Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negaradisebutkan: (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agarpelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selamapemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampaiada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaaanyang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugatsangat

Perkawinan, (akibat putusnya perkawinan karenaperceraian baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana aaperselisihnan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberikeputusan / bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaandan pendidikan yang diperlukan anak, biala mana bapak dalam kenyataan tidakdapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibuikut memikul biaya tersebut), dan Pasal 80 Ayata

Dalam pasal 14 ayata (1) dan ayat (2) dinyatakanbahwa:1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan olehBendaharaD@S) 222 nnn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nn nnn2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalammelaksanakan Penatausahaan pengeluaran meliputi: a) Buku kasUMUM j 222222 n nnn nnn nnn nnn nn ne nnn nnn nnn eeeb) Buku kas pembantu perincian obyekpenerimaan;c) Buku Kas harianDeMbaNtu; 222 nn nn enn nn ene n=2.

Dalam pasal 14 ayata (1) dan ayat (2) dinyatakanbahwa:(1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh BendaharaDesa.(2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakanPenatausahaan pengeluaran meliputi: a. Buku kasUMUM) 222222 non nnn nn nnn nen nn nnn nce n nn nen cnn en =b. Buku kas pembantu perincian obyekpenerimaan;C. Buku Kas harianDEMDANIU 22 ne nen nn ene n nn en en nnenene ned.

Dalam pasal 14 ayata (1) dan ayat (2) dinyatakanbahwa:(1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan olehBendaharaD@SQ)j 229222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nnn nee(2) Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalammelaksanakan Penatausahaan pengeluaran meliputi:a. Buku kasUMUM) 222222 nnn n nnn n nen ne neeb. Buku kas pembantu perincian obyekpenerimaan;Hal 41 dari 135 hal Nomor : 26/Pid.Sus TPK/2017/PN PDS.c. Buku Kas harianpembantu;d.

fisik per30 Desember 2007 sebesar 34,79 % dan haltersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian pemborongan(Kontrak) Nomomr : 645/56/SARKES/IX/2007 tanggal 24September 2007, pada pasal 7 yang menyatakan bahwa pekerjaanyang harus sudah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2007.Benar, bahwa pencairan uang 100 % tidak sesuai dengan realisasifisik pekerjaan 34,79 % tidak sesuai dengan Keputusan PresidenNomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang dan jasa Pemerintah pada Pasal 33 Ayata

mengerjakan kembali pekerjaan yangbelum diselesaikan 100 % dan barang tersebut secara teknissangat diperlukan, dan Pengguna Anggaran menyetujuinya, makamenurut pendapat kami hal tersebut merupakan tindak lanjut/pemulihan atas kerugian keuangan negara yang telah terjadi padatahun 2007.Benar, bahwa pembayaran retensi 5 % yang di bayarkan sebelumpekerjaan fisik mencapai 100 %, maka hal tersebut tidak sesuaidengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 645/56/SARKES/IX/2007tanggal 24 September 2007 Pasal 9 Ayata

Dengan demikian, maka pelaksanaan lelang dimaksud merupakan kewenanganyang diberikan oleh undangundang (ex Jlege) dan bukan berdasarkan janjisebagaimana terdapat dalam APHT.Bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT berbeda denganpelaksanaan eksekusi hipotek, dimana janji untuk menjual atas kekuasaan sendirisebagaimana diatur dalam Pasal 1178 ayata (2) KUH Perdata merupakan suataupelaksanaan dari Suatu perjanjian, sehingga pelaksanaan eksekusi harus didahululdengan fiat eksekusi pengadilan.Bahwa

., melanggar Pasal 54 Ayata (4) PeraturanKepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan JabatanPejabat Pembuat Akta Tanah dan;Bahwa pengajuan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensijelas bertujuan untuk mengganggu ketentraman Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi hal mana merupakan suatu bentuk pelanggaranterhadap hak subjektif orang lain dengan memanfaatkan institusiHalaman 30 dari 43 hal.Put.

;Selain melanggar pasal351 kitab undang undang hukum pidana sebagaiaman gugatan diposita nomor 20, tergugat juga melanggar pasal5 ayatA dan ayatB,melanggar Pasal6Yang menegas kan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalamPasal5 hurufa adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuhsakit, atau luka berat dan pasal7 yang menegas kan Kekerasan psikissebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yangmengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnyakemampuan untuk bertindak

Namun demikian yang dimaksud Pasal 311 Ayata(1) sehubungan dengan penggalan kalimat yang berbunyi Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisandalam Hal ia dijinkan untuk membuktikan tuduhan nya itu, jika ia tidakdapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedangdiketahuinya tidak benar, di hukum karna salah memfitnah denganhukuman penjara selamalamanya 4 tahun. tersebut berlaku jikayang tertuduh tersebut adalah bunyi dalam Pasal 312 Ayat (1),(2)KUHP dan Pasal 313 KUHP

Dan hanyalahorang bodoh dan buta hukum sajalah yang dapat mengatakan bahwapembuktian tersebut diatas bukanlah suatu Perjanjian/ Kontrakataupun Kontrak Kerja yang SAH .Jadi ; yang penting harus memenuhi ke4 syarat SAHNYA SUATUPERJANJIAN sesuai KUHPerdata Pasal 1320 ; (vide Point 13 ayata ;Point 13 ayat b ; Point 13 ayat c. ; dan Point 13 ayat d) ; itulah yangjadi dan SAHDengan demikian terpenuhilah bahwa SPMKSSPMKS dan lampiranlampirannya disebut Perjanjian/Kontrak atauKontrak Kerja yang SAH !

Adel Berty MSi ; kebijaksanaan BapatiKolaka saat itu dengan Proyekproyek voor financiering (vide Point10 ayata sampai dengan Point 10 ayat x) yang sudah dibayartetapi Point 11 ayat 1 sampai dengan Point 11 ayat 4) yang belumdibayar ; sudah amat dikenal Masyarakat Kabupaten Kolaka ;termasuk beliau. Bahkan semasa pemerintahan Bapak Drs.BUHARI MATTA MSi sebagai Bupati Kolaka selama 10tahun ; :"beliau . ( H.

Hal ini dapat diartikan PARAPENGUGAT telah mengabaikan / menelantarkan harta warisan dimaksud.Berdasarkan Pasal 1991 ayata (2) KUHPerdata diatur bahwa daluwarsa jugaberlaku terhadap suatu warisan.8.

Hal ini dapat diartikan PARAPENGUGAT telah mengabaikan / menelantarkan harta warisan dimaksud.Berdasarkan Pasal 1991 ayata (2) KUHPerdata diatur bahwa daluwarsa jugaberlaku terhadap suatu warisan.13.Berdasarkan uraian penjelasan dan dasar hukum tersebut diatas, makaberdasarkan hukum PARA PENGGUGAT telah kehilangan hak untukmengajukan tuntutan maupun hak terhadap tanah objek sengketa karenadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan : 22222222 nn nnn n naoPermohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.

tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengandakwaan subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkandakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primairterbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagidemikian pula sebaliknya ;Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 ayata

Bahwa untuk keadilan dan menjaga kondisi serta keadaan yang tidakmerugikan Penggugat dan Penggugat Il lebih lanjut, maka sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu Pasal 67 Ayata (2) UUPeratun, Penggugat dan Penggugat Il mohon penundaan keberlakuanobyek sengketa atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016, tertanggal 12 April2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan alasanalasansebagaimana dikemukakan pada huruf a dan huruf b hal. 1112gugatan;Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU PTUN) permohonanpenundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata

. : 155/G/2018/PTUN.SBY22:(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaanKeputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaansengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusanpengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; Ayat (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.

Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayata, bdan c juga berlaku bagi Pengurus Partai;(3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melaluisidang Majelis Kehormatan;Bahwa oleh karena diberhentikannya keanggotaan Partai kepadaPenggugat, maka Tergugat Il lah yang berhak untuk ditetapbkan menjadiAnggota DPRD Kota Depok dari Partai Gerindra untuk menggantikanPenggugat;Bahwa seandainya Penggugat tunduk dan patuh pada saat pertamaMajelis Kehormatan memutus secara adil membagi masa jabatananggota

berat kotor 4.931,3 gram, sertadikurangi berat pembungkusnya 52,47 gram dan berat bersihnya 4.878,83gram;Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2019/PN.Pbr 1 (satu) buah tas tentang warna merah merk MAJONG KING dankertas kado;e 1 (satu) buah kotak merk IK YELLOW yang dibalut dengan lakbanwarna kuning kemudian dibungkus dengan kertas kado motif batik;Perbuatan terdakwa M DEBBY RAMADHANI Als MADAN Bin (Alm)RUSDIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat(2) Jo Pasal 132 ayata

Menyatakan terdakwa BELON PETRUS MARIUS TAPOIN Alias PITSANBEIN dan Terdakwa II FRANSISKUS ALUMAN Alias PAK FRANS bersalahmelakukan Tindak Pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengajamenimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 187 ayata 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPyang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2.

DALAM PENUNDAAN : === === ==nn nne nen en en ene eee1.Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Gugatan tidakmenunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang digugat. 22200 sen nnn nee noeAyat (4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayata.

,tanggal 29 Mei 2019 telah tepat dan benar, karena Ketentuan Pasal 5 ayata,b,c,d didalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer SiogiSijabat Finance CV tersebut diatas, bahwa baik Penggugat dan Tergugatberhak secara bersamasama, masingmasing untuk membeli, menjual ataudengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hakhak atas barangbarangtidak bergerak, hakhak atas tanah serta hakhak atas perusahaanperusahaan,bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat a, b, c, d sebagaimana disebutkandalam perubahan