apakah Petugas TERGUGAT belum pulang ke Indonesiatetap mencari keberadaan di manakah istri PENGGUGAT namunJamaah yang lain termasuk PENGGUGAT sendiri menyampaikanpendapat agar Petugas TERGUGAT ikut pulang bersama JamaahUmroh yang lain dan pencarian tetap di lanjutkan sambil menungguinformasi dari Kedutaan Indonesia yang berada di Arab Saudi, yangartinya sangat keliru kalau PENGGUGAT mengatakan tanpa dasarHukum yang jelas telah meninggalkan istri PENGGUGAT karena Jamaahtelah di kumpulkan dan di ajak mupakat

LokaWisata Asri tersebut murni inisiatif / kKinginan sepihak dari Tergugat I, bukansematamata karena adanya kesalahan ketik, yaitu tercantumnya kataDIREKTUR pada identitas Penggugat yang telah diuruskan olehStaf/orang suruhan Penggugat, sehingga tidak sedikitpun menunjukkan'tikad baiknya dengan terlebih dahulu mencari solusi terbaik secaramusyawarah dengan Penggugat, mengingat sebelumnya telah disepakati Semua perselisihan akan diselesaikan secara mupakat oleh Pihak Idan pthak II (BuktiP. 8 alinea

Milono Km. 5,5 ;Bahwa ada jalan Mupakat II sekarang ditanah tersebut;Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah kilometer tersebut;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil jawabannya, dipersidangan Tergugat III telah mengajukan bukti Suratsurat sebagai berikut:1.Surat Keterangan BANK dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,Unit RTA Milono No.BO100/KBUX/ADK/04/18, tanggal 02 April 2018,diberi tanda T.IIl1a;Kartu Tanda penduduk No. 6271012008720003 atas nama Moh.

RTA.Milono JIn Mupakat II KM 5,5 Palangka Raya ukuran tanah panjang 30meter lebar 12 meter luas 360 M2 tanggal 7 Desember 2013, diberitanda T.XI5;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telan bermeterai cukupdan telah ditunjukan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkanketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea MateraiJo.

diajukan oleh kedua belah pihak ,yaitu bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I,maupun Tergugat Il/Terbanding II, berupa dokumendokumen perjanjiankredit, ditemukan klausula penyelasaian sengketa, dan hukum yangberlaku serta domisili, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :Penyelesaian Prselisihan : Bahwa segala Perselisihan yang timbul antara antara para pihakberkenaan dengan penafsiran dan / atau pelaksanaan Perjanjian kreditini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mupakat

Salinan Penetanpan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA Mto56565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656Suwono bin Tukiran, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMkK,pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Mupakat, RT.042/RW.014,Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dantelah bersumpah menurut agama Islam;= Bahwasaksi merupakan paman dari para Pemohon;Halaman 56 dari 19 halaman, Salinan Penetapan Nomor 0163/Pdt.G/2017/PA MtpHalaman 56 dari 19 halaman, Salinan Penetapan

peserta yangmelakukan tindak pidana tersebut harus' adakesadaran bahwa mereka bekerja sama.Namun didalam perkembangan hukum, doktrintersebut kurang sesuai untuk diterapkan dalampraktek pelaksanaannya, sehingga kedua syarattersebut dipandang tidak dominan lagiuntuk ditentukan sebagai syarat mutlak,sehingga pegertian bersama sama tidak66selalu harus/ diartikan .diartikan adanya kerja sama secara fisikdiantara para pelaku, akan tetapi cukupapabila tindakan itu sebelumnya telahmendapat sepakat dan mupakat

dunia.Objek harta yang selalu menghasilkan finansial antara lain, seperti hasiltebat, sawah dan kebun sawit, yang hasilnya akan Penggugat perhitungkandalam replik ini secara jelas, dan juga 1 unit mobil Innova BL 634 KE telahdirampas dan diserkap dalam gudang tertutup oleh Tergugat Il secaramelawan hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap, bahkan mobil dan hartaharta yang dikuasainya dan hasilnyatidak pernah dibagi dengan Penggugat dan tidak diberikan kepadaPenggugat secara mupakat

Tentang alasan Pembatalan, telah diuraikan dalam Premis aktahalaman 6 (enam), ditegaskan alasan Pembatalan, dengan frasasebagai berikut : bahwa sehubungan dengan adanya koreksi dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diJakarta untuk membatalkan akta aktaakta yang telah dibuat danmembuat lagi dengan akta Yayasan yang baru, maka mereka telahsaling mupakat dan setuju untuk membatalkan akta yang telahmereka buat,...;c.

Tentang alasan Pembatalan, telah diuraikan dalam Premis aktahalaman 6 (enam) yaitu : bahwa sehubungan dengan adanyakoreksi dari Menter' Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia di Jakarta untuk membatalkan akta aktaakta yang telahdibuat dan membuat lagi dengan akta Yayasan yang baru, makamereka telah saling mupakat dan setuju untuk membatalkan aktayang telah mereka buat.,...,b.

Seandainya bukti Verbonding itu bisa diperlihatkan dan dibuktikanmungkin kami artinya bisa memberikan keterangan lebih rinci lagi, namun demikiandari hasil beberapa kali mediasi yang kami laksanakan 2 (dua) kali, artinya sesuaikewenangan kami hanya secara musyawarah dan mupakat, ternyata belum berhasiluntuk disimpulkan secara musyawarah mufakat, sehingga pada saat ini termasuk jugarekomendasi dan saran kami apabila penyelesaian di tingkat Kantor PertanahanKabupaten Kebumen belum bisa diterima, maka

Mayor Zen Lorong Mupakat No. 118 RT. 01RW. 02 Kel. Sungai Selincah Kec. KelaidoniPalembang.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Irwansyah).2. Bahwa Saksi mengerti Terdakwa punya masalah setelah Saksi dipanggiloleh POM.3. Bahwa Saksi datang ke Denpom Palembang karena diperintah olehLurah Desa Duku untuk mewakili Lurah Duku berhubungan dengan adanyasurat panggilan dari POM pada tanggal 5 Oktober 20124.

Satu unit kendaraan sepeda motor merk/type Honda/NF 11B1D M/T tahun2010, Nomor Polisi F 2476 BL, Nomor mesin : JBC2E1384103, NomorRagka : MH1JBC219AK396032, Warna Hitam, tas namaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Bukit Cimanggu Villa Blok T7 No.23 Bogor.Bahwa ketika proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, seluruhharta bersama sampai saat ini belum dibagikan antara Penggugat denganTergugat, karena semula Penggugat berharap dapat diselesaikan secaramusyawarah mupakat.

PT.Intan Mupakat Raya.Bahwa Rekanan yang memasukkan Penawaran pada tahap pendaftaran ada 8 (delapan)Rekanan termasuk PT. Kontindo Panca Manunggal, yang kemudian ditunjuk selakupemenang lelang setelah adanya Evaluasi dari Panitia lelang;Bahwa pada saat penentuan pemenang Lelang, Saksi ada diberitahu oleh Pak YatriJamain,SIP selaku Kepala Dinas untuk menentukan agar PT.

Citra Surya Tranmisi,108108e PT Intan Mupakat Raya.Bahwa selaku Pemenangnya PT.

dengan surat balasan nya surat11.nomor : R278/Kemsetneg/D3/SR.04.07/11/2011 tanggal 30 Nopember2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riauyang intinya surat Presiden RI dimaksud menegaskan dan memberikanmasukan kepada Kakanwil BPN Provinsi Riau agar menindak lanjutipermasalahannya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku( Vide Surat Presiden RI nomor : R278/Kemsetneg/D3/SR.04.07/11/2011) untuk untuk dapat kiranya di lakukan tinjau ulangdengan mengedepankan musyawarah mupakat

Citra Surya Transmisi,3 PT.Intan Mupakat Raya.Bahwa Rekanan yang memasukkan Penawaran pada tahappendaftaran ada 8 (delapan) Rekanan termasuk PT.KONTINDO PANCA MANUNGGAL, yang kemudianditunjuk selaku pemenang lelang setelah adanya Evaluasidari Panitia lelang;Bahwa pada saat penentuan pemenang Lelang, Saksi adadiberitahu oleh Yatri Jamain. SIP selaku Kepala Dinasuntuk menentukan agar PT.

PT.Intan Mupakat Raya.Bahwa selaku Pemenangnya PT.

artinya para pesertayang melakukan tindak pidana tersebut harus ada kesadaran bahwamereka bekerja sama.d Namun didalam perkembangan hukum, doktrin tersebut kurangsesuai untuk diterapkan dalam praktek pelaksanaannya, sehinggakedua syarat tersebut dipandang tidak dominan lagi untukditentukan sebagai syarat mutlak, sehingga pegertian bersamasamatidak selalu harus diartikan adanya kerja sama secara fisik diantarapara pelaku, akan tetapi cukup apabila tindakan itu sebelumnyatelah mendapat sepakat dan mupakat

Bahwa didalam perkembangan hukum, doktrin tersebut kurangsesuai untuk diterapkan dalam praktek pelaksanaannya, sehingga keduasyarat tersebut dipandang tidak dominan lagi untuk ditentukan sebagaisyarat mutlak, sehingga pegertian bersamasama tidak selalu harusdiartikan adanya kerja sama secara fisik diantara para pelaku, akantetapi cukup apabila tindakan itu sebelumnya telah mendapat sepakatdan mupakat antara para pelaku sehingga tidak diharuskan bahwa parapelaku yang melakukan tindakan tersebut secara

bahwa tanahobjek perkara adalah milik Nasir; Bahwa saksi tahu dengan mamak Rasyidin; Bahwa setahu saksi, Rasyidin tidak pernah bertengkar dengan Abul Latif; Bahwa syaratsyarat untuk mengurus sertifikat melalui prona harus adasaksisaksi dan petunjuk batas, dan kalau seandanyai syaratsyarat tidaklengkap maka KAN tidak mau menandatangani; Bahwa perbedaan antara Adat Budi Caniago dengan Koto Piliang adalahBudi Caniago keputusannya sudah tertulis sedangkan dalam Adat KotoPiliang berdasarkan musyawarah mupakat

Pakuan untuk dapatmenyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan mupakat (damai); Menimbang, bahwa dengan demikian kapan Penggugat sebagai Pihak ketigadihitung mengetahui akan adanya objek sengketa yaitu sejak ia mengetahuikesembilan objek sengketa berdasarkan keterangan atau informasi dari BadanPertanahan Nasional yang merupakan suatu tindakan hukum yaitu pada tanggal 19April 2011 dan gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung tanggal 8 Juni 2011 jadi masih dalam

Mamat merasa dirugikan oleh perbuatanTerdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut dinilai Majelis Hakim padadasarnya mengandung sengketa Perdata sehingga apa yang didakwakanOditur Militer pada dasarnya termasuk sengketa perdata yang harusdiselesaikan melalui gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Garutsebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sewa menyewa pada tanggal 26Nop. 2012 dalam pasal 5 ayat 2 yang intinya bila terjadi perselisihan dan72MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangtidak terjadi mupakat

Bahwa........d Namun didalam perkembangan hukum, doktrin tersebut kurangsesuai untuk diterapkan dalam praktek pelaksanaannya, sehinggakedua syarat tersebut dipandang tidak dominan lagi untukditentukan sebagai syarat mutlak, sehingga pegertian bersamasamatidak selalu harus diartikan adanya kerja sama secara fisik diantarapara pelaku, akan tetapi cukup apabila tindakan itu sebelumnyatelah mendapat sepakat dan mupakat antara para pelaku sehinggatidak diharuskan bahwa para pelaku yang melakukan tindakantersebut