Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 TentangPemberian Hibah kepada Daerah, yang mengatur tentang pengertian hibah dan jugasama redaksinya dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah penerimaandaerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing,badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/Iembaga dalam negeri atauperorangan, baik dalam bentuk devisa

Asia dan Co. pada tanggal 1 September1987 kepada Direktur Ekspor Hasil Industri dan Pertambanganmengenai Laporan Realisasi Eskpor Kayu Gergajian dan KayuOlahan per Triwulan bulan April s/d Juni 1987 ke Negara Jepangdengan Bank Penjamin devisa Bank Umum Nasional, CV. Asiadan Co. masih beralamat di Jalan Sangir No. 181 dan lokasi pabrikdi Jalan Tinumbu RK3/RTA Ujung Pandang.

UndangUndangPerbankan maupun UndangUndang Indonesia UU No. 7 tahun1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 itu tidakmemberi definisi apa itu prinsip kehatihatian, secara definisi tidakada dalam UndangUndang begitu juga di UndangUndang BankIndonesia;Bahwa kalau kita merujuk kepada perundangundangan lain, adaundangundang yang terkait dengan prinsip kehatihatian itudidalamnya memberikan definisi mengenai apa itu prinsip kehatihatian, ada di UndangUndang No. 24 tahun 1999 tentang LaluLintas Devisa

dengan CV Rimba Sentosa tertanggal 30 April 2014.56. 1 (satu) bush buku Agenda Penomoran Keputusan.57. 1 (satu) lembar copy SK Direksi No. 0275/SK/Dir-SDM/2009 tanggal 04 Pebruari 2009 Tentang Mutasi Direksi Bank Jabar Banten (Memutuskan memindahkan dan mengangkat Sdr HADY MULYAWAN PYMT Pemimpin Cabang Suci menjadi Pemimpin Cabang Semarang).58. 1 (satu) bendel copy Surat Bank Indonesia Nomor : 11/14/DS/Bd tanggal 21 Januari 2009 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Devisa

satu) lembar nama nasabah yang kerja sama dengan CV RimbaSentosa tertanggal 30 April 2014.1 (satu) buah buku Agenda Penomoran Keputusan1 (satu) lembar copy SK Direksi No. 0275/SK/DirSDM/2009 tanggal04 Pebruari 2009 Tentang Mutasi Direksi Bank Jabar Banten(Memutuskan memindahkan dan mengangkat Sdr HADY MULYAWAN PYMT Pemimpin Cabang Suci menjadi Pemimpin CabangSemarang).1 (satu) bendel copy Surat Bank Indonesia Nomor : 11/14/DS/Bdtanggal 21 Januari 2009 perihal Permohonan Izin Pembukaan KantorCabang Devisa

ST, ::Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai legal officer Bank BJBKantor Pusat dengan jabatan;Bahwa Kantor Bank BJB Cabang Semarang mulai berdiri sejakAwal Februari 2009 adapun dasar berdirinya Kantor Bank BJBCabang Semarang adalah Surat Bank Indonesia Nomor11/14/DS/Bd tanggal 21 Januari 2009 perihal Permohonan izinPembukaan Kantor Cabang Devisa dan ATM Bank Saudara yangditujukan kepada Direksi PT BPD Jawa Barat dan Banten Jl.Naripan No. 1214 Bandung;Bahwa modal awal dan aset Bank Jabar Banten CabangSemarang

nasabah yang kerja sama dengan CV RimbaSentosa tertanggal 30 April 2014.36256. 1 (Satu) bush buku Agenda Penomoran Keputusan.57. 1 (satu) lembar copy SK Direksi No. 0275/SK/DirSDM/2009tanggal 04 Pebruari 2009 Tentang Mutasi Direksi Bank JabarBanten (Memutuskan memindahkan dan mengangkat Sdr HADYMULYAWAN PYMT Pemimpin Cabang Suci menjadiPemimpin Cabang Semarang).58.1 (satu) bendel copy Surat Bank Indonesia Nomor : 11/14/DS/Bdtanggal 21 Januari 2009 perihal Permohonan Izin Pembukaan KantorCabang Devisa

No.1806 K/Pdt/2009.dilakukan transfer ilmu dari tenagatenaga ahli pertanian mancanegarakepada petanipetani lokal, dan adanya proyek Taman Simalem Resortsangat diharapkan adanya peningkatan tingkat kehidupan ekonomi bagiwarga masyarakat sekitar dan kemanfaatan lebih jauh lagi membantupeningkatan devisa Negara dari sektor pariwisata.

Juni 1987ke Negara Jepang dengan Bank Penjamin devisa Bank Umum Nasional, CVHalaman 62 dari 68 Hal. Put. Nomor 79 PK/Pdt/2017Asia dan Co masih beralamat di Jalan Sangir Nomor 181 dan lokasi pabrik diJalan Tinumbu RK3/RTA Ujung Pandang. Pemilik Perusahaan adalah PakKasman Gunawan Gomasjaya dan penanggung jawab Perusahaan adalahRamli Gunawan Gomasjaya;3.

Bank Negara Indonesialalu ditetapbkan sebagai Bank Pembangunan, dan kemudian diberikan hakuntuk bertindak sebagai Bank Devisa, dengan akses langsung untuktransaksi luar negeri. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi Bank Komersial milikPemerintah ( Bank Umum ) berdasarkan Undangundang Darurat Nomor 2Tahun 1955 tentang BNI tanggal 4 Februari 1955.

Importir melakukan pembayaran bea masuk (BM), cukai, PDRI, danPNBP melalui Bank Devisa Persepsi / Pos Persepsi yang telah terhubungdengan sistem PDE Kepabeanan.. Importir mengirim data PIB secara elektronik ke Sistem KomputerPelayanan di Kantor Pabean melalui portal INSW.. Bank Devisa Persepsi / Pos Persepsi mengirim credit advice secaraelektronik ke SKP di Kantor Pabean..

Karya Rahman Makmur No Rek. 1210006608107 periode 1 Oktober 2015 s/d 28 Maret 2016.75) 1 (satu) Bundel Denda kontrak Devisa 31 SSBP76) 1 (sat) Lembar LOA Apache 77) 1 (satu) Bundel Rek Koran dan Bukti-bukti transaksi rekening Bank Mandiri nomor 1210001441421 atas nama Irwan Daud.78) 1 (satu) Lembar Deal Kurs Rp. 133.381.033.000 Equivalen USD 10.711.615.2479) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer BRI tgl 6 Januari 2015, transfer dari 033501-000599-39 ke 0335-02-000046-30.2 uang sejumlah

B/404/IV/2014 tanggal 7 April 2014 perihal Simpulan sementara hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Kemhan TA. 201391) 3 (tiga) Lembar Surat Edaran Kapusku Nomor: SE/62/IV/2014 Tentang Simpulan sementara hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK Kemhan TA. 201392) 1 (satu) Lembar Surat Perintah Kapusku Kemhan RI Nomor Sprin/168/IV/2015 tanggal 7 April 2015 tentang perintah penertiban pengelolaan dana devisa.99) 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro BNI PT. Karya Rahman Makmur No.

Nomor B/100/I11/2014/Lugri tanggal 14 Maret 2014, Perihal Persetujuan Transfer Dana.101) 1 (satu) Bundel Aliran Dana Sisa Pembayaran Pelunasan Kredit BNI102) 1 (satu) Bundel Aliran Dana Selisih Kurs Lebih Pembiayaan Pengadaan Hibah Pesawat Hercules103) 1 (satu) Bundel Aliran Dana Sisa Uang Angsuran Bunga Kredit BNI104) 1 (satu) ,Bundel Aliran Dana Selisih ,Kurs Lebih Pembiayaan Pengadaan Pesawat F-16105) 3 (tiga) Bundel Buku Kas Bank 2013 s/d 2015106) 1 (tiga) Bundel Daftar Kontrak Devisa

Akibat perbuatan para Terdakwa secara sosiologis jugaberpengaruh terhadap para orang tua dan keluarga korban sertamasyarakat di sekitar tempat tinggal para korban;Dan secara luar perobuatan para Terdakwa juga dapat berakibatmencoreng nama baik instansi yang mengurus tenaga kerja dan bahkanlebih luas dapat mencoreng nama baik Indonesia, yang merupakan negarayang banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, yang jugamengandalkan penghasilan berupa devisa dari pengiriman Tenaga KerjaIndonesia ke

Bahwa dasar hukum Hibah antara Pihak Perusahaan Swastakepada Pihak Pemerintah Daerah adalah diatur berdasarkanPasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005tentang Hibah Daerah, menyebutkan : "Hibah adalahpenerimaan barang yang berasal dari Pemerintah Asing,Badan/Lembaga dalam Negeri atau perorangan, baik dalambentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuktenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembalidengan demikian bertentangan dengan maksud dan tujuanNaskah Serah

Devisa yang dihasilkan;e. Nilai tambah yang dihasilkan; f, Kemampuan perusahaan;g. Asosiasi perusahan; dan ; h. Serikat kerja/serikat buruh terkait ;Halaman 17Putusan No.14/G/2016/PTUNTPI(2) Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan penelitian untuk menentukan sector unggulan yangselanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikatpekerja/senkat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan;21.

kesepakatanorganisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013Tentang Upah Minimum yang berbunyi: Ayat (1): Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan PengupahanProvinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:a. homogenitas perusahaan; b. jumlah perusahaan;c. jumlah tenaga kerja; d. devisa

Yang dimaksud dengan laporan adalah laporan yang dibuatoleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluanintern atau ekstern, antara lain neraca, laporan labarugi, rekening administrasi(off balancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporan batas maksimumpemberian kredit, laporan posisi devisa netto.

calon TKI yang mendapat bantuan pinjaman penempatan dan biaya pajak(Levi) tersebut benar ada 76 (tujuh puluh enam) orang dan telah diberangkatkan ke NegaraMalaysia pada tahun 2004, sehingga dana pinjaman tersebut benar digunakan sesuaiperuntukannya yaitu penanggulangan masalah pengangguran dan pengiriman TKI ke luar Negeriguna mendapat lowongan kerja sebagai sumber penghasilan dari TKI penerima bantuanpinjaman, dan melalui penghasilan TKI tersebut maka Negara Republik Indonesia mempunyaisumber devisa

Tjt.menghambat upaya TERGUGAT untuk melaksanakan dan mewujudkankegiatan eksplorasi dan eksploitasi untuk kepentingan negara dalammeraih pendapatan (devisa) negara (APBN) dari sektor migas, demikeuntungan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk membiayaipembangunan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat, di samping ituterhadap tanah sengketa telah didaftarkan sebagai Barang Milik Negara(BMN) pada 12 Maret 2010 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKementerian Keuangan RI;22.

Homogenitas perusahaan;Jumlah perusahaan;Jumlah tenaga kena;Devisa yang dihasilkan;Nilai tambah yang dihasilkan;Kemampuan perusahaan;Asosiasi perusahan; dan>Q > 0 29Serikat kerja/serikat buruh terkait;(2) Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan penelitian untuk menentukan sector unggulan yangselanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan danserikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutanuntuk dirundingkan;Bahwa dengan demikian surat rekomendasi Walikota Batam danBerita

Yang dimaksud dengan laporanadalah laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuanganmaupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern,antara lain neraca, laporan labarugi, rekening administrasi (offbalancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporan batas maksimumpemberian kredit, laporan posisi devisa netto.

Bankhalaman 71 dari 87 putusan nomor 44/TIPIKOR/2013/PT.Bdg.Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai Bank Pembangunan, dankemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai Bank Devisa, denganakses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan denganpenambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesiadiubah menjadi Bank Komersial milik Pemerintah ( Bank Umum )berdasarkan Undangundang Darurat Nomor 2 Tahun 1955 tentangBNI tanggal 4 Februari 1955.

Dengan demikian dapat diandaikanbahwa perilaku korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional yaitusesuai dengan fungsi yang diemban oleh korporasi, misal fungsi sebagaipemberi kerja, produsen, penentu) harga, pemakai devisa dalammengembangkan perekonomian negara dan fungsi pengambil kebijakan.Sejalan dengan pandangan Jan Remmelink tersebut diatas, maka nyataterbukti bahwa perbuatan terdakwa Wiharto dalam hal penanda tanganancek bilyet giro tersebut selaku komisaris PT LOBINDO NUSA PERSADAyang

Surat-surat:1) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Dana Devisa di Pusku Kemhan tanggal 17 November 2015. 2) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku Kemhan RI (Buku I). 3) 1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terhadap Pengelolaan Keuangan yang dilaksanakan oleh Kepala bidang Pelaksanaan pembiayaan Pusku

(legalisir). 132) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran jaminan LC Bialugri BRI Kramat No rekening 0335-02-000046-30-2 mata uang dolar Amerika (USD) transaksi mutasi Kredit sebesar USD.47,000.00 periode 1 s/d 31 Nopember 2014 (legalisir). 133) 2 (dua) lembar foto copy LOA ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule.134) 1 (satu) lembar foto copy surat permintaan pembayaran devisa (SPPD) nomor : SPPD/001/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.135) 2 (dua) lembar foto copy Amandment LOA ID

ID-B-UAK Javelin dan estimated payment schedule. 136) 1 (satu) lembar foto copy surat Dirjenrenhan nomor B/1367/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang dukungan dana cicilan FMS pengadaan ATGM (Devisa) TNI AD TA. 2013. 137) 1 (satu) lembar foto copy surat Bendahara khusus Bialugri nomor :B/26/I/2013/Lugri tanggal 27 Januari 2013 tentang persetujuan transfer dana secara T.T untuk FMS guna pembayaran initial deposit Javelin sebesar USD.999,751.00 (legalisir). 138) 1 (satu) lembar foto copy slip

2014 yang isinya diantaranya daftar kontrak devisa tahun 2013 tidak terdapat dana pembiayaan Javelin.

VIP dengan Bank BNI periode tahun 2012 dan tahun 2013. 196) 1 (satu) bundel foto copy surat Kapusku Kemhan ke Sekjen Kemhan nomor:R/1654/XI/2015 tanggal 15 Nopember 2015 tentang pengelolaan Dana Devisa.197) 2 (dua) lembar foto copy matriks pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembukaan rekening persiapan LC dan Jaminan LC. 2 (dua) lembar Foto Copy surat Menteri Pertahanan Nomor :R/122/M/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI.