Ditemukan 1873 data
105 — 63
No. 1, khususnya batas sebelah selatannya, yaitu berbatasandengan tanah milik Hendrik Chandra (Tergugat ) yang sekarangmenjadi objek sengketa, sehingga tidak ada keraguan bagi Tergugat IIketika menerbitkan SHM No. 01284, karena berdasarkan data yang adapadanya tidak terjadi tumpang tindin antara bidang tanah dalamsertipikat HPL No. 1, dengan SHM No. 01284 (ic.
86 — 18
halaman, PUTUSAN NO. 120/B/2017/PTTUN.SBYAyat (2) : Cacad Hukum Administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) antara lain : a. kesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran hak atas tanah ; b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranperalihan hak dan/atau sertipikat pengganti ; c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanahbekas milik adat ; d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas ; e. tumpang tindin
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara hukum PengadilanNegeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang telah membuat keliru atasputusan, membuat tumpang tindin wajah hukum di Negara RI yang samasama kita cintai ini, dengan demikian Mahkamah Agung RI dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang jo.
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
WatiSusanto, tidak tumpang tindin dengan tanah Sdri. Aidjah bt. Menir yangtelah diover garap oleh Sdr. Unggul dan selanjutnya dijual kepada PT.Taman Kencana. Dan dalam laporan yang sama disarankan pula agartanah sengketa dikembalikan kepada yang berhak dan bila PT.
73 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
, atau dikenal sebagai tambak Genteng, telah terjadierror in subjekto, dan telah terjadi tumpang tindin atau kesalahanadministratif, sebab objek sengketa yang dimaksud, sudah dikuasai olehWatinah sebelum Indonesia Merdeka, hingga gugatan diajukan dankepemilikannya telah dikuatkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak MilikNomor 88 Desa Banjarpanji, Gambar Situasi tertanggal 14 Juli 1994 Nomor5116/1994 luas 43.430 m?
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
1577 K/Pdt/2013.melaksanakan pelayanan public khususnya dalam perkara aquo sesuaidengan tupoksi kewenangannya untuk menetapkan batas sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.24/1997 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3/1997 pasal 19 ayat 2 telah memberikan keterangan bahwa Sertifikatinlitis (Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/Bendungan) terdapat overlapdengan Sertifikat Hak Milik No.154/Bendungan' sehinggaterdapatpermasalahan tumpang tindin
49 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Hak Guna Bangunan Nomor: 220/besar danHak Guna Bangunan Nomor: 233/Besar sebagaimana disebutkan dalamPutusan Nomor: 410/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 29 Mei 2012 KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan Nota Dinastanggal 16 Maret 2015;Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Survei Pengukuran danPemetaan tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala SeksiHak Tanah dan Pendaftaran Tanah telah memberikan penjelasan bahwatanah yang domohonkan tersebut tidak terjadi tumpang tindin
74 — 43
karena Tergugat dalammenerbitkan Keputusan a quo adalah berdasarkan ketentuan PerundangundanganPasal 61 dan 62 dan 63 Peraturan Kepala Bandan Pertanahan Nasional RI No. 3Tahun 2011 pada intinya bahwa penyelesaian kasus pertanahan diluar pengadilandapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan hakatas tanah karena cacad hukum adminstrasi yang antara lain karena adanyakesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luasdan atau karena adanya tumpang tindin
Terbanding/Penuntut Umum : COKI FELANI, SH
157 — 27
Hafsah untuk memeriksa kebenaran sertifikat hak milik terdakwa serta BeritaAcara engukuran Balik Batas yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ErikMuliawan, dan hasilnya tanah milik Terdakwa sesuai SHM 28213 posisinyaberada di Parit Seruat dan bukan di Parit Nabe, dan Berita Acara PengukuranBalik Batas yang dikeluarkan oleh pihak BPN menyatakan Bahwa setelahdilakukan ploting oleh bagian pemetaan terindikasi tumpang tindin denganHM.2347 dengan Nomor GS.2496/1998 maka peta bidang hasil pemngembalianbatas
108 — 7
atas tanah tersebut adakarena terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dariseorang yang bernama Sarma Lumban Raja;Bahwa, terdakwa ada mengajak saksi Saman Manik untuk melakukanpengukuran terhadap tanah tersebut, akan tetapi saksi Saman Manik tidakdatang pada waktu hendak mengukur tanah tersebut;Bahwa, terdakwa ada menjualkan tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksiLuhut Situmorang karena terdakwa ada mendengar dari saksi Saman Manikyang mengatakan kalau tanah tersebut tumpang tindin
52 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mandai, Kab Marosatas nama Gunadi;13.Bahwa adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak milik dapatdikategorikan sebagai cacat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2017Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahanoleh karenanya SHM No. 33986 tersebut harus dibatalkan ;C. TIDAK TERPENUHINYA PROSEDUR SHM NO. 33986 TERSEBUT JELASMELANGGAR AAUPEB ;14.
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 141 K/TUN/2016tanggal 18 Februari 2015, Surat Ukur No. 00001/Darat/2014 tanggal 11Februari 2015 atas nama Sally Singgih luas 2.094 m2, sehingga telahterjadi tumpang tindin (over lapping) Surat Keputusan penerbitansertipikat atas lokasi tanah yang sama, namun Judex Facti tidakmenjadikannya sebagai pertimbangan Hukum dalam memeriksa danmengadili perkara a quo, sehingga sangat jelas pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo telahbertentangan dengan hukum pembuktian
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia, Medandiatas/tumpang tindih dengan tanah Penggugat tersebut ;e Bahwa penerbitan Objek Gugatan diatas/tumpang tindin dengan tanahPenggugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat,yakni Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah Objek Gugatan,sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang UndangNo.5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004 Jo.
90 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan, yaitu adanyatumpang tindin tentang berapakah sebenarnya turut sertanyakewajiban dan tanggung jawab Tergugat II bila didasarkan padaAddendum keIll. Sungguh tidak jelas;2.2. Bahwa begitu pula, Addendum kelll itu dimana dan yang mana,Tergugat Il sungguhsungguh tidak mengetahui hal itu;2.3.
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingmemandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sertamemperbaiki amar putusan tersebut;Menimbang, bahwa selama proses perkara tidak ada pihak lainyang merasa keberatan atas gugatan tersebut dengan mengajukanperlawanan/intervensi di dalamnya, sehingga dengan demikian hartayang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara a quo terdapattumpang tindin antara diktum 2.1 dengan 2.4, sehingga perludisempurnakan
137 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lampung Selatan (Sekarang Kantor PertanahanKota Bandar Lampung) tersebut, maka seyogiyanya Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan Kota BandarLampung) ikut digugat, agar dapat menunjukkan tanah yang di maksuddalam masingmasing sertifikat yang telah di terbitkannya, dan KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan KotaBandar Lampung bertanggung jawab atas akibat dari salah satu Sertifikatyang harus dibatalkan jika betulbetul terjadi tumpang tindin
101 — 11
Tanah tersebut digarap sejak tahun 1982 dan tidakpernah tumpang tindin dengan penggarap lain, sampai dibuatnya suratini.
41 — 14
Gugatan Penggugat tumpang tindin dengan perkara no. 10 /Pdt.G/2010/PN. PSR;noneeene Menimbang, terhadap eksepsi/ keberatan terrsebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut: wonoee Menimbang bahwa untuk eksepsi / keberatan pada point 1 tersebutTergugat menyatakan bahwa tidak menyebutkan secara jelas siapa yangmenjadi PENGGUGAT apakah pribadi H. MOCHAMMAD EDDY alias H.MOCHAMMAD EDDY SUTANTO dengan pekerjaan Direktur Utama PT.PUCANG INDAH LESTARI atau badan hukum PT.
77 — 29
Bahwa pada waktu tanah tersebut Penggugat beli dari Abdullah Halimpada tahun 2000 sudah ada tanda batasbatas yang dibuat secara Jelas olehpemilik tanah Asal Pak Abdullah Halim dan selain itu. masingmasingpembeli mendapatkan Peta Bidang Tanah tersebut, sehinga tidak mungkinterjadi tumpang tindin pada sertifikat hak milik karena sudah sangat jelasukuran masingmasing petak/persil tanah tersebut dan sesuai dengan Petayang ada pada Penggugat.
AGUS LUTHFI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
208 — 172
VIII/2020 dan mengundang kepada AGUS LUTFHIuntuk hadir pada tanggal 5 Agustus 2020;Selanjutnya Kantor Pertanahan juga mengundang Rektor UniversitasJember pada tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 875/35.09.800/VIII/2020;Hasil undangan Klarifikasi pada tanggal 2 September 2020 Nomor946/35.09.800/IX /2020 disepakati untuk akan melakukan cek lapangandilokasi tanah sengketa tersebut pada tanggal 15092020 dan hasilnyadiketahui bahwa tanah sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kelurahan Sumbersariada indikasi tumpang tindin
alinea kedua yang menyatakan : Bahwa, olehkarena bidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3 Kel.Sumbersari atas nama Penggugat ternyata juga menjadi bagian daribidang tanah yang dilekati SERTIFIKAT HAK PAKAI No. 81 Kel.Sumbersari (obyek sengketa) maka Penggugat merupakan pihakyang dirugikan,......(4) Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tercantum padahalaman 6 huruf f yang menyatakan : .........dan hasilnya diketahuibahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kelurahan Sumbersari adaindikasi tumpang tindin
kertaspetok nomor 1403 yang lebih baru, yang menunjukkan jika pencatatan petoknomor 1403 ditulis kembali menggunakan kertas lain karena pada dasarnyakedudukan letter C merupakan pencatatan mengenai penguasaan suatu lokasiyang dalam pencatatannya itu berurutan sehingga menurut Majelis Hakim buktiletter C tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat untukmenjelaskan adanya perbedaan persil tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka dengan adanya tumpang tindin