Sekalipun demikian, ketentuanketentuan di dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki kKesamaan denganUndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 (keduanya tentang HakCipta), karena: Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 UndangUndangNomor 28 Tahun 2014 memiliki kKesamaan dengan ketentuanPasal 1 angka 1 dan 3 UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002; Ketenuan Pasal 9 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 yangmenguraikan hak yang dimiliki oleh Pemilik Hak Cipta memilikiHal. 28 dari 39 hal Put.

disepakati dan ditentukan dalam sebuahperjanjian yang dilakukan menurut dan sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, maka perjanjian yang dibuat tersebut mengikat pihakpihak yang melakukannya dengan kekuatan sama dengan undang undang, danapa yang telah diperjanjikan tersebut hanya dapat ditarik kembali atasHal 26 dari 35 Hal Putusan Nomor 109/Pdt.G/2018/PN Mdnkesepakatan bersama kedua belah pihak atau karena alasan alasan dibenarkanundang undang;Menimbang,bahwa menunjuk kepada ketenuan

bagi orangorangyang berbuat kebajikan.Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan lagi pulaoleh karena tidak ternyata bahwa Termohon bukan sebagai isteri yang nusyuz,secara muthlak, tetapi karena sebab berpisahnya, karena Pemohon yang telahmeninggalkan kediaman bersama, maka sudah sepatutnya apabilaPemohon/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah iddahkepada Termohon/Penggugat Rekonpensi , sesuai dengan ketenuan

Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga KerjaAsing (IMTA) serta Dokumen Jjin Tinggal Terbatas dan/atau Ijin Tinggal Tetapatas nama Mahaveer Surana, Sanjaykumar Mohan Pai dan Nainan Mohamed binSultan Abdul Kadir sebagaimana diwajibkan kepada Pemberi Kerja TKA olehPeraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorPER. 02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;Bahwa penerbitan Keputusan Obyek Sengketa TUN a quo oleh TERGUGATjuga sangat bertentangan dengan ketenuan

para Ketua RT dilingkungan RW 10yang pada intinya terdapat keluhan dan keterangan yang hadir yang memintaPenggugat untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua RW 10 danPenggugat sama sekali tidak keberatan ataupun complain; Bahwa selanjutnya disepakati membentuk panitia pemilihan Ketua RW 10YANQ DAPU; 222 nnn nn nnn nn nnn enn nnn een nnn ree nnn neem nen nen nn nnn ne nnn nnnnennenee Bahwa secara juridis proses pemberhentian Penggugat sebagai Ketua RukunWarga (RW) 10 Desa Cipagalo telah memenuhi ketenuan

menjadi dasar dalam putusan dandianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukumputusan Hakim tingkat pertama diambil alin dan dijadikan pertimbanganditingkat banding, sehingga putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapatdipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembandingtetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalamkedua tingkat peradilan ;Memperhatikan ketenuan

Orbit Perkasa menanda tangani surat perjanjian peminjamanperusahaan tersebut dengan Muhammad Afrizal tertanggal 07 September2009 yang isinya : Mentaati norma norma dan peraturan peraturan yang berwajib,menyelesaikan proyek / pekerjaan tersebut dengan baik sesuai kontrakpekerjaan ketenuan ketentuan, petunjuk petunjuk, rencana dananggran yang ditetapkan oleh instansi / pihak pemberi kerja sertamembayar semua pajakpajak, retribusi dan biaya biaya lainya,menyerahkan bukti bukti setoran pajak retribusi

TP padanya karena jabatan atau kedudukan dengan menanda tangani suratperjanjian peminjaman perusahaan tersebut dengan Muhammad Afrizaltertanggal 07 September 2009 yang isinya : Mentaati norma norma dan peraturan peraturan yang berwajib,menyelesaikan proyek / pekerjaan tersebut dengan baik sesuaikontrak pekerjaan ketenuan ketentuan, petunjuk petunjuk,rencana dan anggran yang ditetapkan oleh instansi /pihak pemberikerja serta membayar semua pajakpajak, retriobusi dan biaya biayalainya, menyerahkan

Orbit Perkasa menanda tangani surat perjanjianpeminjaman perusahaan tersebut dengan Muhammad Afrizal tertanggal07 September 2009 yang isinya : Mentaati norma norma dan peraturan peraturan yang berwajib,menyelesaikan proyek / pekerjaan tersebut dengan baik sesuaikontrak pekerjaan ketenuan ketentuan, petunjuk petunjuk,rencana dan anggran yang ditetapkan oleh instansi /pihak pemberikerja serta membayar semua pajakpajak, retriobusi dan biaya biayalainya, menyerahkan bukti bukti setoran pajak retribusi

Orbit Perkasa dengan saksiMuhamad Afrizal yang di beri materi 6000, yang mana perjanjian tersebut dibuat sebelum proses lelang di lakukan, yakni tanggal 7 bulan September2009, di buat di Tanjungpinang dan yang membuat adalah saksiMuhammad Afrizal ;e Bahwa isi dari perjanjian peminjaman perusahaan tersebut adalah : Mentaati norma norma dan peraturan peraturan yang berwajib,menyelesaikan proyek / pekerjaan tersebut dengan baik sesuaikontrak pekerjaan ketenuan ketentuan, petunjuk petunjuk,rencana dan

Orbit Perkasa, yang mana suratperjanjian tersebut isinya adalah sebagai berikut : Mentaati norma norma dan peraturan peraturan yang berwajib,menyelesaikan proyek / pekerjaan tersebut dengan baik sesuai kontrakpekerjaan ketenuan ketentuan, petunjuk petunjuk, rencana dananggaran yang ditetapkan oleh instansi /pihak pemberi kerja sertamembayar semua pajakpajak, retribusi dan biaya biaya lainya,menyerahkan bukti bukti setoran pajak retribusi tersebut kepada pihakpertama ; Bilamana pihak kedua ( saksi

NPHD Nomor: 053/NPHD/02/2014 tanggal 5 Februari 2014:Pasal 2 ayat (3) :Pihak Kedua setelah menerima dana hibah dari Pihak Pertamasegera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman padaproposal dan ketenuan perundangan yang berlaku;Pasal 3 ayat (1):Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaanprogram dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerahyang telah disetujui Pihak Pertama dengan berpedoman padaketentuan perundangan yang berlaku;b.

NPHD Nomor: 053/NPHD/02/2014 tanggal 5 Februari 2014 :Pasal 2 ayat (3) :Pinak Kedua setelah menerima dana hibah dari PihakPertama segera melaksanakan kegiatan denganberpedoman pada proposal dan ketenuan perundanganyang berlaku;Pasal 3 ayat (1) :Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh ataspelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari danahibah daerah yang telah disetujui Pihak Pertama denganberpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.b.

NPHD Nomor: 053/NPHD/02/2014 tanggal 5 Februari 2014 :Pasal 2 ayat (3) :Pihak Kedua setelah menerima dana hibah dari Pihak Pertamasegera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman padaproposal dan ketenuan perundangan yang berlaku.Pasal 3 ayat (1) :Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaanprogram dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerahyang telah disetujui Pihak Pertama dengan berpedoman padaketentuan perundangan yang berlaku.b.

NPHD Nomor: 053/NPHD/02/2014 tanggal 5 Februari 2014 :Pasal 2 ayat (3) :Pinak Kedua setelah menerima dana hibah dari PihakPertama segera melaksanakan kegiatan dengan berpedomanpada proposal dan ketenuan perundangan yang berlaku.Pasal 3 ayat (1) :Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh ataspelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari danaHal 146 dari 219 halaman, Putusan Nomor 82/Pid.SusTP K/2016/PN Smg.9)hibah daerah yang telah disetujui Pihak Pertama denganberpedoman pada ketentuan perundangan

NPHD Nomor: 053/NPHD/02/2014 tanggal 5 Februari 2014 :Pasal 2 ayat (3) :Pihak Kedua setelah menerima dana hibah dari PihakPertama segera melaksanakan kegiatan dengan berpedomanpada proposal dan ketenuan perundangan yang berlaku.Pasal 3 ayat (1):Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh ataspelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari danahibah daerah yang telah disetujui Pihak Pertama denganberpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.b.

suami untuk memberikanbiaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka haltersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa nafkah iddah, maskan dan kiswah merupakankewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengantalak raji dan lagi pula oleh karena tidak ternyata bahwa Penggugat sebagaiisteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untukmemberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Penggugat, sesuaidengan ketenuan

2003;Bahwa secara umum penerbitan kartu ATM harus didasarkan padapermintaan dari nasabah yang bersangkutan;Bahwa tidak bisa bila seseorang yang akan membuka rekening denganmenggunakan identitas milik orang lain;Bahwa benar, bila ada seseorang pegawai bank atau oknum bank yangmembuka rekening mengatasnamakan orang lain tanpa sepengetahuandan seijin dari yang bersangkutan maka pegawai tersebut telahbertentangan dengan ketentuan perbankan yaitu ketentuan Undangundang Nomor: 10 tahun 1998 dan seluruh ketenuan

hasilkesepakatan tersebut, yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepupul juta rupiah)untuk selama masa iddah (3 bulan);Halaman 37 dari 46 halamanPutusan nomor 968/Pdt.G/2021/PA.KngMenimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harusdipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raji dan tidakternyata bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, makasudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikannafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan ketenuan

Asing (RPTKA) dan Ijin Menggunakan Tenaga KerjaAsing (IMTA) serta Dokumen jin Tinggal Terbatas dan/atau jin Tinggal Tetapatas nama Mahaveer Surana, Sanjaykumar Mohan Pai dan Nainan Mohamed binSultan Abdul Kadir sebagaimana diwajibkan kepada Pemberi Kerja TKA olehPeraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia NomorPER. 02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;Bahwa penerbitan Keputusan Obyek Sengketa TUN a quo oleh TERGUGATjuga sangat bertentangan dengan ketenuan

Por.hukum perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketenuan KompilasiHukum Islam (KHI);2).

Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PN Mdnpihak yang melakukannya dengan kekuatan sama dengan undang undang, danapa yang telah diperjanjikan tersebut hanya dapat ditarik kembali ataskesepakatan bersama kedua belah pihak atau karena alasan alasan dibenarkanundang undang;Menimbang, bahwa menunjuk kepada ketenuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2)Kitab Undang Undang Hukum Perdata di atas, bahwa dalam Surat PerjanjianKredit No. 17, tertanggal 9 April 2010, dengan tegas ditentukan dan disepakaticara dan jumlah serta

Bahwa berdasarkan adanya faktafakta tersebut di atas, maka tindakanPenggugat untuk mengajukan upaya administratif adalah tidak sahsecara hukum karena tidak sesuai dengan ketenuan yang berlaku.7.

sengketa aquo, karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidakditerima, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan;Menimbang bahwa, terhadap alat alat bukti selebihnyasetelah dupertimbangkan~ ternyata tidak relevan untukpertimbangan putusan ini, akan tetapi tetap dilampirkandalam berkas sengketa ini;Mengingat akan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhirdiubah dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 danperaturan peraturan perundangundangan dan ketenuan

1255/2020, tanggal 28Juli 2020 dan Lampiran IlJadwal Uji Kepatutan, Tanggal 28 Juli 2020 (ObyekSengketa);Bahwa, Surat Pengumuman Nomor KT.05.03/V1I/1255/2020, tanggal28 Juli 2020, tentang Hasil Asesmen Potensi dan Kompetensi CalonAnggota Konsil MasingMasing Tenaga Kesehatan Tahun 2020,beserta lampiran Penggumuman Hasil Seleksi NomorKT.05.03/V1/1255/2020, tanggal 28Juli 2020 dan Lampiran II JadwalUjiKepatutan, Tanggal 28 Juli 2020, tersebut telah bersifat konkrit,individual dan final sebagaiamana ketenuan

Bahwa pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi Setiap klausula baku yangtelah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjianyang memenuhi yang memenuhi ketenuan sebagaimana dimaksudpasa ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang UndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan jumlahkeseluruhan sebesar Rp. 32.369.451,35, (tiga puluh dua juta tiga ratusenam puluh sembilan empat ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh limasen), dengan perincian sebagai berikut

Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020;

Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uangpesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja 1 (Satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang UndangNomor : 13 Tahun 2003 tentang yKetenagakerjaan, dengan jumlahkeseluruhan sebesar Rp. 61.501.937, ( enam puluh satu juta lima ratussatu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah ), dengan perincian sbb :e Uang Pesangon 2 x 8 x Rp2.814.734