yang secara langsungbersangkutan dengan kerugian Negara.d) Bahwa dari Penggugat tidak pernah ditemukan Faktafakta telahterjadi penambahan Harta Benda yang berasal dari KerugianKeuangan Negara sebagai akbiat dari Tidak Pidana PENGGUGAT.e) Bahwa Dengan Mengacu pada Fakta dan Pertimbangan diatas, MakaPenggugat terbebas dari Gugatan Primer dan Bukan SebagaiPelaku Utama sesuai dalam pertimbangan Surat dakwaan dan SuratPutusan.f) Bahwa Penggugat telah diadili dan mendapatkan Hukumanberdasarkan Putusan TIPIKOR

FAKTAnya dalam putusan TIPIKOR nomor : 42/PidsusTPK/2016/PN.Smr Tanggal 9 Pebruari 2017, Tindak Pidanayang dilakukan bukanlah tindak Pidana dilakukan berencanadan Bukan Pelaku Utama, dimana dalam klasifikasi pasal 87ayat (4) tidak ada yang terpenuhi sebagaimana dipersyaratkanUndangundang3.

mengakibatkankerugian secara formil atau kehilangannya Jabatan dankedudukan dan Meterial atau Kehilangan Penghasilan danmenambah beban PENGGUGATb) SUBSTANSI (MATERIAL)Bahwa telah memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugatbertentangan dengan peraturan yang lebih Tinggi lainnya antara lain:Halaman 26 dari 63 HalamanPutusan Nomor : 31/G/2020/PTUN.SMDBahwa PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormatsebagai PNS adalah tanpa Alasan, dasar dan Analisa Hukumyang benar, Bahwa dasar objek sengketa adalah ;a) Putusan TIPIKOR

Pekerjaan : Wiraswasta.Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan:1 Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember2014;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2014 s/d tanggal 5Februari 2015;3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015;4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat

sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;5 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April2015 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;6 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 diRumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;7 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 08 Mei

2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015 di RumahTahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;Halaman dari 148 halaman Putusan No. 42/PID/TPK/2015/PT.DKI.8 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 didalam Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal

09 Agustus 2015di dalam Rumah Tanahan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur;10 Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September2015;11 Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakartasejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;12 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 6 Oktober 2015 No. 241/Pen.Pid/TPK/2015/

PT.DKI, sejaktanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015;13 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 26 Oktober 2015 No.241/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejaktanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;14 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiasejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: GUNADI,SH,MH,H.M.TAUFIK AMAL

Mojokerto) ;Pendidikan : S1; Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012 ;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 04Mei 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 03 Juni 2012 s/d tanggal 02 Juli 2012 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 21 Juli 2012 ; Perpanjangan

Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Juli 2012 s/d tanggal 20 Agustus 2012 ;Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 08Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak 07 September 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012 ;Perpanjangan (1) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejaktanggal 06 Nopember 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012 ;

Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejaktanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 ;Hakim Tinggi / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejak tanggal 02Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / TIPIKOR Tingkat Banding, sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 ;13.Perpanjangan (1)..........13.

Halaman 1 PENUNTUT UMUM: Ditahan dengan jenis penahanan Rutan tanggal 18 Nopember 2013s/d tanggal 07 Desember 2013; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR Serang sejak tanggal 08Desember 2013 s/d 06 Januari 2014; Diperpanjang ketua Peengadilan Tipikor Serang berdasarkan Pasal 29ayat (2) KUHAP sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d 05 Februari 2014; PENGADILAN Oleh Ketua Majelis Hakim Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahananRutan sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d 15 Februari 201 4; Perpanjangan

oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal06 Februari 2014 s/dtanggal 16 April 2014; Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten,sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014; Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bantensejak tanggal 17 Mei 2014 s/dtanggal 15 Juni 2014; o= Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2014 dalamperkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : DR.

Halaman 1610 Oktober 2013 Terdakwa beberapa kali pingsan dan bahkan selamaberlangsungnya sidang di Pengadilan Tipikor Serang, Terdakwa sempatdirawat di Rumah Sakit Sari Asih Serang selama : 7 (tujuh) haridisebabkan karena penyakit yang Terdakwa derita sampai saat ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas Terdakwa memohon kepadaMejelis kiranya berkenan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis berkehendak lain mohon putusan yang seadiladilnya; o= Menimbang, bahwa Majelis

Unsur Setiap Orango= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamUndangUndang TIPIKOR adalah unsur di atas adalah pengertian setiaporang yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 1999tesebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu orangperorangan atau termasuk korporasi.

(Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang)masingmasing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ENARSUNARYA, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa PenuntutUmum : ANDRI SAPUTRA, SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Serang danTerdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa. HakimHakim Anggota : Ketua Majelis,tid. tid.ANDREAS SUHARTO, SH. CIPTA SINURAYA, SH.ttd.H. M. NASPUDIN, SH.Panitera Pengganti,ttd.ENAR SUNARYAPutusanNo. 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg. Halaman 203

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari2018;Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT PBR7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejaktanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;8.

Tipikor Betty Desnita, S.H., M.H dan K.A. Syukri, S.H.

Bahwa sebelumnya Kepala Bagian Organisasi Sekda tahun 2013 s/d 2016;Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.Bahwa sebelumnya tahun 2011 di PMD Luwu Utara;Bahwa Penggugat pernah disandung korupsi;Bahwa Penggugat dulu di Sekretariat Daerah Luwu Utara Bagian Ekonomi/Jabatannya Bendahara Sekda;Bahwa saksi ikut memproses Penggugat;Bahwa tidak ada pemberhentian sementara terhadap Penggugat, langsungdiberhentikan setelah diputus Korupsi;Bahwa ada 11 orang diberhentikan atas tindakan Tipikor

sejak saksi menjabatBKPSDM;Bahwa pernah saksi ikut rapat Sekda di Indonesia tahun 2018 dimintamenindaklanjuti surat BKN tentang SAPK;Bahwa setelah itu saksi bentuk tim kecil dengan dibagi 8 tahap; Sosialisasi SKB 3 Menteri; Koordinasi Tipikor di Makassar meminta putusanputusan; Selanjutnya Konsultasi Kejari memantau perkembangan; Ada surat batas, 31 Desember 2018 untuk dilaksanakan SKB; Tanggal 24 April 2019, ada Informasi dari MK gugatan ditolak; Men Pan perintahkan, tanggal 30 April harus laksanakan

dengan SK pemberhentian Penggugat sesuaipetunjuk BKN Pusat yaitu menjalankan peraturan perundangundangan; Bahwa saksi tahu pemberhentian Sementara kepada Penggugat; Bahwa saksi pernah dilakukan kepada Penggugat; Bahwa saksi tidak tahu Putusan PT.Umum Makassar tahun 2017; Bahwa acuan PTDH adalah UU; Bahwa saksi tidak kaji soal Putusan Pengadilan terkait kasus Penggugat ditindak pidana korupsi; Bahwa ada surat dari BKN Pusat yang menyampaikan namanama terkenaPTDH, lalu saksi mencari surat Putusan ke Tipikor

Pid /Tipikor /2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yangmenerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umummengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebutdan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sitaPengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa pada tanggal 19Desember 2019 secara sah;Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan banding Jaksa PenuntutUmum kepada Terdakwa Nomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl padatanggal 19 Desember 2019;Membaca Akta Pemberitahuan Memori banding Jaksa Penuntut UmumNomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl kepada Terdakwa pada tanggal 26Desember 2019;Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing Nomor :W8.U1/6200/pid.SusTPK.01.10/02/2019, masingmasing tertanggal 19 Desember 2019 baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberikesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerjaterhitung mulai tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019, sebelum berkas perkara

NegeriManokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2016sampaidengan tanggal23 Februari 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan NegaraManokwari sejak tanggal 24 Februari 2016sampai dengan tanggal 23 April2016;Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengantanggal 21 Mei 2016;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor

Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;Terdakwa dalam pemeriksaan peradilan di tingkat banding didampingi olehPenasihat Hukumnya bernama Demianus Waney, S.H.

yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terbanding semula Terdakwa menolak memory banding yang diajukanPenuntut Umum sebagai Pembanding terkait barang bukti uang berjumlahRp.850.000.000,00,(delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang dalam putusanjudex factie telah dipertimbangkan sesuai fakta hukum dipersidangan tidakterbukti hasil korupsi yang telah dinikmati oleh terdakwa Fiet Sayuri, oleh karenaitu status hukumnya harus dikembalikan kepada terdakwa dan tidak dikenakanpasal 18 UndangUndang Tipikor

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkan PenetapanNomor : 5/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT TTE tanggal 9 Februari 2018,terhitung sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret2018;. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan TipikorTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, berdasarkanPenetapan Nomor : 5/Pen.Pid.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiMaluku Utara Nomor 2/Pen.Pid.SusTPK/2018/PT TTE, tanggal 24 April2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Tingkat Banding;. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaratersebut;.

Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 April2018 ;2. Relaas pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Tindak Pidana Korupsi oada Pengadilan Negeri Ternate padatanggal 11 April 2018, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa ;3.

Menguatkan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMataram Nomor 40/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR, tanggal 16 Maret 2016,yang dimintakan banding tersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

., M.H. masingmasing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Nomor : 10/Pen.Pdt/2017/PT.BNAtanggal 16 Pebruari 2017 dan putusan tersebut diucapkanHalaman 10 dari hal 11 Putusan Nomor 7Pdt/2017/PT BNAdalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Nur Afifah,S.H.

Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengantanggal 4 November 2019;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.PENGADILAN TINGGI tersebut :Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 22 Oktober 2019 Nomor 238/PID/2019/PT BNA, serta berkas perkarahalaman 1 Perkara Nomor 238/Pid/2019/PT BNAPengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Ksp tanggal 20Mei 2019 dan suratsurat

No 237/Pdt.G/2020/PA.Stbputusan Majelis Hakim Nomor 953/Pdt G/2018/PA.Stob 6 September 2018(Copy Putusan Majelis Hakim PA Stabat (terlampir), namun karenapemohon tidak memiliki Kemampuan untuk membayar seluruh jumlah biayayang telah ditetapkan maka ikrar talak sampai sekarang belum dapatdilakSanakan, mengingat Pemohon adalah mantan Narapidana Tipikor yangsaat ini sudah tidak memiliki pekerjaan/penghasilan lagi;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, Pemohon merasakehidupan rumah tangga Pemohon dan

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwaadalah perbuatan yang dapat membahayakan maut.Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dapat membahayakan maut bagisaksi korban, oleh karena itu kami berpendapat perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa adalah penganiayaan yang mengakibatkan lukaluka berat,sebagaimana dimaksud dalam tuntutan kami yaitu melanggar pasal 351ayat (2) KUHP.Berdasarkan alasanalasan sebagaimana kami kemukakan di atas, dengan inikami mohon kiranya Pengadilan Tinggi/Tipikor

Rp 6.000, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh2. Redaksi ......... Rp 5.000, Panitera.Be LOBES i swsrmass x Rp 3.000,4. Biaya proses .....Rp136.000,Jumlah ......... Rp. 150.000,H.SAID SALEM, SH.MHATIM ANANN TAT ANNE AN A ANHal 11 Putusan No.89/Pdt/2014/PT.BNA

kepada Pedro Halim ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara lain.7Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR / 2011 / PN.PTK tanggal 17 Januari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada TerdakwaPedro Halim tersebut telah terbukti,

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak pada tanggal 09 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP jo Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR

,M.H., HakimHakimAd Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.36Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.Hakim Hakim Anggota,ttd./ H. Surachmin, S.H.,M.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./ Ny.

54) Akta Pendirian PT Raja Proyek tanggal 3 Desember 2006No.52 ;55) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W9700562HT.01.01Thn 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT RajaProyek Tegal ;Barang bukti nomor 54 dan 55 dikembalikan kepada Terdakwa ; Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa :Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pid.SusTPK/2016/PN Smg juncto Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN Smg tanggal 07November 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Sumantri yang tertuang dalam putusan lengkap PengadilanNegeri Tipikor Semarang dengan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg ;Bahwa mengenai metode Penghitungan kerugian Keuangan Negarayang digunakan, sesuai dengan buktibukti yang diperoleh adalahsebagai berikut :i. Menghitung Nilai Pembayaran kepada PT Raja Proyeksetelah dikurangi pajak atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal ;il.

ili)Dengan dasar metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraseperti diatas, yaitu huruf (i) dikurangi huruf (ii) menjadi hasil totalkerugian negara maka hasil/jumlah kerugian Keuangan Negara yangdi keluarkan BPKP menjadi tidak sah/cacat hukum dikarenakan hasilyang digunakan pada huruf (ii) bukan berasal dari orang/Tim Ahli yangdiakui keahliannya berdasarkan adanya surat keterangan ahli darilembaga terkait dalam hal ini LPJK (Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi) Nasional ; Tersangka Tunggal dalam Tipikor

Supomo, SH Kav. 178 A , Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 06 April 2013; Terdakwa ditahan oleh : 1 Penyidik (tidak dilakukan penahanan) ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d 28 April 2013;Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 April2013 s/d 28 Mei 2013; 4 Ketua Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Mei 2013 s/d 21 Juli 2013 ;Ow5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2013 s/d26

Thomas Patria dari dakwaan primair .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN. JKt.

Putusan No.1697/Pdt.G/2018/PA.Sda.hukum dalam perkara TIPIKOR pada bulan Desember 2017 denganregister perkara: 276/Pid.SusTPK/2017/PN.Sby dan perkara dimaksudtelah diputus dan berkekuatan hukum yang tetap pada bulan Maret 2018yang lalu, dengan vonis penjara 1 (Satu) tahun 6 (enam bulan) sertasubsider 6 (enam) bulan), dan saat gugatan ini diajukan Tergugat berada diLAPAS Kias IIA Sidoarjo;8.

MH masing masingsebagai Hakim Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Februari 2016, Nomor 15/Pen.Pdt/2016/PTBNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding,putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim anggotadan dibantt RI DWAN, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi BandaAceh, dengan tidak dihadiri