Ditemukan 860 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : devisi devis dewasa divisi delima devika devita devina devica
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 17-09-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN PADANG Nomor 252/Pdt.P/2018/PN Pdg
Tanggal 1 Oktober 2018 — Pemohon:
YUNIDAR
62 — 5
  • IV ;Selanjutnya selain mengajukan suratsurat bukti pemohon juga menghadirkansatu orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksil: DEVISA Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung dari pemohon ; Bahwa saksi tahu dengan kedua orang tua pemohon yaitu YUSMAN dengan NURLIS Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan penetapan ini untuk membuat AkteKelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang ; Bahwa setahu
    IV ;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas Pemohonmenghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Saksil: DEVISA Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak kandung daripemohon ; Bahwa saksi tahu dengan kedua orang tua pemohon yaitu YUSMAN denganNURLIS ; Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan penetapan ini untuk membuat AkteKelahiran ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Padang ; Bahwa
    IV serta 2 (dua) orang saksi yaitusaksi DEVISA dan DEKI LISMAN ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangansaksi apabila dihubungkan dengan bukti surat P. I s/d P.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
237 — 557
  • Dari hasilekspor ini Penggugat memperoleh banyak devisa/keuntungan yangdigunakan untuk pengembangan usaha dan pula membantu stabilisasikeamanan di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara bersama AngkatanDarat. Salah satu bentuk partisipasi tersebut dibuktikan dari kesediaanPenggugat untuk mengubah BeneficiaryLetter of Credit No. 31428 yangditerima pada 23 Juli 1959 untuk dapat juga dipergunakan oleh PeperdaHalaman 4 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI(Penguasa Perang Daerah) qq.
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata Tanah
Register : 04-07-2011 — Putus : 03-05-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 8/Pdt.G/2011/PN.TJP
Tanggal 3 Mei 2012 — - BUSTAMI lawan - HUSNIWATI, dkk
124 — 25
  • Saleha dan suami kedua (II) beliau bernama ZamZami (dalam perkawinan ini tidak memperoleh keturunan) untuk tetaptinggal di rumah serta memetik hasil dari tanaman yang ada atas tanahtersebut untuk biaya seumur hidup sebagai abdi anak untuk orang tua,juga berhubung : Tergugat A.1 ikut suami (Tergugat A.2) dalam mengabdi kepadanegara sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Instansi DepartemenKeuangan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan 80 %penghasil devisa negara ;Tanah tersebut dibeli untuk masa pensiun
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 16/PID.SUS-TPK/2015/PT PTK
Tanggal 8 Juli 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
109 — 57
  • petunjuk dari terdakwa selakuKepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai.e Bahwa uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpansendiri oleh terdakwa selama satu minggu s/d dua minggu sebelumdiserahkan kepada Bendahara Penerimaan.e Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu seminggu s/d dua mingguuang pungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang / dikuasaioleh terdakwa, maka selanjutnya sebagian uang hasil pungutantersebut diberikan kepada Bendahara Penerimaan dan dimasukkan kerekening Bank Devisa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 27 Mei 2016 — Pongky Aries Hermawan, SE ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
60 — 63
  • Kalau back office adalah pelayan transfer, clearing RTGS,Devisa, pelayan ASABRI, Taspen, permohonan Cek dan Bilyet GiroBahwa Pada saat pembukaan rekening ada LKN (Laporan Kunjungan Nasabah), di situdisebutkan layak dapat fasilitas Cek dan Bilyet Giro untuk transaki.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
273 — 127
  • J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dantelah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan NegeriJakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalamTambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992, Bank DKIresmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, Bank DKI berubahbentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi PerseroanTerbatas ;Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT.
    J.A.5/31/13 tanggal11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di KantorPengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telahdiumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik IndonesiaNo. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 NovemberHalaman 137 Putusan No.31/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, BankDKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadiPerseroan Terbatas ;Bahwa Bank DKI mempunyai
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — MOCHAMMAD KUSNAN, SH.; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
82 — 32
  • KetentuanPokok Bank Pembangunan Daerah danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1977 tentangPokokPokok Perbankan, pada tahun 1977dilakukan penyempurnaan melalui PeraturanDaerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa TimurNomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut StatusBank Pembangunan Daerah dari bentukPerseroan Terbatas (PT) menjadi Badan UsahaMilik Daerah (BUMD).31cSecara operasional dan seiring denganperkembangannya, maka pada tahun 1990 BankPembangunan Daerah Jawa Timurmeningkatkan statusnya dari Bank Umummenjadi Bank Umum Devisa
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
1.SARPONI Bin MAHFI
2.RAHMAD BUDIONO Bin SUMIHARJO
125 — 75
  • kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikanmanfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengankerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah atau tidakdidapatnya dana / devisa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
387 — 383
  • No. 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selmenghasilkan biodiesel sehingga dapat menghemat devisa sebesar USD4.096.000, dan dapat menekan impor BBM jenis solar sebesar 5,6 juta KL.Selain itu, berbagai industri ikutan (bio industri bio farmasi) yang dihasilkan dariindustri kelapa sawit merupakan peluang bagi negara dan bangsa Indonesiadalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-04-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 50 / Pid.Sus / Tipikor / 2013 / PN.Bjm.
Tanggal 7 April 2014 —
62 — 8
  • Pertumbuhan industry dan penerimaan devisa dengan tetapmenjaga kelestarian sumber daya perikanan juga menunjang pendapatanasli daerah (PAD). Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai PPK Pengadaan barang/jasatersebut, Saksi bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran (PA/KPA) adalahIr.HAADIE YUSPA,MP selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — MOHAMMAD SETIAWAN, S.H ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
104 — 33
  • Pokok BankPembangunan Daerah dan UndangUndangNomor 14 Tahun 1967 tentang PokokPokokPerBankan, pada tahun 1967 dilakukanpenyempurnaan melalui Peraturan DaerahPropinsi Daerah Tingkat I Jawa TimurNomor 2 Tahun 1976 yang menyangkutStatus Bank Pembangunan Daerah daribentuk Perseroan Terbatas ( PT ) menjadiBadan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) ;Secara operasional dan seiring denganperkembangannya, maka pada tahun 1990Bank Pembangunan Daerah Jawa Timurmeningkatkan statusnya dari Bank Umummenjadi Bank Umum Devisa
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
ASRIL YUSMAR, S.E. Bin M. SYRI
95 — 53
  • azaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikanmanfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengankerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah atau tidakHalaman 205 dari 226 Putusan Nomor:93/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgldidapatnya dana / devisa
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 22-04-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 13 Juli 2020 — Penuntut Umum:
SUBANDI, SH.
Terdakwa:
HERU PURNAMA AJI Bin SUGIYO SLAMET
175 — 35
  • Peraturan MenteKeuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, menyatakan bahwpembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau Bank yanditunjuk oleh Menteri Keuangan.Kemudian Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/201.tanggal 24 Desember 2014, menyatakan bahwa Pembayaran dan penyetorapajak dilakukan ke Kas Negara melalui:a. layanan pada loket/teller (over the counter); dan/ataub. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya,pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 PK/Pdt/2011
Tanggal 10 Nopember 2011 — PT. BUMI MERAPI ENERGI, dkk vs PT. TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM (Persero), Tbk,
263 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berkembangnya infrastruktur diwilayah sekitar penambangan,baik transportasi darat, laut, Komunikasi dan pengembanganwilayah.e Menyumbangkan devisa bagi pemerintahn dalam bentukekspor batubara, dane Sebagai wadah transfer tekhnologi dan ketrampilan bagitenaga kerja Indonesia.* Parameter Utama Pelaksanaan Usaha Pertambangan Batubara :93 PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) TBK.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 21-03-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN.KDI
Tanggal 2 September 2013 — Jaksa Penuntut:
ANDAR PERDANA WIDIASTONO,SH,.MH
Terdakwa:
Dr. H. BUHARI MATTA, SE.,Msi
750 — 430
  • INCO Tbk langsung Presidir nya sendiri.76 Bahwa menurut Pasal 1 angka 7 PP Nomor : 57 tahun 2005 disebutkan hibahadalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badanlembaga/ Negara yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan lembaga/Negara asing , pemerintah atau perorangan baik dalalam bentuk devisa , rupiahmaupun barang atau jasa termasuk tenaga ahli yang tidak perlu dibayar Kembali.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
275 — 638
  • Tapi, dari beberapa penelitian ditemukanbenang merah sebab kebakaran, yaitu kebijakan manajemen hutan yangsemrawut dan amburadul ;42.Bahwa pada tahun 1989 1990 FAP dan Dephut (waktu itu) melakukanstudi kelestarian hutan Indonesia, hasilnya mengejutkan pada tahun2000 an Indonesia akan kekurangan kayu yang membahayakan industrikehutanan, ekspor dan devisa.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN MANADO Nomor 12/PID.SUS/2013/PN.MDO
Tanggal 16 Desember 2013 — PIDANA - TERDAKWA SATRIA MOKODOMPIT, SE
89 — 25
  • disusun sebagai usaha bersamaberdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secaramandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusatmaupun daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku yang bertujuaan memberikan manfaat, kemakmuran dankesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengankerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaannegara atau daerah atau tidak didapatnya dana / devisa
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 20 Februari 2017 — DULLES TAMPUBOLON
341 — 184
  • J.A.5/31/13 tanggal 11April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor PengadilanNegeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalamTambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmimenjadi Bank Devisa, serta pada Tahun 1999, Bank DKI berubah bentukbadan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas.Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.SUS/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - HENDRI KARTIKA ANDRI
168 — 50
  • J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan NegeriJakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalamTambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992, Bank DKIresmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, Bank DK berubahbentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi PerseroanTerbatas ;Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT.
    J.A.5/31/13 tanggal11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di KantorPengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telahdiumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik IndonesiaNo. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, BankDKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadiPerseroan Terbatas ;Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
238 — 120
  • Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukanpenelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai: a. homogenitas perusahaan; b. jumlah perusahaan;c. jumlah tenaga kerja; d. devisa yang dihasilkan;e. nilai tambah yang dihasilkan; f. kemampuan perusahaan; g. asosiasi perusahaan; dan;h. serikat pekerja/serikat buruh terkait. ; (2) Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukanpenelitian untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnyadisampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat