TERMUTIS SARBUNAN:SaksiSaksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa namuntidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai atasan saatterdakwa masih menjabat sebagai Kepala PDAM KabupatenMaluku Tenggara Barat;Bahwa saksi diangkat pada tahun 2003 sebagai Kasubag kasdan Penagihan; Bahwa tugas dan kewenangan saksi adalah menerimapembayaran rekening dan kemudian diserahkan kepada Bendahara (Ny.

dan kinerja pelaku PNPMMP di kecamatan dan desaMelaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan,masalah dan upayah penanganan kepadaFasilitator Kabupaten tembusan Camat U.p PJOKq Manghadiri rapat koordinasi bulanan dikecamatan dan melaporkan bulananr Menjunjung tinggi kode etik Fasilitor danKonsultan serta siap diberhentikan jika melakukanpelanggaran terhadap kode etik tersebuts Memastikan pengelolaan dana UPK sesuaiprosedur dan ketentuan dan secaraberkalamelakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kasdan

realisasi RKTL, kemajuan kegiatan,masalah dan upayah penanganan' kepadaFasilitator Kabupaten tembusan Camat U.p PJOKq Menghadiri rapat koordinasi bulanan dikecamatan dan melaporkan bulananr Menjunjung tinggi kode etik Fasilitor danKonsultan serta siap diberhentikan jika melakukanpelanggaran terhadap kode etik tersebuts Memastikan pengelolaan dana UPK sesuaiprosedur dan ketentuan dan secaraberkalaHalaman 145 dari 196 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2015/PN Plkmelakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kasdan

dan kinerja pelaku PNPMMP di kecamatan dan desap Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan,masalah dan upaya penanganan kepada FasilitatorKabupaten tembusan Camat U.p PJOKq Manghadiri rapat koordinasi bulanan dikecamatan dan melaporkan bulananr Menjunjung tinggi kode etik Fasilitor danKonsultan serta siap diberhentikan jika melakukanpelanggaran terhadap kode etik tersebuts Memastikan pengelolaan dana UPK sesuaiprosedur dan ketentuan dan secaraberkalamelakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kasdan

SIHOMBING, PURWANTO,DONY AMBADI, ITRIAH AFSOLIN dan TRI ADJI BAWONO masingmasingsebagai anggota.Bahwa selain Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, DIAH ANGGRAENImembentuk juga Panitia/Pejabat Penerima MHasil Pekerjaan PengadaanBarang/Jasa satuan kerja Sekjen Kemendagri terkait pekerjaan Konstruksi danJasa Konsultasi TA 2011 sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 027130tahun 2011 pada tanggal 22 Februari 2011dengan susunan SUGENGGUNAWAN selaku Ketua, EKO SANTOSO selaku Sekretaris dan MAHENDRABASUKI,KASDAN

Ketua, SRI KANDIYATI selaku Sekretaris serta URKANUS SIHOMBING,PURWANTO, DONY AMBADI, ITRIAH AFSOLIN dan TRI ADJI BAWONOmasingmasing sebagai anggota dan membentuk juga Panitia/Pejabat PenerimaHasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa satuan kerja Sekjen Kemendagriterkait pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi TA 2011 sesuai keputusanMenteri Dalam Negeri nomor 027130 tahun 2011 pada tanggal 22 Februari2011dengan susunan SUGENG GUNAWAN selaku Ketua, EKO SANTOSOselaku Sekretaris dan MAHENDRA BASUKI,KASDAN

20151 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama EkoSantoso, nomor rekening 32901018786503, periode 3 Januari 2011s.d. 31 Desember 20141 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas namaMohammad Noval, nomor rekening : 32901008903501, periode 3Januari 2011 s.d. 28 Desember 20141 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama SugengGunawan, nomor rekening 3290100890303505, periode 3 Januari2011 s.d. 30 Desember 20141 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Kasdan

(satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama EkoSantoso, nomor rekening 32901018786503, periode 3 Januari 2011s.d. 31 Desember 2014.1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas namaMohammad Noval, nomor rekening : 32901008903501, periode 3Januari 2011 s.d. 28 Desember 2014.1 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama SugengGunawan, nomor rekening 3290100890303505, periode 3 Januari2011 s.d. 30 Desember 20141 (satu) bundel salinan rekening koran Bank BRI atas nama Kasdan

Surat Keputusan Walikota Salatiganomor: 823/289/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang kenaikanpangkat PNS Pemerintah Kota Salatiga.50.Fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor821.2/290/2001 tanggal 11 Oktober 2001 tentang Pemberhentian danpengangkatan/ penunjukan dalam jabatan struktural eselon Ill dilingkungan pemerintah Kota Salatiga yang telah dilegalisir;51.Surat Keputusan Wali Kota No. 954 /28/2004, tanggal 10 Pebruari2004 yang telah dilegalisir tentang Atasan Langsung, pemegang kasdan

maupunmengembalikan dana pokok atas kedua deposito berjangka tersebutmerupakan risiko likuiditas, risiko operasional bahkan sekaligusmerupakan risiko kepatuhan Tergugat sesuai dengan Peraturan BankIndonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas PeraturanBank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan ManajemenRisiko Bagi Bank Umum, yang menyatakan:Pasal 1 angka (8)Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untukmemenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kasdan

Tujuh PuluhJuta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :e Sekitar Bulan Januari 2017, saksi SYACHWAN MUCHTAR BIN MUCHTARLANTARA memberikan bantuan secara individu kepada Saksi Rusli Sikingyang beralamat di Desa Mattoanging Kec.Kajang sebesar Rp.40.000.000(Empat Puluh Juta Rupiah) yang semuanya telah dilunasi oleh saksiRUSLI SIKING berdasarkan Kwitansi pembayaran Tanggal 16 Mei 2017yang diterima oleh saksi SYACHWAN MUCHTAR BIN MUCHTARLANTARA namun uang pelunasan tersebut tidak tercatat dalam buka kasdan

Tujuh PuluhJuta Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :o Sekitar Bulan Januari 2017, saksi SYACHWAN MUCHTAR BIN MUCHTARLANTARA memberikan bantuan secara individu kepada Saksi Rusli Sikingyang beralamat di Desa Mattoanging Kec.Kajang sebesar Rp.40.000.000(Empat Puluh Juta Rupiah) yang semuanya telah dilunasi oleh saksiRUSLI SIKING berdasarkan Kwitansi pembayaran Tanggal 16 Mei 2017yang diterima oleh saksi SYACHWAN MUCHTAR BIN MUCHTARLANTARA namun uang pelunasan tersebut tidak tercatat dalam buka kasdan

memberitahukan pada saksi;Bahwa mengenai rumah bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat,rumah tersebut dibangun pada tahun 2011 dari uang saksi sebesar Rp.55.000.000, uang warisan saksi sebesar Rp. 27.000.000, dan uangyang dipinjami oleh orang tua Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,;Bahwa rumah tersebut adalah rumah permanen dibangun di atas tanahmilik saksi dengan luasnya 10 x 8,5 meter dan batasbatasnya: sebelahUtara berbatas dengan tanah milik Tikno, sebelah Selatan berbatasdengan tanah milik Kasdan

Pemegang Kas (Lita Ekarina) bahkan berdasarkan hasilpemeriksaan BPK RI Perwakilan Pontianak ada sebesarRp1.860.963.605,00 tidak didukung dengan bukti pengeluaran, direkomendasi oleh BPK RI perwakilan Pontianak kepada Pemegang KasSekretariat DPRD agar menyetorkan pengeluaran tersebut ke Kas Daerah.Ibrahim Ali, BA tidak pernah memberikan persetujuan pembayaran terhadaptagihan yang tidak lengkap buktibuktinya, memang ada buktibukti yangsudah lengkap tetapi sering dihilangkan oleh Bendaharawan Pemegang Kasdan

menyerahkan kepada Terdakwa secara bertahap.Setelah itu, Terdakwa memproses pencairan dana PIP tersebut denganmemasukan nomor Virtual Account yang ada pada surat keterangan KepalaSekolah atau dari Surat Keputusan Penetapan Siswa Penerima Dana ProgramIndonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalamHalaman 6, Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PT SMGportal khusus PIP pada komputer teller BRI Kantor Cabang Solo SlametRiyadi, kemudian jika cocok antara data yang diinput, maka tercetak bukti kasdan

syaratsyarat pencairandana PIP siswa, kemudian menyerahkan kepada Terdakwa secara bertahap.Setelah itu, Terdakwa memproses pencairan dana PIP tersebut denganmemasukan nomor Virtual Account yang ada pada surat keterangan KepalaSekolah atau dari Surat Keputusan Penetapan Siswa Penerima Dana ProgramIndonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke dalamportal khusus PIP pada komputer teller BRI Kantor Cabang Solo SlametRiyadi, kemudian jika cocok antara data yang diinput, maka tercetak bukti kasdan

RABUNAWATI yangpada saat berada di Kantor Sekda Kabupaten Yapen Waropen.Kemudian setelah bendahara mengabil dana sesuai permintaan di kasdan menyerahkan langsung Kepada Drs. PHILIPS WONA (Bupati) dirumah dinas Bupati menggunakan kwitansi pembayaran tertanggal 17Juni 2004. Kemudian Bendahara Pos Bantuan Kelancaran RodaPemerintahan Kabupaten Yapen Waropen Sdri. RABUNAWATI membuatkwitansi (Tanda Pembayaran) tertanggal 30 Juni 2004 Nomor 89 Rek.2.1.03.4.10.01.2;6.

Inhu untuk Periode 2004 2008 baik yangtidak aktif maupun yang masih aktif dalam periodeberikutnya; Bahwa saksi menyatakan antara tahun 2005 sampai dengan2008 saksi menjabat sebagai Kepala Bagian KeuanganPemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;Bahwa saksi menjelaskan dalam melaksanakan tugas selakuKepla Bagian Keuangan saksi dibantu oleh 4 (empat)Kasubbag yaitu, Kasubbag Anggaran, KasubbagPerbendaharaan, Kasubbag Pembukuan dan Kasubbag Kasdan Verifikasi/Kasda;Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan

Zaelani selakukepala bagian keuangan, serta saksi Johanes Pardede selakuadministrator dan ternyata terdapat selisih antara saldo kas yang adadalam sistem aplikasi kKeuangan akuntansi dengan saldo fisik kas sebesarRp 1.548.603.000 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan jutaenam ratus tiga ribu rupiah) yang tertuang dalam berita acara stock kasdan dijelaskan bahwa selisih tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa.Atas selisin tersebut ditindaklanjuti dengan Memo nomor FAperPGM/17.001 dari ketua

8)9)Mencatat penerimaan dan pengeluaran dana hibah ke dalamBuku Kas Umum (BKU) dan Buku Buku Pembantu (Buku KasTunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak,Buku Panjar).Melakukan penutupan BKU dan Buku Buku Pembantu setiapbulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kasdan register penutupan kas yang diketahui dan disetujui olehPPK.Memungut dan menyetor penerimaan pajak ke Kas Negaramelalui Bank atau kantor pos dengan menggunakan FormulirSurat Setoran Pajak ( SSP ) paling lambat

Inhu untuk Periode 2004 baik yang tidakaktif maupun yang masih aktif dalam periode berikutnya;Bahwa saksi menyatakan antara tahun 2005 sampai dengan2008 saksi menjabat sebagai Kepala Bagian KeuanganPemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;Bahwa saksi menjelaskan dalam melaksanakan tugas selakuKepla Bagian Keuangan saksi dibantu oleh 4 (empat)Kasubbag yaitu, Kasubbag Anggaran, KasubbagPerbendaharaan, Kasubbag Pembukuan dan Kasubbag Kasdan Verifikasi/Kasda:;=67=Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan

GHI ke rekening TerdakwaHalaman 17 Putusan No. 38/PID.SUSTPK/2020/PT SBYtelah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 01.B/SKPD/01/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Sistem Keuangan Kasdan Bank PT. PETROGAS JATIM UTAMA. Prosedur Huruf F Point yang menyatakan Untuk meyakinkan bahwa pembayaran dilakukansesuai dengan kewajiban yang telah disetujui dan diajukan kepadapihak yang berhak menerima, sedangkan Terdakwa bukanlahmerupakan bagian, baik dari PT. PJU maupun PT.

PJU kepada mitrabisnis melalui rekening bersama/Joint Account sebagaimana diaturdalam Prosedur Nomor 1 Surat Keputusan Direksi Nomor : 01.B/SKPD/01/2011 tanggal 07 Januari 2011 Tentang Sistem keuangan Kasdan Bank PT.

GHI ke rekening TerdakwaHalaman 42 Putusan No. 38/PID.SUSTPK/2020/PT SBYtelah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 01.B/SKPD/01/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Sistem Keuangan Kasdan Bank PT. PETROGAS JATIM UTAMA. Prosedur Huruf F Point yang menyatakan Untuk meyakinkan bahwa pembayaran dilakukansesuai dengan kewajiban yang telah disetujui dan diajukan kepadapihak yang berhak menerima, karena Terdakwa bukanlah merupakanbagian baik dari PT. PJU maupun PT.

yang keliru dan salahalamat, dikarenakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak memilikitugas dan fungsi terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Negara yangdimaksudkan oleh Penggugat.Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 941 Peraturan Menteri KeuanganNomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KementerianKeuangan (PMK 234/2015) yang berbunyi "Direktorat JenderalPerbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kasdan

(enam ratus enam puluh tiga juta dua ratusdelapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).Bahwa dari hasil audit dari Tim dari kantor pusat Bagian Keuangan PT BosowaMulti Finance pusat di Makasar, yaitu saksi ABDUL KADIR bersamasamadengan DWI HENDRAYANTO ditemukan terdakwa menerima pembayaransetoran angsuran namun terdawka tidak melaporkan dalam laporan/buku kasdan teradakwa tidak mengirimkan uang setoran yang menjadi pendapatantersebut ke Bagian Keuangan PT Bosowa Multi Finance

Ogan llir tentang Penunjukan Pemegang Kasdan Pembantu Pemegang Kas Pemerintah Kota Palembang dan SK KepalaSatuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya Nomor : 201 tahun 2013tanggal 15 Juli 2013 tentang pembentukan tim pengawas dan monitoringpelaksanaan BSPS provinsi Sumatera Selatan tahun 2013, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan Herwadi Bin Hakam sebagai TenagaPendamping Masyarakat (TPM) dan Iwan Als.

JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kasdan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapunpenerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE tanpa dilengkapidengan dokumendokumen yang sah,dan Surat Perintah Membayar (SPM) yangdikeluarkan oleh Bagian KeuanganSetda Kab. Rote Ndao ditujukan kepadaPemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFEB). Selanjutnya Sdr.JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan danaStudi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut.

,(dua ratus tigapuluh lima ribu rupiah).Bahwa Pengurus LPD Desa Adat Temega dikepalai oleh IDANYOMAN SUATHAMA, dengan dua orang pegawainya yangbernama NI WAYAN SRIWATI Als TATIK dan NENGAH MERTA AlsGUDENG.Bahwa Alasan Pegawai LPD tentang uang milik saksi tidak bisaditarik/diambil adalah bahwa LPD sedang tidak memiliki kas,selanjutnya dijanjikan untuk mengambil uang tersebut bulandepannya, namun setelah bulan berikutnya ternyata keteranganpegawai LPD juga sama, dikatakan bahwa LPD belum ada uang kasdan