Ditemukan 649 data
13 — 1
3433/Pdt.G/2018/PA.Cms
10 — 0
3433/Pdt.G/2018/PA.Sda
13 — 6
3433/Pdt.P/2022/PA.Sby
6 — 4
3433/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
9 — 0
3433/Pdt.G/2023/PA.Krw
17 — 5
3433/Pdt.G/2021/PA.Clp
9 — 11
Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara CeraiGugat di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Surat KeteranganTidak Mampu dari Desa Karanganyar Kecamatan Cililin KabupatenBandung Barat Nomor: 463.4/3433/2020/Pem tertanggal 16 November2020.10.Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuaiketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
13 — 0
., Advokat dan Penasihat hukum, yang bertindakberdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 17 Juni 2010, Nomor :3433/6/K/2010, tanggal 17 Juni 2010, dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasanya Dusun Tarikolot RT 02/09, Desa Sukasari, KecamatanTambaksari, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;Melawan:TERMOHON., umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggaldi Kabupaten Ciamis, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukunya JENAL,SH., MH.
59 — 25
Bukti P7 : Fotokopi Gambar WISD 3433 RS HERMINA DAAN MOGOT ;8. Bukti P8 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan;9. Bukti P9 : Fotokopi Laporan Kehilangan Barang;Menimbang, bahwa semua bukti suratsurat tersebut telah diberi materaisecukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya di persidangan, sehinggaphotocopy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, pada tanggal 14 Nopember 2016 Termohon dipersidangan telah mengajukan suratsurat bukti berupa :1.
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
M ZAMZAM
10 — 3
3433/Pid.C/2021/PN SDA
126 — 41
Setiap peralihan ataupun transaksi lainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukar menukar, harus mendapat persetujuan tertulis danharus membayar retribusi kepada pemegang HPL (ex : pasal 34 angka7 PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan danHak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal17 September 1998 No.630.1 3433, Tentang Agunan Sertifikat di AtasTanah Hak Pengelolaan, juncto Keputusan Gubernur KDKI No.122Tahun 2001); Tentang : Tata Cara Pemberian Rekomendasi
daerah DKI Jakarta yang seharusnyaditerima oleh pihak pemegang HPL sesuai dengan Keputusan GubernurKDKI Jakarta No. 122 Tahun 2001, yang cenderung menimbulkanpersoalan hukum lainnya seperti korupsi yang merugikan Negara, danlain sebagainya ;Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar diatas, tindakanPara Tergugat mulai dari pelanggaran undang undang dan peraturanyang berlaku, yaitu pasal 34 angka 7 PP No.40 1996 juncto SuratMenteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17 September 1998No.630.1 3433
nutupi status HakHal 10 Putusan No.214/Pat.G/201 1/PN.JktPsi25.26.27.28.Pengelolaan aquo maka Tergugat dan Il sengaja untuk tidakmenyinggung adanya kewajiban pembayaran pajak sebesar 25 %aquo, sehingga pembayaran Pajak atau BPHTB selama ini, dimanasudah hampir 20 tahun hanya sebesar 5 %, sama seperti halnya HakGuna Bangunan yang berdiri diatas tanah Negara atau hak milik ;Bahwa pada tahun 1998 keluar Surat Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 17 September 1998 No.630.1 3433
ini sudah berlangsung hampir 20 tahun), berlanjut padapelanggaran undang undang dan peraturan lainnya yaitu melanggar: Pasal 34 angka 7 PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yangmengharuskan adanya ketentuan izin dan minta rekomendasitertulis kepada Pemegang HPL pada setiap transaksi peralihan(jual beli, hibah, wasiat, tukar menukar, dsb), pembenanan HakTanggungan/Hipotik, dsb; Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17 September1998 No.630.1 3433
Bahwa, berdasarkan uraian uraian sebagaimana tersebut diatasdimana tindakan Tergugat dan Il, Tergugatlll, TergugatlV danTergugatV yang melanggar undang undang dan peraturan yangberlaku, yaitu :1;pasal 34 angka 7 PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menyatakanadanya kewajiban untuk minta rekomendasi dan izin tertulis untuksetiap transaksi peralihan, juncto :Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17 September1998 No.630.1 3433, Tentang Agunan
117 — 100
KabupatenPekalongan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Kraton,Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, merupakan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah KabupatenPekalongan, sesuai Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/96Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/335 Tahun 2011, dengankegiatan pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat;Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kementerian Kesehatan Nomor: 3433
dokumendokumen yang tidak atau belum dilegalisasisesuai dengan ketentuan tersebut; Letter of Authorization dari Moller Wedel GmbH tanggal 01 November2011 yang menerangkan adanya Tender di RSUD KratonPekalongan, sedangkan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan danKB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton KabupatenPekalongan baru ditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuaiDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanRI Nomor: 3433
37 — 21
Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3433/2003, tertanggal 25September 2003, atas nama Zaidan Priya Harsandi, selanjutnya diberi tandaP6;7. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 3324072016, tertanggal 25Juni 2015, atas nama Dwi Santoso, selanjutnya diberi tanda P7;8. Foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 22 September 2016,selanjutnya diberi tanda P 8;9.
170 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
KabupatenPekalongan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Kraton,Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, merupakan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan,sesuai Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/96 Tahun 2010 tanggal22 Maret 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BupatiPekalongan Nomor: 445/335 Tahun 2011, dengan kegiatan pelayanan jasakesehatan kepada masyarakat;Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kementerian Kesehatan Nomor: 3433
dokumendokumen yang tidak ataubelum dilegalisasi sesuai dengan ketentuan tersebut;Letter of Authorization dari Moller Wedel GmbH tanggal 01 November2011 yang menerangkan adanya Tender di RSUD Kraton Pekalongan,sedangkan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB di RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan baruditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433
Putusan Nomor 62 K/PID.SUS/2017ditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuai Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan RI Nomor: 3433/02404.4.4.01/13/2012 tanggal 22 Oktober 2012;Bahwa Terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT BinaInti Sejahtera juga melampirkan dukungan dari perusahaan yang tidakmemiliki Kewenangan melakukan penyaluran alat kesehatan, yang tidaksesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan
9 — 7
3433/Pdt.G/2023/PA.Sbr
16 — 9
3433/Pdt.G/2023/PA.Sby
11 — 0
3433/Pdt.G/2019/PA.Sbg
32 — 13
3433/Pdt.G/2021/PA.Badg
14 — 11
3433/Pdt.G/2023/PA.Sor
10 — 0
3433/Pdt.G/2023/PA.Tsm