Atas SKPKB No. 00068/207/04/624/06 tanggal 8 Maret 2006 sebesar Rp.1.190.499.687, kami telah melakukan pembayaran sebesar Rp.32.000.000, dengan perincian pembayaran sebagai berikut :1. Bulan April 2006 Rp. 2.000.000,2. Bulan Mei 2006 Rp. 2.000.000,3. Bulan Juni 2006 Rp. 2.000.000,4. Bulan Juli 2006 Rp. 2.000.000,5. Bulan Agustus 2006 Rp. 2.000.000,6. Bulan September 2006 Rp. 2.000.000,7. Bulan Oktober 2006 Rp. 2.000.000,8. Bulan Nopember 2006 Rp. 2.000.000,9.

KEP358/PJ.07/2007 tanggal 23 Mei 2007 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 No.00068/207/04/624/06, tanggal 8 Maret 2006 atas nama PT. Djapanan MatchAnd Industrial Company, NPWP : 01.132.924.0651.000, alamat : JalanRaya Kejapanan Gempol, Pasuruan, tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Nopember 2007 No.

Kep358/PJ.07/2007 tanggal 23 Mei 2007, mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penjualan Barang dan Jasa MasaPajak Januari sampai dengan Desember Tahun Pajak 2004 No.00068/207/04/624/06, tanggal 8 Maret 2006 atas nama PT.

Kep358/PJ.07/2007 tanggal 23 Mei 2007, mengenai PenolakanSurat Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember Tahun 2004 No. 00068/207/04/624/06 tanggal8 Maret 2006, ditandatangani oleh Alberta E.P. dengan surat kuasa khusustanggal 22 Agustus 2007 dari Lisjanto Tjiptobiantoro, Direktur PT.

Kep358/PJ.07/2007tanggal 23 Mei 2007, mengenai Penolakan Surat Keberatan atas SKPKBPPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan DesemberTahun 2004 No. 00068/207/04/624/06 tanggal 8 Maret 2006 ;Bahwa Hakim Tunggal sebagaimana terlihat pada halaman 5 putusanPengadilan Pajak, angka 7 alinea ke 3 (bukti PK. 1), menyatakan bahwaberdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan atas berkas banding,terdapat adanya surat kuasa khusus tanpa nomor, tanggal 22 Agustus2007 (bukti PK. 4) dari Lisjanto Tjiptobiantoro

Putusan Nomor 501/B/PK/Pjk/2019dan Jasa Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00068/207/12/063/15tanggal 13 Juli 2015, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilaidengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Jumlah MenurutUraian PeniananBanding(Rp)1.Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 7.558.646 .230,00a.3. Penyerahan yang PPN dipungut oleh pemungut PPN 0,00a.4.

Putusan Nomor 501/B/PK/Pjk/2019Put90222/PP/M.XIIB/16/2017, tanggal 13 Desember 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00287/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Nomor:00068/207/12/063/15 tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak Februari 2012, yangterdaftar dalam berkas sengketa Nomor

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor:KEP00287/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2015tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068/207/12/063/15tanggal 13 Juli 2015 Masa Pajak Februari 2012, yang terdaftardalam berkas sengketa Nomor 161092582012, atas nama PTRIM Capital, NPWP 02.549.383.4063.000, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00287/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 3 Oktober 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2012Nomor 00068

AJUMANUNNUR AZIZI6 Perhitungan kerugian akibat wanprestasi dari tergugat yang dibuat olehBagian administrasi PT BPR ARTHA HUDA ABADI7 Sertifikat Hak Milik No. 00068 atas tanah seluas 3352 m2 yang berlokasidi desa Trenggulunan Kec. PancurRembang An. AJUMANUNNUR AZIZISaksi :1. Sdr. Akhmad Sahal Sdr. Akhmad Sahal adalah karyawan PT. BPR ARTHA HUDA ABADI. Sdr. Akhmad Sahal mengetahui akad kredit yang di tandatangani olehtergugat dan pihak PT BPR ARTHA HUDA ABADI2. Sdr. Sutiono, SH Sdr.

Memberikan hak kepada penggugat untuk melaksanakan lelang dikantor lelang yang ditunjuk atas jaminan kredit berupa tanah . 3352 m2SHM No. 00068 An. A JUMANUNNUR AZIZI yang berlokasi di desaHalaman 3 dari 13 Putusan No 23/Pdt.G.S/2017/PN RbgTrenggulunan Kec. PancurRembang, apabila sampai dengan tanggal 20Desember 2017 tergugat tidak bisa membayar kerugian bank.5.

BPR ARTHA HUDA ABADI, diberi tanda P6;Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 00068, Luas 3.352 m2 atas namapemegang hak A. JUMANUNNUR AZIZIl yang terletak di DesaTrenggulunan, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, diberi tanda P7;Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A.

Fotocopy Serlifikat Hak Tanggungan Nomor 01145/2017 atas nama hak milikNo.00068 Desa Trenggulunan NIB.00107 atas nama pemegang hak tanggunganPT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Huda Abadi, diberi tanda P16;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat jugamengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah bersumpah menurut agamanyamemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

debitur;Bahwa benar besarnya pinjaman kredit Tergugat adalah sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktukredit 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal29 Desember 2015 sampai tanggal 29 Desember 2018 (Sesuai bukti P3);Bahwa benar sebagai kelengkapan permohonan kredit, Tergugat mengisiformulir permohonan kredit (Sesuai bukti P1), menyerahkan fotokopi KTP(sesuai bukti P8 dan P9), menyerahkan asli jaminan berupa sertifikat hakmilik No. 00068

banding tanggal 22 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118847.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00773/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2013 Nomor 00068

Putusan Nomor 3800/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00773/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3 Oktober 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2013 Nomor 00068/207/13/093/16 tanggal 25Oktober 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00068/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan

Putusan Nomor 3800/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00773/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3 Oktober 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor 00068/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016 atas nama PemohonBanding, NPWP 01.343.661.3093.000

Putusan Nomor 85/B/PK/PJK/2014Pajak Nopember 2008 Nomor: 00068/407/08/091/09 tanggal 10 Desember2009, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KeputusanTerbanding tersebut di atas.

B745/Pres/12/1995 tertanggal 29 Desember 1995;Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009, Kantor Pajak Wajid Besar Satumenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan masapajak Nopember 2008 No. 00068/407/08/091/09, yang isinya adalah sebagaiberikut: Jumlah Rupiah Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 85/B/PK/PJK/2014No. Uraian menurut FISKUS1. Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.. Ekspor 0a.2.

PPNyang lebih bayar 78.098.721.852 Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon agar SKPLBNo.00068/407/08/091/09 tanggal 10 Desember 2009 mengenai SKPLB PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Nopember 2008 dan Keputusan Terbanding Nomor KEP707/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 Desember 2010 dapat dibatalkan/dibetulkansehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil;Bahwa Pemohon Banding tambahkan Keputusan TerbandingNo.Kep.00068/407/08/091/09 tanggal 10 Desember

tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.37816/PP/M.IV16/2012 tanggal 24 April 2012 yang menyatakan:=" Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP707/WPJ.19/BD.05/2010tanggal 8 Desember 2010 tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak November 2008 Nomor: 00068

Putusan Nomor 85 /B/PK/PJK/2014selurunnya permohonan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP707/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 08 Desember 2010mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Tambahan PPNBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak November 2008Nomor : 00068/407/08/091/09 tanggal 10 Desember 2009, atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.000.541.1091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi lebih bayar sebesar (Rp 78.098.721.852,) sudah

pinjaman/kredit atas dasar hukum gadai (baikkonvensional maupun syariah), sehingga kegiatan usaha jasa keuanganPemohon Banding tidak dikenai PPN;4. bahwa menyatakan secara hukum bahwa eksekusi Barang JaminanGadai Yang Telah Jatuh Tempo dan Tidak Laku Dilelang tidak termasukobjek PPN;5. bahwa membatalkan Keputusan Terbanding Nomor:KEP00730/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 12 September 2017 TentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor:00068

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00730/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 12September 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00068/207/14/093/16 tanggal 16 Nopember2016 Masa Pajak September 2014, atas nama PT Pegadaian(Persero) NPWP 01.001.668.1093.000, beralamat di JalanKramat Raya No. 162 Senen, Jakarta Pusat, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang

Putusan Nomor 3030/B/PK/Pjk/20192017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor: 00068/207/14/093/16 tanggal 16 Nopember 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.001.668.1093.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Uraian Banding tanggal 7 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111641.16/2014/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00934/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2014 Nomor: 00068

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00934/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Desember2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00068/407/14/092/16 tanggal 2 Mei 2016,atas nama PT lIndosat Tbk., NPWP 01.000.502.3092.000,beralamat di Jalan Merdeka Barat No. 21 Gambir, Jakarta Pusat10110, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00934/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Desember2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2014 Nomor 00068

Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 00068 seluas + 1.485 M?

Tanahtanah tersebut dalam SHM. 00044, SHM. 00046 dan SHM.00068 yang tidak dipasang hak tanggungan Sita Eksekusinya Dicabut,karena sita eksekusi tidak sah dan sita mana harus diangkat ;Bahwa pada tahun 2008 Tn. Hasan Budiman telah meninggal dunia ;Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2386 K/Pdt/201113.Bahwa sepeninggal Tn.

tercatat dalam SHM. 00068 atas nama :Hasan Budiman, terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir,Kabupaten Banyumas ;2.5. Tanah seluas + 9.475 M? tercatat dalam SHM. 00075 yang terletak diDesa Parungkamal, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas ;3. Menyatakan hukumnya, sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Jual BeliNomor 2 tanggal 6 Januari 2007 yang dibuat oleh : Emmy Ratnawati,SH.,Notaris di Karanganyar, terhitung sejak Putusan perkara ini mempunyaikekuatan hukum tetap ;4.

Tanah yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir,Kabupaten Banyumas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00068 a/nHasan Budiman dengan luas + 1.485 M? ;8. Tanah yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir,Kabupaten Banyumas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00075 a/nLisajanti Utomo dengan luas + 9.475 M?

Tanah yang terletak di Desa Parungkamal, Kecamatan Lumbir,Kabupaten Banyumas dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00068 a/nHasan Budiman dengan luas + 1.485 M? ;Adalah milik sah dari Hasan Budiman almarhum ;6. Menyatakan menurut hukum Tanah yang terletak di Desa Parungkamal,Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas dengan Sertipikat Hak MilikNomor 00075 a/n Lisajanti Utomo dengan luas + 9.475 M? adalah milik sahdari Penggugat Rekonvensi , Ny. Lisajanti Oetomo ;7.

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 22 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116821.16/2013/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 19 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00302/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 3 Agustus2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya banding Pemohon Bandingsekarang Pemohon' Peninjauan Kembali terhadap KeputusanTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali NomorKEP00302/KEB/WPJ.04/2017 tanggal O03 Agustus 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00068/207/13/018/16tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Oktober 2013 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak

Putusan Nomor 770/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00068/207/13/018/16tanggal 23 September 2016 Masa Pajak Oktober 2013 dan SuratTagihan Pajak (STP) yang dilakukan banding secara bersamaan olehPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidakmemenuhi formal prosedural, sehingga tidak dapat dilakukanpemeriksaan atas substansi karena terdapat cacat formal danolehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan

mengajukansurat uraian banding tanggal 22 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put116617.16/2015/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 19 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00238/KEB/WPJ.04/2017tanggal 20 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015 Nomor 00068

Putusan Nomor 2910 B/PK/Pjk/2020tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2015 Nomor 00068/507/15/067/16 tanggal 28 Desember 2016 atasnama PT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000,beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, , J, Jalan DrIde Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2015Nomor 00068/507/15/067/16 tanggal 28 Desember 2016 atas namaPT Kalimantan Energi Lestari, NPWP 01.745.124.6063.000,beralamat di Gedung Menara Prima Lantai 21 Unit F, , J, Jalan DrIde Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan

Putusan Nomor. 333/B/PK/PJK/2015bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan TerbandingNomor: KEP852/WPUJ.20/2010 tanggal 01 Desember 2010 sebagaimanadibetulkan dengan KEP963/WPJ.20/2010 tanggal 27 Desember 2010tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 23 No.00068/203/07/007/09 untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2007, denganpenjelasan sebagai berikut :1. bahwa pada tanggal 15 September 2009, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)Madya Jakarta Timur telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal

Desember 2007 No. 00068/203/07/007/09 denganperincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 11.540.304.761PPh Pasal 23 Terutang Rp. 1.143.267.659Kredit Pajak Rp. 38.824.922Kekurangan Pembayaran pokok Pajak Rp. 1.104.442.737Sanksi Administrasi Rp. 441.777.095Pajak Yang Kurang Dibayar Rp. 1.546.219.832 2. bahwa atas SKPKB PPh Pasal 23 tersebut, Pemohon Banding telahmengajukan permohonan keberatan kepada Kepala KPP Madya JakartaTimur melalui Surat Nomor 115/AHG/FG/1209 tanggal 03 Desember 2009;

KEP852/WPJ.20/2010, yang telah PemohonBanding terima tanggal 3 Desember 2010, yang kemudian dibetulkandengan KEP963/WPUJ.20/2010 tanggal 27 Desember 2010 yangmemutuskan untuk menolak permohonan keberatan atas SKPKB PPhPasal 23 Nomor 00068/203/07/007/09 tanggal 15 September 2009 untukMasa Pajak JanuariDesember 2007 dan mempertahankan hasilpemeriksaan, dengan menimbang bahwa terdapat cukup alasan untukmenolak keberatan Pemohon Banding;bahwa berikut adalah perincian hasil keberatan PPh Pasal 23: Uraian

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan46391/PP/M.XIV/12/2013, Tanggal 24 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP852/WPJ.20/2010 tanggal 01Desember 2010 Sebagaimana Dibetulkan dengan KEP963/WPUJ.20/2010tanggal 27 Desember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPh Pasal 23 Masa Pajak JanuariDesember 2007 Nomor:00068

Putusan Nomor. 333/B/PK/PJK/2015dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak Permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP852/WPJ.20/2010 tanggal 01 Desember 2010 Sebagaimana Dibetulkan denganKeputusan Nomor :KEP963/WPJ.20/2010 tanggal 27 Desember 2010mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPhPasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor :00068/203/07/007/09 tanggal 15 September 2009 atas nama PemohonBanding, NPWP

KEP216/WPJ.07/BD.04/2003 tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) tanggal 5 Juni 2003, berbunyisebagai berikut :MEMUTUSKANMenetapkan: Menolak selurunnya permohonan Wajib Pajakmengenai pembatalan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Nomor : 00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000 Masa PajakDesember 1999; Uraian Pokok Pajak yang Sanksi Jumlah PajakKurang Dibayar Administrasi yang Masih Harus(Rp) Pasal 13 (2) UU DibayarNo.

Ref: MNL/09502 tanggal 5Agustus 2002 (Lampiran 2) sebagaimana dinyatakan pada bagianmenimbang dalam Keputusan yang Penggugat gugat, adalahbahwa:tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Nomor : 00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000 MasaPajak Desember 1999;Bahwa alasan tersebut tidak tepat karena sebenarnya SKPKBtanggal 24 Januari 2000 tersebut (Lampiran 3) nyatanyata tidakbenar dan mengandung cacat hukum sehingga sudah

Putusan 01773/PP/M.III/99/2003 yang telahberkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikutMenolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP216/WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 5 Juni2003 mengenai Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember Tahun 1999 Nomor :00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000, atas nama : BUT.Magma Nusantara Limited, (d/h Mandala Magma Nusantara, B.V.)

Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai No. 00068/287/99/053/00 tanggal 2430Januari 2000 Masa Pajak Desember 1999 dengan Surat Nomor:00068/287/99/053/00 tanggal 24 Januari 2000 Masa PajakDesember 1999 dengan Surat Nomor : MNL/09502 tanggal 5Agustus 2002;Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat menerbitkanKeputusan Nomor : KEP216WPJ.07/BD.04/2003 tanggal 5 Juni2003 adalah keputusan tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36Undangundang

Sebagai akibatnya, berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, hak Termohon Peninjauan Kembali untukmenagih utang pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembaliberdasarkan, antara lain, (i) Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai No. 00068/287/99/053/00 tanggal 24Januari 2000 dan (il) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116294.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00199/KEB/WPUJ.04/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068

Mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00068/207/12/062/16 tanggal 21 Juli 2016 Masa PajakOktober 2012, atas nama PT Suzuki Finance Indonesia NPWP01.343.964.1062.000, beralamat di Gedung Atrium Mulia Building Lt. 5,Jalan Rasuna Said Kav.

Putusan Nomor 2966/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP00199/KEB/WPJ.04/2017 tanggal 12 Juni 2017 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor:00068

Pengadilan Pajak NomorPut.49549/PP/M.X1/12/2013, Tanggal 18 Desember 2013 yang telahHalaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 97/B/PK/PJK/2015berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding dengan ini menyatakan mengajukan banding atasKeputusan Terbanding Nomor KEP299/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23Tahun 2005 Nomor 00068

/203/05/801/11 tanggal 11 Februari 2011;Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP299/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Tahun 2005 Nomor 00068/203/05/801/11 tanggal 11Februari 2011 berbunyi sebagai berikut:MEMUTUSKANMenetapkan : 1.Menolak keberatan Wajib Pajak dalam Suratnya Nomor19/ASTEKV/2011 tanggal 9 Mei 2011.2.

Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayardalam SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00068/203/05/801/1 1tanggal 11 Februari 2011 Tahun Pajak 2005.Atas nama WP : CV. Anugerah Sarana Teknik KayuNPWP : 01.584.483.0.801.000Alamat : Ir.

Bahwa atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun 2005 Nomor 00068/203/05/801/1 1tanggal 11 Februari 2011 diajukan keberatan sesuai Surat Nomor 19/ASTEKV/2011 tanggal 9 Mei 2011, dengan mencantumkan didalamnya jumlah pajakterutang yang tidak atau kurang dibayar sebesar Rp11.411.250,00 (tidaktermasuk sanksi administrasi);Bahwa Bukti Penerimaan Surat Keberatan Nomor S.1435/WPJ.15/KP.0103/2011 tanggal 9 Mei 2011;4.

Desember 2005Nomor 00068/203/05/801/11 tanggal 11 Februari 2011, atas nama CVAnugerah Sarana Teknik Kayu, NPWP 01.584.483.0801.000, alamat JI.

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 Maret 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT075069.16/2007/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP907/WPJ.12/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor:00068

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN masaNovember 2007 Nomor 00068/207/07/622/12 tanggal 13 Juni 2012karena cacat hukum diterbitkan didasarkan pada suatu kebohongan atautipu muslihat pihak pemeriksa yang diketahui setelah perkaranya diputusdan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku dengan tidak dilakukan pembahasan AkhirHasil Pemeriksaan dan tidak dibuatkan Berita Acara Pembahasan Akhir;3.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP907/WPJ.12/2013 tanggal 26 Agustus 2013, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor 00068

sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dibayar 2 (dua) minggu setelah sidang dan sisanya Rp20.000.000,00 dibayar 2(dua) bulan kedepan kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dibayar 2 (dua) minggu setelah sidang dan sisanya Rp20.000.000,00 dibayar 2(dua) bulan kedepan setelah putusan diucapkan maka terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor. 00068

Desember 2011 sampai dengantanggal 1 Desember 2018;Bahwa untuk menjamin setiap pembayaran yang tepat waktu pada saatjatuh temponya dari setiap jumlah pokok, bunga, biaya, ongkosongkosdan jumlah lain yang sekarang maupun nanti pada waktunya wajibdibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yangberkaitan dengan perjanjian, Tergugat selaku Debitur telah memberikanjaminan kepada Penggugat berupa sebagaimana tersebut dibawah ini :Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik nomor 00068

Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik nomor 00068/Kotabaru yang diberi tanda (P2);3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat (Pertama) Nomor 03220/2011 tanggal 05 Desember 2011 Jo AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 83/ 2011 tanggal 01 November2011, diberi tanda (P3);4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perubahan (Pertama) PerjanjianKredit No. 33/ADDPKUKM/TSM/13 tanggal 23 Oktober 2013, yangdiberi tanda (P4);5.

mendapatkan kredit dari Penggugatsejumlah Rp. 140.000.000,(Seratus empat Puluh Juta Rupiah) dengantenor kredit 84 Bulan / 7 Tahun dan Tergugat wajib membayar angsuranatas fasilitas kredit yang diterimanya sebesar Rp. 3.562.502,08 (tigajuta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua rupiah nol delapansen) setiap bulan selambatlambatnya pada tanggal 1, terhitung sejaktanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;Bahwa benar sebagai jaminan kredit adalah berupa Sertipikat Hak MilikNomor. 00068

Tergugat membayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh jutarupiah) dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dibayar 2 (dua)minggu setelah sidang dan sisanya Rp20.000.000,00 dibayar 2(dua)bulan kedepan;Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar sebesarRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan Rp20.000.000,00(dua puluh juta) dibayar 2 (dua) minggu setelah sidang dan sisanyaRp20.000.000,00 dibayar 2(dua) bulan kedepan setelah putusan inidiucapkan maka terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor. 00068

membayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluhjuta rupiah) dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dibayar 2 (dua)minggu setelah sidang dan sisanya Rp20.000.000,00 dibayar 2(dua) bulankedepan kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Tergugat tidakmembayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) denganRp20.000.000,00 (dua puluh juta) dibayar 2 (dua) minggu setelah sidang dansisanya Rp20.000.000,00 dibayar 2(dua) bulan kedepan setelah putusandiucapkan maka terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor. 00068

yang terletak di Propinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu,Kelurahan Pejaten Barat, Jalan Siaga II RT 05/RW 05 nomor 36,tertulis atas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh KantorBadan Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 25 (duapuluh lima) September 2002.3.1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Miliknomor 3526/Pejaten Barat, seluas 491 M* (empat ratus sembilanpuluh satu meter persegi), dengan Surat Ukur nomor 00068

(empat ratus sembilanpuluh satu meter persegi), dengan Surat Ukur nomor 00068/2009tanggal 10 (sepuluh) Desember 2009 dan nomor Identifikasi BidangTanah 09.02.04.01.03475, yang terletak di Propinsi Daerah Khususlbukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan PasarMinggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga II RT 05/RW 05, tertulisatas nama TJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor BadanPertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 8(delapan) Maret 2010.21)1 (satu) bidang

(empat ratus sembilanpuluh satu meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan PasarMinggu, Kelurahan Pejaten Barat, jalan Siaga Il RT 05/RW 05,berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 3526/Pejaten Barat, denganSurat Ukur nomor 00068/2009 tanggal 10 Desember 2009 dan nomorIdentifikasi Bidang Tanah 09.02.04.01.03475, tertulis atas namaTJHAI SIU NGO, yang diterbitkan oleh Kantor Badan PertanahanKota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal

Putusan Nomor 3714 /B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.melawan Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan petitum bandingsebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00181/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22Desember 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2011 Nomor: 00068

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111449.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 22 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00181/KEB/WPJ.10/2016 tanggal 22 Desember 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor:00068

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukumyang berlaku.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohondatang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannyadibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti bukti Surat berupa fotokopi surat surat sebagaiberikut : 1 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 330/SKT/20170920/00068 tanggal 20September 2017, atas nama SURATI sebagai

Keberangkatan Pemohon kerja ke Luar Negeri;Menimbang bahwa untuk menguatkan alasanalasan permohonannya,Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1s/d P8 serta 2 (dua) orang saksi masingmasing adalah Ramelan dan Saryati;Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alatbukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan dipersidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa bukti P1 Surat Keterangan Nomor330/SKT/20170920/00068

Kecamatan Grabag, berdasarkan pernikahan antaraDJUMARI dengan KOYIMAH, Akta nikah Nomor 69/16/1959 tanggal 7Februari 1958, diketahui bahwa orang tua Pemohon telah menikah pada7 Februari1959; Menimbang, bahwa di persidangan saksi Ramelan, Saryati danPemohon sendiri pada pokoknya telah menerangkan bahwa Pemohon lahirdi Magelang, tanggal 12 Januari 1978 dari pasangan suami isteri bernamaJumari dan Koyimah, sebagaimana kutipan akta kelahiran Pemohon (videbukti P3), Surat Keterangan Nomor 330/SKT/20170920/00068

Bahwa benar orang yang bernama IMANUELA RATIH HAYATI denganSurati adalah orang yang sama dan penetapan dari Pengadilan inikedepannya akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi keberangkatan Pemohon kerja ke luar negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas danjuga dengan mempertimbangkan~ keidentikan identitas selebihnya(menyangkut tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua) dari PemohonSurati baik dalam bukti surat P1 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor330/SKT/20170920/00068

atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 21 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.097083.15/2012/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 22 April 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2402/WPJ.07/2015 tanggal 15 Juli 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan, Tahun Pajak 2012 Nomor 00068

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan, Tahun Pajak 2012 Nomor 00068/406/12/054/14tanggal 25 April 2014, atas nama PT Argha Karya Prima Industry,Tbk., NPWP 01.000.863.9054.000, beralamat di Gedung WismaIndocement Lt. 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7071 Setiabudi,Jakarta Selatan 12910, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Putusan Nomor 131 7/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2402/WPJ.07/2015 tanggal 15 Juli 2015mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00068/406/12/054/14 tanggal25 April 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.863.9054.000,sehingga