Ditemukan 754 data
201 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris diJakarta (Bukti Pemohon PK7) ; Akta Nomor : 14 Tanggal 30 Januari2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umurn Pernegang SaharnTahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan ListrikNegara disingkat PT. PLN (Persero) yang dibuat dihadapan Lenny JanisIshak, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti Pemohon PK8) ; Akta Nomor :06 Tanggal 17 Juli 2009 tentang Pernyataan Keputusan Rapat UmurnPernegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perusahaan Listrik Negara disingkat PT.
Bahwa Bukti Pemohon PK3 sarnpaidengan Bukti Pemohon PKIO tersebut berisikan pada pokoknya, bahwaRapat Umurn Pemegang Saharn Tahunan PT. PLN (Persero) selalurnenerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku per tahun,termasuk posisi keuangan PT.
HADEMAN, SH
Terdakwa:
AZHAR
76 — 53
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AZHAR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa AZHAR tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti Nomor urut;
- Asli Buku Kas Umurn
Pembanding/Penggugat II : Jo Mei Ling Diwakili Oleh : Victor S Quartia SH
Terbanding/Tergugat VII : Pemerintahan Republik Indonesia cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo
Terbanding/Tergugat V : Geerthe Suriany Lala' AR, SH.,
Terbanding/Tergugat III : Pandji Wiradi
Terbanding/Tergugat I : Ika Wariyanti
Terbanding/Tergugat XII : Pemerintahan Republik Indonesia cq. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur cq. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya
Terbanding/Tergugat X : Sutrisno
Terbanding/Tergugat VIII : Kuswandi Sudarga
Terbanding/Tergugat VI : PT. Duta Balai Lelang
Terbanding/Tergugat IV : David Effe
53 — 44
Para penggugat seolaholah tidak mendapatkan penjelasan yanglengkap dan jelas dari tergugat III terkait dengan "Perjanjian Kredit"dan kaitannya dengan penjualan secara lelang dimuka umurn atasobyek sengketa (vide dalil posita angka 12 dan 13) ;c. Tergugat Ill memaksa penggugat untuk menandatangani suratpernyataan tanpa tanggal dan tergugat III tidak memberikan rinciandan penjelasan tentang angsuran pinjaman (vide dalil posita angka15, 17, 18);27.
149 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
BAS;Bahwa dalam proses pengambilalihan BPR Paramindo, sebagaimana telahdisetujui dalam Rapat Umurn Para Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB)BPR Paramindo tanggal 19 Juni 2006, yang tertuang dalam PernyataanKeputusan Rapat BPR Paramindo Nomor 3 tanggal 20 Juni 2006, yangdibuat di hadapan Mirela Hutabarat, Notaris di Karawang (Vide Bukti T18),telah disetujui penjualan/pengalihan 251 (dua ratus lima puluh satin sahamBPR Paramindo kepada 2 (dua), pemegang saham baru yaitu (i) PT BASsebanyak 226 (dua ratus
95 — 49
Penuntut Umurn sejak tanggal 07 Mei 2013 sid tanggal 26 Mei 2013 ;3. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengantanggal18 Juni 2013.4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Bandung sejak tanggal19Jtini 2013 sarnpai dengan tanggal 17 Agustus 2013 ;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 18Agustus 2013 sid 16 September 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: IN. PLITAAMBUW ARU.SH.MH.LL.M 2.
(lima ribu rupiah) .Telah mendengar Pernbelaan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 Agustus 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa memohonagar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umurn :Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan padatanggal 29 Agustus 2013 pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya dantelah pula mendengar Duplik dari Penasihat Hukum secara lisan di persidangan pad atanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan
Terbanding/Tergugat IV : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : FIREWORKS VENTURE LTD
Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
Terbanding/Tergugat I : PT. PROFINDO INTERNASIONAL SECURITIES D.h. PT. MILENIUM ATLANTIC SECURITIES
203 — 125
ternyata telahterjadi penyerahan 3 (tiga) sertifikat tersebut berikut dokumendokumenkredit lainnya, dan karenanya sesual denganSurat Direktorat Tindak Pidana Umurn BARESKRIM POLRI, tanggal 3April 2017, Nomor :B/745/IV/2017/Dit. Tipidum, Perihal Jawaban Surat,ditegaskan bahwa terhadap diri Terlapor PRISKA M. CAHYA dariManagement PT.
667 — 517
Permohonan Kasasi JaksaPenuntut Umurn pada Kejaksaan Negeri Sorongtersebut telah diperiksa dan diputus olehMahkamah Agung R.I No. 1894 K/PID.SUS/2009tanggal 15 Maret 2010 yang amarnya berbunyisebagai berikut (Bukti P 14)MENGADILI Menyatakan tidak dapat diterima. permohonanKasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG tersebut ; Membebankan biaya perkara dalam. tingkatkasasi kepada negara :Bahwa batas Putusan Kasasi Mahkamah AgungR.
599 — 507 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada tanggal 29 September 2006 sebesar Rp300.000.000,00 dilakukanoleh Sularto dan sebesar Rp300.000.000,00 dilakukan oleh Gunawan ;Sehingga jumlah dana yang ditransfer ke rekening PT Kim Eng SecuritiesNo.580.3000.1897 di Bank Lippo Cabang BEJ atas nama Sondang Gultomseluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sedangkan sisa danapencairan cek sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara bertahapAsep Tatang Suryata H serahkan kepada Sondang Gultom selaku Direktur SDMdan Umurn
49 — 11
Pasal 18 UU No: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan.UU No: 20 Tahun 2001 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiLebih Subsidait: :Pasal 8 Jo. pasal 18 UU No: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang. bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umurn berbentuksubsidairitas. maka Majelis hakim akan memepertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primairterlebih dahulu yaitu
81 — 39
Para penggugat seolaholah tidak mendapatkan penjelasan yang lengkapdan jelas dari tergugat Ill terkait dengan "Perjanjian Kredit" dan kaitannyadengan penjualan secara lelang dimuka umurn atas obyek sengketa (vide dalil posita angka 12 dan 13) ;c.
68 — 37
Fotocopy Surat No.026/PCTA/III/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentangPemberitahuan Keputusan Pengadilan dan mohon jawaban Menteri Hukum dan HAMcq.Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umurn atas Permohonan PerubahanAnggaran Dasar Yayasan AlIrsyad Allslamiyah yang sah, yang telah dimeteraikansecukupnya dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.78;79. Fotocopy Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan MerekTerdaftar tangga!
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : farhan zam zam, SH
89 — 52
Identitas umurn korbane Jenis kelamin: perempuan Umur : sepuluh sampai sebelas tahun Wamakulit Sawo ma.tangb.
86 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaksa Penuntut Umurn menguraikan mengenai tata caradan prosedur pengeluaran Sertifikat HGB No. 2849/Pinangsia atas nama PT. Dwi PutraMetropolitan yang menurut Sdr. Jaksa Penuntut Umum merupakan bagian dari HakNegara Cq. PT. KAI atas tanah Hak Pakai No. 76/Pinangsia.Akan tetapi, jika kita cermati lebih seksama maka dakwaan tersebut dapatlah kita lihatbahwa Sdr.
118 — 29
Wira Karya Sakti di Kecamatan Maro Sebo danKumpeh, Kabupaten Batanghari, Proprinsi Jambi pada tanggall 10 Juli1999 oleh Tim Peninjauan Lapangan yang diketuai Kepala BappedaProvinsi Jambi, dengan anggota Kanwil Kehutanan dan PerkebunanProvinsi Jambi, Kanwil Transmigrasi dan PPH Provinsi Jambi, KanwilPekerjaan Umurn Provinsi Jambi, Kanwil BPN Provinsi Jambi (TurutTergugat IV), Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Turut Tergugat IID),Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, dan Sub Bipphut DepartemenKehutanan.
285 — 206
PPENGGUGAT telah membuat Laporan Polisi NoLP/948/IX/2016/Bareskrim, tentang dugaarn terjadinya tindak pidanapenggelapan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 372 KUHP;Bahwa berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan olehPenyidik pada Bareskrim Mabes Polri, lelah ditemukan fakta bahwasetelah pembelian yang dilakukan oleh TERGUGAT I ternyata telahterjadi penyerahan 3 (tiga) sertifikat tersebut berikut dokumendokumenkredit lainnya, dan karenanya sesuai denganSurat Direktorat Tindak Pidana Umurn
Terbanding/Penggugat : Drs.WARIDJAN Diwakili Oleh : Jaenuri, SH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PURNAWAN ARIBOWO, SE
Turut Terbanding/Tergugat VI : Drs. I WAYAN MERTHA, MM., M.Psi
Turut Terbanding/Tergugat IV : NURUL ISLAM, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : SUTOPO
Turut Terbanding/Tergugat XV : STEFANUS SUHARDJI
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ABDUL MALIK, SH
Turut Terbanding/Tergugat XI : Drs. ACHMAD NURKOMARI
Turut Terbanding/Tergugat IX : NINUK NURBANI AGUSTINA
Turut Terbanding/Tergugat VII : SUDARSONO
Turut Terbanding/Tergugat V : Drs. ANDRIAS SUTOYO
Turut Terbanding/Tergugat III : Hj. INANI SUKESI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : OENTUNG HUSAMADIMAN
Turut Terbanding/Tergugat XII : MARHENDRA SISWATI
Turut Terbanding/Tergugat X : TOELOES SOEDJIANTO
55 — 22
diri Ssendiri dan atasnama serta sah mewakili Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat IIKonvensi sampai dengan Penggugat XII Rekonvensi/ Tergugat XIIHalaman 67 dari 131 Halaman Putusan Nomor 322/PDT/2017/PT SBY10.Konvensi menghadap Penggugat XIIl Rekonvensi/ Tergugat XIllKonvensi untuk membuat Akte Perubahan Anggaran DasarPERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang merupakan tindaklanjut atas disetujui dan disahkannya susunan formatur/ personaliaorgan Pengurus PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi dalamRapat Umurn
205 — 328
Wira Karya Sakti di Kecamatan Maro Sebo danKumpeh, Kabupaten Batanghari, Proprinsi Jambi pada tanggall 10 Juli1999 oleh Tim Peninjauan Lapangan yang diketuai Kepala BappedaProvinsi Jambi, dengan anggota Kanwil Kehutanan dan PerkebunanProvinsi Jambi, Kanwil Transmigrasi dan PPH Provinsi Jambi, KanwilPekerjaan Umurn Provinsi Jambi, Kanwil BPN Provinsi Jambi (TurutTergugat IV), Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Turut Tergugat III),Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, dan Sub Bipphut DepartemenKehutanan.
24 — 6
Suhendra telah melakukansuatu. perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umurn,dengan perannya masingmasing yang jelas terungkap dan menjadi faktafaktahukum dalam persidangan sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugianNegara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsurunsur sebelumnya,yang oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa baik terdakwa Drs. Jayadi maupunsdr.
68 — 56
HAL ITU JUGA BUKANMERUPAKAN PERBUATAN PIDANA = APALAGI DIKATAKANPERBUATAN PIDANA PENCUCIAN UANG ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umummerupakan dakwaan yang premature secara hokum, karena peristiwa yang terjadiadalah peristiwa hukum yang diatur dalam hukum keperdataan oleh karena itu sudahsepantasnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umurn dinyatakan Batal Demi Hukum(null and void) atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard) ;IV
171 — 110
Bahwa dalam Penjelasan Umurn LTU OJK dinyatakan bahwa: "Untukmewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik,Otorias Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistempenyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik denganlembagalembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuandan citacita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi NegaraKesatuan Republik Indonesia."8.