Bahwa dengan adanya dalildalil gugatan Penggugat pada Positadengan Petitum yang kontradiktif dan tidak jelas maka berdasarkanhal tersebut telah terjadi tumpang tindin terhadap maksud dantujuan dari gugatan Penggugat tersebut karena dalil gugatanPenggugat tersebut tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat formildari suatu gugatan, sehingga patut dianggap gugatan Penggugatkabur dan tidak jelas (Een Duiddelijke En Bepaalde Conclusie);Il.

bermain saksi juga membantu menyapu, mengepel danmencuci piring atau gelas, setelah selesai membantu mbah slamet saksidiberi uang oleh mbah slamet selain uang kadang saksi juga dibei makananatau jajanan ;e Bahwa mbah Slamet menyetubuhi saksi dengan cara memasukkan alatkelaminnya kedalam vagina saksi dan sebelumnya saksi diajak nonton filmseru seruan (film porno), setelah itu saksi di cium dan di peluk mbah slamet, tetek (payudara) saksi di cium / dikulum sama mbah slamet, kemudiantubuh saksi di tindin

masingmasing padatanggal 14 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasidari Pemohon Kasasi Il, Para Pemohon Kasasi III, dan Pemohon Kasasi IV;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi , Il,Para Pemohon Kasasi Ill dan Pemohon Kasasi IV, tersebut dapatdibenarkan, karena Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa meskipun terdapat tumpang tindin

Ade lIrawan Hidayat sebagai pihak Penjual denganApriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elin Khodijah, maka bidangtanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin danselanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepadapihak yang berhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Ade lrawan Hidayat sebagai Pihak Penjual denganApriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanahtersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin dan selanjutnyaHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.12.diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yangberhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.

Setelah selesai pengukuran objek tanah Aquokepemilikan dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II, maka pada saat itudiberikan waktu diskusi oleh majelis Hakim anggota dan Penggugatmenanyakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat III di lahanobjek Kepemilikan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II yaituhasilnya Objek/tanah aquo milik Penggugat tidak Termasuk dalam TanahTergugat Il artinya tidak ada tumpang tindin dimana berbeda objek inidisampikan iangsung oleh tim pengukuran Tergugat III

KoordinasiPenanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiSulawesi Tenggara nomor: 224/BKPMDPTSP/IX/2015 tanggal 17September 2015.Bahwa pada point 1 hal 8 gugatan Penggugat memiliki lahan seluas 19.625m2 sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Penggunaan Tanah Untukkegiatan Usaha Pertambangan Pasal 134 ayat 1 Berbunyi :Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaanbum.Dengan demikian tidak terjadi tumpah tindin

kepemilikan.Bahwa sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Penggunaan Tanah Untukkegiatan Usaha Pertambangan Pasal 138 Berbunyi :Hak atas IUP, IPR, atau UPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.Dengan demikian tidak terjadi tumpah tindin kepemilikanBahwa sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja Pasal 162 berbunyi :Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang

Terbanding Nomor KEP00003/WPUJ.22/KP.0503/2010 tanggal 1Oktober 2010;Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00003/WPuJ.22/KP.0503/2010diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2010 yang mana memutuskan yangsemula tertulis Masa Pajak Desember 2007 menjadi Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007, sedangkan pada saat itu masih berlakuSurat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Nomor00013/507/07/436/09 tanggal 30 Juli 2009 Masa Pajak Januari sampaidengan November 2007, sehingga telah terjadi tumpang tindin

Pemohon Peninjuan Kembali vide bukti PLW3; yang dikeluarkan olehDinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,tertanggal 22 Februari 2005, sampai saat ini Ploting Area tersebut masihatas nama PT Mulia Surya Bara, sehingga adalah keliru apabila Judex Factimenyebuutkan bahwa terhadap lokasi Pertambangan in litis obyek a quoadalah milik PT Indexim Coalindo, karena letak dan posisi Koordinatnyaberbeda dengan milik dari Pemohon Peninjuan Kembali:Bahwa terhadap areal yang terjadi tumpang tindin

Badan atauPejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari aturanaturan hukum tersebut di atas, setiapbadan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung diantaranya adalahlingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan tata usaha negara telahmempunyai kompetensi atau kewenangan masingmasing, sehingga tidakterjadi tumpang tindin

Akbar Mitra Jaya tanggal 16 Maret 2011tersebut.Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat menerima surat dariKepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah KabupatenTanah Laut sesuai Surat Nomor : 540/115PUE/Distamben tertanggal10 Oktober 2013 Perihal : Mohon Konfirmasi dan Overlay KoordinatIUP, yang pada intinya berisi permohonan klarifikasi apakah terdapattumpang tindin antara wilayah pertambangan PKP2B Penggugatdengan wilayah pertambangan CV.

haritersebut, berarti benar Tergugat telah menerbitkan sertipikat tersebut, danbahkan sampai gugatan Penggugat telan Penggugat ajukan ke PengadilanTata Usaha Negara sekarang ini, Tergugat belum juga memberikan jawabanatas surat Penggugat tersebut;Dengan demikian berarti Tergugat benar telah menerbitkan obyeksengketa/sertipikat No.1817 Tahun 2003, tanggal 28 April 2003, Surat UkurNo.17/HB/2003, tanggal 24042003 atas nama dokter Haji Asyikin Noor;10.Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya tumpang tindin

Putusan Nomor 256K/TUN/2015posita yang menjadi dasar diajukannya petitum oleh Penggugat/Terbandingsekarang Termohon Kasasi, karena Termohon kasasi mendalilkan dalamgugatannya bahwa Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasassi No.22084/Kel.Bantabantaeng, tanggal 27 Desember 2013 Surat Ukur No.02404/tanggal 11 Desember 2013, menurut Penggugat/Terbandingsekarang Termohon kasasi jelasjelas bertumpang tindin dengan SertifikahHak Milik No. 20268/Kel.

Bahwa Tergugat Il, Ill, dan IV berpendapat apabila gugatan yangdiajukan Penggugat adalah tidak cermat, dan kabur /samarsamar(obscur lible), hal ini nampak pada; Bahwa gugatan penggugat terjadi tumpang tindin yang justrumengakibatkan buyarnya atau tidak jelasnya gugatan penggugatyaitu apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatanPengosongan Tanah Dan Bangunan Dan Mohon Sita Jaminan?

No. 550/PDT/2016/PT.DKI14.sebaya TERGUGAT Ill bercanda dan mulai meninmpa TERGUGAT Ill,dimana termasuk yang menimpa/menindih TERGUGAT III adalah anak dariPENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT Ill di timpa/di tindin oleh anakPENGGUGAT beserta temanteman lainnya, secara reflek TERGUGAT IIImemberontak untuk membebaskan diri karena merasa sakit akibat di timpadan ditindih oleh rekanrekannya, Fakta ini menunjukan peristiwa tersebutterjadi bukan merupakan perbuatan yang secara sengaja dilakukan olehTERGUGAT

Bila hal ini tidak dilakukan, maka hal ini akan menjadi perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV;Bahwa, Tergugat V, setelah adanya pemberitahuan adanya masalahtumpang tindin dan surat ganda atas tanah yang mau dilelang, makaTergugat V harus segera mencoret barang jaminan dari daftar barang yangakan dilelang. Dengan kata lain harus membatalkan pelelangan.

Bahwa oleh karena adanya perselisinan tumpang tindin kepemilikantanah antara para Penggugat dengan para Tergugat, maka Penggugat danPenggugat II mengajukan permohonan pengukuran ulang atas tanah hakmiliknya dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013 dan atas permohonan Penggugat dan Penggugat IItersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memanggilpara Penggugat dan para Tergugat demi untuk mendudukan permasalahandimaksud;5.

Bahwa setelah Penggugat memperhatikan dan mempelajari PrintOut Peta Bidang Tanah disandingkan dengan Surat Ukur Nomor:2260/1996, Gambar Situasi Nomor: 2260/1996, serta objek sengketamaka Penggugat dapati bahwa merotasi, menggeser ternyata adalahcara yang dipakai Tergugat untuk memposisikan objek sengketa agartidak terlihat tumpang tindin diatas areal Sertipikat Hak Milik Nomor:Halaman 13 dari 61 halaman, Putusan Nomor :13/G/2021/PTUN JPR.1558/1996. dan Peta Bidang Tanah yang diserahkan ke Penggugat

telah terjadinya jual beli antaraPenggugat dan Dientje Wawoitana, maka Penggugat telah memiliki hakHalaman 44 dari 61 halaman, Putusan Nomor :13/G/2021/PTUN JPR.atas tanah tersebut dan timbul hubungan hukum antara Pemegang Hakyaitu Penggugat dengan tanah termasuk ruang di atas tanah dan/atauruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, danmemanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atauruang di bawah tanah, yang berimplikasi adanya kerugian jika terdapattumpang tindin

KalimantanSelatan, terjadi tumpang tindin luasan sebesar 25.329 (dua puluh lima ributiga ratus dua puluh sembilan) m? yang tercantum dalam Sertipikat atasnama Para Tergugat. Sertipikat atas nama Para Tergugat tersebutditerbitkan oleh Turut Tergugat pada tahun 1982 sebagai berikut:Putusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN MtpHalaman 4 dari 53a.

Basuni bin Abas menghendaki ada taliasih dari Para Tergugat dengan cara mediasi tetapi tidak berhasil;Bahwa pada saat tanah lokasi tersebut di inventarisisasi diatas tanah ituditumbuhi pohon anak galam atau berupa hutan galam jadi tidak adabangunan rumah dan pagar pembatas dan selain ditunjukan langsungoleh pihak yang bersangkutan juga ada melihat peta tanah tersebut;Bahwa Sertipikat M. 76 hanya tumpang tindin dengan 4 (empat)Sertipikat itu saja tetapi kalau Sertipikat M.75 ada tumpang tindih denganyang

1577 K/Pdt/2013.melaksanakan pelayanan public khususnya dalam perkara aquo sesuaidengan tupoksi kewenangannya untuk menetapkan batas sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.24/1997 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3/1997 pasal 19 ayat 2 telah memberikan keterangan bahwa Sertifikatinlitis (Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/Bendungan) terdapat overlapdengan Sertifikat Hak Milik No.154/Bendungan' sehinggaterdapatpermasalahan tumpang tindin

dari Hak Guna Bangunan Nomor: 220/besar danHak Guna Bangunan Nomor: 233/Besar sebagaimana disebutkan dalamPutusan Nomor: 410/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 29 Mei 2012 KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan Nota Dinastanggal 16 Maret 2015;Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Survei Pengukuran danPemetaan tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala SeksiHak Tanah dan Pendaftaran Tanah telah memberikan penjelasan bahwatanah yang domohonkan tersebut tidak terjadi tumpang tindin