Rapmenggunakan KEKERASAN, PREMANISME, INTIMIDASI, TEROR ,TERHADAP KONSUMEN maupun KELUARGANYA itu adalahperbuatan melawan hukum padahal kedudukan konsumen setara denganPELAKU USAHA yang telah terwujud sebagaimana yang dikehendakidalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, sanksinya adalah ( Pasal 62 ) Undang UndangPerlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pidana 5 (Lima)Tahun atau denda Rp. 2.000.000.000, (Dua Miliyar Rupiah).Bahwa hutang piyutang kebendaan bergerak wajib notaril

Namun demikian,berdasarkan fakta hukum perjanjian yang dimaksud adalah perjanjiandengan dasar Notaril yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris AsviMaphilindo Volta, SH., Notaris di Bandar Lampung;Bahwa Akta otentik ataupun perjanjian dibawah tangan yang dilegalisasi,keduanya merupakan produk Notaris selaku Pejabat Negara yangberwenang mengeluarkannya, maka sudah sepatutnya Asvi MaphilindoVolta,SH, Notaris di Bandar Lampung diikutsertakan sebagai pihak dalamgugatan aquo.Bahwa dengan tidak ikut sertanya

BPKB : 1 07755877 atas nama AhmadFarid ;Bahwa Pinjaman uang Penggugat dituangkan dalam perjanjian hutang piutang yangmerupakan perjanjian pokok dengan nama perjanjian pembiayaan bersama denganpenyerahan hak milik secara fiducia No. 9351200040 tertanggal 15 Februari 2012dan kemudian dilakukan pembebanan fiducia vang merupakan perjanjian assesoir(ikutan) dari adanya perjanjian pokok melalui Akta Jaminan Fiducia Notaril No. 339tanggal 22 November 2012 yang dibuat oleh Notaris MOHRONI, S.H.

.> Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril dan didaftarkan pada kantor jaminan fidusia dan di asuransikan serta diaturdalam UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang JaminanFidusia. Dugaan pelanggaran pasal 11 UndangUndang Nomor 42Tahun 1999 (BATAL DEMI HUKUM).> Bahwa penarikan unit barang jaminan wajib di lengkapi suratsuratyang di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011Page 6 of 32 Nomor:09/Pdt./2014/PT. TK.tertanggal 22 Juni 2011 tentang pengaman eksekusi JaminanFidusia.

S2796/WKN.15/KNL.02/2012 tanggal 3Agustus 2012 (Bukti P5);Foto copy Slip Penyetoran, Nama Penyetor : RISMA, alamat :Tanetea, Bontotannga, Tamalatea, Disetor ke Nomor Rekening :025201000225304, tujuan : Biaya Pemasangan HakTanggungan, jumlah : Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratusribu rupiah), tanggal : 18/02/10 (Bukti P6 a);177.10.11.12.Foto copy Slip Penyetoran, Nama Penyetor : RISMA, alamat :Tanetea, Bontotannga, Tamalatea, Disetor ke Nomor Rekening :025201000225304, tujuan : Biaya Akta Notaril

: 29 Februari2012, tentang : Permohonan (Bukti P10);Foto copy Slip Penyetoran tertanggal 17 Februari 2009, NamaPenyetor : RISMA, alamat : Tanetea Bttannga Tamalatea,Disetor ke Nomor Rekening : 025201000225304, Tujuan :Biaya Pemasangan Hak Tanggungan, Jumlah : Rp. 3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti P11);Foto copy Slip Penyetoran tertanggal 17 Februari 2009, NamaPenyetor : RISMA, alamat : Tanetea Bttannga Tamalatea,Disetor ke Nomor Rekening : 025201000225304, Tujuan :Biaya Akta Notaril

Bahwa dalil Gugatan No.1 dan 2 bahwasannya kepada Penggugatsesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Akta Notaril Perjanjian KreditNo. 710 tertanggal 24 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris PPATDian Arianto, S.H., S.E., M.Kn. tentang Pasal 5 tentang Pengakuan HutangBahwa saudara mengakui berhutang kepada kami BPR Indobaru sejumlahuang yang ditariknya menurut rekeningrekening lainnya yang berkenaandengan bunga, denda serta biayabiaya lainnya sehubungan denganPerjanjian Ini;Pasal 8 tentang

JimiHeriza, selaku Direktur Utama PT BPR Indobaru, berkedudukan diBatam) tanggal 09 Oktober 2017 (3 buah Surat Pernyataan) yang padapokoknya menyatakan bahwa:1) Debitur atas nama Hasnawati Sinaga berdasarkanPerjanjian Kredit No. 710, tanggal 24 Januari 2014 yang dibuatsecara notaril telah lalai atau wanprestasi terhadap kewajibanpembayaran angsuran dan pokok pinjaman, dimana atas kelalaiandebitur tersebut telah kita tempuh melalui surat peringatan sertakunjungan ke debitur, dan debitur sendiri sudah

Jawa Barat kepada Pembanding II /Tergugat melalui surat hibah yang dibuat tanpa akta notaril, Penggugatkeberatan, hibah yang dilakukan antara alm.Drs. Herry Soejitno, Msi denganPembanding II / Tergugat adalah melawan hukum dan tidak sah, karena tanahHalaman 9 dari halaman 25 Putusan Nomor 110 / PDT / 2021 / PT.BDGtersebut adalah merupakan warisan dari alm Drs.

(bukti 3) yang dilampirkan dalam proses pengajuan kredit dan secarabersamasama menyetujui kredit terobukti dari kesepakatan danpenandatanganan perjanjian kredit (bukti 4) yang di tandatanganisecara Notaril di hadapan notaris, sehingga dalil penggugat dalam point12, 14 dan 18 tidak mendasar.Bahwa terjadinya kredit macet atas nama debitur, bank mengalamikerugian dimana perputaran uang dalam penyaluran kredit tidakberjalan dengan baik dan terjadi penilaian terhadap perform bank tidakbaik, sehingga dalil

Perjanjian kredit mana bersifat ontentik karenadibuat baik secara notaril maupun dibawah tangan ataskesepakatan bersama dan akan dijalankan atau dipatuhiisinya dengan itikad baik;Bahwa perjanjian perjanjian kredit yang dibuatantara Sdr. Supaat dengan PT. Bank Putera Multikarsa9semula bernama PT.

Namun demikian, berdasarkan fakta hukum perjanjianyang dimaksud adalah perjanjian dengan dasar Notaril yangdibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Reka RiniPaulina Hutagalung, S.H., Notaris di Pringsewu.Akta otentik merupakan produk Notaris selaku PejabatNegara yang berwenang mengeluarkannya, maka sudahsepatutnyaReka Rini Paulina Hutagalung, S.H., Notaris diPringsewu diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan aquo.Disamping itu, mengingat Penggugat dalam gugatannyamendalilkan tentang tindakan

Hamdan Munthe) yaitu BPKB 1 (satu) unitmobil merk Toyota New Fortuner G M/T TRD Diesel + DRL/ SportUtility Vechile Tahun 2005 Nomor Rangka MHFZR69GXF3126457,Nomor Mesin 2Kd5517992, Nomor Polisi BK 71 HH atas namaHamdan Munthe, atas nama Hamdan Munthe; Bahwa hutang piutang kebendaan bergerak wajib notaril dandidaftarkan di kantor jaminan fidusia dan diasuransikan serta diaturdalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dugaanpelanggaran Pasal 11 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999(batal demi

., M.Knserta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fiducia dengan SertipikatFiducia No W.15.01047510.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 20November 2017;Bahwa dengan demikian, Akta Jaminan Fiducia Notaril yangdimaksud, membuktikan bahwa atas benda dalam hal ini satu unitkendaraan roda empat tipe Minibus, Merk Toyota All New AvanzaE MT, Warna Silver Metalik, Tahun Pembuatan 2017, NomorMesin 1NRF317444, Nomor Rangka MHKM5EA2JHK035009,Nomor Polisi W 1266 TM, BPKB atas Nama Serly Ifasari yangmerupakan obyek jaminan

Nomor 454 K/Pdt/2016dibeli dengan fasilitas kredit ini, yaitu: Nomor mesin: 4D3363696, nomor rangka: MHMMF349E3R052692; Nomor mesin: 4D34373736, nomor rangka: MHMFE349E3R053732;Diikat fidusia notaril masingmasing Rp102.200.000;6. Bahwa jelas, isi perjanjian kredit di atas adalah perjanjian pembiayaan,dan baru akan bisa dicairkan kreditnya setelah jaminan berupa BPKBdiserahkan atau diterima oleh Termohon Kasasi ;7.

.= Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril dan di daftarkan padakantor jaminan fidusia dan di asuransikan serta diatur dalam UndangUndangNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dugaan pelanggaran pasal11 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 (BATAL DEMI HUKUM),.= Bahwa penarikan unit barang jaminan wajib di lengkapi suratsurat yang di aturdalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tertanggal 22 Juni 2011tentang pengaman eksekusi Jaminan Fidusia.

Bank Arya Panduarta Tbk,yang keseluruhan akta perjanjian kreditnya dibuat dihadapan notaris Mirah DewiRuslim Sukmadjaya.SH pada tanggal 14 Nopember 1996, sebagaimana tertuangdalam akta dibawah ini:e Akta perjanjian kredit atas permintaan (Demand Loan) yang dibuat secaraNotaril No. 16 tertanggal 14 Nopember 1996 jo perobahan terhadap perjanjiankredit atas permintaan No. 26 tanggal 28 Januari 1998;e Akta perjanjian kredit Fixed Loan yang dibuat secara Notaril No. 17tertanggal 14 Nopember 1996 jo perobahan

Deti atas dasar Akta Surat Kuasa Notaril Nomor 3, tanggal 18April 2011;Hal. 4 dari 25 hal Put.

antara Debitor Pailit denganPELAWAN;18.Bahwa pada saat dilakukan penyerahan tanah dan bangunan yangberalamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5, 6, dan 7,Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi JawaBarat (dahulu masih berupa Sertifikat Induk SHGB No. 2/DesaBojongdan sekarang telah berhasil di splitsing menjadi SHGB No. 24/DesaBojong, SHGB No. 25/Desa Bojong, dan SHGB No. 26/Desa Bojong) dariDebitor Pailit kepada PELAWAN memang belum dilakukan Akta Jual Beli(AJB) secara Notaril

Debitor Pailitdengan PELAWAN, kemudian pada saat dilakukan penyerahan tanah danbangunan yang beralamat di Perumahan Majalaya Residence Blok A Nomor 5,6, dan 7, Desa Bojong Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung Provinsi JawaBarat (dahulu masih berupa Sertifikat Induk SHGB No. 2/DesaBojong dansekarang telah berhasil di splitsing menjadi SHGB No. 24/Desa Bojong, SHGBNo. 25/Desa Bojong, dan SHGB No. 26/Desa Bojong) dari Debitor Pailit kepadaPELAWAN memang belum dilakukan Akta Jual Beli (AJB) secara Notaril

Nomor : 11 tanggal 762012yang dibuat dihadapan Bachrudin, SH, M.Kn Notaris di kota Banjarbaru(selanjutnya disebut SKMHT).Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebut dibuatlah AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor : 181/2012 tanggal 7 Juni 2012 dihadapanBACHRUDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di Kota Banjarbaru (Selanjutnya disebut APHT);Halaman 15 dari 53 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.Plw/2017/PN Bjb9.10.Ade.12.Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril

Tergugat II dengan menandatanganiSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 11 tanggal 762012 yangdibuat dihadapan Bachrudin, SH, M.Kn Notaris di kota Banjarbaru (Selanjutnyadisebut SKMHT) ;Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan SKMHT tersebut dibuatlah AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor : 181/2012 tanggal 7 Juni 2012 dihadapanBACHRUDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di Kota Banjarbaru (Selanjutnya disebut APHT);Bahwa SKMHT dan APHT adalah merupakan akta notaril

PenyelenggaraanSistem Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk InformasiElektronik, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4),Informasi Teknologi merupakan alat bukti Nukum yang sah, sebagaiperluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku diIndonesia, sepanjang Informasi Elektronik tersebut menggunakan sistemelektronik yang sah menurut UU ITE dan bukan alat bukti yang menurutUndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalambentuk akta notaril

atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta;Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah dan telahdiakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratanalat bukti tersebut sebagai informasi elektronik yang berkedudukan sebagaialat bukti yang sah tidak perlu lagi diperiksa lebih lanjut, apalagi buktitersebut bukanlah alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat didalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril atau aktayang dibuat oleh pejabat

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 341/B/PK/PJK/2017(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sahapabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam UndangUndang ini;(4) Ketentuan mengenai informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakuuntuk:a. surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuktertulis; danb. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndangharus dibuat dalam bentuk akta notaril