  • harga kemahalan yang tidak diperhitungkan olehARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selaku PPK bersamasama ARIES NOEGROHO HS,S.Sos.M.Kes. selaku PA. 27777292 22 n nn nnn nnn nn nnn nnn nnnHal 259 dari 271 Putusan Nomor :10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.260e Bahwa penetapan HPS bertentangan dengan ketentuan pasal 66 ayat (7) huruf c PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Menimbang, bahwa dalam menentukan HPS, ARI SUGENG RIYADI, S.Sos. selakuPPK tidak mempertimbangkan asas prudensial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 946 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — ITMAN HARRY BASUKI
97 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (delapan puluh miliar rupiah) ke Bank Mega Jababeka sebagai deposito telahbekerjasama dengan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI, dimana Bank MegaCabang Jababeka bukan Bank Pemerintah, sehingga bertentangan denganketentuan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah pada penjelasan Pasal 193 yang menyatakan bahwa deposito hanyadapat dilakukan pada Bank Pemerintah serta bertentangan dengan ketentuandalam Pasal 193 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, menganut asas prudensial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi - TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
301 — 76
  • TUNGGUL P SIHOMBINGb. 1 kali pembayaran melalui rekening Bank Permata yg tidak diketahuipemilik rekeningnya.c. 1 kali pembayaran memalui pendebetan di kasir prudensial kantorpusat di JI Sudirmand. Selanjutnya sisanya sebanyak 60 kali pembayaran menggunakanauto debet Kartu kredit BCA no 4556330002410406 an.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG.
Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
164 — 50
  • Tunggakan Pokok sebesar Rp. 26.156.747.211, (dua puluhenam milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus empatpuluh tujuh ribu dua ratus sebelas rupiah);2) Tunggakan bunga sebesar Rp. 4.140.503.702, (empat milyarseratus empat puluh milyar lima ratus tiga ribu tujuh ratus duarupiah).Bahwa, dalam hal pembuatan MPK tersebut tidak sesuai denganketentuan dalam Buku Pedoman Perkreditan (BBP), isi yangdicantumkan berasal dari dokumen yang diterima tanpa dilakukanverifikasi secara mendalam sesuai prinsip prudensial
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-03-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Maret 2012 — IR. RACHMAN HAKIM, MBA
124 — 39
  • Itu juga merupakan bentuk antisipasi keuangan, sehingga keuangan disebuah daerah tersebut terkendala terhadap sumber sumber pendapatan atau adapersoalan persoalan keuangan yang kemungkinan menyebabkan terjadinyakesulitan di dalam pembayaran;e Bahwa ketentuan dalam Pasal 193 UU No.32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, menganut azas prudensial principal, yakni azas kehatihatian. Kebetulan Ahli ikut dalam menyusun Undang Undang tersebut.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1450/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 26 Februari 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM
448 — 426
  • akibatnya jelas .Bahwa pertanggungjawaban pidana mempunyai 3 unsur pertama memangperbuatannya itu merupakan perbuatan melawan hukum, kedua UU memangmenyatakan perbuatan itu perbuatan pidana , ketiga harus ada unsur kerugian jadipertanggung jawaban pidana kepada orang orang.Bahwa unsur dengan sengaja salah satu mencakupi unsur melawan hukum jadiunsur dengan sengaja harus ada unsur melawan hukum.Bahwa untuk melihat adanya kesengajaan dilihat dari motifnya.Bahwa ahli ade charge tidak mengetahui antara prudensial
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-03-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1176/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — AGUS MURDIANTO
234 — 170
  • dalam UU No. 10 itu, seingat ahli karena kebetulanmenjadi saksi Bank Century, jadi ahli sedikitnya ahli banyak tahulah, walaupun sayabukan ahli di bidang Perbankan, termasuk pegawai yang misalnya clening service,kalau dia berkaitan dengan urusan administrasi perbankan itu termasuk pegawaiBank, ;Bahwa yang termasuk kegiatan Bank itu pegawai Bank;Bahwa ahli paham ada perbedaan pengertian pegawaiBank antara pasal 29 ayat 1 danayat 2, secara khusus mengenai tidnak pidana perbankan ahli tidak tahu;Bahwa prudensial
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 30-10-2017 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 741/Pid.B/2017/PN Bpp
Tanggal 15 Maret 2018 — Penuntut Umum:
Muhammad Mirhan, SH
Terdakwa:
RUSMA YANI PAKPAHAN Binti DAVIT PAKPAHAN
139 — 39
  • Prudensial untuk selanjutnya diberikan kepada yang berhak

    1. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 23 April 2016 dengan Sdr. Rusma Yani Pakpahan yang bertindak atas nama CV. Gemini Utama Putra yang isinya memberikan modal sebesar Rp. 10.000.000,- selama 35 hari tanggal jatuh tempo 31 Mei 2016 dengan provit sebesar Rp. 2.000.000,-;
    2. Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 03 Mei 2016 dengan Sdr. Rusma Yani Pakpahan yang bertindak atas nama CV.