dilakukanberdasarkan datadata tax amnesty sudah pasti tidak dibolehkan.Bahwa UU Tax Amnesty menjamin perlindungan data Wajib Pajak yangmelaporkannya, dan perlindungan tersebut berlaku untuk selamanya; Halaman 113 dari 212 halaman, Putusan Nomor 1308/Pid.B/2017/PN.Bdg.Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapinya dalampembelaan2.Ahli MUHAMMAD NOVIANMemberikan pendapatnya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Ahli bekerja sebagai Ketua Kelompok Advokasi PPATK

Yang diterangkan Ahli dalam BAP adalah berdasarkanketerangan dari penyidik bea cukai, dan Ahli tetap berpegang pada keteranganyang ada dalam BAP;Bahwa Ahli menyatakan bahwa Tersangka Frans Leonardi hanya dapatdiancam berdasarkan keterangan dari penyidik bea cukai untuk mengungkapkasus TPPU, dapat dari laporan PPATK apabila ada transaksi keuanganmaupun bisa tanpa laporan LHA PPATK;Bahwa Ahli menegaskan untuk dapat dikatakan TPPU adalah berdasarkansumbernya atau asal usul apakah berasal dari hasil

LESTARI d/h 2050100330005 CIMB Niaga Pihak terlapor PPATK Halaman 136 dari 212 halaman, Putusan Nomor 1308/Pid.B/2017/PN.Bdg. . Barang bukti berupa :e Tanah dan Bangunan a.n. FRANS LEONARDI di JI. Mekar Raja Kavling 3,Gedebage, Bandung Terdiri dari tiga sertipikat total luas tanah 7.693 M2e 1 (satu) set Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1280, luas tanah 941 M2bertempat dikelurahan MekarMulya, Kecamatan Panyileukan,Bandung.

Harta Kekayaannya bukanmerupakan hasil tindak pidana,Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan bukti surat dalam pemeriksaan perkara ini untuk membuktikanharta kekayaan Terdakwa bukanlah merupakan hasil tindak pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa, bukti surat yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa makadiperoleh fakta hukum sebagai berikut: Bahwa menurut Muhammad Novian, Ahli bekerja sebagai Ketua KelompokAdvokasi PPATK

Melakukan pemeriksaan/meminta keterangan ahli PPATK;e). Mengirimkan SP2HP untuk Pelapor.TENTANG PENETAPAN STATUS SEBAGAI TERSANGKA9.

Saksi MUHAMMAD NOVIAN,SH.MH, Pekerjaan Pegawai PPATK ;e Bahwa TPPU diatur di dalam Undangundang No.8 tahun 2010 tentangpemberantasan tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya diatur Undangundang No.15 tahun 2002 kemudian dirubah menjadi No.25 tahun 2003 dihapusdiganti No.8 tahun 2010 ;e Bahwa seorang baru dikenakan TPPU apabila terbukti tindak pidana asalnya,Bahwa tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanyaperbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU

pelaku sudah berpikir bahwa hasil kekayaan tersebutseolaholah harta kekayaan tidak bebas menggunakan untuk atau membeli hasil tindakHalaman 73 Idari 157 Halaman Putusan Nomor : 210/Pid.B/2014/PN.JktSelpidana keperluan pribadi misalnya rumah / kendaraan atau pabrik dan sebagainya seolaholah sudah sah atau tidak sah asal usul pula;Bahwa ahli bertugas tahun 2007 sampai dengan sekarang, sebelumnya bertugas diKementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;Bahwa ahli tugas dan tanggung jawab di PPATK

Menimbang bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikenal 2 (dua) jenistindak pidana, yaitu:a Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Aktif, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) ;b Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Pasif, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) PPATK

Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 32/MDAG/PER/8/2008 Tentang PenyelenggaraanKegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung.Hal 42 dari 62 hal Put No. 269/PDT/2018/PT.DKIBahwa dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan usaha dengansistem penjualan langsung, Turut Tergugat Il bekerja sama denganBadan Koordinasi Penanaman Modal, Otoritas Jasa Keuangan, BadanReserse Kriminal Rl, Kementerian Komunikasi dan Informatika, PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keungan (PPATK

., LLM, dipersidangan dibawah sumpahmemberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, ahli sekarang sebagai Analis Hukum Senior, Direktorat Hukum,PPATK sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang ; Bahwa ahli dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penunjukanahli dalam perkara Yasin Yusuf Pgl Yusuf, Mas Ud Pgl Ot dan Suzila PglZila, dan ahli tidak mengenal Yasin Yusuf, Mas Ud dan Suzila ; Bahwa berdasakan Pasal 39 Undangundang Tindak Pidana PencucianUang No. 8 tahun 2010, PPATK mempunyai

juta rupiah), sehinggaselurunnya senilai Rp1.400.000.000, (satu miliar empat ratus jutarupiah), yang dilakukan dengan memecahmecah, dan memakai rekeningorang lain, maka hal tersebut adalah merupakan salah satu hipotesauntuk menghindari pelaporan ;Bahwa transaksi dilakukan dengan internet banking, tidak datanglangsung ke bank ; Bahwa, apabila bank menganalisis transaksi tersebut ada indikator darisi pelaku, tetapi bank masih melihat bahwa transaksi tersebut masihwajar, sehingga tidak ada laporan ke PPATK

Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 32/MDAG/PER/8/2008 Tentang PenyelenggaraanKegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung.Bahwa dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan usaha dengansistem penjualan langsung, Turut Tergugat II bekerja sama denganHal 42 Putusan No 667 /Pdt.G/2016/PN.JKT,PST. 10.11.Badan Koordinasi Penanaman Modal, Otoritas Jasa Keuangan, BadanReserse Kriminal RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keungan (PPATK

Bahwa pemecahan sertifikat di notaris PPATK triska damayantiadalah BENAR, namun atas obyek tersebut sama sekali tidak memilikihubungan hukum dengan keinginan Penggugat atas obyekobyek unityang diminati.

(Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan /PPATk);Ad. 2.

selaku Operation Manager PT.Astra Internasional BMW Indonesia, barang berupa:1)2)copy yang sudah dilegalisir surat pbemesanan kendaraan nomorBO0900000001 84;copy yang sudah dilegalisir bukti kas masuk di rekening PT.ASTRA INTERNATIONAL Tbk Bank BCA dengan nomorrekening 084 515 6200;copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama YULIAN HARTONO;Put No.51/Pid/2015/PT BGL hal 73 dari 139copy yang sudah dilegalisir Pengajuan Permohonan pembuatanFaktur STNK/BPKB;copy yang sudah di legalisir surat Pelaporan PPATK

Disita dari TEGUH WIDODO, SE selaku Operation Manager PT.Astra Internasional BMW Indonesia, barang berupa:1.copy yang sudah dilegalisir surat pemesanan kendaraannomor BO0900000001 84;. copy yang sudah dilegalisir bukti kas masuk di rekening PT.ASTRA INTERNATIONAL Tbk Bank BCA dengan nomorrekening 084 515 6200;copy yang sudah dilegalisir KTP atas nama YULIANHARTONO;copy yang sudah dilegalisir Pengajuan Permohonanpembuatan Faktur STNK/BPKB;1. copy yang sudah di legalisir surat Pelaporan PPATK tertanggal

diduga berkaitan dengan perkara ini, kebetulan waktu itubertugas di teller yang memproses pencairan cheq tersebut ;e Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank Sul Sel Bar Mamuju Sejak tahun 2009Februari sedangkan menjadi Teller sejak tahun 2010, dengan tugas adalahmenerima setoran nasabah, melayani penarikan nasabah, melakukan hitungan danayang masuk dan keluar kemudian melaporkan ke Heteler untuk penarikan maupunpemasukan Rp. 100.000.000, ke atas sedangkan Rp. 500.000.000, keatas Hetelermelaporkan ke PPATK

Oleh karena itujelaslah menurut hemat kami bahwa transaksi yang terjadi antara pihakPelawan dengan Turut Terlawan tersebut sepatutnya termasuk dalamkualifikasi Transaksi Keuangan yang Mencurigakan yang seharusnyadilaporkan ke PPATK;Dengan melakukan assessmen yang benar, maka pihakPelawan/Terbanding seharusnya tidak melakukan pernanjianpembiayaan dengan pihakpihak yang terindikasi terkait langsungmaupun tidak langsung dengan suatu tindak pidana.

Dengan demikian makaPelawan/Terbanding selalu perusahaan pembiayaan adalahtermasuk dalam pihak yang wajib untuk menyampaikan laporanpada PPATK untuk setiap transaksi kKeuangan yang mencurigakan,termasuk transaksi keuangan yang dilakukan olehPelawan/Terbanding dengan Para Turut Terlawan karena jelaslahtransaksi tersebut termasuk dalam kategori transaksi keuanganyang mencurigakan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU PencucianUang;Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pencucian Uang, PihakPelapor wajid menerapkan

penangkapan terhadap Terdakwa, pada saatdilakukan penggeledahan di kamar / sel Terdakwa ditemukan 2 (dua)buah HP merk Iphone 6 warna putih dan merk Samsung Duos tipe B 310warna biru muda ; Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapattidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan abhliyang telah dibacakan oleh Penuntut Umum kemudian membacakan keteranganahli Hardi Setiyo,SH, dengan Jabatan Ahli Analisis Advokasi dan beralamat dikantor PPATK

Rosmi, YB Syafrida, YB Syafriyeni, Syafri Yerita, Syafni Nomena,Yuslaini dan Yanti Puspita dengan Novridol Rahman / istrinya NilaTulisia dengan akta PPATK Enyda SH no.108/2019 tanggal 272019atas tanah ( obyek sengketa ) bersertipikat m.no 2856 Nagari Painan;b. Novridol Rahman / istrinya Nila Tulisia dengan Syafrijef / TergugatVI melalui surat keterangan jual beli tanggal 18 oktober 2017 atastanah bersertipikat m.no.2887 seluas 249M2;c.

kemudian dilanjutkandengan melakukan pembahasan Peraturan Komisi PemilihanUmum secara internal dalam rapat di lingkungan SekretariatJenderal Komisi Pemilihan Umum dan rapatrapat pleno KomisiPemilihan Umum;Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan KomisiPemilinan Umum, Termohon kemudian melaksanakan uji publikdengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundangLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik, sertapihakpihak pemangku kepentingan (Kementerian Hukum danHAM, KPK, PPATK

Analis Hukum, Direktorat Hukum dan Regulasi, PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta,September 2007April 2011;f. Analis Hukum Senior, Direktorat Hukum dan Regulasi, PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta,April 2011 Desember 2012;Halaman 96 Nomor: 522/Pid.B/ 2015/PNSptg.

Ketua Kelompok Advokasi, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporandan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Desember 2012sekarang;Bahwa tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain :memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keteranganahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yangdilakukan oleh penegak hukum baik di tingkat penyidikanmaupun pemeriksaan di sidang pengadilan;Bahwa setelah AHLI membaca dan mendalami uraian perkarahasil

Bahwa dalam persidangan pada tingkat pertama diPengadilan Negeri Jakarta Barat telah didapati suatukondisi, di mana Terdakwa (Terpidana saat ini) yangsaat itu) didampingi Penasehat Hukumnya mohon untukdapat diajukannya petugas dari PPATK (PusatPelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagaiAhli dalam perkara a quo, namun Majelis Hakimpemeriksa perkara a quo menolaknya.

BCA (BANK CENTRAL ASIA) TBKPemilik Heni NuryaniRekeningNomor Rekening 1760012471Cabang Kopo Bandung 8) Memerintahkan kepada kepada Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK) untuk membuka segala bentuk rekeningtabungan milik atau atas nama TERGUGAT yang berada pada Banklain kepada PENGGUGAT guna menjalankan isi putusan ini.9) Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuhuntuk menjalankan isi putusan ini.10) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menuruthukum.Bahwa

Bahwa saksi memberikan keterangan berdasarkan Surat KepalaPPATK Nomor S186/1.02/PPATK/05/11 tanggal 10 Mei 2011 ;c. Bahwa saksi merupakan staff Analisis Hukum Direktorat Hukum danRegulasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)Jakarta ;d.

Penjelasan:Huruf a:Dalam hal rekening merupakan rekening joint account ataurekening bersama maka CDD dilakukan terhadap seluruhpemegang rekening joint account tersebut,Huruf 6 dan Huruf c:Cukup jelas ;Huruf d:Transaksi yang tidak wajar adalah transaksi yang memenuhi salahsatu kriteria dari transaksi keuangan yang mencurigakan namunmasih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikanapakah transaksi tersebut tergolong sebagai transaksi keuanganyang mencurigakan yang vajib dilaporkan kepada PPATK

Setoran tunai itu juga tidak disertai fisikuang, hanya secara administrasi rekening tabungan Wa Ode Nurhayatibertambah;Bahwa kalau ada transaksi yang jumlahnya besar dan merupakan transaksi yangmencurigakan maka Bank Mandiri harus lapor ke PPATK secara tertulis;e Kas bank Mandiri cabang DPR RI buka dari ja, 08.00 Wib s/d 15.00 Wib ;e Di persidangan telah diperlinatkan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi, yaitubarang bukti bukti nomor :BB 116, BB 117, BB 118Bahwa atas keterangan saksi tersebut

daerah tersebutselanjutnya diterima oleh saksi sebesar 6 milyar rupiah kemudiandiserahkan kepada Wa Ode Nurhayati melalui Terdakwa;Bahwa dana pengurusan proyek DPID tersebut diserahkan kepadaterdakwa melalui tarik tunai setor tunai ke Rekening Terdakwa PT.Alga Prima dan Rekening Mandiri Cabang DPR RI yang baru dibuatdengan dibantu pembuatannya oleh pegawai Bank Mandiri bernamaGunawan;Bahwa dana tersebut tidak ditransfer tetapi diserahkan dengan tariktunai setor tunai untuk menghindari pengawasan PPATK