Ditemukan 591 data
112 — 58
surat mandat;Bahwa saksi tidak masukan mandate, sedangkan saksi II masukanmandat;Bahwa jika saksi tidak datang berarti dinyatakan tidak hadir;85Bahwa saksi tidak selalu mengikuti atau bersama dengan paraTerdakwa;Bahwa saksi ikut ketika mengikuti pleno di KPUD Sumba Barat;Bahwa tugas saksi pada pleno tanggal 10 Agutus 2013, hanyamenyaksikan saja, karena Ketua PPK yang bacakan;Bahwa situasi amanaman saja, namun ada protes, tapi tidakmemberikan bukti;Bahwa posisi duduk ibu Yakoba adalah Ketua KPUD susuk
55 — 8
Bahwa objek gugatan/sengketa point nomor 4A yakni bangunanrumah kayu diatas tanah milik orang tua Tergugat sebagian milik orang tuaTergugat, seperti tongkat, susuk,HalHalHalHalHalHalHalHalHalHalHalHalHalHalHalHaldan lainlainnya dari bahan kayu ulin,. 57 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp. 57 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp. 57 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp. 57 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.Hal.. 57 dari
Membangun sebuah rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat di JalanPemurus, Gang Amanah, Kecamatan Kertak Hanyar dan saksi tidak tahubatasbatasnya dan ada bahanbahannya dari kayu ulin berupa susuk dantongkat yang dibelikan orangtua Tergugat tetapi saksi tidak tahu berapaHal. 127 dari86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal. 127 dari86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal. 127 dari86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal. 127 dari86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal. 127 dari86 Putusan
Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal. 275 dari86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal. 275 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal. 275 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal. 275 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal. 275 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal. 275 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal. 275 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA MtpHal. 275 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtpmeskipun bahan bangunan seperti tongkat, susuk
Demikian halnya perbedaan tentang bahan bangunan seperti tongkat,susuk dan lainnya dari bahan kayu ulin adalah milik dari orang tua Tergugat yangtidak bisa dijelaskan secara pasti berapa jumlahnya oleh pihak Tergugat menjadipertimbangan untuk tidak mengurangipenilaian terhadap sikap Tergugat yangmengakui tentang objek gugatan Penggugat;HalHalHalHalHalHalHalHalHalHalHalHalHalHalHalHal. 278 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp. 278 dari 86 Putusan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA Mtp. 278 dari 86 Putusan
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
278 — 194
VG tentang pelaporan danpenyelesaian transaksi repo (Lampiran Keputusan Direksi KSEI No.Kep0036/DIR/KSEl/ 2015 tanggal 17 Desember 2015).Bahwa hingga saat ini belum ada instansi atau lembaga yang berdasarkanperaturan perundangundangan bertugas mengawasi MTN yang memiliki tenorlebih dari 1 (satu) tahun sementara untuk transaksi repo/ reverse repo untuk SBNdan efek bersifat hutang dan susuk yang dijual melalui penawaran umum,transaksinya diawasi oleh OJK dan wajib dilaporkan ke PLTE berdasarkanperaturan
X.M.3 tentangn pelaporan transaksi efek yang berlaku mulai 1 Januari2010.Bahwa Saat ini persyaratan penerbitan MTN tidak memerlukan pernyataanpendaftaran ke OJK namun apabila penertibannya adalah emiten ataupunperusahaan publik, maka tetap wajib menyampaikan laporan ke OJK.Sementaran untuk transaksi repo / reverse repo untuk SBN dan efek bersifathutang dan susuk yang dijual melalui penawaran umum, transaksinya diawasi olehOJK dan wajib dilaporakan ke PLTE berdasarkan peraturan X.M.3 tentangpelaporan
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
225 — 125
VG tentang pelaporan danpenyelesaian transaksi repo (Lampiran Keputusan Direksi KSEI No.Kep0036/DIR/KSEl/ 2015 tanggal 17 Desember 2015).Bahwa hingga saat ini belum ada instansi atau lembaga yang berdasarkanperaturan perundangundangan bertugas mengawasi MTN yang memiliki tenorlebih dari 1 (satu) tahun sementara untuk transaksi repo/ reverse repo untuk SBNdan efek bersifat hutang dan susuk yang dijual melalui penawaran umum,transaksinya diawasi oleh OJK dan wajib dilaporkan ke PLTE berdasarkanperaturan
X.M.3 tentangn pelaporan transaksi efek yang berlaku mulai 1 Januari2010.Bahwa Saat ini persyaratan penerbitan MTN tidak memerlukan pernyataanpendaftaran ke OJK namun apabila penertibannya adalah emiten ataupunperusahaan publik, maka tetap wajib menyampaikan laporan ke OJK.Sementaran untuk transaksi repo / reverse repo untuk SBN dan efek bersifathutang dan susuk yang dijual melalui penawaran umum, transaksinya diawasi olehOJK dan wajib dilaporakan ke PLTE berdasarkan peraturan X.M.3 tentangpelaporan
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
222 — 123
Bahwa hingga saat ini belum ada instansi atau lembaga yang berdasarkanperaturan perundangundangan bertugas mengawasi MTN yang memiliki tenorlebin dari 1 (Satu) tahun sementara untuk transaksi repo/ reverse repo untukSBN dan efek bersifat hutang dan susuk yang dijual melalui penawaran umum,transaksinya diawasi oleh OJK dan wajib dilaporkan ke PLTE berdasarkanperaturan X.M.3 tentangn pelaporan transaksi efek yang berlaku mulai 1Januari 2010.
Bahwa Saat ini persyaratan penerbitan MTN tidak memerlukan pernyataanpendaftaran ke OJK namun apabila penertibannya adalah emiten ataupunperusahaan publik, maka tetap wajib menyampaikan laporan ke OJK.Sementaran untuk transaksi repo / reverse repo untuk SBN dan efek bersifathutang dan susuk yang dijual melalui penawaran umum, transaksinya diawasioleh OJK dan wajib dilaporakan ke PLTE berdasarkan peraturan X.M.3 tentangpelaporan transaksi efek yang berlaku mulai 1 Januari 2010.
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
291 — 498
Bahwa hingga saat ini belum ada instansi atau lembaga yang berdasarkanperaturan perundangundangan bertugas mengawasi MTN yang memiliki tenorlebin dari 1 (Satu) tahun sementara untuk transaksi repo/ reverse repo untukSBN dan efek bersifat hutang dan susuk yang dijual melalui penawaran umum,transaksinya diawasi oleh OJK dan wajib dilaporkan ke PLTE berdasarkanperaturan X.M.3 tentangn pelaporan transaksi efek yang berlaku mulai 1Januari 2010.
Bahwa Saat ini persyaratan penerbitan MTN tidak memerlukan pernyataanpendaftaran ke OJK namun apabila penertibannya adalah emiten ataupunperusahaan publik, maka tetap wajib menyampaikan laporan ke OJK.Sementaran untuk transaksi repo / reverse repo untuk SBN dan efek bersifathutang dan susuk yang dijual melalui penawaran umum, transaksinya diawasioleh OJK dan wajib dilaporakan ke PLTE berdasarkan peraturan X.M.3 tentangpelaporan transaksi efek yang berlaku mulai 1 Januari 2010.
129 — 134
BPS menerbitkan hasil Survei Demografidan Kesehatan Indonesia ( SDKI ) Tahun 2012yang diterima BKKBN RI tahun 2012, makakemudian dibahas di dalam pertemuan koordinasiantara BAPENNAS,BKKBN RI dan KementerianKesehatan sejak Desember 2012 hingga Februari2013, yang ,menyepakati penyusunan kebijakandalam upaya mencapai target sasaran MDGES2015 dalam bidang kesehatan khususnya profilCapaian program KB dan kematian ibu denganmelakukan focus penggarapan program KBmenekankan penggunaan IUD dan implant ( susuk
776 — 1452
akandilakukan pelelangan oleh ULP, setelah ditetapbkan pemenangnya olehULP baru kemudian kadis PU melakukan evaluasiBahwa pertemuan dengan RICO MADARI pada saat itu programpekerjaan masih dalam proses perencanaan untuk tahun 2017 danProyek pekerjaan yang direncanakan tahun 2017 mayoritas untukkegiatan proyek pekerjaan untuk jalan ;Bahwa saat saksi pertama kali menghadap Terdakwa RIDWAN MUKTIdan membawa surat dari Sekjen kementerian PU, Terdakwa RIDWANMUKTI ada menyampaikan kepada saksi , ojo /ali, ek susuk
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
NORA LAKSSONO Binti GO SEK LAK Als NORA
284 — 68
Suhartinah punya hutang ke bu Rodiyahsekitar 1 milyar kurang sedikit itu merupakan hutang berjalan, kKemudianbu Rodiyah punya hutang ke cik Nora sekitar 700 juta dan saksi tahukarena saksi selalu ada karena sudah satu rumah dengan bu Suhartinah;Bahwa terkait isi perikatan jual beli tya saksi diberitahu bu Suhartinahbahwa hutang bu Suhartinah ke bu Nora menjadi 8 milyar karena kandialinkan hutang bu Suhartinah ke Rodiyah dan hutang bu Rodiyah ke cikNora dialihkan menjadi hutang bu Suhartinah ke cik Nora (Susuk
ARIO WAHYU HAPSORO, SH, MH
Terdakwa:
1.Drs. PURWANTO bin DARMAN SARTONO
2.Drs.KINTORON, MM bin DANAWI
3.MAS,UD EFASA bin MOCH. SADUN
246 — 287
- 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara YAKKAP I dengan PT SUSUK EMAS, tentang penyertaan modal dalam pembangunan perumahan di Sardonoharjo Sleman-Jogjakarta tgl10 Nopember 2015
- 2 (dua) lembar fotocopy surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Nomor : 015/034/2017 tanggal 13 Januari 2017, tentang informasi Peruntukan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah
- 1 (satu) eksemplar Rekening koran bank BNI Nomor Rekening 0494692292 an.
ARIO WAHYU HAPSORO, SH, MH
Terdakwa:
Drs. AGUNG SOENARYO bin HARJO
434 — 59
Angkasa Pura I (Yakkap I) Tahun 2018, oleh Internal Audit PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Pusat Jakarta Tahun 2018,
- 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan KJPP Nomor : 1/XI/2016 tanggal 2 Nopember 2016 dan Nomor : 68.22.1/RSR/CS/Lap/PP/XI/2016, tanggal 22 Nopember 2016,
- 2 (dua) lembar fotocopy Meeting of Minute, Arahan President Directur PT Angkasa Pura I pada Pengurus Dapenra dan Yakkap I,
- 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerjasama antara YAKKAP I dengan PT SUSUK