Ditemukan 1872 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-05-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PT PALEMBANG Nomor 52 / PDT/2011/PT.PLG Tanggal 25 Mei 2011 — AMAT ANWAR, vs ASMAD BIN DJAUHARI, dkk
39 — 22
39 — 22
Nomor : 791 /1977 tanggal 4 Mei 1977 atas namakepemilikan Almarhum A.Rachman Bin Rochim di PengadilanNegeri Klas 1A Palembang, padahal terbukti secara hukumpersoalan tumpang tindin SHM tersebut baru diketahui pada saatadanya perkara di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang terhitungsejak tanggal 4 Agustus 2004 sedangkan Akta Pengikatan Jual BeliNomor : O01 tersebut dibuat oleh pihakpihak pada tanggal 2 Juli2004, sehingga isi Akta tersebut sangatlah terkesan dibuatbuatsebagai suatu upaya untuk mengulurulur
Putus : 07-09-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 K/TUN/2011 Tanggal 7 September 2011 — SRI TRISNAWATI ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas,oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan dalam uraian gugatannyaapakah telah terjadi tumpang tindin (Overlapping) hak di atas tanah yangdiklaim kepemilikannya tersebut ;.
Upload : 28-01-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 114/PDT/2015/PT BTN H. ABDULLAH A. RAZAK sebagai Pembanding semula Tergugat I lawan PT NUR AKBAR sebagai Terbanding semula Penggugat dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II
32 — 17
32 — 17
Bahwa kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 04597 dan Nomor 04922, yangditerbitkan oleh Tergugat Il telah terjadi tumpang tindin dengan SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 840 milik Penggugat yang sudah diperpanjangsampai dengan tanggal 13 Desember 2032 lebih dulu terbit dibandingkandengan kedua Sertipikat Hak Milik milik Tergugat yang baru diterbitkanpada sekitar tahun 2007 dan tahun 2008;.Bahwa dari apa yang diuraikan di atas Penggugat menegur Tergugat Il untukmembuktikan dalam mencari kebenaran mengenai
Register : 01-07-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT PALU Nomor 51/Pid.Sus/2015/PT PAL Tanggal 12 Agustus 2015 — Pembanding/Terdakwa : RAHMAN SIMBAHO
Pembanding/Terdakwa : SOFYAN DG. MANESSA
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDI SUHARTO. SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDI PURNOMO, SH
122 — 33
Pembanding/Terdakwa : SOFYAN DG. MANESSA
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDI SUHARTO. SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : ANDI PURNOMO, SH
122 — 33
Bahwa Kepala Desa yaitu Samson Monggesang (terdakwa Ill )menyampaikan kepada saksi tanah tersebut tidak bermasalah,tidaktumpang tindin dan mengatakan pula bahwa ia kenal dan satu kampungdengan pemilik tanah sehingga Kepala Desa tahu persis tanah tersebut .
Putus : 19-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/TUN/2015 Tanggal 19 Nopember 2015 — WAHYUDI SLAMET, DKK vs. LURAH KEDUNGDORO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA, DK
68 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimohonkan Para Penggugat;Kompetensi AbsolutBahwa tindakan Tergugat berupa penolakan Tergugat untuk memberikanjawaban/untuk memberikan pelayanan terkait permohonan untukmendapatkan rekomendasi berupa tanda tangan Tergugat pada blankopengukuran batas tanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya yangdimohonkan Para Penggugat, adalah dikarenakan ada pihak lain yakniSaudari Mulyatiningsih, yang juga mengajukan blanko pengukuran batastanah dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya , yang letak tanahnyatumpang tindin
Putus : 17-10-2019 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2860 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 17 Oktober 2019 — M. SAINI ARIF
609 — 385 — Berkekuatan Hukum Tetap
609 — 385 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2019keliru dan tidak tumpang tindin dalam proses pembuatan SuratPernyataan Tanah (SPT) ataupun status tanah lainnya;Bahwa menurut pengetahuan Terdakwa, hutan produksi boleh sajadigarap oleh masyarakat tetapi tidak boleh dibuatkan sertifikat.Pengetahuan Terdakwa sesuai dengan keterangan ahli Ferdinan Adinoto;Bahwa peran Terdakwa adalah memfasilitasi pertemuan denganmasyarakat di kantor desa membicarakan pembuatan Surat PernyataanTanah (SPT) yang akan dipecah menjadi 1 (satu) SPT terdiri 2 (dua
Register : 15-03-2012 — Putus : 10-10-2012 — Upload : 07-11-2012
Putusan PA Kota Padangsidempuan Nomor 44/Pdt.G/2012/PA.K.Psp Tanggal 10 Oktober 2012 — Pemohon melawan Termohon
24 — 14
24 — 14
Oleh karena TergugatRekonvensi telah dihukum untuk membayar napkah iddah kepadaPenggugat Rekonvensi selama masa iddah (3 bulan), agar pembayaran 1/3dari gaji Tergugat Rekonvensi tidak tumpang tindin dengan napkah iddahyang diterima Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakatmenetapkan pembayaran 1/3 dari gaji tersebut dibayarkan kepadaPenggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi setelan habis masaiddah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdi atas, maka tuntutan Penggugat
Register : 13-10-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 269/PDT/2015/PT MKS Tanggal 28 Januari 2016 — Pembanding/Penggugat : HASNA BINTI ANDO RUPPA Diwakili Oleh : HASNA BINTI ANDO RUPPA
Pembanding/Penggugat : LELENG BINTI ANDO RUPPA Diwakili Oleh : HASNA BINTI ANDO RUPPA
Pembanding/Penggugat : MINA BINTI ANDO RUPPA Diwakili Oleh : HASNA BINTI ANDO RUPPA
Terbanding/Tergugat : SARRO
Terbanding/Tergugat : KASMA BINTI SARRO
28 — 15
Pembanding/Penggugat : LELENG BINTI ANDO RUPPA Diwakili Oleh : HASNA BINTI ANDO RUPPA
Pembanding/Penggugat : MINA BINTI ANDO RUPPA Diwakili Oleh : HASNA BINTI ANDO RUPPA
Terbanding/Tergugat : SARRO
Terbanding/Tergugat : KASMA BINTI SARRO
28 — 15
,sama sekali tidak tumpang tindin dengan tanah seluas satu are milik TergugatI/ Terbanding ( Bukti T.1 ), sebab tanah seluas + 0, 7 Ha., milik ANDO RUPPAberasal dari TOMPO KADERE, sedangkan tanah milik Tergugat I/ Terbandingseluas 1 ( satu ) are ( Bukti T.1 ) lokasinya berada ditempat lain dan telahditempati oleh anaknya yang bernamaILYAS. . .ILYAS BIN SARRO, dan bukan berasal dari TOMPO KADERE ( Vide gambarpeta blok terlampir ).
Register : 28-10-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/TUN/2014 Tanggal 5 Februari 2015 — DR. MELAWATI, S VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG., II. WILLY CAHYANO;
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3 tahun 2011 telah MENEGASKAN bahwa penanganankasus pertanahan untuk MEMASTIKAN TIDAK TERDAPAT tumpang tindihpemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindin penguasaan dantumpang tindih pemilikan tanah ;Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan harusdipersiapkan, bertindak dengan sikap hatihati dan teliti, serta diambildengan cermat, sedangkan Tergugat dalam hal ini justru melakukanperbuatan yang tidak cermat yakni Tergugat mengesampingkan batasbatas tanah yang telah terdaftar
Putus : 25-07-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 K/Pdt/2016 Tanggal 25 Juli 2016 — KETUT SENENG, SE., dkk. vs SUPARTANG
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hendri Rumenganyang telah terpagar tembok atau termasuk dalam pagar tembok bidangtersebut, penerapan hukumya sangat keliru karena saksi Supardiasyahbukan saksi ahli yang diperhadapkan dalam kesaksian didepanpersidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan,;Bahwa dengan tidak adanya bukti autentik dari badan pertanahan NasionalKota Balikpapan adanya tumpah tindin antara Pemohon selaku pemegangSHM Nomor 2083 dengan Hendri Rumengan HGB Nomor 2241 sehinggaJudex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) sangat
Register : 09-08-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 348 K/TUN/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 — DJAJANTO IRAWAN VS I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA., II. LYNDIA JUNIWATY IRAWAN, DK;
68 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untukmencegah adanya putusan yang tumpang tindin atau bertentangandengan proses hukum pidana yang telah berjalan terlebih dahulu, makaseharusnya gugatan a quo menunggu putusan pengadilan terkait apakahterdapat pemalsuan data dalam penerbitan objek sengketa dan objeksengketa II;Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan Tata UsahaNegara atas objek sengketa dan objek sengketa II meskipun belum adaputusan pidana terkait apakah ada tindak pidana pemalsuan,mengakibatkan gugatan a quo menjadi
Putus : 04-05-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Kag Tanggal 4 Mei 2017 — - Anton Waluyo x Ilham Hayati.DKK.
57 — 6
57 — 6
gugatannya sebagai objek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian telah terdapat kekeliruanmengenai objek sengketa yang dimaksud Penggugat didalam qugatannya, yaitu objek tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat yang menurut Penggugatbersengketa dengan para Tergugat, ternyata berlainan objek atau lokasi denganyang diklaim oleh Para tergugat sebagai miliknya atau dengan kata lain didalamperkara ini tidak terdapat tumpang tindin
Putus : 28-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 K/Pdt/2016 Tanggal 28 Juni 2016 — WIRAWAN GUNAWAN Alias ABENG VS ABU KARIM TAMEM, S.H.
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 alinea 7 (alenia terakhir halaman 25) danhalaman 26 alenia 1 adalah berbeda dengan tanah yang diklaim olehPenggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah pertimbangan yangkeliru, menyesatkan, tendensius dan sangat bertentangan dengan faktahukum; Bahwa fakta yang sengaja disembunyikan oleh PengadilanTinggi Palembang dalam putusannya adalah bahwa alas hak PemohonKasasi berupa NIB Nomor 04.01.07.04.06037 dari BPN Palembang yangsampai saat ini tidak dapat diterbitkan sertifikatkannya karenabertumpang tindin
Putus : 25-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2320 K/Pdt/2016 Tanggal 25 Nopember 2016 — SUGITO, DKK VS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BATAM DKK
53 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu Para Penggugat/Para Pembandingadalah sebagai warga/konsumen pembeli yang pada saat melakukanpembelian rumah di Komplek Perumahan Baloi Anggrek Permai tersebutmendapatkan penjelasan dari pengembang bahwa row jalan adalah seluas20 meter akan tetapi kenyataan di lapangan saat ini row jalan menjadimenyempit yaitu seluas 9 meter; Bahwa penetapan lokasi yang diberikan oleh Termohon Kasasi dahuluTerbanding I/Tergugat kepada Termohon Kasasi II dahulu Terbanding II/Tergugat II telah terjadi tumpang tindin
Putus : 02-02-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/TUN/2008 Tanggal 2 Februari 2009 — KOPERASI PERKEBUNAN
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 278 K/TUN/2008 Penggugat Ill Koperasi Unit Desa Pada Rukun dan Penggugat IVKoperasi Sutra Alam, lahan yang dimohon tumpang tindin dengan lahanyang diberikan izin dalam obyek sengketa II seluas 100 Hektar;bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun1992 berkaitan dengan tenggang waktu (Pasal 55 UndangUndang No. 5Tahun 1986) huruf "c" menyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju oleh su atuKeputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikanmaka tenggang waktu sebagaimana
Putus : 10-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/Pdt/2017 Tanggal 10 April 2017 — NI NYOMAN SUKRANI VS I MADE DARMAWAN DK;
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Petitum atau tuntutan surat gugatan harus dirinci (tidak bolehberbentuk kompositur) dan yang terpenting adalah antara posita denganposita maupun antara posita dengan petitum surat gugatan harussesuai (sinkron) dan saling mendukung serta tidak terdapat kontradiksiataupun tumpang tindin antara posita dengan posita maupun antaraposita dengan petitum dan yang lebih penting juga dalam satu gugatanharuslah cukup memuat satu hubungan hukum saja;Bahwa setelah dicermati, ternyata gugatan Penggugat a quo tidakmemuat
Putus : 16-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 427 K/TUN/2013 Tanggal 16 Desember 2013 — PT. Ambawang Bumi Perkasa vs BUPATI KUBU RAYA, dkk
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mitra AnekaRezeki tersebut, jelas bahwa areal perkebunan Kelapa Sawit milikPenggugat sesuai izin Lokasi aquo, tidak tumpang tindin denganareal perkebunan milik PT. Mitra Aneka Rezeki.
Mitra Aneka Rezeki) masuktumpang tindin dengan lahan lokasinya, selain kewenangan PeradilanUmum juga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atasketerkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan konsekuensi atas objekgugatandalam perkara ini sehingga adalah relevan di dalam hukum bahwaPemohon Intervensi (PT. Mitra Aneka Rezeki) layak diikutsertakan dalamperkara dimaksud.;Bahwa atas pertimbangan keberatan yang diajukan Penggugat berkenaanposisi Drs.
Register : 10-12-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 5/P/FP/2019/PTUN.JPR Tanggal 20 Januari 2020 — Pemohon:
PT. BUDEWA TANE MBAI
Termohon:
DINAS PENANAMAN MODAL Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
168 — 95
PT. BUDEWA TANE MBAI
Termohon:
DINAS PENANAMAN MODAL Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
168 — 95
Budewa Tane Mbai (Pemohon) yang luasnyaberkurang sehingga menjadi 11.440 ha;d) Bahwa melalui lampiran pengumuman nomor 699.Pm/04/DJB/2017tanggal 30 Maret 2017, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubaramenerbitkan Pengumuman ke24 (dua puluh empat) rekonsiliasi yangdidalamnya menerangkan WIUP Pemohon seluas 11.440 ha telah clearand clean;e) Bahwa atas tumpang tindin IUP dengan perusahaan lainnya, Pemohontelah pula mengajukan gugatan TUN terhadap pembatalan IUP PT.BenlizPacific Mustika, dan telah diputus
kebenaran dan keadilan;Bahwa dengan tidak dijawabnya permohonan Pemohon maka Termohontelah melanggar asas ini karena mengakibatkan kesempatan yang harusnyadiberikan kepada Pemohon untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiataneksplorasi sesuai izin yang dimiliki menjadi terhalang, hal ini akibatHalaman 15 dari 59 hal Putusan Nomor 5/P/FP/2019/PTUN.JPR36.Vi.permasalahan tumpang tindin yang berlarutlarut dan Termohon tidakmenjawab permohonan untuk penyesuaian jangka waktu IUP Pemohon a quo;ASAS KEADILANAsas
Register : 08-05-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 266/PDT/2017/PT DKI Tanggal 24 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat : RAMLI DS BIN H. DJENAN, CS
Terbanding/Tergugat : MULYONO, SH, MM, CS
104 — 67
Terbanding/Tergugat : MULYONO, SH, MM, CS
104 — 67
tanah yang sebelah ssJatan ternyata tumpangtindin dengan tanah Bapak Sumarto, oleh karena batas tanah SertifikatHak Milik No. 5740 / Setu dibagian sebelah utara, berada diatas tanahbapak Sumarto yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2438 / Setu,dengan demikian batas tanah Sertifikat Hak Milik No. 5740 / Setu bagiansebelah utara, berada diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2438 / Setudibagian selatan;Bahwa, oleh karena batas tanah sebelah selatan Sertifikat hak Milik No.5740 / Setu tumpang tindin
Putus : 14-08-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 255 K/TUN/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 —
59 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 255 K/TUN/20143515/Tamalanrea Indah/2009 terbit tanggal 09 September 2009tidak terindikasi tumpang tindih dengan Gambar Situasi(G.S)/Surat Ukur (S.U) yang lain;Bahwa oleh Tergugat setelah dilakukan pengecekan ulang terhadapSertipikat Hak Milik (GHM) Nomor : 23285/Tamalanrea Indah atasnama Para Penggugat dan disesuaikan dengan daftar di KantorPertanahan Kota Makassar tanggal 06 Agustus 2010, Nomor : 252tidak terbukti tumpang tindin dengan Sertipikat Hak GunaBangunan (SHGB) objek gugatan