Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 430/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 28 Februari 2017 — H. ILYAS ST BASA VS SOLITA LOMONGGA SIMANJUNTAK, DKK
62 — 51
  • almarhnumJohan Arnold Simanjuntak semasa hidupnya dan diteruskan oleh ahliwarisnya, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan kepada Penggugatdan keluarga Penggugat yang tinggal di atas Objek Perkara ;Bahwa berdasarkan faktafakta dengan alasan hukum sebagaimanatersebut di atas, almarhum Johan Arnold Simanjuntak semasa hidupnyadan ahli waris almarhum Johan Arnold Simanjuntak (Tergugat I, TergugatIl, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V), Tergugat VI, Tergugat VIIdan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melangar
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 16-05-2016 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN AMBON Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Amb
Tanggal 13 Juli 2017 — 1. JOHN G.SAHUSILAWANE, SH. MH pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, beralamat Jl. Dr. Leimena RT.002/ Rw.001, Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon. 2. Ny. PAULIN SAHUSILAWANE / TILON, pekerjaan tidak ada, Agama Kristen Protestan, beralamat Jl. Dr. Leimena RT.002/ RW.001, Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Baguala. dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILLEM R.E.SUDJIMAN,SH, YANNY TUHURIMA,SH dan MIRA R.MARANRESSY, para Para Advokat, berkantor pada LAW OFFICE WILLEMR.E.SUDJIMAN,SH dan REKAN Beralamat di Jalan Jl. Sirimau/Batu Meja SK.7/1-39.RT.005/RW.04. Kecamatan Baguala.Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal, 09.Mei 2016, 31 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 306/2016 tanggal, 09 Mei 2016, untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : “ PENGGUGAT ” ; M E L A W A N : 1. Ny. IVONI CICILIA SOPACUA, beralamat Ruko BTN 1 / No. 6 Wayame, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai : ” TERGUGAT I ” ; 2. BONO TIAN, Pekerjaan TNI Kodam XVI Patimura, beralamat di Jl. Dr. J. Leimena RT.04/ RW.001, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai : “ TERGUGAT II ” ; 3. Sdr. ONCO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Dr. Leimena RT.004/ RW.001, Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai : “ TERGUGAT III ” ; 4. LA IKI, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Dr. Leimena RT.002/ RW.001 Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai : ” TERGUGAT IV ” ; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DATI I PROPINSI MALUKU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, Beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Hative Kecil Kecamatan Sirimau, Kota Madya Ambon. Selanjutnya di sebut sebagai : ” TURUT TERGUGAT ” ; Pengadilan Negeri tersebut : - Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ; - Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut ; - Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ; - Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
233 — 43
  • Perbuatan melawan hukum, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dimana dirumuskansebagai berikut : Adanya perobuatan melawan hukum; Menimbulkan kerugian ; Ada kesalahan ; Ada hubungan causalitas atau sebab akibat antara kesalahan dengankerugian tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana telah menjadi Yurisprudensi tetap , berdasarkan Putusan Hoge Raadtahun 1919, tanggal 31 Januari 1999, ialah : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku , atau Melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 496 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN., II. DEWI GAYATRI VS YANA HERIYANA ROCHMAN, SE;
159 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 496 K/TUN/2017Keberatan Kedua;Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melangar Hukum YangBerlaku;1Bahwa Pemohon Kasasi II / Pembanding II / Tergugat Il Intervensi sangatkeberatan dengan Putusan Majelis Hakim PTTUN Jakarta yang sama sekalitidak mempertimbangakan dailildalil yang telah disampaikan oleh PemohonKasasill / Pembanding II / Tergugat II Intervensi dan hanya berpedomanpada pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada tingkat Pertama;Bahwa Pemohon Kasasill / Pembanding II
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 28-05-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/G/2014/PHI/ PN.BDG
Tanggal 25 Nopember 2014 — HERMANSYAH; MUHAMAD FAISAL TONI; IMAN MULYANA; SITI JUBAEDAH; RISNAWAT, DKK; LAWAN; PT. TRIO MITRA BERSAMA;
75 — 18
  • mengeluarkan kebijakankompensasi kepada para Penggugat sebesar 1 x PMTK;Menimbang,bahwa telah terbukti di persidangan semua karyawandan termasuk para Penggugat sebelum bekerja di lakukan masapercobaan selama 3 (tiga) bulan dengan status perjanjian kerja waktutertentu dan setelah adanya unjuk rasa pada tanggal 21 Januari 2014baru ada perjanjian tertulis dan ada yang tidak tandatangan perjanjiankerja, sehingga tindakan Tergugat yang mempekerjakan para Penggugatdengan melalui masa percobaan telah melangar
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 22-11-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 519/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : DAULAT SIHOMBING, SH, MH Diwakili Oleh : Edi Sudma Sihombing
Terbanding/Tergugat I : PDT. SIHAR DOBES MANULLANG, STH
Terbanding/Tergugat II : BERLIANA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat III : ADVENT MANULLANG
145 — 51
  • melalui handphone yangdigenggamnya sehingga apa yang dilakukan TergugatIIl, yang menghujatPenggugat dengan katakata penghinaan : siboijong kau, tidak tau adatkau, tak level kau, tindakan Tergugat yang setidaknya membiarkanTergugatIIl menghina Penggugat, adalah juga merupakan erbuatanmelawan hukum dalam kwalifikasi melangar ketentuan Pasal 310KUHPidana Yo Pasal 315 KUHPidana tentang penghinaan atau setidaknyamelanggar atau bertentangan dengn etika dan sopan santun, dimanaPenggugat merasa dirugikan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 25-06-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Juli 2021 — Pemohon:
ALBERTUS SYAHAILATUA
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
109 — 27
  • Pst.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T29 tentang berita acarapeningkatan status saksi menjadi tersangka dan berita acara penetapantersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tanggal 12 April 2012 telah terbuktibahwa Pemohon sejak tanggal 12 April 2021 telah di tetapkan oleh Termohonsebagai tersangka karena disangka melakukan tindak pidana melangar pasal40 ayat 2 jo pasal 21 ayat 2 huruf a dan atau huruf c undang undang nomor5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati danekosistimnya jo
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN PANDEGLANG Nomor Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 14 Maret 2019 — 1. TB.MUQTAFI Bin (Alm) KH.TB.AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT I 2. RATU UMDAH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT II 3. RATU SIFA Binti (Alm) KH.TB AHMAD KAZDIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT III 4. TB.DIDI MUHTADI Bin (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAW,PENGGUGAT IV 5. H.TB NU’MAN Bin (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT V 6. RATU ZULFAH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT VI 7. RATU. OJAH MIROJAH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT VII 8. RT.UDOH MAHFUDOH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT VIII 9. H.TB.MIFTAHURROCMAN Bin (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT IX 10. Hj.RATU EROH KHOIROH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT X 1. HAERUDIN bin (Alm) H.Bai Julaeha,Tergugat 2. ENOH JUNAEDI NF, SH,Tergugat 3. ITO DARWITO,Tururt Tergugat I 4. DRS.H.TB.SUDRAJAT, M.Si,Turut Tergugat II.
346 — 491
  • Melanggar hak subjektif orang lain;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Bertentangan dengan azas kepatutan ;e Melangar kaedah tata susila;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbanganhukum diatas oleh karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan hakmilik Penggugat berdasarkan bukti P.1 berupa SHM No. 238 tahun 1983 atasnama KH. TB.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-01-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2418 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Januari 2014 — 1. TJOENG ANDY ANTHONY, DK VS 1. EDDY LEO, DK
42 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp2.950.000.000,00 yang tidak patut/tidak sah terhitung sejak bulanSeptember 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 dan bunga bulanJuni 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 total sebesar totalRp750.000.000,00 yang dilakukan atas kekhilafan Saksi Noversyah yangmendapat tugas dari Para Terbanding/Para Termohon Kasasi seperti yangdiuraikan di atas/tidak terbukti ada persetujuan dan tanda tangan dariDirektur terkait dan telah diambil uang bunganya/diterima oleh ParaTerbanding/sekarang Para Termohon Kasasi adalah melangar
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 92/Pdt.G/2012/Pn.Sda
Tanggal 18 Juli 2013 — MULYAWATI Melawan Nyonya URIPAH, Dkk.
57 — 21
  • Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalarnangka 17 dan 18 karena Turut Tergugat tidak pernah melangar hakkepemilikan Penggugat karena Turut Tergugat telah membeli tanahtersebut dengan benar kepada Para Tergugat, disertai dengan buktikepemilikan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN maka Turut Tergugatmerasa dirugikan sekali atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat,oleh karenanya Turut Tergugat sangat dirugikan sekali oleh perbuatanPenggugat dan para pembeli tanah kavling
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 01-07-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 100-K/PM.III-12/AU/VII/2015
Tanggal 6 Oktober 2015 — - SUKARMI, Peltu NRP 513014
89 — 52
  • Bahwa sesuai dengan fakta yang berkembang dalam masyarakatmodern saat ini bahwa perbuatan mencium pipi secara umum seringdilakukan oleh orang lain ditempattempat yang terbuka untuk umum,begitu juga dengan tontonan televise yang setiap saat menampilkanadegan mencium pipi, kalau memang itu melangar kesusilaan tentunyaakan dilarang oleh pemerintah, kenyataannya sampai sekarang masih sajakita linat adegan tersebut di televise.8. Bahwa dengan melihat uraian fakta tersebut diatas, sayaberpendapat :a.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 13-01-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 05/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 4 Juli 2012 — WINARSIH, DKK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, R. BEATRIX I.K, dkk
140 — 91
  • .; Bahwa Tergugat pun telah melangar asas kepastian hukum sehinggamembuat status tanah a quo menjadi tumpang tindih (overlapping) statuskepemilikannya antar Penggugat dengan para pemegang sertipikat (obyeksengketa) yang belum jelas data fisik dan data yuridisnya merupakanpelanggaran terhadap PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 33 ayat 1 tentangpendaftaran tanah yang berbunyi Dalam rangka penyajian data fisik dandata yuridis, Kantor Pertanahan menyelenggarakan tata usahapendaftaran tanah dalam daftar umum
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 06-01-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN BATAM Nomor 624/Pid.B/2014/PN.BTM
Tanggal 6 Januari 2015 — ANDESMAR SIREGAR BIN PARULIAN
85 — 37
  • SUSANTO PANGARIBUAN menggoyanggoyangkan tubuhsaksi NURSIAH dan setelah merasa bahwa saksi NURSIAH sudah meninggal, tetapi ternyatasaksi NURSIAH masih hidup.Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Melakukan atau turut sertamelakukan telah terbukti pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur daridakwaan Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telahterpenuhi.Menimbang, oleh karena dakwaan Kesatu Primair melangar
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 30-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 27/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
MARTHEN RUPIASA, SH.,M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
187 — 112
  • yang tidak bersedia menandatanganiRisalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf h, Panitia A membuat catatan pada Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah A mengenai penolakan/keberatandimaksud.(3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatanganioleh salah satu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidakmengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A. 14.4 Bahwa karena Tergugat tidak cermat, tidak prosedural dalam halpenerbitan objek sengketa, dan melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 21 September 2016 — PT MERCK SHARP DHOME PHAMA, Tbk. (dahulu PT SCHERING PLOUGH INDONESIA Tbk.) VS Ir. AGUNG SUSANTO, M.M
94 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketidaknetralan Judex Facti juga terbukti dari sikap Judex Factiyang bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan SaksiAndri Soelastyo dan Saksi Sentot Purwandi yang diajukan olehPemohon Kasasi yang secara jelas menyampaikan bahwa benarPemohon Kasasi melaksanakan restrukturisasi atau reorganisasi sejakbulan Oktober 2013 dan restrukturisasi atau reorganisasi tersebut telahdiumumkan kepada seluruh karyawan Pemohon Kasasi;8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa Judex Factitelah melangar
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 21-11-2019 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 317/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
DRA. SULASTRI
Tergugat:
1.DR. MUH. HERY RIYADI ALAUDDIN, SPi.,MSi
2.SONI HARSANTO, A.Pi., MSi
3.AWAL ILHAM
104 — 39
  • ., LL.M. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa secara normatif Perbuatan Melangar Hukum (PMH) telah diaturdalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi tiaptiap perbuatanyang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain,memberikan hak baginya untuk menuntut ganti kerugian.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630 K/Pdt/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. Pusat Cq. PT. BANK BNI WILAYAH 09 BANJARMASIN Cq. PT. BANK BNI CABANG KAPUAS VS Ny. NANSIAH, DKK
110 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahanbarang hasil tindak pidana melangar Pasal 480 KUHP diancamdengan pidana penjara selama empat tahun;Bahwa dengan telah diterimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestaridan CV. Tiga Saudara cab.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-06-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 46/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 2 Desember 2019 — Penggugat:
PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama
Tergugat:
Pengguna Anggaran Pembangunan Pasar Induk Wonosobo Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemkab Wonosobo
556 — 822
  • :Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badanbadanpemerintah haruSs mempunyai motivasi atau alasan cukup sebagaidasar ini harus benar benar jelas, sehingga pihak administrablememperoleh pengertian yang cukup jelas atas keputusan yangditujukan kepadanya;Bahwa Keputusan Tergugat sejak dari awal berupa PemutusanKontrak tidak jelas apa yang telah dilakukan oleh Penggugat,sehingga melangar Pasal 93 Ayat (1) huruf c dan/atau huruf d,Peraturan Presiden Nomor 4, tahun 2015 tentang Perubahankeempat atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-06-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 622 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 12 Juni 2013 — MUH. AZWAR, SH bin H. MAKMUR, DKK
63 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 55 ayat 1 ke1 e KUHP atau melangar Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang TIPIKOR sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 tentang TIPIKOR Jo. Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP salah dalam menerapkan pasaltersebut.Yang nyata adalah :ore TT Tre Apakah Terdakwa I Muh. Azwar, SH bin Makmur (Direktur PT.Sentra Arung Medika) atas persetujuan Terdakwa IT Muh. Akmar Makmur bin Makmur(Komisaris PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-09-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1660/Pid.Sus/2018/PN Plg
Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
M. FAJAR DIAN PRAWITAMA
Terdakwa:
DAVID HARYONO ALIAS ONO BIN BURLIAN
35 — 4
  • sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukanperbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsurunsurpasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilihlangsung salah satu alternatif dari dakwaan Penuntut Umum sesuai denganfakta yang terungkap tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama;melangar
Pengadilan PN LABUHA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 56/Pid.Sus/2015/PN Lbh
Tanggal 9 April 2015 — Penuntut Umum : Rizki Septa Kurniadhi, SH. Terdakwa : Suparman Hi. Muharam Alias Parman
390 — 36
  • tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan apabila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul(SKAU), Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimanatersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar