Ahli memberikan keterangan bahwa mengenai penghentian transaksiNasabah oleh Pialang sebenarnya mengacu kepada UndangundangAPUPPT, dan pengehentian tersebut harus di barengi dengan pelaporankepada PPATK. Oleh karena itu dalam Perka 8 telah ditegaskan pulabahwa Pialang dapat melakukan penghentian transaksi Nasabah.

Pialang seharusnya mengecek kesesuaian isian dataNasabah, misalnya dengan KTPnya;Ahli memberikan keterangan bahwa dahulu dikenalkan penerapan KYC,tetapi kini dengan Perka 8 sudah bukan KYC lagi tetapi CDD (CustomerDue Diligence), sehingga kini peraturan Bappebti mengenai KYC sudahharmonis dengan standar internasional maupun dengan peraturanperbankan, pasar modal dan PPATK;Ahli memberikan keterangan penghentian transaksi oleh Pialang juga bisadengan alasan perbedaan antara profil Nasabah dengan profiltransaksinya

Ditreskrimsus Polda MetroKoordinasi dengan PPATK terkait Pemalsuan Dokumen ;B. Berita Pos : Ditreskrimsus Polda Metro Koordinasi dengan PPATK terkaitPemalsuan Dokumen tanggal 2 Februari2015 ;C. Berita satu : Palsukan Dokumen Karyawan Bank Syariah Mandiri BobolRp75 Milyar. Tanggal 3 Februari2015 ;D. Celahkota.com : Pembobol Bank Syariah Ditangkap Polisi. Tanggal 2Februari2015 ;E. JPNM.com : Ini Cara Kerja Sindikat Pembobol Dana Bank Rp 75 Miliar.Tanggal 2 Februari 2015 ;F.

SelakuAhli Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uangdari PPATK pada dasarnya berpendapat, bahwa dalam tindak pidanapencucian uang dikenal istilah pelaku aktif dan pelaku pasif. PelakuAktif adalah mereka yang secara langsung melakukan tindak pidanaPencucian uang seperti disebutkan dalam pasal 3 tersebut, SedangHalaman. 42 dari 47.

Bank wajib melaporkan Transfer Dana tersebut sebagailaporan Transaksi Keuangan mencurigakan kepada PPATK.Halaman 36 dari 58 Putusan No.405/PDT/2019/PT.SBY11.Bahwa isi Pasal 55 POJK No.12 Tahun 2017 tersebut diatas jelasjelasmengatur tentang adanya tanggungjawab Bank terhadap PPATK untukmelaporkan transaksi keuangan mencurigakan, bukan tanggung jawabBank terhadap pengirim dan/atau penerima Transfer Dana.Dengan demikian ketentuan hukum yang dirujuk oleh PENGGUGATtersebut jelas tidak ada kaitannya sama

MH, memberikan keterangan sebagai berikut :/ Bahwa Saksi...........16Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa RATNA SARIdalam perkara tindak pidana Narkotika dan Pencucian Uang, yaitu terdakwamenerima, menguasai harta kekayaan berupa rumah dan bangunan serta kendaraanroda empat, kendaraan roda dua, menerima penitipan, penukaran, simpanan barangatau benda yang patut diketahui dari hasil tindak pidana Narkotika ;Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai PPATK yang berkantor di Ir.H.

Jefri Siagian kepada atasandan secara berjenjang melaporkannya kepada kantor pusatyaitu Divisi Complain yng kemudian dilanjutkan ke PPATK;Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;3. Saksi Rizal Ramadhan, di bawah yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik danmembenarkan keterangan Saksi yang ada dalam BAP.Bahwa benar nasabah an.

tahun 2012.Riwayat Pekerjaan:1) Pendidikan calon Pegawai Muda Bank Indonesia tahun19981999;2) Staf Kantor Bank Indonesia Balikpapan tahun 19992002;3) Petugas Belajar Jangka panjang Bank Indonesia keBelanda tahun 20022003;4) Intership di Wihite and case law firm Washington DCUSA Agustus 2003s.d Maret 2004;5) Analisis hukum di Derektorat hukum Bank Indonesiabulan April 2004 s/d Desember 2011;6) Analis hukum transaksi kKeuangan senior di DirektoratHukum Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK

maupunpersidangan di pengadilan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.Bahwa Tugas Ahli sebagai Spesialis Hukum Senior di Direktorat HukumPPATK yaitu melaksanakan tugastugas dibidang advokasi termasukmemberikan keterangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang diHalaman 107 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbihadapan penyidik dalam proses penyidikan dan penuntutu mum dalamproses persidangan.Bahwa Ahli menjelaskan tentang tugas dan fungsi Pusat Pelaporan danAnalisisTransaksi Keuangan (PPATK

) berdasarkan pasal 39 UU RINo.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugasmencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan pasal 40 UU RI No.8 tahun 2010tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uangadalah sebagai berikut :a.Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang..

Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM)nomor 2977 atas nama Anak Agung Ngurah Agung;Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dari PPATK atas nama ISNUYUWANA DARMAWAN SH, LLM, bahwa Terdakwa Anak Agung Ngurah Agungmenerima beberapa kali transfer atau penempatan uang dari Drs KetutSudikerta yang dikatakan sebagai uang ganti rugi pelepasan hak atas tanahnamun sebenarnya Terdakwa Anak Agung Ngurah Agung bukan merupakankuasa satusatunya dari Pengempon Pura Luhur sehingga ketika akan menjualtanah dimaksud

setidaktidaknya dapatmemperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwasejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatanmelawan hukum, dimana terdakwa mengetahui atau patut menduga uangyang masuk kerekeningnya No. 00402437071 sebesar sebesar Rp.21.000.000.000, (dua puluh satu milyar) dan Rp. 5.000.000.000, (limamilyar rupiah) adalah merupakan uang dari hasil kejahatan berupa tindakpidana penipuan.Halaman 98 dari 110 Putusan Nomor 3 /PID/2020/PT DPSBahwa saksi ahli dari PPATK

Dengandemikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan hartakekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan daripenegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.Bahwa titik awal untuk mengetahui adanya TPPU adalah harusterlebih dahulu diketahui Profil dari pemilik rekening, berikutnyaharus dicocokkan antara Profil tersebut dengan rekening miliknyaapabila tidak ada kecocokan maka pihak Bank atau pihak yangterkait dengan keuangan wajib melaporkannya ke PPATK ;Bahwa apabila ada

sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)atau setidaknya sekitar jumlah itu ;Bahwa Ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH., MH. dari Kantor PPATKmemberikan pendapat berdasarkan keahliannya yaitu'= padapokoknya sebagai berikut :Titik awal untuk mengetahui adanya TPPU adalah harus terlebihdahulu diketahui Profil dari pemilik rekening, berikutnya harusdicocokkan antara Profil tersebut dengan rekening miliknya apabilatidak ada kecocokan maka pihak Bank atau pihak yang terkaitdengan keuangan wajib melaporkannya ke PPATK

Titik awal untuk mengetahui adanya TPPU adalah harus terlebihdahulu diketahui Profil dari pemilik rekening, berikutnya harusdicocokkan antara Profil tersebut dengan rekening miliknya apabilatidak ada kecocokan maka pihak Bank atau pihak yang terkaitdengan keuangan wajib melaporkannya ke PPATK ;g.

Du Nun transaksinya hampir setiap minggu atau3 (tiga) kali sampai 5 (lima) kali dalam satu bulan ;Bahwa pinjaman itu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 tetapitidak pernah terlihat ada transaksi pengembaiian ;Bahwa tidak benar keterangan di dalam BAP tentang uang yang ditransferoleh Du Nun itu merupakan uang Fee atau terima kasih ;Bahwa pinjaman tersebut ada yang saksi kembalikan secara tunai sejaksaksi pindah ke Pekanbaru karena putusan komunikasi belum dibayarkan ;Bahwa hasil temuan dari PPATK

surat resmi untuk melakukan Audit perhitungankerugian keuangan negara ;Bahwa BPKP dalam hal ini Deputi investigasi dalam hal ini produknya adalah :Laporan investigasi, laporan investigasi ini ahli terjun langsung kesasaran dataahli dapatkan langsung dari sasaran ;Audit perhitungan kerugian Keuangan Negara ahlii melakukannya ataspermintaan dari Penyidik :e Bahwa pada saat ahli melakukan exspos sebelum terbit surattugas mengenai, dimana dalam exspos itu datanya asalusulnya menggunakan informasi dari PPATK

PBR162detail Penyidik mendapatkan transaksi bank secaralangsung ;Bahwa asumsi dasar untuk pola pikir melakukan perhitungankerugian negara adalah adanya exspos analisa PPATK,kemudian data yang disajikan adalah terkait data transaksi diPerbankan ;Bahwa telah terjadi transaksi kKeuangan antara Du Nundengan awak kapal ;Bahwa ahli bersama penyidik datang ke Pertamina Regional Medan ahli ikut dalam pendampingan ;Bahwa data yang ahli input itu sekitar hampir 680 sampaitahun 2010 ;Bahwa ahli mendapatkan

RUSDI LANTONG selakuKetua, diperiksa oleh ANDI ERLIANI S.Pd selaku Bendahara.1 (Satu) rangkap fotocopy Daftar UMK / Daftar Calon Penerima, Makassartanggal 1 Agustus 2012 ditandatangani MUH RUSDI LANTONG selakuKetua.1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat AnggotaPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SULBAR Nomor :08 tanggal 21 12 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh NotarisDARUL ADAM S.H selaku PPATK, yang berisikan antara lain sebagaiberikut :a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa

RUSDI LANTONG selakuKetua, diperiksa oleh ANDI ERLIANI S.Pd selaku Bendahara.1 (Satu) rangkap fotocopy Daftar UMK / Daftar Calon Penerima, Makassartanggal 1 Agustus 2012 ditandatangani MUH RUSDI LANTONG selakuKetua.1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat AnggotaPerubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SULBAR Nomor :08 tanggal 21 12 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh NotarisDARUL ADAM S.H selaku PPATK, yang berisikan antara lain sebagaiberikut :a. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa

RUSDI LANTONG selakuKetua, diperiksa oleh ANDI ERLIANI S.Pd selaku Bendahara.1 (Satu) rangkap fotocopy Daftar UMK / Daftar Calon Penerima, Makassartanggal 1 Agustus 2012 ditandatangani MUH RUSDI LANTONG selakuKetua.1 (Satu) bundel fotocopy Pernyataan Keputusan Rapat Anggota PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam SULBAR Nomor : 08 tanggal21 12 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris DARUL ADAMS.H selaku PPATK, yang berisikan antara lain sebagai berikut :j. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa

LLM (AHLI PPATK), dibawahSumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : Ahli memiliki keahlian dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang/MoneyLaundering karena ahli sudah bertugas selama 2 tahun dan selamabertugas ahli selalu mendapatkan kepercayaan dari pimpinan untukmemberikan keterangan ahli kepada aparat penegak hukum dan menjadinara Sumber dalam berbagai kegiatan asistensi dan sosialisasi di bidangpencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kepadaaparat penegak hukum.

Bahwa Jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antaralain: melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukumberkenaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikanketerangan ahli knususnya di bidang tindak pidana pencucian uang gunakepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baikditingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun pemeriksaan disidang Pengadilan.Bahwa Pengertian pencucian uang dapat ditemukan dalam pasal 1angka 1 UndangUndang No. 15 tahun 2002

Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukandengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasiltindak pidana; atau" Transaksi Keuangan yang diminta olen PPATK untuk dilaporkanoleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang didugaberasal dari tindak pidanaBahwa Terkait dengan perkara ini, menyampaikan temuan daninformasi sebagai berikut: Terdakwa DINO SAPUTRA Alias H.

Inpres nomor 5 tahun 2004 mengenai percetakan pemberantasan koropsipada butir ke 11 dinyatakan, Jaksa Agung RI meningkatkan kerja samadengan Kepolisian RI, BPKP, PPATK dan institusiterkait ;Menimbang, bahwa untuk membantah dalildalil dakwaan Jaksa PenuntutUmum, Penasihat Hukum menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang memberikanpendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagaiberikut ;SAKSI ADECARGE : YANCE CIPTA BUDY, SH.

merasa bisamembayar utangnya pada Jeany Junistine Muljoko karena terdakwa masihada uang di pihak ketiga ;Bahwa benar 3 cek lembar tersebut tidak bisa di cairkan karena rekeningterdakwa sudah di blokir tanggal 26 Mei 2011 dan tidak bisa mengisirekening itu lagi dan terdakwa waktu itu posisinya sudah ditahan ;Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor:299/ Pid.B / 2017 / PN.JKT.PST.Bahwa waktu terdaka diperiksa di Polda jatim uang di rekening terdakwadiambil oleh Polisi alasannya terdakwa diperiksa PPATK

., dibacakan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli memberikanketerangan sebagai ahli berdasarkan Surat permohonan AHLI dari PoldaBali Nomor : R/74/XII/RES.2.5/2020/ Ditreskrimsus, tanggal 21 Desember2020 perihal Mohon Penunjukan Ahli dan Surat Penunjukan Ahli dariKepala PPATK No. : R/20/HK.03.04/I/2021 tanggal 21 Januari 2021perihal Penunjukan Ahli.

Surat Penunjukan sebagaimana terlampir.Bahwa jabatan dan tugasserta tanggung jawab ahli di PPATK sebagai Ketua kelompok Advokasipada Direktorat Hukum PPATK.

pertansferan merupakan tanggungjawabnya sendiri ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ilmembenarkan dan menyatakan tidak keberatan;Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 914/Pid.B/2018/PN Btm13.Isnu Yuwana Darmawan, SH, LLM, di depan persidangan BAP abhidibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa keahlian ahli di bidang hukum Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang ;Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Spesialis Hukum Senior padaDirektorat Hukum PPATK

Adapun tugas ahli adalah melaksanakandisposisi pimpinan dalam rangka memenuhi permintaan keterangan ahidari penyidik kepolisian, kejaksaan, BNN, dan lainlain serta menghadiripanggilan dari Jaksa Penuntut Umum dalam rangka pemberianketerangan ahli di persidangan ; Bahwa tanggung jawab ahli sebagai ahli di bidang pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditunjuk olehKepala PPATK adalah memberikan keterangan mengenai ketentuanmengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU serta

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkanoleh Pihdak Pelapor karena melinatkan harta kekayaan yang didugaberasal dari hasil tindak pidana.

berikan adalah keterangan yangsebenarbenarnya;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;8.Saksi Faisal Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan yang sebenar benarnya;Bahwa saksi menjembatani komunikasi (verbal dan tertulis) antara BankMandiri dengan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), BNN, otoritaspencucian uang (PPATK

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehpihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang berasal dari hasiltindak pidana;Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalahsebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No.8 tahun 2010 Pasal 3,Pasal 4 dan Pasal 5.Bahwa Informasi yang disampaikan oleh nasabah tersebut pada saatpembukaan rekening sudah sesuai dengan data pada kartu Identitas;Bahwa profil nasabah atas nama MUHAMMAD ADAM sebagaimana yangditulis nasabah

Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan olehpihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang berasal dari hasiltindak pidana;Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalahsebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No.8 tahun 2010 Pasal 3,Pasal 4 dan Pasal 5;Bahwa penarikan tunai adalah transaksi penarikan dana yang ada di BRImelalui teller dan harus dilakukan oleh nasabah pemilik rekening, kalaupuningin diwakilkan harus disertai dengan surat kuasa nasabah yang

Ahliberpendapat bahwa di dalam UU TPPU tidak terdapat aturan khusus yangmengatur secara khusus mengenai penyitaan, sehingga ketentuan tentangpenyitaan dikembalikan kepada ketentuan umum (/ex generalis) hukumacara pidana, yaitu KUHAP; Bahwa Ahli berpendapat bahwa di dalam UU TPPU tidak terdapat aturankhusus yang mengatur secara khusus mengenai penyitaan, sehinggaketentuan tentang penyitaan dikembalikan kepada ketentuan umum (lexgeneralis) hukum acara pidana, yaitu KUHAP; Bahwa secara umum tugas PPATK

Sehingga pertanyaan penyidik mengenai apakah pihak PPATKmasih memonitor, bila ya sampai sejauhmana dan dipertanggungjawabkankepada siapa, Ahli menjelaskan bahwa PPATK tidak mempunyai tugas,fungsi dan kewenangan untuk melakukan monitoring terhadap rekening yangtelah diblokir/disita; Bahwa Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dankewenangan PPATK, berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU TPPU, PPATKbertanggungjawab kepada Presiden;Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa

Citrawati menjawab adalahhasil dari usaha pempek.Bahwa Bank Mandiri kalau melihat ada transaksi keuangan yangmencurigakan biasanya akan melaporkan ke pihak PPATK (PusatPelaporan Analisis Transaksi Keuangan) dengan cara mengirim emailke instansi tersebut.Bahwa Rekening sdri. Citrawati masih ada saldonya sekitarRp.33.784.906,Bahwa Rekening tabungan milik sdri.

MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa benar ahli bekerja di PPATK.e Bahwa fungsi dari PPATK yang berdasarkan Pasal 39 UndangUndang Nomor8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang ( UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah danmemberantas tindak pidana pencucian uang.e Bahwa fungsi PPATK, berdasarkan Pasa 40 UndangUndang Nomor 8 tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian uangadalah sebagai berikut :e Pencegahan

dan Pemberantasan tindak pidanapencucian uang;e Pengolahan data dan Informasi yang diperoleh PPATK;e Pengawasan terhadap pihak pelapor; dan139e Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi keuanganyang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakpidana lain sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1).e Bahwa UndangUndang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa yangdimaksud dengan Tindak Pidana.e Bahwa Pencucian

Kim Yong Ho selaku Presiden Direktur PT.Lotte Chemical Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Irjen Firli Bahuri selaku ketua KPK RI
Terbanding/Turut Tergugat II : Kiagus Ahmad Badaruddin selaku ketua PPATK RI
Terbanding/Turut Tergugat III : Agung Firman Sampurna selaku Ketua BPK RI
Terbanding/Turut Tergugat IV : DR. Ardan Adiperdana, Ak., M.B.A selaku Ketua BPKP RI
Terbanding/Turut Tergugat V : Prof. H. M Ti

Ketua PPATK sebagai Turut Tergugat II.C. Ketua BPK sebagai Turut Tergugat III.D. Ketua BPKP sebagai Turut Tergugat IV.E. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Turut Tergugat V.F. Menteri Perhubungan sebagai Turut Tergugat VI.Supaya Majelis Hakim pemeriksa perkara memerintahkan Turut Tergugat ,Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V danTurut Tergugat VI melakukan penindakan secara hukum kepada Tergugat I,Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV.

yang terbaik untuk terlaksananya pabrik minyakgoreng tersebut; Bahwa saksi bilang itu terserah Tergugat (AMSAL ANWAR) asal tidakmemberatkan Tergugat (AMSAL ANWAR); Bahwa saksi hanya minta tolong saja kepada Tergugat (Sdr AMSALANWAR) karena sebagai pejabat banyak kenal dengan pejabat PemdaBulungan dan jika mengurus izin dapat dipermudah ; Bahwa saksi juga tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat, dansaksi hanya meminta tolong kepada Tergugat untuk mencarikan danapinjaman untuk membayar OJK dan PPATK