Ditemukan 939 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-09-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 472/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ARI ISWAHYUNI
Terdakwa:
MOCHAMMAD AMRI Bin MARJI IN
8437
  • diancam pidana dalam pasal81 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.ATAUKEDUABahwa Terdakwa MOCHAMMAD AMRI Bin MARJI IN pada hari Minggutanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib. atau setidak tidaknya padawaktu lain pada tahun 2019, di Hotel Hidayah Jalan Irian Jaya Desa CukirKecamatan Diwek Kabupaten Jombang serta tempat tempat lain di wilayahKabupaten Jombang, dengan mempergunakan hadiah atau janji, uang ataubarang dengan menggunakan tipuan
Putus : 04-04-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 4 April 2017 — SUPONO VS PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. (“Bank Pundi”)
7062 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan membubuhkan parafpada masingmasing halaman yang telah dibaca dan membubuhkantanda tangan sebagai tanda telah mengerti dan sepakat dengan isiperjanjian kredit;Bahwa Perjanjian Kredit Nomor Add001/T/820P8/03/13P/KM101 tanggal6 Maret 2013 yang telah dirubah berdasarkan Perubahan Perjanjian KreditNomor A0027/F/820B7/10/13B82001083 tanggal 18 Oktober 2013 dibuatatas dasar kesepakatan dengan kemauan bebas antara PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan tanpa kekhilafan ataupun paksaanataupun tipuan
Register : 05-06-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 31-03-2019
Putusan PN MAGETAN Nomor 113/Pid.B/2018/PN Mgt
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
SUGIYANTO, S.H.
Terdakwa:
HERMINI BINTI SUKAR
594
  • Akalcerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipuan yang demikian liciknya, sehinggaseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup,asal cukup liciknya.
Register : 25-11-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 168/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 25 Januari 2017 — Perdata - PT. BANK PUNDI INDONESIA ,Tbk Lawan - EPENDI TUMORANG
7241
  • penandatanganperjanjian dengan membubuhkan paraf pada masingmasinghalaman yang telah dibaca dan membubuhkan tanda tangansebagai tanda telah mengerti dan sepakat dengan isi perjanjiankredit.Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 021/F/821P8/07/13 tanggal 26 Juli 2013sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit NomorA0040/F/821P8/12/14S tanggal 30 Desember 2014 dibuat atas dasarkesepakatan dengan kemauan bebas antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan tanpa kekhilafan ataupun paksaan ataupun tipuan
Putus : 27-02-2014 — Upload : 25-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 98/Pdt.G/2013/PN.BB
Tanggal 27 Februari 2014 — Penggugat : WARDI ANTONIO.S, Tergugat : TITI JUBAEDAH,, DKK
772
  • Sehingga menurutHukum Perjanjian JualBeli tersebut Sah Menurut Hukum.Bahwa sepanjang dalil penggugat yang menyangkut bahwa dalam perjanjianJualBeli tersebut terdapat itikad tidak baik dari Pihak Tergugat II,Tergugat I (sebagaiPembeli) dan adanya tipuan/adanya ketidak jujuran dari Pihak Terguat, Majelis menilaibahwa berdasarkan Surat gugatan Penggugat maupun dalill dalil Penggugat dalamJawabannya maka jelaslah penggugat mempunyai hutang sejumlah Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat
Register : 27-06-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN MAGETAN Nomor 179/Pid.B/2016/PN.Mgt.
Tanggal 30 Agustus 2016 — Terdakwa I SITI FATIMAH Binti Alm. PARNO Als HADI SOEPARNO dan Terdakwa II BASUKI RAHMAD Bin Alm. PARNO Als HADI SOEPARNO,
644
  • Akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipuan yang demikianliciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihatsudah cukup, asal cukup liciknya.
Register : 02-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 681/Pid.B/2021/PN Mks
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
HELMY TAMBUKU, SH.
Terdakwa:
RIZKI ALIAS IKKI
677
  • perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korbanuntuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapatdihukum ; Persetujuan atau izin dari koroban merupakan asas hukum klasikbahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwataktidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentinganhukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal denganadagium volenti non fit iniura, asalkan pemberian persetujuan atau izintersebut bukan karena tipuan
Upload : 08-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1041 K/PDT.SUS/2010
BING OKTO; PT. AVANTIS PHARMA
7152 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi tidak usah takut dan khawatir;Bahwa Surat PHK ini hanya bersifat formalitas;Bahwa setelah proses berjalan sebagaimana yang diinginkanTergugat, bahwa Tergugat akan membantu' proses penyelesaianyang terbaik untuk Penggugat;Bahwa pada saat sebelum ditanda tangani surat PHK tersebut yangternyata tipuan atau penyesatan yang dilakukan oleh Tergugat kepadaPenggugat, Ketua Serikat Pekerja dalam hal ini Bapak Abdul Khamidpun tanpa sadar mengizinkan dan membolehkan Penggugatmenandatangani surat PHK tersebut
Register : 14-10-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PN MALILI Nomor 137/Pid.B/2021/PN Mll
Tanggal 2 Desember 2021 — Penuntut Umum:
HARDIA WIDIASRI, SH
Terdakwa:
Martang Alias Ardi Alias Ammar Prayoga
12644
  • Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yangdemikian liciknya sehingga orangorang yang berpikiran normal dapat tertipu.Sedangkan Rangkaian katakata bohong adalah diisyaratkan, bahwa harusterdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong sajadianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaiankatakata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatucerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.
Putus : 27-01-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 337/Pid.B/2014/PN Kdr
Tanggal 27 Januari 2015 — DWI YONO bin ARJUM
429
  • apabila pelakumelakukan perbuatan licik, yakni menawarkan sesuatu kepada orang lain (korban) denganmelakukan perbuatan tertentu. dengan menggunakan media berupa sesuatu barang baikdisertai atau tanpa disertai dengan ucapan katakata bohong, yang sekilas apa yang diperbuatpelaku tersebut benar dan akan menguntungkan orang lain, sehingga dengan perbuatan pelakutersebut orang lain (korban) terpedaya dan tergerak untuk mengikuti penawaran pelaku tersebut,27padahal apa yang diperbuat pelaku tersebut hanya tipuan
Register : 10-08-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 270/Pid.B/2021/PN Sak
Tanggal 29 September 2021 — Penuntut Umum:
ANRIO PUTRA SH.,MH
Terdakwa:
1.ARIFALDI alias ALDI alias ALAI bin ARIFIN
2.DENI ARIADI alias DENI bin MULYADI
8029
  • atau izinyang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidakberbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin darikorban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkansemua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dariorang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yangdikenal dengan adagium volenti non fit iniura, asalkan pemberian persetujuanatau izin tersebut bukan karena tipuan
Register : 19-01-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Agustus 2012 — SAMRIDA >< ASURANSI ADIRA DINAMIKA, PT
456618
  • Sedangkan didalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Tertanggung yang bertujuanmemperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhakmendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :Mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang halhal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatanpolis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;e Memperbesar jumlah kerugian yang diderita ;e Mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan
Putus : 06-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 70/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim
Tanggal 6 Oktober 2016 — PT BANK PUNDI INDONESIA LAWAN SUPONO
14465
  • Add001/T/820P8/03/13P/KM101 tanggal 6Maret 2013 yang telah dirubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No.A0027/F/820B7/10/13B82001083 tanggal 18 Oktober 2013 dibuat atas dasarkesepakatan dengan kemauan bebas antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan tanpa kekhilafan ataupun paksaan ataupun tipuan (Pasal1320 KUHPerdata), Para Pihak telah cakap hukum (Pasal 1329 KUHPerdata),serta merupakan suatu hal tertentu (Pasal 1333 dan pasal 1332 KUHPerdata)dan sebab yang halal (Pasal 1337 KUHPerdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN MAUMERE Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mme
Tanggal 7 Juni 2021 — Penggugat:
1.Kristina Samara
2.Bambang
3.Paulus Montini
4.Robert Tunggal
Tergugat:
Direksi AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat Cq. Kepala AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Kupang Cq. Kepala AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere
248110
  • halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa padabenda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hakyang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas,telah ternyata bahwa memang benar telah ada suatu perjanjian antara masingmasing Para Penggugat dengan Tergugat, hal mana perjanjian tersebut tidakdisangkal oleh Tergugat dan juga tidak dapat dibuktikan ada pemaksaan dalampenandatangannya, tipuan
Register : 11-04-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2014/PN. Jkt Sel.
Tanggal 9 Februari 2015 — 1. AGUS SUSANTO, 2. MARlA FRANSISKA KARTIKA. Lawan 1. LISA JULIANA TANJUNG. 2. MARINA SOEWANA, SH, 3. SASTRIANY JOSOPRAWIRO, SH, 4. KANTOR PERTANAHAN KOTA MADYA JAKARTA SELATAN,
691579
  • ada hutangnya dan sudah dibayar, sedangkandetailnya saksi tidak tahu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti Penggugat tersebut diatasdan keterangan para saksi yang hanya karena mendengar cerita dariPenggugat dan anak dari Penggugat menerangkan ada punya hutang Rp2.000.000.000, (dua milyar Rupiah) kepada Tergugat dengan jaminanperhiasan dan tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa, tidak saksiyang menerangkan bahwa peralihan hak atas tanah dan atas rumah itu, karenatekanan , paksaan atau tipuan
    ;Menimbang, bahwa jaminan perhiasan sebesar Rp 1.100.000.000,(satu milyar seratus juta Rupiah) dan jaminan tanah dan rumah Para Penggugatdijaminkan kepada Tergugat adalah adalah wajar karena masih ada hutangyang belum dibayar dan tidak ada unsur paksaan, tekanan atau tipuan karenamasingmasing pihak menghadap kepada Tergugat Il sebagai Notaris yangmembuat Akta Pengakuan Hutang dan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa UntukMenjual;Menimbang, bahwa apabila perjanjian itu tidak disetujuil, maka ParaPenggugat
    tetapiitupun tidak dilakukan oleh Para Penggugat;Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas,berdasarkan buktibukti dari Penggugat dan saksisaksi dari Para Penggugattidak saling mendukung dan tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat ,Tergugat ll dan Tergugat Ill melakukan perbuatan Penyalahgunaan Keadaan(Misbruik Van Omstandngheden);Menimbang, bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh satu pihak/Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, tidak ada terbukti dibawah tekanan,paksaan atau tipuan
Register : 21-01-2014 — Putus : 05-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PA KENDARI Nomor 58/Pdt.G/2014/PA Kdi.
Tanggal 5 Agustus 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
8133
  • Penggugat d.r. selaku kapala rumah tangga tidaklayak, akibatnya Tergugat d.r. tidak mampu untuk menghadapinya,maka Tergugat d.r. memilih lebih baik berpisah dantinggalbersama dengan anakanak Penggugat dan Tergugat dari padamembina rumah tangga dengan Penggugat d.r. di mana tingkahlaku Penggugat d.r. bercorak ragam demi untuk mencapai itikadburuknya, sehingga Tergugat d.r. sudah menilai rumah tanggaPutusan Perkara Nomor 0058/Pdt.G/2014/PA Kdi,hal 19 dari 47 halamanPenggugat d.r. bagaikan sebuah negeri tipuan
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
12994 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /administrasi negara, yang dapat dibagi menjadi duagolongan atau kategori, yakni:(2) asasasas yang mengenai prosedur dan atau prosespengambilan keputusan, yang bilamana dilanggar secara otomatismembuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukumtanpa memeriksa lagi kKasusnya;;Menurut Hukum Administrasi Negara, suatu tindakan HukumAdministrasi Negara yang tidak memenuhi prosedur dan syaratmerupakan tindagqkan Administrasi Negara yang tidak teratur,sehingga dapat dibatalkan, sedangkan jika ada tipuan
    Putusan Nomor481 K/TUN/2015otomatis membuat keputusan yang bersangkutan BATALKARENA HUKUM tanpa memeriksa lagi kasusnya;MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, SUATUTINDAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA YANG TIDAKMEMENUHI PROSEDUR DAN SYARAT MERUPAKANTINDAKAN ADMINISTRASI NEGARA YANG TIDAKTERATUR, SEHINGGA DAPAT DIBATALKAN, SEDANGKANJIKA ADA TIPUAN DAN/ATAU PAKSAAN MENJADI BATALDEMI HUKUM (NIETIG VAN RECHTWEGE).d) Adanya Bukti P.12 telah menjawab cacat prosedur dan syarat dalamditetapkannya KRK, dan Objek
    pemerintah/administrasi negara, yangdapat dibagi menjadi dua golongan atau kategori, yakni:(2) asasasas yang mengenai prosedur dan atau prosespengambilan keputusan, yang bilamana dilanggar secara otomatismembuat keputusan yang bersangkutan BATAL KARENAHUKUM tanpa memeriksa lagi kasusnya;Menurut Hukum Administrasi Negara, Suatu Tindakan HukumAdministrasi Negara Yang Tidak Memenuhi Prosedur Dan SyaratMerupakan Tindakan Administrasi Negara Yang Tidak Teratur,Sehingga Dapat Dibatalkan, Sedangkan Jika Ada Tipuan
Register : 15-04-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 243/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.SIM KIE
2.ROYANI
Tergugat:
1.David Tan
2.Sinta
3.Tjong, Deddy Iskandar,SH
4.Julian Martin
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
10317
  • Doktrin Misbruik vanOmsstandig Heiden, pada dasarnya ialan untuk melengkapi syaratSepakatdalam Pasal 1321 KUHPerdata.Bahwa berdasarkan doktrin Misbruik van Omstadig Heiden, kata sepakatdianggap tidak pernah terjadi, apabila perjanjian atau perikatanmengandung : bedrog (tipuan), dwang (paksaan), dwaling (kesilapan) danmisbruik van omstadig heiden (penyalahgunaan keadaan).Bahwa jika syarat subyektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata ini tidakdipenuhi, maka perikatan itu pada pokoknya tetap berlaku (tidak
    Saidin, S.H., M.Hum yang antara lain pada pokoknya menerangkan : Bahwa sekalipun dalam hukum perdata dikenal adanya Doktrin Misbruikvan Omstandigheiden (Penyalahgunaan Keadaan) Doktrin Misbruik vanOmstandigheiden, pada dasarnya ialah untuk melengkapi syaratSepakatdalam Pasal 1321 KUHPerdata; Bahwa berdasarkan doktrin Misbruik van Omstandigheiden, kata sepakatdianggap tidak pernah terjadi, apabila perjanjian atau perikatanmengandung : bedrog (tipuan), dwang (paksaan), dwaling (kesilapan) danmisbruik
Register : 04-02-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN PURWODADI Nomor 14/Pid.B/2014/PN.Pwi
Tanggal 3 April 2014 — PIDANA : I. Nama lengkap : MULYONO als. KENTHI Bin NORMAN ; Tempat lahir : Grobogan ; Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 05 September 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat : Desa Tungu RT 09 RW 02 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Swasta ; II. Nama lengkap : MARGUS als. FRENGKI Bin NGADI ; Tempat lahir : Grobogan ; Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 17 Agustus 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ; Alamat : Desa Tungu RT 12 RW 02 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ; Agama : Islam ; Pekerjaan : Tani ;
343
  • Bahwaperbuatan para terdakwa tersebut di atas adalah suatu tipuan yangdiatur sedemikian rupa sehingga orang yang berpikiran normalpun akan dapat mempercayainya sebagai kebenaran hal yangditipukan, terbukti saksisaksi mempercayai ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaanapakah dalam peristiwa ini dapat dikatakan telah terjadi penyerahansuatu barang ?
Register : 23-02-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 23/Pid.B/2017/PN Gin
Tanggal 13 April 2017 — I Kadek Suka Arta
7934
  • Yangdimaksud dengan tipu muslihat atau akal cerdik adalah suatu tipuan yangsedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapattertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asalkan cukup liciknya.