Ditemukan 574 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mardiono marjono mardjani mariyono margiono marijono mardijono mardjoko
Restatement Kebatalan Perjanjian
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian
6923 — 21783
  • Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1.    kebatalan ... [Selengkapnya]
  • Jaap Hijma Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Komisi Hukum Nasional (KHN) Binziad KadafiPeneliti: Frans Hendra Winarta Fritz Edward SiregarAF. Elly ErawatyMujahid A. LatiefT. Rifqy ThantawiM.
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-06-2010 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 57/Pid.B/2010/PN.Mgl
Tanggal 14 Juni 2010 — KIAGUS MUHAMMAD RIDWAN, SE,MH bin KIAGUS AHMAD AMIN.
66 — 61
  • Achmad Sudarto, M.si Bin Mardjono telah terbukti secara sah danmeyakinkan/beyond a reasonable doubt bersalah melakukan Dakwaan Subsidair yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;w Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dalam Dakwaan Subsidair telahterpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ir.
    Achmad Sudarto,M.si Bin Mardjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi ; ~ Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan harus memuat irahirah DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan dihubungkandengan UndangUndang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UndangUndang Nomor 48Tahun 2009) yang menganut Azas peradilan bebas, maka dalam ketentuanketentuan hukum positif dan doktrin ilmu hukum, dimana UndangUndangmenunjukkan kepada para Hakim dalam mengambil keputusan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
ADJI ASMAN SAMUDIN
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Negara R.I.
2.Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
4.Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
136 — 40
  • Tanahtersebut dahulunya berbatasan : sebelah kiri, Kanan dan belakang dengantanah milik Tuwai Umar juga dan depan dengan jalan Diponegoro, sekarangHalaman 104 dari 125 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN PIkini dibagian belakang dengan tanah Mardjono. Saksi tinggal diatas tanahsengketa karena disuruh Adji Asman Samudin namun tetap membayar sewakepada paman saksi. Bahwa alm.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-12-2015 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 321/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 29 Agustus 2017 — Hj. Sri Rini Soedarjono vs 1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang beralamat di kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
278 — 95
  • Sri Rini Soedarjono selaku Wakil Kelompok 1 yangmewakili anggota kelompoksebanyak 15 Kepala KeluargaRT 02/RW 04;Nur Saadah selaku Wakil Kelompok 2 yang mewakilianggota kelompok sebanyak 12 Kepala Keluarga RT04/RW 04;Suhaenah selaku Wakil Kelompok 3 yang mewakilianggota kelompok sebanyak 27 Kepala Keluarga RT07/RW 04;Netty selaku Wakil Kelompok 4 yang mewakili anggotakelompok sebanyak 26 Kepala Keluarga RT 08/RW 04;Mardjono selaku Wakil Kelompok 5 yang mewakili anggotakelompok sebanyak 26 Kepala Keluarga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-08-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/PDT/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. CREDIT SUISSE INTERNATIONAL, II. 1. ASIAN CREDIT HEDGE FUND, dkk., III. 1. UBS LIMITED, dk. IV. 1.HONG KONG SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, dk. VS 1. DICK HERMANTO ENDRO, dkk. dan 1. SURYAINTI PERMATA TBK., dkk.
283 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan BandingNomor94, dimana kesalahan tersebut mencakup memberikan pertimbanganyang tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, maka hal tersebutharuslah dianggap sebagai penilaian yuridis;Bahwa menurut hukum, suatu putusan pengadilan yang dibuat berdasarkanpertimbangan hukum yang tidak lengkap atau cukup (onvoldoendegemotiveerd) haruslah dibatalkan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensitetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 dalam perkara Mardjono
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 25 Juli 2016 — SIROJUL MUNIR bin NURCHOLIS
71 — 29
  • Seingat saksi Terdakwa SIROJUL MUNIRdalam mengantar solar ke rumah saksi tersebut menggunakan jerigenwarna biru.Tanggapan Terdakwa : Terdakwa tidak keberatan;Saksi RUDISISWANTO , S Sos Bin SUGENG MARDJONO ( Alm).Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keteranganyang saksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAPPenyidik yang ditandatangani oleh saksi;Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SIROJUL MUNIR dan tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa saksi menjadi Pegawai
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
5647 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Alex Geert Castermans Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Pusat Kajian Hukum Binziad KadafiUniversitas Esa Unggul Fritz Edward SiregarPeneliti: Wasis SusetioNur HayatiEl Roy Simon Hutagalung Gede HartadiHenry AriantoNugraha AbdulkadirErrival HartomDhoni YusraD.
Restatement Keadaan Memaksa
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
7526 — 27334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Jaap Hijma Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Binziad KadafiOtonomi DaerahFritz Edward SiregarUniversitas Gadjah MadaHarjo WinotoFisella Mutiara A.L.TobingPeneliti: Nurhasan IsmailAminotoSiti Ismijati JenieAntari Innaka TuringsihAndi Sandi Ant T.T.Ari HernawanIrna NurhayatiVeri AntoniSaida Rosdiana S.H.Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi, mikrofilm, VCD, CDROM, dan rekaman suara
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 30-01-2012 — Putus : 18-07-2012 — Upload : 08-08-2012
Putusan PTUN MEDAN Nomor 03/G/2012/PTUN-MDN
Tanggal 18 Juli 2012 — SARTANA TAMBUNAN,DKK : LURAH KELURAHAN PULO BRAYAN BENGKEL MEDAN
101 — 39
  • Mardjono luas tanah lebih kurang : 232,50 m24.23. Sadali luas tanah lebih kurang : 2.650 m2454.24. M. Yusuf luas tanah lebih kurang : 115,50 m24.25. Tadim Harahap luas tanah lebih kurang : 400 m24.26. M.Turnip luas tanah lebih kurang : 3.250 m2woe n ene ene ne nen +TOTAL luas tanah lebih kurang : 66.286,80 m25.
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4444 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Anthonie Jongobloed Mardjono ReksodiputroPelaksana Penelitian: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Binziad Kadafi(PSHK)Fritz Edward SiregarPeneliti: Eryanto NugrohoHarun NgnatungAria SuyudiKartika SaraswatiAnfidja Mauli PulunganImam NasimaRizky ArgamaFajri NursyamsiDisriani LatifahCucu AsmawatiLin SaphirtyRanditya Eko AdhitamaHarjo WinotoFisella Mutiara A.L.TobingDilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetak, fotokopi, mikrofilm, VCD, CDROM,
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 03-02-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.RUDI DWI PRASTYONO, SH.MH
2.SIMA SIMSON,SE.SH
3.SANDY SEPTI MURHANTA HIDAYAT SH.,MH
Terdakwa:
SOMANTRI Bin SUKIWAN
198 — 59
  • ;Bahwa dari rumusan di atas, terlihat bahwa dalam pertanggungjawabanpidana ada hal yang penting untuk dibuktikan yaitu adalah adanyakesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana,dengan demikian dalam konteks diterimanya korporasi sebagai subjekhukum dalam hukum pidana yang menurut Mardjono Reskodipuromerupakan perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindakpidana (dader).
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-09-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK /2015/PN/Smg
Tanggal 21 September 2015 — SRI RAHAYU
95 — 24
  • Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kasir untuk BKM TlogoMakmur sejak tahun 2011 dan setiap bulannya terdakwamenerima gaji yang diambilkan dari keuntungan BKM TlogoMamur dan terdakwa bekerja;e Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini, terdakwa belummengembalikan uang BKM Tlogomakmur yang telahdipergunakan oleh terdakwa.Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;10.Saksi Ir.MARYONO bin MARDJONO .didepan persidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menerangkan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 14-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Mindaryu Partini, SH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL
175 — 51
  • Saksi Setyo Budi Triyarso Anak Yohanes Mardjono, di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksiberikan dihadapan Penyidik semua benar ;Bahwa tahun 2012 itu saksi sebagai marketing PT. REZA MITRA UTAMAyang merupakan perusahaan subdistributor yang memberikan Informasiharga alat kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kota Pontianak;Bahwa PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
1743 — 1577 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pencucian uang memang merupakankejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim antipencucian uang di hampir seluruh Negara menempatkan pencucian uangsebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalamhal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.506Barda Nawawi den Mardjono Reksodiputro mencontohkan Pasal 480KUHP tentang tindak pidana penadahan sebagai analogi dari tindak pidanapencucian uang.