Griya Riatur Indah adalah cacat hukum administrasi dalampenerbitan karena Tergugat tidak meneliti data Juridis atau data fisiktanah sehingga terjadi tumpah tindin hak atas tanah di atas tanah milikPenggugat oleh karena itu telah bertentengan dengan Pasal 106Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut :Pasal 107 Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud

Menimbang, bahwa alasan hukum yang mendasari eksepsi tentangkompetensi absolut yang diajukan Tergugat adalah dalil GugatanPenggugat pada halaman 5 (lima) point 1 dan halaman 6 (enam) point 6serta Replik Penggugat pada halaman 1 alinea ke2 yang pada pokoknyamenyatakan perolehan tanah Penggugat dan klaim kepemilikan Penggugatatas bidang tanah yang tumpang tindin dengan sebagian bidang tanahSertipikat HGB objek sengketa harus dibuktikan terlebih dahuluHal. 32 dari 42 halaman Putusan Perkara No. 92/G

di Jakarta,sesual dengan Akta Peninjauan Kembali, Nomor02/PK/PM/PDT/2020/PN.Mdn, tanggal 21 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, sehingga untukmenghindari adanya tumpang tindin putusan dalam perkara aquodikemudian hari, maka Pemohon memohon agar sudi kiranyapelaksanaan Eksekusi berupa penetapan bagian masingmasingahliwaris sebagaimana diuraikan dalam point 4 dan 5 amar putusanPengadilan Tinggi Medan Nomor : 366/PDT/2017/PTMDN, tanggal 16Januari 2018 dapat ditunda

III sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, karenaPenggugat tidak mampu menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukanoleh para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.halaman 13 dari 18 halaman perkara nomor 49/PDT/2019/PT PTKBahwa gugatan Penggugat tidak jelas, terutama mengenai SPT yangdikeluarkan oleh Desa seolaholah timbang tindin

Kasandikromo (Ginah);Petitum tersebut jelas tumpang tindin karena menuntut mengenaikeabsahan/penetapan waris, sedangkan titel dan posita gugatanmengenai perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatankabur dan tidak jelas karena terdapat kontradiksi antara titel, posita,dan petitum;4. Bahwa oleh karena titel, dalil posita dan tuntutan yang kabur dan tidakjelas tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakantidak dapat diterima;Tentang objek sengketa tidak jelas:1.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tertanggal 27November 2020 diketahui bahwa benar diatas tanah milik PenggugatHalaman 41 dari 52 Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.JPRterdapat tumpang tindin sebagian dengan sertipikat hak milik atas namaDrs. KARTUM dan sertipikat hak milik atas nama Ny.

bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas,Pengadilan berpendapat Tergugat terbukti tidak melakukan penyelidikan riwayatbidang tanah objek sengketa dengan benar dan tidak dapat membuktikan petadan daftar isian dari bidangbidang tanah yang bersangkutan untukHalaman 48 dari 52 Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.JPRdipublikasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 6, Pasal 18 ayat(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah sehingga menyebabkan tumpang tindin

.: 755 Tahun 1980 atas nama Penggugat a quo telahterjadi pula tumpang tindin dengan alas hak berupa Sporadik Nomor:593/387/SKT/DSS/192013, atas nama 2 (dua) orang dalam 1 (satu) suratyaitu Tergugat V (yaitu orang yang bernama: ABDUL HADI) dan TergugatVI (yaitu orang yang bernama: ARDIANSYAH) adapun tanah yangdikuasainya yaitu dengan ukuran dan atau luas sebagai berikut:1. Sebelah Utara dengan ukuran: 18 Meter, berbatasan: rencana jalan.2.

tidak kenal dengan Tergugat III FAISAL, kenal denganTergugat IV MUHAMMAD RESWAN, tidak kenal dengan Tergugat VABDUL HADI, tidak kenal dengan Tergugat VI ARDIANSYAH dan kenaldengan Tergugat VII SEPTI ARIYANTI tetapi tidak ada hubungan keluargadan tidak terikat hubungan kerja, Bahwa Saksi pernah diberi kuasa oleh Tergugat pada tanggal 15Nopember 2014 untuk mengurus tanah milik Tergugat yang berada diJalan Taruna Praja, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan MartapuraKabupaten Banjar karena terjadi tumpang tindin

Gugatan Para Penggugat kabur, bahwa dalildalil Para Penggugatdalam gugatannya adalah kabur karena Para Penggugat telah kelirudengan menggabungkan perkaraperkara yang memiliki sifat dan dasarhukum acara yang berbeda ke dalam satu gugatan;Eksepsi Tergugat IV: Gugatan Para Penggugat kabur, bahwa gugatan Para Penggugattidak disusun secara sistematis, tumpang tindin dan tidak jelas yangmengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur;Eksepsi Turut Tergugat VI: Gugatan Para Penggugat mengenai kompetensi absolut

demikian sejak pembebasansampai dengan sekarang Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukankeberatan atau klaim atas pelaksanaan Pembebasan Tanah oleh Penggugat,adapun setelah Penggugat membebaskan dan sebagai pemegang hak secarasah, tidak memanfaatkan untuk mendirikan bangunan, areal tanah tersebutmemang dipergunakan untuk areal penyangga dan penyerapan air sehinggasengaja dibiarkan untuk tumbuh lebat menjadi hutan kembali ;Bahwa tanah yang diakui Tergugat dengan ukuran 400 m x 400 m,terjadi tumpang tindin

SBM), Saksi Tommy Rantau Simangunsong selaku Kepala Cabang PTSBM, Terdakwa Samson Monggesang selaku kepala desaManyula,Terdakwa Sofyan Dg Manessa selaku perwakilan dari pemiliktanah membicarakan masalah tanah yang akan dibeli oleh PT SBM,kemudian Saksi Effendi menanyakan kepada Terdakwa SamsonMonggesang, Terdakwa Sofyan Dg Manessa apakah tanah tersebut tidakbermasalah dan dijawab oleh Terdakwa Samson Monggesang, TerdakwaSofyan Dg Manessa bahwa lokasi tanah tersebut tidak ada masalah, tidaktumpang tindin

Menyatakan putusan yang dimohonkan eksekusi oleh La Ede adalahputusan Non Executable, karena adanya keterkaitan utang La Ede lebihbesar dibandingkan sita eksekusi yang dimohonkan dan/atau menundapelaksanaan eksekusi Sampai putusan perdata No. 28/Pdt.G/2018PN Bauberkekuatan hukum tetap dengan harapan tidak tumpang tindin eksekusiantara klien kami dengan saudara La Ede oleh Pengadilan Negeri Baubau;2.

Namun oleh Tergugat II diletakan/ditaruhatau dibuat tumpang tindin dengan lokasi tanah a quo milik Penggugat,harus dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh karenanyaharus dibatalkan dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak berharga dantidak mengikat Tergugat sebagai pemilik tanah;12.

akan tetapi dihalangibahkan disandera oleh Tergugat:e berdasar dalil dan fakta ini jelas terlihat bahwa pada hakekatnyaperistiwa hukum yang terjadi adalah breach of contract ataunon performance atau tegasnya Pemohon Kasasi/Penggugatingkar jadi wanprestasi menyerahkan peralatan dan Rig milikTermohon Kasasi/Penggugat meskipun pekerjaan pemboranyang disepakati telah selesai;e namun hal itu dimanipulasi oleh Termohon Kasasi/Penggugatdengan bungkusan perbuatan melawan hukum, sehingga terjaditumpang tindin

dan campur aduk antara dalil perbuatanmelawan hukum dengan wanprestasi;Tumpang tindin dan campur aduk dalil perbuatan melawan hukum danwanprestasi yang melekat dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat inimelanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Rv yangmengatakan dalil gugatan harus een deugdelijk en bepaalde concluseiHal. 38 dari 45 hal.

MUHADJIR sebagaimana keterangan objek pajak untuk ketetapan PajakBumi dan Bangunan Nomor : 1517 tanggal 2 April 1990, sedangkantanah Termohon kasasi/Pembanding terletak jauh di Petakerawangan/Blok 1,sehingga telah terjadi tumpang tindin atas penerbitan objek sengketa a quoyang berada diatas tanah milik Pemohon kasasi ;5.Bahwa dengan demikian menurut hukum KTUN oleh Tergugat atas objeksengketa s/d VIl a quo, secara Prosedural dan substansi materi jelascacat hukum, karena Tergugat tidak cermat dan

25 alinea 7 (alenia terakhir halaman 25) danhalaman 26 alenia 1 adalah berbeda dengan tanah yang diklaim olehPenggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah pertimbangan yangkeliru, menyesatkan, tendensius dan sangat bertentangan dengan faktahukum; Bahwa fakta yang sengaja disembunyikan oleh PengadilanTinggi Palembang dalam putusannya adalah bahwa alas hak PemohonKasasi berupa NIB Nomor 04.01.07.04.06037 dari BPN Palembang yangsampai saat ini tidak dapat diterbitkan sertifikatkannya karenabertumpang tindin

Petitum atau tuntutan surat gugatan harus dirinci (tidak bolehberbentuk kompositur) dan yang terpenting adalah antara posita denganposita maupun antara posita dengan petitum surat gugatan harussesuai (sinkron) dan saling mendukung serta tidak terdapat kontradiksiataupun tumpang tindin antara posita dengan posita maupun antaraposita dengan petitum dan yang lebih penting juga dalam satu gugatanharuslah cukup memuat satu hubungan hukum saja;Bahwa setelah dicermati, ternyata gugatan Penggugat a quo tidakmemuat

dahulu Para Penggugat/Para Pembandingadalah sebagai warga/konsumen pembeli yang pada saat melakukanpembelian rumah di Komplek Perumahan Baloi Anggrek Permai tersebutmendapatkan penjelasan dari pengembang bahwa row jalan adalah seluas20 meter akan tetapi kenyataan di lapangan saat ini row jalan menjadimenyempit yaitu seluas 9 meter; Bahwa penetapan lokasi yang diberikan oleh Termohon Kasasi dahuluTerbanding I/Tergugat kepada Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II telah terjadi tumpang tindin

No. 278 K/TUN/2008 Penggugat Ill Koperasi Unit Desa Pada Rukun dan Penggugat IVKoperasi Sutra Alam, lahan yang dimohon tumpang tindin dengan lahanyang diberikan izin dalam obyek sengketa II seluas 100 Hektar;bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun1992 berkaitan dengan tenggang waktu (Pasal 55 UndangUndang No. 5Tahun 1986) huruf "c" menyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh su atuKeputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana

Bahwa kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 04597 dan Nomor 04922, yangditerbitkan oleh Tergugat Il telah terjadi tumpang tindin dengan SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 840 milik Penggugat yang sudah diperpanjangsampai dengan tanggal 13 Desember 2032 lebih dulu terbit dibandingkandengan kedua Sertipikat Hak Milik milik Tergugat yang baru diterbitkanpada sekitar tahun 2007 dan tahun 2008;.Bahwa dari apa yang diuraikan di atas Penggugat menegur Tergugat Il untukmembuktikan dalam mencari kebenaran mengenai

Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas,oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan dalam uraian gugatannyaapakah telah terjadi tumpang tindin (Overlapping) hak di atas tanah yangdiklaim kepemilikannya tersebut ;.

Mengenai Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur);Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi halaman 14menyebutkan bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti hasilpemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jambi,ternyata terlihat tumpang tindin antara tanah sengketa dengan tanah milikTergugat I/ Terbanding dan Tergugat II/Terbanding II dan ditambah lagipemeriksaan setempat tersebut tidak diikut sertakan Bahan Pertanahan KotaJambi sebagai pihak berkompeten berkaitan