Ditemukan 740 data
107 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada kenyataannya Tergugat dalam prosesmengeluarkan KTUN Objek Sengketa yang menjadi dasarditerbitkannya Sertifikat HPL No. 2/Pulogebang, tidakmelaksanakan ketentuan yang diatur olen Permendagri tersebutguna verifikasi kKebenaran dan absahan dokumen pelepasan hakgirik C 1286 yang diajukan Perum Perumnas, sehingga kelirumemberikan Hak Pengelolaan kepada pihak yang tidak berhak,karena ternyata Perum Perumnas bukanlah pihak yang berhakatas tanah Girik C 1286 tersebut sebagaimana faktafakta yangdiuraikan
1.JOSEPH HUNDANI HARSONO
2.LILY JOHANES
Tergugat:
1.ALEXANDER JOHANES
2.JAMES JOHANES
3.SELVY ASHLEY JOHANES
4.KEPALA BPN CQ. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA, CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA UTARA
128 — 74
Bahwa kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atastanah karena yang mempunyai hubungan hukum yang memberikannyasuatu hak yaitu pemegang haknya tetapi juga pemegang haknya bisamemberi kuasa kepada seseorang yang kuasanya tidak termasuk kuasamutlak itu yang menerima kalau yang membeli dapat tidaknya dia menguasaitanah itu dilinat dari subyeknya misalnya hak milik kalau yang membelikluarga asing maka di tidak memenuhi persyaratan ; Jadi lebih cendrung kepada ke absahan dia untuk bisa
88 — 44
dipaksakan ;Hal. 33 dari Hal. 63 Putusan No. 1097 /Pdt.G/2015/PN.SBY.03.Bahwa,04.Bahwa,05.bahwa,06.Bahwa,Penggugat dalam Rekonpensi sebagai Notaris / PPAT hanya sebagaipejabat yang membuat akta yang disampaikan oleh Tergugat dihadapannya ( Penggugat Rekonpensi / Tergugat V Konpensi / )berdasarkan AktaAkta yang dibuat oleh Tergugat IV artinya terhadapbukti Akta Perjanjia lkatan Jual Beli Nomor : 109 tersebut dikaitkandengan Pasal 1870 KUHPerdata karena Penggugat Konpensi tidakdapat membuktikan ketidak absahan
122 — 231
tersebut harus dipertanyakan keabsahan dankebenarannya, disisi lain saksi menerangkan bahwa berlakunya SK landreformtersebut adalah 15 tahun harus sudah membayar uang ganti rugi atau uangpengakuan kepada Negara selambatlambatnya 15 tahun setelah SKLandreform tersebut diterbitkan, keterangan saksi tersebut juga diperkuatdengan syaratsyarat yang tercantum dalam SK Landreform baik tentang hakdan kewajiban peserta landreform, hal mana Majelis Hakim memperolehpersangkaan tentang keberadaan atau ketidak absahan
Dra. SRI WAHYUNI, MM.
Tergugat:
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN
281 — 314
Bahwa ketidak absahan tindakan pemerintahan yang dilakukanoleh Bupati Lampung Selatan menerbitkan Surat ObjekSengketa, yang intinya hendak menegakan hukumadministratif, namun menggunakan azas yang bertentanganhukum administrasi, seperti teori retroaktif dalam konsideran Surat Objek Sengketa ; Asas Kecermatan (Principle of Carefuleness)Bahwa yang sangat fatal Surat Objek Sengketa dikategorikanSurat Objek Sengketa yang cacat yuridis formiil, pada bagianpenulisan Pangkat / Golongan Ruang : (tertulis
159 — 14
bangunanHj.rohana,Aten/Nunung.Timur : dengan Tanah dan bangunan Engkus.Selatan : dengan di Jalan Moh Ali JI.BojongPicung.31Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010, tentangpetunjuk Pelaksanaan lelang Pasal 16 Ayat (2)Penjual Pemilik barangbertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidanayang timbul akibat tidak terpenuhinya peraturan perundangundangandibidang lelang.Ayat (3) Penjual/Pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan gantirugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
Tergugat:
1.SESOTYO ADHI WNT
2.PT. KARYA MITRA INSANI
Turut Tergugat:
1.KELURAHAN SAWANGAN BARU
2.KECAMATAN SAWANGAN
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
107 — 143
Dengan demikian tuntutanPenggugat terkait ketidak absahan SHM No 535/Sawangan Baru atas namaTergugat Il, adalah tanpa alasan dan dasar hukum maka patut untuk ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima.Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugatpada poin 29 halaman 9, karena : Tanah objek sengketa yang dimaksudkan olehPenggugat sebagai miliknya adalah tidak BENAR, karena Tergugat II sebagai pihakyang menguasai, menempati dan mendirikan bangunan rumah diatasnyaberdasarkan
97 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Genta Prana dan meminta/menyerahkan kepada pengadilan untuk memeriksa/mengusut dan menilaike absahan surat no 1364/Kepad/P/1967 dan akta Notaris No. 39 tgl18061976 tersebut. Bahwa KODAM JAYA tidak mau terlibat dalamperkara PT. Buana Estate dengan PT. Genta Prana karena KODAM JAYAtidak pernah mengetahui dan tidak ada tercatat di daftar inventaris BarangTidak Bergerak (BTB) KODAM JAYA.
93 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Genta Prana dan meminta/menyerahkan kepada pengadilan untuk memeriksa/mengusut dan menilaike absahan surat no 1364/Kepad/P/1967 dan akta Notaris No. 39 tgl18061976 tersebut. Bahwa KODAM JAYA tidak mau terlibat dalamperkara PT. Buana Estate dengan PT. Genta Prana karena KODAM JAYAtidak pernah mengetahui dan tidak ada tercatat di daftar inventaris BarangTidak Bergerak (BTB) KODAM JAYA.
501 — 68
Bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkanKe ABSAHAN bukti Hak kepemilikan atas tanah Penggugat, padahal buktiatas Hak Penggugat Tersebut (P1, P2 dan P3) mengandung cacat hukum,namun tanpa dasar Hukum Pengadilan Tingkat Pertama langsungMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, padahal apabilaHakim Tingkat pertama memeriksa tentang keabsahan alatbukti hak atas Tanah Penggugat terutama P1. P2. dan P3, dimana sertifikattanah tercatat atas nama PT.
Oleh karenanya Pertimbangan Judex Factieyang menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi /Pemohon Banding, tanoa Mepertimbangkan tentang ke ABSAHAN Hak MilikNo: 01599 atas nama MALA FATMA HUSIN adalah Putusan yang KURANGCUKUP PERTIMBANGAN yang mengakibatkan Putusan tersebut haruslah diBatalkan.
NOORHAYATI SALEH, IR
Tergugat:
Bupati Banjar
131 — 99
hukum oleh Tergugat, berdasarkan doe/lmathegeid dari sudut pandangTergugat sehingga relevan untuk terlibat dalam litigasi perkara a quo;Menimbang, bahwa sesuai konsideran menimbang, sebagai landasanfilosofis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentangPedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeriadalah untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penangananperkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerahsehingga tidak terkait dengan ke absahan
257 — 315
menyatakan diri selaku Ketua Umum dan SekretarisJenderal DPP Partai GOLKAR Masa Bakti 20142019;Bahwa setidaktidaknya berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 keabsahan kedudukanhukum Penggugat selaku pengurus DPP Partai GOLKAR harus dimohonkandulu untuk diputuskan Mahkamah Partai GOLKAR, dan fakta hukum bahwatidak ada satupun keputusan Mahkamah Partai GOLKAR yang mensahkankepengurusan Penggugat atas DPP Partai GOLKAR;Bahwa ketidakjelasan dan ketidak absahan
66 — 27
Pinjmanan tidakakan cair ;e Bahwa di dalam berkas permohonan ada dua tanda tangan saksi yaitu : 1. padaRekomendasi dan 2. dan pada Surat keterangan gaji ;e Bahwa saksi tidak melakukan cros cek yang mendalam, saksi hanya berpedoman padaBendahara LULUQ FARIDA ISKAQ, karena bendahara yang saksi perintahkan untukcros cek ke absahan persyaratan tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan olehBendahara apabila dikemudian hari terdapat ketidak sesuaian dan kemudian maju kepadasaksi, dengan memberikan pendapat
212 — 66
Sehingga karena itu apabila Penggugat membantah kebenarannya kepadadirinyalah dibebankan untuk membuktikan sebaliknya ;Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan ketidak absahan perjanjian jualbeli objek perjanjian Pengikatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II di atas , yangrelevan dengan perkara ini dirinya mengajukan suratsurat bukti bertanda : P.dk/ T.dr2 yaituSurat Perjanjian Pengikatan Jual Beli rumah bertanggal 19 Desember 2011, surat bukti P.dk/81T.dr1 berupa surat Gugatan Wanprestasi
109 — 18
GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAKNYA.1 Bahwa Pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap karenaseharusnya Penggugat juga menggugat Pihak Kepala Jorong Ketinggian dan WaliNagari Sarilamak sebagai Pemerintahan Terendah yang telah ikut memberikanLegalitas / Ke absahan Surat Keterangan bahwa KASINI Benar telah Menghibahkansebidang tanah atau Setumpak sawah yang banyaknya 9 (Sembilan) piring terletak dimuka Lapau /Rumah SANAH Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak KecamatanHarau Kabupaten
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia diwakili oleh DOMINGGUS MAURITS LUITNAN,SH,MH selaku Ketua dan A.YETTY LENTARI,SH,MH Selaku Sekretaris Jenderal
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
HIMPUNAN ADVOKAT/PENGACARA INDONESIA (HAPI) yang diwakili oleh Enita Adyalaksmita, S.H.,M.H
590 — 341
untuk itupenggugat memberitahukan kepada tergugat, karena ada hubungandengan pihakpihak lain yang dilarang menyebabkan adanya konflikkepentingan dapat dibatalkan kedua obyek sengketa, karenamelanggar pasal 45 ayat (1,2) UndangUndang No.30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan.Bahwa ternyata kedua pejabat negara tersebut pada butir 15 (limabelas) di atas, tidak termasuk dalam kategori kekuasaankehakiman, walaupun penggugat telah mengajukan permohonkepada tergugat untuk membatalkan ketidak absahan
Pembanding/Tergugat II : HOLIDIN Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat III : ALIMIN NADO Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Pembanding/Tergugat IV : LA HURI Diwakili Oleh : DEDIY PURNAMA, SH
Terbanding/Penggugat : MUHAMAD ARFALIN
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton
113 — 50
sendiri untukproses penerbitan. sertifikat yang seharusnya dilibatkan dalampenentuan posisi tanah, ukuran dan batasbatasnya (videpasal 50,51dan 52 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)akibatnya banyak datadata yuridis serta data fisik tidak terpenuhi untukmemenuhi unsur formil dan materil dalam penerbitan sertifikat milikTergugat Il sehingga mengakibatkan ketidak absahan
Terbanding/Penggugat : Eucharia Sastramidjaja
Terbanding/Turut Tergugat II : LURAH WATES
Terbanding/Turut Tergugat III : LURAH PASAWAHAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : SUHANA
90 — 96
halpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sangat signifikantelah KELIRU mempertimbangkan hukumnya akan dibahas oleh Pembanding /Tergugat Il sebagai berikut :Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang tercantum padahalaman 45 dan 46 surat putusannya, yang menyimpulkan bahwa bukti P1 danP4 adalah merupakan objek sengketa, Adapun pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut adalah tidak mempunyai dasar hukum, karenaMajelis Hakim tidak pernah meneliti dan menguji tentang ke absahan
1007 — 1856 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H.terkait kKetentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104Tahun 2015 disampaikan sebagai berikut (vide Bukti T8):Merujuk pada konsep hukum mengenai absahan perbuatan hukumPemerintah, dikenal adanya 4 (empat) asas dalam pembentukankebijakan dan sebagai upaya penyelesaian permasalahan hukumyakni:a.
88 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun alasankeberatan atas ketidak absahan perjanjian tersebut didasari pada alasan:a. Bahwa apabila benar "Quad Non ada Akta Perjanjian Nomor 9 tanggal 26Juni 1990 dan akta perjanjian lainnya, sudah jelas Bahwa didalam AktaPerjanjian Nomor 9 tanggal 26 Juni 1990 dalam judul perjanjiannya dengantegas dinyatakan Bahwa jual beli bangunan tersebut di atas tanah Negara;b.