Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999tentang tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah denganUndang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentangperubahan atasUndang-Undang No. 31 Tahun 1999Tentang PemberantasanTindak Pidanakorupsi,jo.

SAHAT MANAHAN SIHOMBING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

MAKMUR dan Terdakwa II HASAN HUDAIBI, SP sertaALBAKRI adalah perbuatan tindak pidana korupsi dan diancam dengan pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayaf (1) huruf a,b, ayat(2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa Ir.

Cut Mutiara.Menimbang, bahwa atas alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:1.Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusanJudex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah didakwa dengandakwaan subsidairitas yaitu:Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 ayaf (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagai berikut:1. Unsur setiap orangYang dimaksud setiap orang adalah yang dapat mendukung hak dankewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan semuaperbuatannya, yang menurut undangundang ini adalah perseoranganatau koorporasi.

No. 1140 K/Pid.Sus /2015Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka ParaTerdakwa masingmasing harus dibebani untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 jo.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa mereka Terdakwa . INDRIANI, selaku Direktris CV.

Nurlia Makkarumpatidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukanTindak Pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Pasal 64

Membebaskan Terdakwa LINDRIANI dan Terdakwa Il.Hj.Nurlia Makkarumpadari dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;3.

Nurlia Makkarumpatidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindakpidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalamdakwaan primair ;2.

Menyatakan Terdakwa MELIANUS JENSEI,S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair

Sidik/393A/X/2017/Reskrim tanggal 04 Oktober 2017.TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA11.Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : B1196/XI/2015/LPG/SPKT, tertanggal08 November 2015 tersebut, Pemohon juga ditetapkan sebagai Tersangkaoleh Termohon dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan NomorSp.Sidik/224/V1/2020/Reskrim, tanggal 25 Juni 2020 yang menetapkanPemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Tulang Bawang TA.2011 Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU. RINo. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan UU. RI No. 20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) Ke1E KUHPidana, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. RI No. 31Tahun 1999 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan UU. RI No. 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Sidik/393A/X/2017/Reskrim tanggal 04 Oktober 2017;Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : B1196/XI/2015/LPG/SPKT, tertanggal08 November 2015 tersebut, Pemohon juga ditetapkan sebagai Tersangkaoleh Termohon dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

., tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1)huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana;B.

Penuntut Umum berpendapat Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55Hal. 8 dari 11 hal.

Hall Mulye Dese Ciseet 319.900.000 6.240.000 326.140.000Kecamatan Waled.JUMLAH TOTAL ......0000eceeee 652.280.000, Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) keLKUHPidana.

Menyatakan Terdakwa SUJA' BIN GANGSAR terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RINo. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana diubah dengan UU No. 20. Tahun 2001 Tentang perubahanatas UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi joPasal 55 ayat (1) keLKUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan primairPenuntut Umum.2.

BDG.Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomer 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas MajelisHakim Tingkat Banding sebagai Judex facti akan mempertimbangkan danmembuat putusan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, dan Majelis Hakim TingkatPertama telah dapat membuktikan seluruh unsurunsur dakwaan primair yakniTerdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

BDG.Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dandibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Penyaluran dana tiga kelompok SPKP namun kelompoknya tidak menerimadana SPKP sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);Dengan Kerugian Keuangan Negara/Daerah keseluruhannya yaitu sebesarRp219.440.800,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribudelapan ratus rupiah);Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanasebagaimana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang

NASIR UTIA, S.E. bersalah melakukan tindakpidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalamdakwaan Kesatu Primair;2.

2 ayat (1) Jo.

No. 771 K/Pid.Sus/2016dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangRI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proposal permohonan yang diajukan dibuat dengan sebaikbaiknya,setelah ditanda tangani oleh Pengurus/Panitia/ yayasan, KelompokOrganisasi yang bersangkutan harus pula diketahui oleh Lurah/KepalaDesa dan Camat diwilayah yang bersangkutan.n Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu: Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Subsidiair : Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.n Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secaraSubsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan DakwaanPrimair, yaitu Pasal 2 ayat (1 ) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RInomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan ; nn Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding menilaibahwa alasanalasan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnyatidak cukup beralasan

., ST, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair yaitumelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangHal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 1316 kK/Pid.Sus/2018Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP;.

2 ayat (1) jo.

Putusan Nomor 1316 kK/Pid.Sus/2018konsep hukum yang terkandung dalam unsurunsur tindak pidanatersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidanasecara tepat dan benar;Judex facti telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Putusan Nomor 1316 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan *TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUTsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 joPasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ; 2.

Sos., tidak terbukti bersalah melakukanperbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan : Primair : Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 dengan perubahanUU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; dan Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 dengan perubahan UU No. 20Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; e Menyatakan membebaskan terdakwa ZAINAL ABIDIN, S.

sasaran) yang terjadisecara berkala dalam alokasi bulan Juli tahun 2007 s/d alokasi bulan Mei tahun 2013 danRaskin Ke13, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan dirugikan sebesar Rp.1.564.685.758.90, (satu milyar, lima ratus enam puluh empat juta, enam ratus delapan puluhlima ribu, tujuh ratus lima puluh delapan rupiah, koma sembilan puluh sen) atau setidaktidaknya berkisar dari jumlah tersebut;wonnnnnn= Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang20 21telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1)KUBFP ;SUUBSIDAIIR

Menyatakan Terdakwa TERA RAMAR,A.md. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair

Menyatakan Terdakwa Rahmaluddin, S.Pd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Elseriani Br Damanik dan Terdakwa II Naksir Purba tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

oleh karena selama dalam proses pemeriksaan dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan maka Terdakwa segera ditahan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh Penuntut Umum tidak diperlukan lagi, makaMajelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ParaTerdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;Memperhatikan ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) UndangundangNomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undangundang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 Huruf (b) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

sebesar Rp.35.410.000, (tiga puluh lima juta empat ratus sepuluh riburupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan PerhitunganKerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penyaluran ADD diDesa Barua, Pabentengan dan Bonto Tiro Kabupaten Bantaeng Tahun 2008yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam suratnya Nomor : SR973/PW.21/5/2009 tanggal 14 Agustus 2009.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa DARMAWAN BIN MASSIRI selaku Kepala Desa BaruaKecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Keputusan BupatiBantaeng Nomor : 100/14/II/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pemberhentian danpengesahan

Tindak Pidana12Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBantaeng tanggal 2 September 2010 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa DARMAWAN Bin MASSIRI, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Korupsisebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidalam Dakwaan Primair.Menyatakan Terdakwa DARMAWAN Bin MASSIRI bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 joPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah

Olehkarena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka unsurunsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkanlagi.

Paulus lwo tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Putusan Nomor 1768 K/Pid.Sus/2018Keadaan yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum; Terdakwa berterus terang di persidangan dengan mengakui semuaperbuatannya dan menyesali perbuatannya itu; Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UUNo. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 jo UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Pasal 10 KUHP, Pasal152 KUHAP dan seterusnya, serta peraturan perundangan lainya yang berkaitan denganperkara ini;en! MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Drs.