Ditemukan 1134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung senggung singgang singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1779 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — VREDDY VS 1. MANGSUR BIN GOMANG, DKK
162 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut:Alasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yangmerasa milik Penggugat;Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukumhak keperdataan dari kepemilikan
Pengadilan PN BUKITTINGGI
Putus : 07-04-2010 — Upload : 01-12-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 07_PDT_G_2009_PNBT_KABUL_07042010_Wanprestasi
Tanggal 7 April 2010 —
74 — 21
  • BTposita selanjutnya maupun dalam pelitum gugatan tidak adadisinggung singgung nama Beng Susanto, karenanya sebagaiapa status dan kedudukan Beng Susanto dalam perkara initidak jelas, menurut hukum status dan kedudukan pihakharus jelas ( Legitima Person Stand in yudicio )sehinggapara Tergugat dapat membela hak hak yang digugat olahPenggugat.Maka dengan demikian gugatan diskualifikasi in persona,yakni Beng Susanto orang yang mengajukan gugatan bukanorng yang berhak dan tidak mempunyai kedudukan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 30-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK VS PT. HARAPAN MAJU INDAH
48 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali Tariff dan/atau Nilai Pabean terhadap barang imporTermohon Kasasi yang dikeluarkan oleh atasan Pemohon Kasasi (in casuDirektur Jenderal Bea dan Cukai);Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara karena memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa terdapat titik singgung
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 22-05-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 22/G/2018/PTUN.Mdo
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
IMELDA DIANA RONDONUWU, SE., M.Si
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
141 — 92
  • diketahui bahwaObjek sengketa dan Objek sengketa II merupakan Penetapantertulis yang bersifat konkrit dalam arti memiliki bentuk keputusan,bersifat individual yaitu ditujukan kepada individu secara khusus,dan bersifat final yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukanpersetujuan atasan Tergugat;Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa yangmerupakan Sertipikat Hak atas tanah yang mengandung bahwasengketa tata usaha negara tersebut termasuk dalam ruang lingkuppertanahan yang memiliki titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-03-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2012
Tanggal 7 Maret 2012 — SUHARTOYO, dkk VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dahulu dan sekarang KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK
44 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 37 K/TUN/2012Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasanalasan kasasi ad. 1 s/d. 12:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidaksalah menerapkan hukum, karena titik singgung penentu untuk terbuka jalanpengujian terhadap keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa adalah siapa yang paling berhak atas tanah yang diatasnyaditerbitkan Keputusan Tata Usaha
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — H. SHALIHIN MAHMUD Melawan 1. Kepala Dinas Pengairan Aceh 2. Gubernur Aceh 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
65 — 14
  • Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat II adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena TergugatIll adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdata karenamasalah perdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi(privat) dalam lapangan harta kekayaan.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penipuan
Register : 13-11-2019 — Putus : 03-02-2020 — Upload : 06-02-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1295/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 3 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Ni Wayan Sulasmini,SH
Terdakwa:
Nyoman Tanaya
81 — 60
  • tidak benar tanah Terdakwa seluas 4 hektar terletak di DesaSelat, Singaraja itu menjadi konpensasi atas hutang Komang Erik yangsebesar Rp.18.571.685.150, (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh satujuta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah) kepadaGede Sutrisna Mulyawan, Gede Sutrisna Mulyawan tidak ada menyinggunghutang sebesar Rp.18.571.685.150, (delapan belas miliar lima ratus tujuhpuluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluhrupiah), yang ia singgung
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 11-08-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 42/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 14 Desember 2015 — ASIM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN ; PT. SEKAWAN KONTRINDO
97 — 42
  • gugatan mengenai sengketa hak perdata sehingga tidaktermasuk kewenangan pengadilan tata usaha negara, yang dalam hal ini menurut MajelisHakim adalah apakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam bidang tata usahanegara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketa kepemilikan) ; Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak guna bangunan memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hakatas tanah sehingga sengketa tentang sertipikat ini mempunyai titi singgung
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 23-05-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 18-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 82/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
MASITOH ARITONANG, S.Pd
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN
Intervensi:
IBRAHIM FADIL
51 — 26
  • mengenai kepemilikan/sengketahak perdata sehingga tidak termasuk kewenangan pengadilan tatausaha negara, yang dalam hal ini menurut Majelis Hakim adalahapakah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam bidang tatausaha negara (sengketa TUN) atau bidang perdata (sengketakepemilikan) ;Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara jugamerupakan bukti hak kepemilikan sehingga sengketa tentangsertipikat ini mempunyai titik singgung
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 19-11-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 25-07-2013
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 40/G/2012/PTUN.BJM
Tanggal 23 April 2013 — HAJI MUHAMMAD SUHAIMI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR, HOWARD GENIAL
184 — 50
  • atas nama HowardGenial ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Sertipikat Tanahmenjadi Objek Sengketa yang dipersengketakan, terdapat ttik singgung denganPeradilan Umum, namun apabila yang dipersoalkan oleh Penggugat bukantentang hak keperdataan atas tanah, melainkan prosedur penerbitan Sertipikatoleh kantor pertanahan apakah mengandung cacat yuridis, karena diterbitkansecara bertentangan dengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitanSertipikat, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 575/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 Februari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
61 — 40
  • Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 950 K/Pdt/1987 bertanggal28 Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkanHalaman 37 dari 40 Putusan Nomor: 575/Pdt/2020/PT MDNBahwa terlihat titik singgung antara alasan Neit OnvaldoendeGemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian,Pada kasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan Jjelasdan seksama bagian mana keterangan para saksi itu salingbersesuaian, maka Makamah Agung membatalkan putuan tersebut.g.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 550/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
R.E. BARINGBING, S.H., M.H
Tergugat:
1.PT. NADYA VILLA
2.PT. ISPI PRATAMALESTARI PERKASA
112 — 55
  • gugatanperlawanan dan banding atas putusan gugatan perlawanan tersebut; Penggugat mendalilkan perbuatan Para Tergugat yang mengajukangugatan baru dengan Register Perkara No. 302/Pdt.G/2015/PN.Bks yangdidaftarkan pada tanggal 24 Juni 2015 adalah perbuatan melawanhukum;Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalildalil yang dikemukan olehPenggugat sebagaimana tersebut di atas dengan dalil dan argumentasihukum yang akan diuraikan pada dalildalil berikutnya;Bahwa sebagaimana yang telah Para Tergugat singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 67/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
121 — 87
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 161/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 25-03-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 24/Pdt.G/2012/PN.Dum
Tanggal 25 Maret 2013 — PENGGUGAT : Hamzah VS TERGUGAT : Devina
66 — 17
  • konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat semula;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara teliti surat gugatanPenggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, makaMajelis berpendapat bahwa yang menjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Penipuan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 63/Pid.B/2014/PN.TTD
Tanggal 5 Mei 2014 — MANUHARI SIMAMORA
48 — 6
  • ., yangmerupakan Hakim Agung Mahkamah Agung R.I dalam tulisannya yangberjudul Hubungan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuanmenerangkan bahwa ada 2 (dua) titik singgung antara wanprestasidengan tindak pidana penipuan, yaitu ketika adanya unsur penipuandalam membuat persetujuan perjanjian dan ketika pelaksanaanperjanjian terdapat itikad buruk dari debitur untuk merugikan kreditur,maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, tetapisepanjang tidak ada unsur penipuan dan itikad buruk, makapelanggaran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3551 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Maret 2017 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, dk vs. PT SADANG SARI, dk
287 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Titik singgung yang paling mungkin terjadidalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau PMH.
    R dananakanaknya, hak para Penggugat untuk menuntut tanahsengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking);Exceptio doli mail (exceptio doli presentis)Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung dan uraikanpada bagian eksepsi error in persona surat jawaban Tergugat tertanggal 5 Mei 2014 ini, dengan merujuk apa yang menjadiketentuan dari isi Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Perjanjian KerjaSama Pembangunan dan Pengelolaan Hotel di Jalan Ir.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 67/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
175 — 120
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 161/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 08-11-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PA PINRANG Nomor 800/Pdt.G/2018/PA.Prg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
P. Ahmad bin Haruna
Tergugat:
1.Fahri bin Kadir
2.Hj. Miharni binti Kadir
Turut Tergugat:
Hj. P. Saenab binti Haruna
96 — 46
  • menjelaskan siapa yang menguasai obyek sengketa poin 5 huruf atersebut sebagaimana Penggugat telah menjelaskan obyek sengketa yanglain yaitu yang menguasai obyek 5 huruf b dan obyek poin huruf c tersebut; Bahwa meskipun Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa paraTergugat telah menjelaskan mengenai obyek sengketa poin huruf a tersebutdalam proses mediasi dalam perkara aquo, namun tetap juga obyeksengketa poin 5 huruf a tidak jelas dan kabur,oleh karena dalam laporanmediasi oleh mediator tidak di singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-01-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 PK/Pdt/2016
Tanggal 30 Januari 2017 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) qq. TIM LIKUIDASI BANK IFI (dalam Likuidasi), VS RITA GOSAL DKK
180 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., berdasarkan informasi lisan yang masihberupa dugaan semata, pernah Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPelawan singgung pada perlawanan Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPelawan sebagaimana ternyata pada halaman 18 Putusan Nomor391/Pdt.Plw./2010/PN Jkt.Pst., yaitu mengenai keterangan yangmenyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali telah pindah, namun padasaat ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak menemukan bukti re/aaspanggilan tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali merasa perluuntuk melakukan pencarian
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 06-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl
Tanggal 6 Maret 2020 — Penggugat:
yulismawati
Tergugat:
1.DICKY ADITIYA PRATAMA BIN HERMANSYAH
2.PT Graha Auto Pratama Showroom Yamaha Ujung Tanjung
126 — 96
  • Bahwa sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat Il tidak adaperselisihan hukum karena faktanya tidak ada titik singgung atauhubungan hukum secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat IIsehingga tidak ada perselisihan/persengketaan hukum. Hal ini telahdipertegas di dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal09 Juni 1973 Nomor:18 K/SIP/1971, yang menyatakan:syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak2.