Ditemukan 649 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-09-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 04-06-2020
Putusan PA CIAMIS Nomor 3433/Pdt.G/2018/PA.Cms
Tanggal 9 Oktober 2018 — Pemohon dan Termohon
131
  • 3433/Pdt.G/2018/PA.Cms
Register : 17-09-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3433/Pdt.G/2018/PA.Sda
Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
100
  • 3433/Pdt.G/2018/PA.Sda
Register : 07-11-2022 — Putus : 21-11-2022 — Upload : 21-11-2022
Putusan PA SURABAYA Nomor 3433/Pdt.P/2022/PA.Sby
Tanggal 21 Nopember 2022 — Pemohon melawan Termohon
136
  • 3433/Pdt.P/2022/PA.Sby
Register : 30-06-2021 — Putus : 24-08-2021 — Upload : 21-04-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 3433/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
Tanggal 24 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
64
  • 3433/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
Register : 26-09-2023 — Putus : 10-10-2023 — Upload : 10-10-2023
Putusan PA KARAWANG Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.Krw
Tanggal 10 Oktober 2023 — Penggugat melawan Tergugat
90
  • 3433/Pdt.G/2023/PA.Krw
Register : 21-07-2021 — Putus : 25-08-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PA CILACAP Nomor 3433/Pdt.G/2021/PA.Clp
Tanggal 25 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
175
  • 3433/Pdt.G/2021/PA.Clp
Register : 24-11-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 3028/Pdt.G/2020/PA.Nph
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
911
  • Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara CeraiGugat di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Surat KeteranganTidak Mampu dari Desa Karanganyar Kecamatan Cililin KabupatenBandung Barat Nomor: 463.4/3433/2020/Pem tertanggal 16 November2020.10.Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuaiketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
Register : 17-06-2010 — Putus : 01-07-2010 — Upload : 13-07-2012
Putusan PA CIAMIS Nomor 2412/Pdt.G/2010/PA Cms
Tanggal 1 Juli 2010 — PEMOHON DAN TERMOHON
130
  • ., Advokat dan Penasihat hukum, yang bertindakberdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 17 Juni 2010, Nomor :3433/6/K/2010, tanggal 17 Juni 2010, dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasanya Dusun Tarikolot RT 02/09, Desa Sukasari, KecamatanTambaksari, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;Melawan:TERMOHON., umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggaldi Kabupaten Ciamis, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukunya JENAL,SH., MH.
Register : 11-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 554/PDT.P/2016/PN.Jkt Brt
Tanggal 21 Nopember 2016 — PEMOHON
5925
  • Bukti P7 : Fotokopi Gambar WISD 3433 RS HERMINA DAAN MOGOT ;8. Bukti P8 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan;9. Bukti P9 : Fotokopi Laporan Kehilangan Barang;Menimbang, bahwa semua bukti suratsurat tersebut telah diberi materaisecukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya di persidangan, sehinggaphotocopy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, pada tanggal 14 Nopember 2016 Termohon dipersidangan telah mengajukan suratsurat bukti berupa :1.
Register : 09-08-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 3433/Pid.C/2021/PN SDA
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
M ZAMZAM
103
  • 3433/Pid.C/2021/PN SDA
Register : 18-05-2011 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 214/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Mei 2012 — Tn.WANDY GUNAWAN >< PT.DUTA PERTIWI. Tbk,Cs
12641
  • Setiap peralihan ataupun transaksi lainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukar menukar, harus mendapat persetujuan tertulis danharus membayar retribusi kepada pemegang HPL (ex : pasal 34 angka7 PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan danHak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal17 September 1998 No.630.1 3433, Tentang Agunan Sertifikat di AtasTanah Hak Pengelolaan, juncto Keputusan Gubernur KDKI No.122Tahun 2001); Tentang : Tata Cara Pemberian Rekomendasi
    daerah DKI Jakarta yang seharusnyaditerima oleh pihak pemegang HPL sesuai dengan Keputusan GubernurKDKI Jakarta No. 122 Tahun 2001, yang cenderung menimbulkanpersoalan hukum lainnya seperti korupsi yang merugikan Negara, danlain sebagainya ;Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar diatas, tindakanPara Tergugat mulai dari pelanggaran undang undang dan peraturanyang berlaku, yaitu pasal 34 angka 7 PP No.40 1996 juncto SuratMenteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17 September 1998No.630.1 3433
    nutupi status HakHal 10 Putusan No.214/Pat.G/201 1/PN.JktPsi25.26.27.28.Pengelolaan aquo maka Tergugat dan Il sengaja untuk tidakmenyinggung adanya kewajiban pembayaran pajak sebesar 25 %aquo, sehingga pembayaran Pajak atau BPHTB selama ini, dimanasudah hampir 20 tahun hanya sebesar 5 %, sama seperti halnya HakGuna Bangunan yang berdiri diatas tanah Negara atau hak milik ;Bahwa pada tahun 1998 keluar Surat Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 17 September 1998 No.630.1 3433
    ini sudah berlangsung hampir 20 tahun), berlanjut padapelanggaran undang undang dan peraturan lainnya yaitu melanggar: Pasal 34 angka 7 PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yangmengharuskan adanya ketentuan izin dan minta rekomendasitertulis kepada Pemegang HPL pada setiap transaksi peralihan(jual beli, hibah, wasiat, tukar menukar, dsb), pembenanan HakTanggungan/Hipotik, dsb; Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17 September1998 No.630.1 3433
    Bahwa, berdasarkan uraian uraian sebagaimana tersebut diatasdimana tindakan Tergugat dan Il, Tergugatlll, TergugatlV danTergugatV yang melanggar undang undang dan peraturan yangberlaku, yaitu :1;pasal 34 angka 7 PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menyatakanadanya kewajiban untuk minta rekomendasi dan izin tertulis untuksetiap transaksi peralihan, juncto :Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17 September1998 No.630.1 3433, Tentang Agunan
Putus : 29-08-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG
Tanggal 29 Agustus 2016 — DEVI REZA RAYA,SE
117100
  • KabupatenPekalongan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Kraton,Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, merupakan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah KabupatenPekalongan, sesuai Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/96Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/335 Tahun 2011, dengankegiatan pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat;Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kementerian Kesehatan Nomor: 3433
    dokumendokumen yang tidak atau belum dilegalisasisesuai dengan ketentuan tersebut; Letter of Authorization dari Moller Wedel GmbH tanggal 01 November2011 yang menerangkan adanya Tender di RSUD KratonPekalongan, sedangkan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan danKB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton KabupatenPekalongan baru ditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuaiDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanRI Nomor: 3433
Register : 11-10-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 139/Pdt.P/2016/PN Kdl
Tanggal 3 Nopember 2016 — SRI SUHARYATI
3721
  • Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3433/2003, tertanggal 25September 2003, atas nama Zaidan Priya Harsandi, selanjutnya diberi tandaP6;7. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 3324072016, tertanggal 25Juni 2015, atas nama Dwi Santoso, selanjutnya diberi tanda P7;8. Foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 22 September 2016,selanjutnya diberi tanda P 8;9.
Putus : 06-03-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Maret 2017 — DEVI REZA RAYA, S.E
17046 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KabupatenPekalongan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Kraton,Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, merupakan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan,sesuai Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/96 Tahun 2010 tanggal22 Maret 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BupatiPekalongan Nomor: 445/335 Tahun 2011, dengan kegiatan pelayanan jasakesehatan kepada masyarakat;Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kementerian Kesehatan Nomor: 3433
    dokumendokumen yang tidak ataubelum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan tersebut;Letter of Authorization dari Moller Wedel GmbH tanggal 01 November2011 yang menerangkan adanya Tender di RSUD Kraton Pekalongan,sedangkan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan baruditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433
    Putusan Nomor 62 K/PID.SUS/2017ditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa Terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT BinaInti Sejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki Kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yang tidaksesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan
Register : 12-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PA SUMBER Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.Sbr
Tanggal 8 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
97
  • 3433/Pdt.G/2023/PA.Sbr
Register : 20-07-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 14-08-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.Sby
Tanggal 14 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
169
  • 3433/Pdt.G/2023/PA.Sby
Register : 25-09-2019 — Putus : 25-10-2019 — Upload : 28-05-2020
Putusan PA SUBANG Nomor 3433/Pdt.G/2019/PA.Sbg
Tanggal 25 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
110
  • 3433/Pdt.G/2019/PA.Sbg
Register : 29-07-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PA BANDUNG Nomor 3433/Pdt.G/2021/PA.Badg
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
3213
  • 3433/Pdt.G/2021/PA.Badg
Register : 12-06-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 11-07-2023
Putusan PA Soreang Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.Sor
Tanggal 11 Juli 2023 — Penggugat melawan Tergugat
1411
  • 3433/Pdt.G/2023/PA.Sor
Register : 09-10-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 3433/Pdt.G/2023/PA.Tsm
Tanggal 8 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
100
  • 3433/Pdt.G/2023/PA.Tsm