FATIMAH selaku Wakif dan Ibu Rr.FATIMAH juga membubuhkan cap jempol pada Akta Ikrar Wakaftersebut;Bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut di atas disebutkan Ibu Rr.FATIMAH sebagai WAKIF dan Bpk. Sunardi Syahuri atau Tergugat IItercantum sebagai Nadzir bertindak mewakili Badan Hukum Yayasan PDHICabang Umbulharjo.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai persyaratan sebagai wakif,maka dapat diketahui bahwa lbu Rr. FATIMAH ternyata tidak memenuhipersyaratan sebagai seorang WAKIF.

FATIMAH sebagai Wakif dan H. Sunardi Syahuri(Tergugat Il) sebagai Nadzir tidak hadir di hadapan PPAIW KecamatanUmbulharjo. Dengan demikian ikrar wakaf tersebut telah melanggarketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan kata lain secara hukumikrar wakaf tersebut tidak sah;Bahwa berdasarkan keterangan Bp. Drs. H.

FATIMAHselaku Wakif, menurut keterangan Drs. H. Nasiruddin, dimana pada saat ituhanya ada seorang perempuan yang mengaku sebagai Ibu Rr.

Adanya penyimpangan niat wakaf dari wakif diberikanpersyarikatan Muhammadiyah yang dianggap oleh judex factisebagai iktikat tidak baik Sunardi Syahuri didasarkan padadasar hukum yang salah. Tidak ada satu saksi pun yangmengatakan demikian, bahkan sebaliknya Saksi AntonSudarmaji bin Muh.

W.5/03.K9/XII/11 tahun 1991untuk mengelola tanah wakaf yang terletak di Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh,Kota Padang;bahwa pada tanggal 24 Desember 1991 Penggugat telah menerimawakaf Tanah Hak Milik dan 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkatdengan ukuran 8 x 12 meter persegi dari wakif yang bernama H.

W2/02/05 tahun 1991;bahwa di atas tanah wakaf, selain ada bangunan milik wakif, tahun 1985Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) juga telah mendirikanbangunan lain berupa:a. Asrama dengan ukuran lebih kurang 10 x 12 meter persegi;b. Mushalla dengan ukuran lebih kurang 12 x 12 meter persegi;c.

12 tertanggal 15November 1968 dan Akta Perubahannya dengan Akta Notaris Deetje FaridaDjanas, S.H., No. 157 tanggal 14 Desember 1988 dan No. 54 tertanggal 17Februari 1990 serta perubahan Akta ke4 dengan Akta Notaris Haryati, S.H., No.4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan Panti Asuhan PAKAMmenempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulah pada tahun1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milik beserta1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif

Syafri Musa;bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5orang anak wakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut denganalasan wakaf tanah tersebut tidak sah, sebab para Tergugat tidak dimintapersetujuannya oleh wakif ketika mewakafkan tanah tersebut, sedang anakanakwakif yang masih hidup lainnya tidak mempermasalahkan tanah wakaf tersebut;bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahunkemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang

SyafriMusa ataukah selaku Pengurus Yayasan Pembangunan Pendidikan AnakMentawai dan Yatim (YPPAMDY), di sisi lain menyebutkan bahwaperampasan dilakukan oleh anakanak wakif (ahli waris Syafri Musa);Hal4 dari 9 hal. Put.No.153 K/AG/2009bahwa yang dijadikan para Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap,karena para Penggugat tidak menarik seluruh anak kandung (ahli waris) darialmarhum H. Syafri Musa sebagai pihak Tergugat, karena almarhum H.

Gani, maka sejak saat itu pula masingmasing wakif secara hukumtelah melepaskan haknya atas objek / harta benda wakaf dimaksud;Hal. 5 dari 32 hal.

telah memposisikan diri seolaholah turut mewakil/kepentingan hukum wakif dan ahli warisnya serta wakifwakif lainnyayang berkaitan dengan 3 (tiga) bidang tanah tercatat masingmasingatasnama Hj.

Bahwa terhitung sejak Ikrar Wakaf diucapkan dan telah dilaksanakansesuai dengan syariah, maka sejak saat itu pula Wakif telahmelepaskan haknya atas segala harta benda wakaf kepada BadanHal. 7 dari 32 hal.

Ibrahim dan lebih kenal lagi Isterinyatermaksuk keluarga wakif, dan saksi pernah melihat Surat Keputusantentang Penggantian Nazhir dari BWI tahun 2014.

Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan aquo Para Penggugat tidak mempunyai legitimasi persona standi injudicio;Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwayang berwenang untuk mengganti Nadzir adalah BWI dan para Wakif tidakmemberikan persetujuan kepada para Penggugat untuk mengajukan gugatansehingga Para Penggugat yang mengatasnamakan diri sebagai wakif tidak lagimemiliki kapasitas (/egal standing).Menimbang, bahwa Penggugat memberikan jawaban dalam eksepsiyang

Wakif, adalah orang / pihak yang mewakafkan hartabenda miliknya ;b. Maukuf bihi, adalah harta benda wakaf, adalah hartabenda yang memiliki manfaat jangka panjang sertamempunyai nilai ekonomi menurut syariah ;c. Maukuf alaihi, adalah tujuan wakaf ;d. Shighat, yakni Tkrar Wakaf , adalah pernyataankehendak wakif yang diucapkan secara lisan atautulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta bendamiliknya ;e.

Jadi, K.H.Ardjo Usmanbukan Wakif dari obyek sengketa tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai ( bukti P.Int la / bukti P3.) yang berupa Surat Pernyataan ( kesaksian ) P. SARIdan JAIS dihadapan Kepala Lingkungan Pacar Kembang,Surabaya pada tanggal 15 April 1950, dan ( buktiHal. 12 dari 25 hal.Put.

MUZAYIN dan SAIFUR RAHMAN( bukti P12 ), yang kemudian~ ditindak lanjuti olehTurut Tergugat / Turut Terbanding II yang bertindak atasnama Wakif almarhum K.H. Ardjo Usman dengan Ikrar WakafBISMILLAHIRRAHMANIRAHIM tertanggal 17 Maret 2009, danditujukan kepada NADZIR yang diwakili oleh H.MOCHAMADTOHA, SH ( Tergugat I / Pembanding )( bukti' T5 )adalah tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum.

Olehkarena sejak Ikrar wakaf terhadap obyek wakaf ( hartawakaf ) a quo dinyatakan oleh Wakif ( almarhum K.H.ArdjoUsman ) maka obyek wakaf a quo telah terpisah dari hartapeninggalan almarhum K.H.Ardjo Usman untuk selamanya dantidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan seluruh ahliHal. 15 dari 25 hal.Put.

Oleh karena ituberdasarkan bukti bukti tersebut maka Pengadilan TinggiAgama menemukan fakta bahwa tanah wakaf yang berasaldari Wakif K.H. Ardjo Usman a quo diwakafkan / ditujukankepada Sekolah / Madrasah Nahdlatul Ulama = PacarKembang ;B. Tentang Nadzir tanah wakaf a quo :Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka (4)Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakafdinyatakan, Nadzir adalah pihak yang menerima hartabenda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkansesuai dengan peruntukannya.

Terbanding (selaku Pengurus), Nazhir atas tanah wakaf seluas580.000M2 dengan SHM tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan KantorPertanahan Kota Palangka Rayatanggal 6 Januari 1993 An.Kamuk Ranggan Wakif Pasantren Al Muhajirin, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Wikarya F Dirun, S.H., M.H., CIL.,H. Ahmat Yasin, S.H., Sukardi, S.H., dan Zul Chaidir, S.H.,Para Advokat dari Kantor Hukum Wikarya F Dirun, S.H., M.H.

Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirinmenjadi An. Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya bataldemi hukum;oO). Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkanFisik Sertifikat Hak Milik atas tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan BadanPertanahan Kota Palangka Raya tanggal 06 Januari 1993 yang semula An.Kamuk Ranggan Wakif Pasantren Al Muhajirin dan berubah menjadi An.Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya kepadaPenggugat;NN.

Menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan perubahan nama pemilikatas tanah wakaf yang ada dalam SHM no. 3355 seperti semula An.Kamuk Ranggan Wakif Pesantren Al Muhajirin;9.

Banding, makaPengadilanTinggi Agama Palangka Raya memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi IItelan mengajukan eksepsi antara lain bahwa Pengadilan Agama PalangkaRaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat Konvensimenyatakan bahwa pernyataan Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Iladalah tidak benar sebab Sertifikat Hak Milik Nomor 3355 Tahun 1993 adalahtanah wakaf dari wakif

(Tergugat IV) dan kemudian melalui Kepala KantorPertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat VI) Sertifikat Hak Milik 3355(Wakaf) yang semula Pemegang Hak Kamuk Ranggan (Wakif) Pesantren AlMuhajirin menjadi Pemegang Hak Yayasan Pondok Pesantren Al MuhajirinPalangka Raya;Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara a quo terdapatsengketa mengenai sah tidaknya rapat badan pengurus Yayasan PondokHal.8 dr.12 Hal. Put.

Adapun nama Wakif (yang mewakafkan) adalah HajiIsmail sedangkan wakaf untuk keperluan Pendidikan BaitulHikmah (sebagai Mauquf alaih) dan harta benda diterimaoleh Nadzir Achmad M.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quotidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu) PP Nomor42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tercantum pasal 1 ayat(5) yang berbunyi ....Mauguf alain adalah pihak yangditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan hartabenda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yangdituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....Juga tidak sesuai dengan pasal 32 ayat (1) dan (2) yangberbunyi sebagai berikutAyat (1) ....Wakif

wakif (hanya yangsemula Yayasan Pendidikan Baitul Hikmah menjadi MAN 5Jombang) dan telah mendapat persetujuan dari BadanWakaf Indonesia sesual Surat Keputusan Nomor001/BWI/PPW/2011 tanggal 8 Maret 2011.

BuktiTT=persetujuan dari ahli waris wakif (H.Ismail) atas perubahan peruntukan tanah wakafdari Pendidikan Baitul Hikmah Plandi Jombangkepada MAN 5 Jombang (foto kopi dari foto4 : Surat keterangan / pernyataanpenyerahan tanah wakaf dari wakif (H.

;Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Baitul Hikmah PlandiJombang sekarang bisa menjadi MAN 5 karena Nazhir tidakbisa mencapai amanat wakif, maka dari tahun 1987 sampaidengan tahun 2005 ada dari Kepala Walima membicarakantanah wakif, karena kami selaku pengurus tidak mampumaka saksi berdasarkan forum tanggal 5 Agustus 2005dipanggil oleh Departemen Agama, dan ahi warisbermusyawarah' setuju bahwa wakaf tersebut diserahkankepada MAN 5 saat itu ;Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor : 142/G/2011/PTUN JKT.Bahwa

Sadaruddin alias Amaq Zainab (Wakif) semasa hidupnyapernah menikah sebanyak tiga kali, Istri pertama bernama Hunudtelah dikaruniai satu orang anak bernama Zainab (P.5) dan Hunud istripertama (cerai mati) lebih dahulu meninggal dunia dari H. Sadaruddinalias amag Zainab atau (Wakif);Him 3 dari 70 halaman putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Sel2. Bahwa istri kedua (wakif) bernama Salma (cerai hidup) dan dariperkawinan kedua tersebut dikaruniai satu orang anak bernamaZubaidah (P.6);3.

Bahwa istri ketiga (wakif) bernama Hj. Nuriah alias Inaq Inun dan dariperkawinan kertiga tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yakni:3.1 H. Musannip (P.2);3.2 Mahnim (P.3);3.3 Muhammad Nur (P.4);4. Bahwa para Penggugat tersebut diatas adalah merupakan istri ketigadan anakanak keturunan dari (wakif) H.

Bahwa wakif dalam hal ini (H.

Tugas dari padaPPAIW sebagai berikut:. meneliti kehendak wakif,.

hukum.Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atautidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakif, karena alasan yangHim 62 dari 70 halaman putusan Nomor 390/Pdt.G/2019/PA.Seldibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan suratkuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.5.

wakaf dilaksanakan oleh wakif kepadaNadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengandisaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

HUSEIN bin AWAD Selaku wakif kepada Nadczir(Penggugat) adalah sah menurut hukum;4.

Bahwa berdasarkan rangkaian proses pewakafan objek harta bendamilik wakif (H. HUSEIN bin AWAD) berupa bidang tanah beserta bangunandiatasnya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik secara formilmaupun materil sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Undangundang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Penggugat selaku Nadzir telahmelaksanakan amanah dari wakif (Tergugat III) untuk memanfaatkandengan sebenarbenarnya objek tanah wakaf tersebut sesualperuntukannya yaitu untuk kepentingan umat Islam, tempat beribadah,sarana pengembangan ilmu agama islam melalui dakwah dan kajiankajiankeislaman secara rutin, pengembangan pondok Tahfiz TK Islam sertakegiatan kegiatan keagamaan lainnya ;6.

Kdi tanggal 13 Februari 2019 yang dalampertimbangan hukumnya pada halaman 5 putusan a quo dinyatakansebagai berikut :bahwa tidak dimasukkannya wakif sebagai pihak dalam perkara a quomenjadikan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yangmengakibatkan gugatan cacat formil dan oleh karenanya gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) .

Fatimah selaku Wakif dan Rr.Fatimah juga membubuhkan cap jempolnya padaakta tersebut, sementara Rr. Fatimah tidakmungkin hadir ke Kantor Urusan Agama Kecamatanmenghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat IkrarWakaf (PPAIW), karena Rr.

Umbulharjo) dalam suaturapat dan/atau klarifikasi untuk membahas wakaf aquo yang bertempat dikantor Pimpinan DaerahMuhammadiyah Yogyakarta tanggal 3 Maret 2009,bahwa dalam proses wakaf tersebut dan keluar AktaIkrar Wakaf Nomor =: W.2/90/K 13/tahun 1995tanggal 11 September 1995 tersebut, SunardiSyahuri (Tergugat II/Terbanding II) selaku Nadzirtidak hadir menghadap PPAIW, sedangkan untuk Rr.Hal. 12 dari 20 / put.No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk.Fatimah selaku wakif, pada saat itu (kata Drs.

Fatimahbeserta Nadzir Sunardi Syahuri dan saksi saksi dandiucapkan secara langsung oleh yang bersangkutansebagai wakif dihadapan Pejabat Pembuat Akta IkrarWakaf (PPAIW) dan Rr. Fatimah membubuhkan~ capjempol dalam akta ? ; Apakah ikrar wakaf yang diucapkan Rr. Fatimahsecara langsung yang datang menghadap PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dapat dianggapsah, sementara Rr.

Fatimah serta Nadzir dan saksisaksi dan diucapkan secara langsung oleh yangHal. 14 dari 20 / put.No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Yk.bersangkutan sebagai wakif dihadapan PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Rr. Fatimahmembubuhkan cap jempol dalam akta? ; Menimbang, bahwa dalil dalil Penggugat/Pembandingmeragukan kebenaran ikrar wakaf itu dihadiri dandiucapkan langsung oleh Rr.

Fatimah/Wakif menurunkan capjempol di Akta Ikrar Wakaf, tetapi meterai tempelditempelkan diatas cap ibu jari. (Pasal 18 PP No. 28/1977jo.

tanggapi;Bahwa dalil Penggugat angka 03 sepanjang mengenai Tanah Pekarangandengan sertifikat HM No 1193 Desa Kwarasan seluas 285 M2 Surat UkurNo : 15721/1993 tanggal 20121993 yang terletak di Desa Kwarasan KecJuwiring, Klaten adalah benar Milik dan atas nama MUHAMMADIYAH;Bahwa dalil Penggugat angka O04 sampai dengan 06 tidak adarelevansinya dengan Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi;Bahwa dalil Penggugat angka 07 sampai dengan angka 16 adalah tidakbenar karena wakaf telah dilaksanakan oleh Wakif

yang Asli dan selakupihak yang paling berhak dibuat berdasarkan IKRAR WAKAF dari NYKARTINAH ALI PURWA SUNARYO, umur ; 45 Tahun, Agama : Islam,Pekerjaan :Dagang, tanggal 1 9 1993 selaku WAKIF dengan NADZIRyang diwakili oleh : H.

ABU YAZID, umur : 54 Tahun, Agama : Islam,Pekerjaan Sekretaris Desa Jabatan dalam Nadzir : Ketua dengan 2 orangsaksi yang jujur dan Cakap, sehingga sah dan mempunyai kekuatanmengikat;Bahwa Kemudian dibuat Akta IKRAR WAKAF Nomor : W 2 /K11/108Tahun 1993 pada hari Rabu tanggal 1431414H atau 191993.M oleh dan dihadapan ABDUL BASHOR, BA Kepala KUA KecamatanJuwiring selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan dengan WAKIF :NY KARTINAH ALI PURWA SUNARYO, Umur : 45 Tahun, Agama :Islam, Pekerjaan: Dagang

Klaten adalah benar milik dan atas namaMUHAMMADIYAH;5Bahwa dalil penggugat angka O04 sampai dengan 06 tidak adarelevansinya dengan tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi;Bahwa dalil penggugat angka 07 sampai dengan angka 16 adalah tidakbenar karena wakaf telah dilaksanakan oleh wakif yang asli dan selakupihak yang paling berhak dibuat berdasarkan IKRAR WAKAF dari NYKARTINAH ALI PURWA selaku WAKIF dengan NADZIR yangdiwakilioleh : H. ABU YAZID umur: 54 Th.

Jabatan dalam Nadzir : ketua dengan 2 orang saksiyang jujur dan cakap, sehingga sah dan mempunyai kekuatan mengikat;Bahwa kemudian dibuat akta IKRAR WAKAF nomor : W2/K11/108 tahun1993 pada hari Rabu tanggal 1431414 H atau 191993 M oleh dandihadapkan ABDUL BASHOR, BA kepala KUA kecamatan Juwiring selakupejabat pembuat akta ikrar wakaf dan dengan Wakif NY KARTINAH ALIPURWA SUNARYO, umur : 45 Th. Agama: Islam, Pekerjaan : Dagang,Dengan NADZIR : H.

NUH WAKIF, BA dalam perkawinannya dengan seorangperempuan bernama H.RUGAYA telah dikaruniai 3 orang anak, masingmasing bernama H.MUH. ZUHRI RUSTAN, HJ. SIT IMRANA RUSTAN danAHMAD SULTRA RUSTAN (Penggugat) ;Bahwa pada tanggal 25 Juni 1983 H. MUH.

NUH WAKIF, BA membelisebidang tanah dari MENI P, tanah tersebut terletak dahulu diKelurahan Puuwatu, Kecamatan Mandonga, sekarang KelurahanWatulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, berukuran +105 x 60dengan batasbatas :Utara : berbatas dengan Kali LaeyaTimur : berbatas dengan Kali Laeya, sekarang HermanSelatan : berbatas dengan dahulu Kintal sdr. Hapido, sekarang H.

NUH WAKIF, BA meninggal,meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, sedangkan istrinya bernamaH.RUGAYA meninggal pada tanggal 27 Juli 2013 yang meninggalkan 3orang anak. Dengan demikian kini ahli waris yang masih hidup adalahH.MUH. ZUHRI RUSTAN, HJ. SIT IMRANA RUSTAN dan AHMADSULTRA RUSTAN (Penggugat) ;Bahwa dengan meninggalnya H. MUH.

NUH WAKIF, BA padatanggal 25 Juni 1983 adalahsah menurut hukum sehingga mengikat para pihak ;03.

NUH WAKIF BA. pada tanggal 25 Juni 1983melakukan jual beli atas tanah objek sengketa, tanah objek sengketaberada dalam penguasaan oleh orang tua Tergugat HAPIDO danTergugat telah terbantahkan ;. Selain itu terkait dengan kesaksian PAERAN ada 2 hal yang patutdikemukakan :1.

Adapun nama Wakif (yangmewakafkan) adalah Haji Ismail sedangkan wakaf untuk keperluan PendidikanBaitul Hikmah (sebagai Mauquf alaih) dan harta benda diterima oleh NadzirAchmad M.

Putusan Nomor 16 K/TUN/2013memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataankehendak wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf....

;Juga tidak sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :e = Ayat (1) ....Wakif menyatakan Ikrar kepada Nadzir dihadapan PPATWdalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30ayat (1)....5e Ayat (2) ....Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda Wakaf diterima oleh Nadziruntuk kepentingan Mauquf alaih....;9 Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan a quo yang berakibatPenggugat dirugikan secara moril

Dalam perkara iniPenggugat tidak mempunyai kepentingan hukum karena tidak tercantum baiksebagai wakif/ ahli waris wakif maupun sebagai nazhir ;Halaman 5 dari 8 halaman.

Wakif; 2. Nazhir. 3. Harta benda wakaf;4. krar wakaf. 5. Peruntukan harta benda wakaf. 6.

Wakif 2. Harta yang diwakafkan3. Nazir. 4. Mauquf Alaih.Bahwa wakif adalah seseorang yang memiliki hak penuh terhadapharta/oarang yang diwakafkan. Dipastikan bahwa saat barang yangdiwagafkan adalah hak milik wakif. Dipastikan bahwa wakif dalamkeadaan sehat dan sadar saat mewakafkan harta yang dimilikinya. Tidakdalam pengampuan orang lain. Secara hukum memiliki otoritasmelakukan tindakan hukum.

Wakif 2. Mauquf bih (benda yangdiwakafkan) 3. Penerima Wakaf (Nazir) 4.

Bahwa saat wakif mewakafkan hartanya, tidak perlu mendapatkanpersetujuan keluarga wakif karena harta tersebut hak mutlak wakif,terserah mau diapakan saja terserah wakif. Keluarga memiliki hak jikatelah menjadi ahli waris ketika pewaris sudah meninggal dunia. Bahwa Nazir memiliki kekuasan penuh terhadap pengurusan APAIWtanah tersebut. Bahwa setiap sertifikat tanah wakaf tertulis nama wakif dan Nazir. BahwaAIW wajib ada di KUA Kecamatan dan Kemenag Kabupaten/Kota.

Wakaf, wakif, nadZzir, ikrar,dan saksi. b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf) dan c.

tidakmengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat KeteranganPanitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 5 Desember 2018 Nomor1461/Pdt.G/2017/PA.Slw ;Bahwa kepada Para Pembanding dan Para Terbanding telahdiberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), akan tetapi sampaidikirimkannya berkas perkara a quo Para Terbanding tidak memeriksaberkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawitanggal 23 Januari 2019 Nomor 1461/Pdt.G/2017/PA.Slw ;Bahwa Tergugat atas nama Hasan Alwini selaku Wakif

Pelaksaan ketentuan ini diperjelas oleh Pasal 4 dan 5Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 antara lain menyebutkanbahwa Nazhir perseorangan yang ditunjuk oleh Wakif berhenti dariHim. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor50/Pdt.G/2019/PTA.Smgkedudukannya apabila : meninggal dunia, berhalangantetap,mengunaurkan diri atau diberhentikan oleh BWI.

Putusan Nomor50/Pdt.G/2019/PTA.Smgorganisasi dianggap tidak mewakili Nazhir yang lain, hal ini dapatdifahami bahwa Para Nazhir sebagai suatu kelompok melakukantindakan dengan sendirinya diwakili olen seorang Ketua, hal ini jugasebagaimana Ketua Nazhir menerima tanah wakaf dari Wakif secaraformal tidak ada kuasa dari Nazhir lainnya kepada Nazhir Ketua untukmenerima tanah wakaf, selain itu kKeberadaan Wakif dalam hal ini ikutmengajukan permohonan pergantian nazhir ;Bahwa keberadaan tanah wakaf meskipun

telah terpisah dari orangyang mewakafkannya yaitu Wakif, akan tetapi menurut peraturan yangberlaku Wakif tetap diikutsertakan dalam mengawasi pengelolaantanah wakaf, hal itu tersirat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwadalam hal di antara Nazhir perseorangan berhenti, maka Nazhir yangada memberitahukan kepada Wakif atau ahli warisnya, dan Pasal 6ayat (4) menyatakan bahwa Wakif atau ahli warisnya berhakmengusulkan pergantian Nazhir ;Menimbang

ACANG (Wakif)juga mengajukan usulan pembaharuan pengurus nazhir yang baru;b. Agar tidak menimbulkan dualisme pembentukan pembaharuanpengurus nazhir yang baru, kami menangguhkan kedua usulantersebut;c.

) kartukeluarga a/n Endu Damsuri ahli waris H.Acang (wakif), akta kelahiran a/nEndu Damsuri ahli waris H.Acang (wakif) yang telah dinazegellen dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberikode (T13);Fotokopi surat keterangan kematian nomor 474.3/30Pem/2006, a/nHj.sane surat keterangan kematian nomor 474.3/29Kem/2006, a/nH.Acang, foto H.Hasan alias H.Acang yang telah dinazegellen dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberikode (T14);Fotokopi

No.1979/Pdt.G/2018/PA Tng.kepengurusan nazhir jika tidak menjalankan tugas dan pokoknya denganbaik sebagai nazhir kemudian disahkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)sebagaimana ketentuan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf;Bahwa saksi mengetahui proses pembentukan nazhir yaitu: KUA memanggilahli waris Wakif untuk membuat nazhir baru, kemudian KUA mengusulkanke BWI untuk disahkan dan ditetapkan kepengurusan nazhir tersebut;Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris dari Wakif boleh menjadi nazhirsedangkan

;Bahwa mengenai kenazhiran diatur dalam pasal 6 ayat 4 UU Nomor 41tahun 2004;Bahwa seorang wakif dapat mengusulkan nazhir secara lisan ataupuntertulis;Bahwa seorang wakif dapat secara langsung mengganti nazhir yang lalaidengan nazhir baru;Bahwa keanggotaan nazhir terdiri dari 6 orang, yaitu: ketua, sekretaris,bendahara dan 3 orang anggota dan batas minimal adalah 3 orang;Bahwa seorang nazhir harus amanah, ketika ada keuntungan dari tanahwakaf tersebut, nazhir harus memberikan 90% untuk pengembangan

Hasan sebagai Wakif, sementara ParaPenggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Wakif. (2). Sesama nazhirtidak memiliki dasar hukum untuk saling menggugat.

Soleh selaku Wakif, yang diwakafkan adalah hasil daritanah sawah tersebut tidak termasuk dengan tanahnya, dan hasil daritanah sawah tersebut dipergunakan untuk sarana dan kegiatan lbadahperibadatan Agama Islam, dan untuk kesejahteraan umumpengurusannya diurus oleh Cep Baban (Tergugat ) yang bertindakselaku Nazir, akan tetapi ternyata dalam akta tersebut termasuk tanahyang menjadi obyek wakaf sebagaimana Salinan Akta Pengganti AktaIkrar Wakaf Nomor: W 3a/125/04/1989 tanggal 25 Juli 1989, SalinanAkta

Bahwa nazhir yang seharusnya mengelola tanah wakaf tersebut, tidakmelakukan tugas dan kewajibannya sebagai nazhir;Menimbang, bahwa tentang alasan pembatalan ikrar wakaf karena yangdiwakafkan oleh wakif (alm. Mamad alias H.

Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2006, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ataumenyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanyaatau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya gunakeperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian wakaf tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa wakaf yang dilakukan oleh wakif (alm. Mamad aliasH.

Muttafag Alaihi dari Umar bin AlKhaththab);Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka dalil ParaPenggugat bahwa wakif (alm. Mamad alias H. Ali) yang mewakafkan hasilnyasaja, tidak termasuk tanah sawahnya, merupakan dalil yang bertentangandengan hukum. Oleh karena obyek wakaf bukan hanya hasilnya, tetapitermasuk benda pokoknya, yang dalam hal ini adalah tanah sawah.

Atas dasartersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Para Penggugat untukmembatalkan ikrar wakaf yang telah dilakukan oleh wakif adalah alasan yangtidak berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan lain Para Penggugatmembatalkan ikrar wakaf adalah karena yang menjadi Nazhir terhadap tanahwakaf tersebut tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai nazhir,dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila nazhir tidak dapatmenjalankan tugas dan kewajibannya, maka sesuai dengan

Chadijah bin Umar ( wakif ) kepada almarhum Hi. Bantam ,( Nadzir) dikembalikan kepada yang berhak ;- Surat Keterangan Ahli waris ;- Putusan Nomor 273/1986 ;- Putusan No. 0005/Pdt.P/2013/PA.AB ;semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;- Sertifikat Hak Milik No. 432/1978 dikembalikan kepada terdakwa RIDWAN MUCHLIS bin UMAR ;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara .

Chadijah bin Umar meninggal duniadilanjutkan kontrak oleh Fauzi Bantam kepada Basir Latuconsina ;Bahwa dalam Islam pemberi wakaf disebut sebagai wakif dan penerima wakaf disebutsebagai Natzir ;Bahwa Nadzir bisa orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang tergantung yang diinginkanWakif ;Bahwa bila Nadzir meninggal dunia, wakaf bisa diturunkan kepada anak Nadzir untukmengelola wakaf tersebut, bukan sebagai hak milik dan hal ini diatur dalam UndangUndang mengenai Wakaf ;Bahwa setahu saksi Surat Wakaf tersebut

Chadijah bin Umar disebut (Wakif) kepadaalmarhum Hi. Ahmad Bantam disebut (Nazir) selaku penghulu Kotamadya Ambonsekaligus Imam Besar Mesjid Raya AlFalah ;Sertifikat Hak Milik Tanah dan Bangunan atas nama almarhumah Hj.

Chadijah BinUmar yang telah dibalik namakan dengan nama terdakwa Ridwan Muklis bin Umaralias Ridwan ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yayasan Mesjid AlFalah Waihaongsebagaimana keinginan Wakif maupun Wasiat dari Nadzir sebelum meninggal dunia ;Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, ( dua riburupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secaratertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut :IsMenyatakan dan

Chadijah bin Umar ( wakif ) kepada almarhum Hi.Bantam ,( Nadzir) dikembalikan kepada yang berhak ;e Surat Keterangan Ahli waris ;e Putusan Nomor 273/1986 ;e Putusan No. 0005/Pdt.P/2013/PA.AB ;semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;e Sertifikat Hak Milik No. 432/1978 dikembalikan kepada terdakwa RIDWANMUCHLIS bin UMAR ;5.

W.5/03.K9/XII/11 tahun 1991untuk mengelola tanah wakaf yang terletak di Desa Koto Luar, Kecamatan Pauh,Kota Padang;bahwa pada tanggal 24 Desember 1991 Penggugat telah menerimawakaf Tanah Hak Milik dan 1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkatdengan ukuran 8 x 12 meter persegi dari wakif yang bernama H. Syafri Musa(almarhum), yang telah berikrar dinadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakafuntuk mewakafkan tanahnya seluas + 4.505 meter persegi berikut bangunan diHal 2 dari 9 hal.

W2/02/05 tahun 1991;bahwa di atas tanah wakaf, selain ada bangunan milik wakif, tahun 1985Yayasan Lembaga Pembangunan Mentawai (YLPM) juga telah mendirikanbangunan lain berupa:a. Asrama dengan ukuran lebih kurang 10 x 12 meter persegi:b. Mushalla dengan ukuran lebih kurang 12 x 12 meter persegi:c.

., No.4 tanggal 10 Oktober 2000 pada tahun 1984 YLPM dan Panti Asuhan PAKAMmenempati tanah milik wakaf dengan status pinjam pakai, barulan pada tahun1991 YLPM dan Panti Asuhan PAKAM menerima wakaf tanah hak milik beserta1 (satu) buah bangunan semi permanen bertingkat dari wakif H.

Syafri Musa;bahwa sejak tanggal 1 Januari 2000 (setelah wakif meninggal dunia), 5orang anak wakif (para Tergugat) merampas tanah wakaf tersebut denganalasan wakaf tanah tersebut tidak sah, sebab para Tergugat tidak dimintapersetujuannya oleh wakif ketika mewakafkan tanah tersebut, sedang anakanakwakif yang masih hidup lainnya tidak mempermasalahkan tanah wakaf tersebut;bahwa setelah para Tergugat merampas tanah wakaf tersebut, 2 tahunkemudian (tahun 2002) para Tergugat mendirikan Yayasan baru yang

bangunan);Bahwa kapasitas para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, karenapara Penggugat menyebutkan dirinya sebagai Ketua dan Wakil KetuaYayasan Lembaga Pembangunan Mentawai/Nazir dan Bendahara Nazir:Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kapasitaspara Tergugat dalam perkara ini apakah selaku ahli waris almarhum H.Syafri Musa ataukah selaku Pengurus Yayasan PembangunanPendidikan Anak Mentawai dan Yatim (YPPAMDY), di sisi lainmenyebutkan bahwa perampasan dilakukan oleh anakanak wakif

Abidin bin Mahmud, Saat ini Wakif masih hidup dan Nazhirtersebut sudah meninggal dunia dan Pemohon selaku Pengurus Madrasah adalahanak dari M.

Adanya pihak yang mewakafkan(Wakif), (2). Nazhir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola hartawakaf tersebut (3). Adanya Harta Benda yang akan di wakafkan (4) Ikrar wakafuntuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orangbanyak (5).

Diniyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Bayan;Penetapan Nomor 496/Padt.P/2021/PA.Ktl Halaman. 8 dari 13 HalMenimbang berdasarkan kesaksian saksisaksi yang dihadirkan olehPemohon di bawah sumpahnya, saksi Kedua yang bernama Erma Suryani bintiNur Haimi menyatakan bahwa saksi adalah Guru di Madrasah tersebut dan jugamenantu dari Wakif H Nurdin, bahwa saksi tersebut juga telah mengabdi sebagaiguru di madrasah tersbut selama 10 Tahun, saksi tidak mengetahui langsungproses pewakafan pada tahun 2000 tersebut

akan tetapi saksi mengetahuilangsung dari wakif H Nurdin bahwa wakif telan mewakafkan tanahnya untukkepentingan Madrasah Dintyah Takmiliyah Awaliyah Nurul Bayan;Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan dari saksisaksi bahwaselama ini tidak seorangpun yang keberatan dengan wakaf tersebut sehingga dimasyakat diketahui secara luas sehingga kesaksian kedua saksi tersebutdikatagorikan sebagai syahadah istifadiah (testimonium de auditu) akan tetapikarena kesaksian tersebut menyangkut wakaf yang telah lama

Abidin bin Mahmud, Saat ini Wakif masih hidup dan Nazhir tersebutsudah meninggal dunia dan Pemohon selaku Pengurus Madrasahadalah anak dari M.

Bahwa menurut ketentuan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 1 ayat (4)menyebutkan Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakafdari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai denganperuntukannya, dan nazhir ini bisa perorangan, organisasi maupunbadan hukum (vide Pasal 9 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).5.

Bahwa setelah proses tentang wakaf itu telah sesuaidengan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka sah dan sempurna pemberianwakaf itu oleh wakif, sehingga nazhir dapat menjalankan tugas danfungsinya sebagai pihak yang menerima wakaf, serta konsekuensihukum adalah wakaf yang diikrarkan itu tidak dapat dibatalkan (videPasal 3 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).7.

Bahwa Tergugat bukan sebagai nazhir yang berhakmenerima penyerahan wakaf dari wakif, maka gugatan ParaPenggugat dengan dalildalil gugatan tentang sengketa wakaf adalahtelah keliru dan salah alamat jika Pengadilan Agama Palangka Rayamemeriksa dan memutus sengketa a quo.10.

Sehinggapetitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, maka mengandung catat formilsehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel).Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor: 0382/Pdt.G/2017/PA.PIk.Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat yang hanyamenjadikan Tergugat sebagai pihak karena mengusai SHM Nomor 3355(wakaf) atas nama H.KR (wakif Pesantren Al Muhajirin). Akan tetapi tidakmenjadikan H.

Abdul hadi Karimi bekas Nazhir perorangan sebagai pihak dalamgugatan a.quo. sebagaimana unsur wakaf yang ditentukan undangundangnomor 41 tahun 2004 Pasal 6 huruf (a sampai f) menjelaskan unsur wakafadalah wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta bendawakaf dan jangka waktu wakaf, Tergugat tidak termasuk dari unsur wakafsebagaimana Pasal 6 Undangundang nomor 41 tahun 2004.