Ditemukan 1089 data
50 — 23
Tergugat I sebagaikreditur adalah salah satu. pihak dalam perjanjian yang memilikikedudukan setara dengan penggugat sebagai debitur, sehingga tidak adakewenangan ataupun kewajiban dari tergugat I untuk menyerahkan atautidak menyerahkan akta perjanjian tersebut kepada debitur. selain itu,tidak ada ketentuan ataupun dasar hukum yang mengatur bahwasanyadalam pembuatan akta notaril harus diserahkan salinan akta perjanjiankepada para pihak sebagai syarat sahnya perjanjian tersebut baik ketentuandalam
85 — 11
tidak memuat irahirah DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.d) Syarat Hipotik (Akta Hipotik).Hipotik (akta hipotik) penyerahan jaminan hutang berupa bendatetap dari Debitur kepada Kreditur selama hutangnya masihberlangsung.Akta Hipotik sekarang hanya diperuntukan pada jaminan bendatetap seperti kapal laut.Akta Hipotik dengan jaminan benda tetap berupa tanah, sekarangSurat Pemberian Hak Tanggungan (SPHT) atau akta PemberianHak Tanggungan (APHT).Akta Hipotik atau SPHT/APHT harus bersifat Notaril
90 — 24
Dan oleh karena bukti P1 dan P2adalah akta notaril yang mempunyai kekuatan suatu akta otentik yang berdiri sendiri,maka akta pengoperan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian baik secara lahir,formil maupun materiil kepada pihak ketiga;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti bertanda P8 yang berupa gambarsituasi tanah dari Ny.
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya sebagaimana dengan pembuktian P4, yaituAkta Notaril Surat Kuasa No.07 tanggal 5 November 2009 dihadapan Notaris & PPAT Mustofa, S.H., telah terbuktidinyatakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I, bahwa objeksengketa sekalipun menjadi atas namanya, akan tetapi pemilikyang sebenarnya adalah Ny.
85 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam perkara a quo TermohonKeberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatanganipersetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari TermohonKeberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyaratketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga TermohonKeberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuanyang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akandibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Di dalam Surat Peringatan Pemohon
148 — 82
Atas permohonan dari Para Penggugat, Tergugat telah menyetujuipemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna (Fasilitas) kepada ParaPenggugat(atas nama Penggugat ) dengan jumlah Fasilitas sebesar Rp900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah), sebagaimana ternyata dalamPerjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 21 tanggal 12 Nopember 2015,di buat berdasarkan akta otentik/Notaril dari Notaris/PPAT NyomanCakra Negara, S.H., M.Hum, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah diSukoharjo, Jawa Tengah;b.
HERMANSYAH
Tergugat:
MODESTUS MMP SIBORO
56 — 24
Bahwa sehubungan dengan adanya kepemilikan suatu tanah,haruslah didasarkan pada persetujuan yang mengikat antara Penjual danPembeli dimana hal tersebut dilakukan melalui mekanisme jualbeli yangdituangkan dalam bentuk akta notaril sebagaimana juga dikenal sebagaiakta jual beli tanah. Hal mana apabila Penggugat selaku pihak yangmembeli tanah seluas 842 m?
36 — 6
kepada Tergugat Ill.Bahwa menanggapi permohonan kredit tersebut Tergugat Ill melakukan analisapemberian kredit secara menyeluruh termasuk melakukan kunjungan ke lokasiusaha dan sekaligus ke tempat agunan (Objek Sengketa) yang tertuangdidalam Laporan Kunjungan Nasabah.6.Bahwa pada tanggal 19 Juli 1996 Tergugat Il bersama dengan Tergugat Illsepakat untuk mengadakan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja (KMK)berdasarkan Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 64 tanggal 19 Juli 1996yang dibuat secara Notaril
Ujang Kosasih
Tergugat:
PimpinanDireksi PT BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk Cabang Depo
181 — 113
Bahwa selain menandatangani Perjanjian Kredit, PENGGUGAT jugamenyerahkan Akta Notaril Pengakuan Hutang No. 42 tanggal 26Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Fenny Sulifadarti, S.H.,kepada Tergugat.3.6.
307 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membuat dan menandatangani akta transaksi jual bellisahambaik di bawah tangan maupun notaril (Akta Notaris);Menghadiri RUPS, memberikan keterangan, mengajukan danmenandatangani suratsurat kegiatanoprasional perusahaan,menandatangani aktaakta, melakukan dan menerima pembayaran;Menerima pembayaran harga saham dari pembeli Kuasa ini diberikandengan memperjanjikan jasa penerima kuasa;Kuasa ini tidak dapat dicabut secara sepihak oleh Pemberi Kuasa,dan Pemheri Kuasa tidak diperbolehkan mengkuasakan lagi
Untuk melakukan kegiatan oprasional Usaha PT BulunganSurya Mas Pratama;Untuk itu Penerima Kuasa dikuasakan untuk: Menghadap, menghubungi, melakukan negosiasi terhadap pihakketiga yang berminat membeli saham PT Bulungan Surya MasPratama; Membuat dan menandatangani akta transaksi jual beli sahambaik dibawah tangan maupun notaril (Akta Notaris);Halaman 63 dari 348 hal.Put.
Amiruddin Parlan HarahapPenggugat dan Penggugat II tidak pernah melaksanakan isi suratkuasa tanggal 18 Juli 2007 (vide P15 dan P17) karena TernyataPenggugat dan Penggugat II tidak pernah menandatangani AktaPeralinan Saham baik peralihan saham kepada diri sendiri atauterhadap pihak ketiga seperti isi surat Kuasa tanggal 18 Juli2007(vide P15 dan P17) yang dikutip sebagai berikut:Membuat dan menandatangani akta transaksi jual beli saham baikdibawah tangan maupun notaril (Akta Notaris).Surat Kuasa tersebut
Untuk melakukan kegiatan oprasional Usaha PTBulungan Surya Mas Pratama;Untuk itu Penerima kuasa di kuasakan untuk: Menghadap, menghubungi, melakukan negosiasiterhadap pihak ketiga yang berminat membeli sahamPT Bulungan Surya Mas Pratama; Membuat dan menandatangani akta transaksi jualbeli saham baik dibawah tangan maupun notaril (AktaNotaris); Menghadiri RUPS, memberikan keterangan,mengajukan dan menandatangani suratsuratkegiatan oprasional perusahaan, menandatanganiaktaakta, melakukan dan menerima
Nomor 3295 K/Pdt/2016Membuat dan menandatangani akta transaksi jual beli saham baikdi bawah tangan maupun notaril (Akta Notaris).c.
Terbanding/Tergugat I : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V
Terbanding/Tergugat II : PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.
Terbanding/Tergugat III : PT. Sumber Arthamas Finance
78 — 38
Sedangkan seluruh pihak dalam perjanjian yangdibuatkan dalam akta notaril mewajibkan kehadiran seluruh pihak danmenyatakan diri menerima seluruh isi perjanjian;Penggugat Tidak Menguraikan Dengan Jelas Mengenai PerbuatanMelawan Hukum Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat II;Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo tidak menjelaskan danmenguraikan dasar hukum (rechts grond) secara jelas di mana tidakada satupun penjelasan dan penjabaran dari tiap unsur dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan
92 — 8
Asal l) dengan luas + 436 M2 yang terletak di KelurahanTanjung Pauh RT/RW O1/Il Kecamatan Payakumbuh Barat KotaPayakumbuh (bukti terlampir) ;Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Untuk Menjual tanah antaraTergugat Intervensi Il/Tergugat Asal kepada Penggugat Intervensitersebut, Penggugat Intervensi berwenang : penerima kuasa berhakuntuk menghadap Notaris dimana perlu, diantaranya menghadap Notarisataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah, memberikan keteranganketerangan, menandatangani suratsurat/aktaakta baik notaril
Terbanding/Tergugat II : ILHAM MAHYUDIN, SH., SpN
Terbanding/Tergugat I : PT. GUNTA SAMBA
114 — 63
tetap danmempunyai kekuatan hukum yang sempurna paling lambat 2 (dua)tahun, dan Pihak Pertama telah melengkapi dokumendokumen yangdiminta seperti tertera dalam Pasal 3 diatas, dan kedua belah pihak telahmenentukan lokasi masingmasing kebun para pihak seperti yangdimaksud dalam Pasal 6, maka dengan tidak pernah direalisasikan ataudilakukannya peningkatan naskah kesepakatan tersebut sehinggamemiliki kekuatan hukum yang sempurna dengan cara dibuat secaraautentik oleh inter partes melalui suatu akta notaril
Dengan kata lain diluar unsurunsur tersebut pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukantermasuk klausula tentang Jangka Waktu dalam MoU itu sendiri yangmemuat kewajiban para pihak untuk meningkatkan naskah MoU itu kedalam Perjanjian yang harus dibuat secara notaril namun nyatanyatakewajiban itu telah tidak dilaksanakan, yang seharusnya dapat dianggapsecara hukum sebagai Syarat Batal, sedangkan menurut penilaianJudex Facti Tingkat Pertama secara a contrario hal itu tidak merupakansyarat batal.
103 — 50
Foto copy Akte No.1 tanggal 02 Juni 2010 yang diperbuat Notaril Mita DamayantiNotaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mengnagkat Direktur Utama danKomisaris baru selanjutnya memberhentikan Direktur Utama dan Komisaris lamadari PT.Cisadane Sawir Raya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini (Bukti6. Foto copy Gambar letak jalan SHM No.68/Desa Sei Tampang tanggal 28Nopember 1987 an.Sarifuddin tanah terperkara (Bukti PVI) ;7.
107 — 178
Bahwa adalah hal yang wajar dan lumrah setiap kali selesaidilaksanakannya RUPS Luar Biasa, maka para pemegang sahammemberikan Kuasa, kepada salah seorang pengurus perseroan untukmenyampaikan hasil dan atau keputusan RUPS Luar Biasa perseroankepada Notaris untuk dibuatkan Akta Notaril;b.
57 — 16
Tergugat d.k untukmenjalankan usahanya yang mana hal tersebut disampaikandan difahami Tergugat d.r/Penggugat d.k, sehingga terjadikesepakatan pinjam meminjam, dan formalitasnya karenaPenggugat d.r/fergugat d.k yang mempunyai jaminanmaka dibuatlah perjanjian pinjam meminjam tersebut antaraPenggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat d.r/Penggugatd.k yang dibuat dibawah tangan, karenanya tidak benaralasan Tergugat d.r/Penggugat d.k yang menyatakan bahwaPerjanjian Modal Kerja tersebut dibuat dengan akta notaril
Erick Gautama Harja
Tergugat:
Pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk
106 — 37
Bahwa dengan demikian, Akta Jaminan Fiducia Notaril yangdimaksud, membuktikan bahwa atas benda dalam hal ini satu unitkendaraan roda empat Toyota Calya/1.2 M/T, Warna Putih, Tahun2017, Nomor Mesin 3NRH109599, Nomor RangkaMHKA6GJ6JH041556, Nomor Polisi L 1102 GR, BPKB atas namaERICK GAUTAMA HARJA yang merupakan obyek jaminan hutangberdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dimaksud,telah DIBEBANI Hak Jaminan Fiducia; Bahwa Akta JaminanFiducia tersebut kemudian di daftarkan ke Kantor PendaftaranFiducia
35 — 8
kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa, mengadili dan memutus ; dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11, 23, 76 Peraturan Pemerintah No.24Tahun 1997 dan 103 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 dan Pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, jelas bahwa dalamrangka proses pendaftaran/permohonan hak atas tanah, Pemohon harus dapatmenunjukkan dasar peralihan hak berupa Akta Notaril
128 — 28
Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Iladalah hubungan hukum perdata utang piutang Pembiayaan kreditkepemilikan rumah (KPR) yang tertuang dalam akta notaril AkadPembiayaan tanggal 22 Desember 2014 dengan Jenis KPR (kreditkepemilikan rumah) BIN Platinum iB berdasarkan PerjanjianKreditvakad pembiayaan dengan Nomor Nasabah 71503549 dibuat danditandatangani dihadapan Notaris Chairina Mursyada Razak, SH, M.Kn,15.
Terbanding/Tergugat : Lala Ratna Komala
158 — 88
Opsi3: Pihak Tan Mandra (Penggugat) membuat surat pernyataansecara Notaril yang intinya menyatakan bahwa sehubungan denganadanya pemalsuan orang dan tanda tangan pihak penjual pada Akta No.6 dan 7 Tanggal 30 November 2015 yang dibuat oleh Dewi Fitriani, SHNotaris di Cibinong, maka pihak Tan Mandra (Penggugat) menyatakantidak akan menggangu gugat dan melakukan tindakan hukum apapunterhadap Objek Sengketa milik Tergugat.Bahwa atas usulan 3 opsi tersebut, dinadapan saya selaku Kuasa Tergugat,Sdr.