Griya Riatur Indah adalah cacat hukum administrasi dalampenerbitan karena Tergugat tidak meneliti data Juridis atau data fisiktanah sehingga terjadi tumpah tindin hak atas tanah di atas tanah milikPenggugat oleh karena itu telah bertentengan dengan Pasal 106Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut :Pasal 107 Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud

Menimbang, bahwa alasan hukum yang mendasari eksepsi tentangkompetensi absolut yang diajukan Tergugat adalah dalil GugatanPenggugat pada halaman 5 (lima) point 1 dan halaman 6 (enam) point 6serta Replik Penggugat pada halaman 1 alinea ke2 yang pada pokoknyamenyatakan perolehan tanah Penggugat dan klaim kepemilikan Penggugatatas bidang tanah yang tumpang tindin dengan sebagian bidang tanahSertipikat HGB objek sengketa harus dibuktikan terlebih dahuluHal. 32 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 92/G

Hal inidapat diketahui dari pertimbangan Majelis Hakim yang mempergunakanhasil pemeriksaan setempat sesuai dengan penunjukkan titiktitik batas olehTermohon Kasasi sesuai dengan bukti Surat P.3 (fotokopi Surat UkurSementara Tahun 1982) ;Bahwa jika benar telah terjadi tumpang tindin sesuai metode pembuktian diatas, maka ada tanah yang secara fisik dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Il Intervensi yang diakibatkan oleh bergesernya patokpatokpembatas antara Sertipikat Hak Milik obyek sengketa dan Sertipikat

Apabila dalam sertipikat ada data yangsalah maka Kepala Kantor Pertanahan bisa melakukan perbaikan atasdata yang salah dan bukan mencabut sertipikatnya ; Bahwa apabila terjadi tumpang tindin tanah di lapangan makapemecahannya adalah harus ada permohonan untuk rekonstruksi ulangpengembalian batas ; Bahwa tumpang tindih surat ukur tidak mungkin terjadi, yang terjadiadalah perbedaan batas tanah karena Kantor Pertanahan tidakmelakukan pemecahan surat ukur melainkan pemecahan sertipikat ; Bahwa apabila

Bahwa Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 327/DesaTangga Batu I, penerbitan tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur Nomor :217/Tangga Batu 1/2018 tanggal 5 November 2018, luas 13.510 M2, atasnama SUDIRMAN SITORUS, penerbitannya dilakukan TERGUGAT telahtumpang tindin dengan tanah didalam Gambar Peta yang menjadilampiran Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam Putusan PengadilanNegeri Tarutung Nomor. 48/1963/Perdata/P.N tanggal 8 November 1963,yang sudah sejak lama menunjukkan bagian tanah

Bahwa Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 327/DesaTangga Batu I, penerbitan tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur Nomor :217/Tangga Batu 1/2018 tanggal 5 November 2018, luas 13.510 M2, atasnama SUDIRMAN SITORUS, penerbitannya dilakukan Tergugat telahtumpang tindin dengan tanah didalam Gambar Peta yang menjadilampiran Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam Putusan PengadilanNegeri Tarutung Nomor. 48/1963/Perdata/P.N tanggal 8 November 1963,yang sudah sejak lama menunjukkan bagian tanah

MUHADJIR sebagaimana keterangan objek pajak untuk ketetapan PajakBumi dan Bangunan Nomor : 1517 tanggal 2 April 1990, sedangkantanah Termohon kasasi/Pembanding terletak jauh di Petakerawangan/Blok 1,sehingga telah terjadi tumpang tindin atas penerbitan objek sengketa a quoyang berada diatas tanah milik Pemohon kasasi ;5.Bahwa dengan demikian menurut hukum KTUN oleh Tergugat atas objeksengketa s/d VIl a quo, secara Prosedural dan substansi materi jelascacat hukum, karena Tergugat tidak cermat dan

di Jakarta,sesual dengan Akta Peninjauan Kembali, Nomor02/PK/PM/PDT/2020/PN.Mdn, tanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, sehingga untukmenghindari adanya tumpang tindin putusan dalam perkara aquodikemudian hari, maka Pemohon memohon agar sudi kiranyapelaksanaan Eksekusi berupa penetapan bagian masingmasingahliwaris sebagaimana diuraikan dalam point 4 dan 5 amar putusanPengadilan Tinggi Medan Nomor : 366/PDT/2017/PTMDN, tanggal 16Januari 2018 dapat ditunda

25 alinea 7 (alenia terakhir halaman 25) danhalaman 26 alenia 1 adalah berbeda dengan tanah yang diklaim olehPenggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah pertimbangan yangkeliru, menyesatkan, tendensius dan sangat bertentangan dengan faktahukum; Bahwa fakta yang sengaja disembunyikan oleh PengadilanTinggi Palembang dalam putusannya adalah bahwa alas hak PemohonKasasi berupa NIB Nomor 04.01.07.04.06037 dari BPN Palembang yangsampai saat ini tidak dapat diterbitkan sertifikatkannya karenabertumpang tindin

Petitum atau tuntutan surat gugatan harus dirinci (tidak bolehberbentuk kompositur) dan yang terpenting adalah antara posita denganposita maupun antara posita dengan petitum surat gugatan harussesuai (sinkron) dan saling mendukung serta tidak terdapat kontradiksiataupun tumpang tindin antara posita dengan posita maupun antaraposita dengan petitum dan yang lebih penting juga dalam satu gugatanharuslah cukup memuat satu hubungan hukum saja;Bahwa setelah dicermati, ternyata gugatan Penggugat a quo tidakmemuat

No. 278 K/TUN/2008 Penggugat Ill Koperasi Unit Desa Pada Rukun dan Penggugat IVKoperasi Sutra Alam, lahan yang dimohon tumpang tindin dengan lahanyang diberikan izin dalam obyek sengketa II seluas 100 Hektar;bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun1992 berkaitan dengan tenggang waktu (Pasal 55 UndangUndang No. 5Tahun 1986) huruf "c" menyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh su atuKeputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana

dahulu Para Penggugat/Para Pembandingadalah sebagai warga/konsumen pembeli yang pada saat melakukanpembelian rumah di Komplek Perumahan Baloi Anggrek Permai tersebutmendapatkan penjelasan dari pengembang bahwa row jalan adalah seluas20 meter akan tetapi kenyataan di lapangan saat ini row jalan menjadimenyempit yaitu seluas 9 meter; Bahwa penetapan lokasi yang diberikan oleh Termohon Kasasi dahuluTerbanding I/Tergugat kepada Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II telah terjadi tumpang tindin

III sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, karenaPenggugat tidak mampu menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukanoleh para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.halaman 13 dari 18 halaman perkara nomor 49/PDT/2019/PT PTKBahwa gugatan Penggugat tidak jelas, terutama mengenai SPT yangdikeluarkan oleh Desa seolaholah timbang tindin

Kasandikromo (Ginah);Petitum tersebut jelas tumpang tindin karena menuntut mengenaikeabsahan/penetapan waris, sedangkan titel dan posita gugatanmengenai perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatankabur dan tidak jelas karena terdapat kontradiksi antara titel, posita,dan petitum;4. Bahwa oleh karena titel, dalil posita dan tuntutan yang kabur dan tidakjelas tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakantidak dapat diterima;Tentang objek sengketa tidak jelas:1.

akan tetapi dihalangibahkan disandera oleh Tergugat:e berdasar dalil dan fakta ini jelas terlihat bahwa pada hakekatnyaperistiwa hukum yang terjadi adalah breach of contract ataunon performance atau tegasnya Pemohon Kasasi/Penggugatingkar jadi wanprestasi menyerahkan peralatan dan Rig milikTermohon Kasasi/Penggugat meskipun pekerjaan pemboranyang disepakati telah selesai;e namun hal itu dimanipulasi oleh Termohon Kasasi/Penggugatdengan bungkusan perbuatan melawan hukum, sehingga terjaditumpang tindin

dan campur aduk antara dalil perbuatanmelawan hukum dengan wanprestasi;Tumpang tindin dan campur aduk dalil perbuatan melawan hukum danwanprestasi yang melekat dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat inimelanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Rv yangmengatakan dalil gugatan harus een deugdelijk en bepaalde concluseiHal. 38 dari 45 hal.

Gugatan Para Penggugat kabur, bahwa dalildalil Para Penggugatdalam gugatannya adalah kabur karena Para Penggugat telah kelirudengan menggabungkan perkaraperkara yang memiliki sifat dan dasarhukum acara yang berbeda ke dalam satu gugatan;Eksepsi Tergugat IV: Gugatan Para Penggugat kabur, bahwa gugatan Para Penggugattidak disusun secara sistematis, tumpang tindin dan tidak jelas yangmengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur;Eksepsi Turut Tergugat VI: Gugatan Para Penggugat mengenai kompetensi absolut

demikian sejak pembebasansampai dengan sekarang Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukankeberatan atau klaim atas pelaksanaan Pembebasan Tanah oleh Penggugat,adapun setelah Penggugat membebaskan dan sebagai pemegang hak secarasah, tidak memanfaatkan untuk mendirikan bangunan, areal tanah tersebutmemang dipergunakan untuk areal penyangga dan penyerapan air sehinggasengaja dibiarkan untuk tumbuh lebat menjadi hutan kembali ;Bahwa tanah yang diakui Tergugat dengan ukuran 400 m x 400 m,terjadi tumpang tindin

SBM), Saksi Tommy Rantau Simangunsong selaku Kepala Cabang PTSBM, Terdakwa Samson Monggesang selaku kepala desaManyula,Terdakwa Sofyan Dg Manessa selaku perwakilan dari pemiliktanah membicarakan masalah tanah yang akan dibeli oleh PT SBM,kemudian Saksi Effendi menanyakan kepada Terdakwa SamsonMonggesang, Terdakwa Sofyan Dg Manessa apakah tanah tersebut tidakbermasalah dan dijawab oleh Terdakwa Samson Monggesang, TerdakwaSofyan Dg Manessa bahwa lokasi tanah tersebut tidak ada masalah, tidaktumpang tindin

Menyatakan putusan yang dimohonkan eksekusi oleh La Ede adalahputusan Non Executable, karena adanya keterkaitan utang La Ede lebihbesar dibandingkan sita eksekusi yang dimohonkan dan/atau menundapelaksanaan eksekusi Sampai putusan perdata No. 28/Pdt.G/2018PN Bauberkekuatan hukum tetap dengan harapan tidak tumpang tindin eksekusiantara klien kami dengan saudara La Ede oleh Pengadilan Negeri Baubau;2.

Namun oleh Tergugat II diletakan/ditaruhatau dibuat tumpang tindin dengan lokasi tanah a quo milik Penggugat,harus dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh karenanyaharus dibatalkan dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak berharga dantidak mengikat Tergugat sebagai pemilik tanah;12.

Oleh karena TergugatRekonvensi telah dihukum untuk membayar napkah iddah kepadaPenggugat Rekonvensi selama masa iddah (3 bulan), agar pembayaran 1/3dari gaji Tergugat Rekonvensi tidak tumpang tindin dengan napkah iddahyang diterima Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakatmenetapkan pembayaran 1/3 dari gaji tersebut dibayarkan kepadaPenggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi setelan habis masaiddah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdi atas, maka tuntutan Penggugat

,sama sekali tidak tumpang tindin dengan tanah seluas satu are milik TergugatI/ Terbanding ( Bukti T.1 ), sebab tanah seluas + 0, 7 Ha., milik ANDO RUPPAberasal dari TOMPO KADERE, sedangkan tanah milik Tergugat I/ Terbandingseluas 1 ( satu ) are ( Bukti T.1 ) lokasinya berada ditempat lain dan telahditempati oleh anaknya yang bernamaILYAS. . .ILYAS BIN SARRO, dan bukan berasal dari TOMPO KADERE ( Vide gambarpeta blok terlampir ).

Sus/2019keliru dan tidak tumpang tindin dalam proses pembuatan SuratPernyataan Tanah (SPT) ataupun status tanah lainnya;Bahwa menurut pengetahuan Terdakwa, hutan produksi boleh sajadigarap oleh masyarakat tetapi tidak boleh dibuatkan sertifikat.Pengetahuan Terdakwa sesuai dengan keterangan ahli Ferdinan Adinoto;Bahwa peran Terdakwa adalah memfasilitasi pertemuan denganmasyarakat di kantor desa membicarakan pembuatan Surat PernyataanTanah (SPT) yang akan dipecah menjadi 1 (satu) SPT terdiri 2 (dua