tahun/14 September 1962:Jenis Kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.01, Desa Taman Sari,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Tamansari;Terdakwa tersebut tidak ditahan dalam perkara ini;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadsebagai berikut:PRIMAIRSUBSIDAIRilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1),(2) dan (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi:: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo.

Menyatakan Terdakwa Jailani Bin Medan, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa Jailani Bin Medan, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum;2.

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkenaan dengan perkara ini apabiladikaitkan dengan fakta persidangan pemohon Banding/dahulu TerdakwaBahwa saksi Ahli Ali Mukhtar, Sp.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Pebuari2020 yang dimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRIe Menyatakan Pemohon Banding/Dahulu Terdakwa Jailan Bin Medan tidakterbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RIHalaman 116 dari 119 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT PLGNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun

ADAM ARDJAD LAMARAUNA ataukepentingan orang lain ;e Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikankeuangan Negara atau Keuangan Daerah PemerintahKabupaten Donggala sejumlah Rp. 8.352.930.950,00(delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilanratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)atau sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

sehingga akibatperbuatan Terdakwa yang membantu mengambil danmenandatangani kuitansikuitansi sebagai buktipengeluaran dana dari Kas Daerah KabupatenDonggala tersebut, telah merugikan kKeuangan Negaraatau keuangan Daerah Pemerintah KabupatenDonggala sejumlah Rp. 8.352.930.950,00 (delapanmilyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tigapuluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atausekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke1 Jo Pasal 64 ayat(1) KUHP ;SUBSIDAIR :Hal. 17 dari 41 hal.

Menyatakan Terdakwa DORLINA WARIMILENA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana didakwakandalam Dakwaan Primair,2.

kerugian negara sebesar Rp 1.462.640.015,00 (satu milyar empatratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu lima belas rupiah) sesuaidengan fakta persidangan dan dari hasil audit dari BPKP Provinsi Papuasebagaimana tuntutan penuntut umum;Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura menerima Permohonan Banding Jaksa PenuntutUmum dengan memutus Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dakwaan primair Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001; Menghukum terdakwa Dorlina Warimilena untuk membayar uang penggantisebesar Rp 1.462.640.015,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua jutaenam ratuSs empat puluh ribu lima belas rupiah) dan jika terdakwa tidakmembayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disitaoleh Jaksa dan dilelag untuk menutupi uang

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundangundangan yang

volume fisik pada 3 (tiga) proyek tersebut,menyebabkan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten TanahLaut mengalami kerugian yaitu pada : Proyek Peningkatan Jalan Rp. 210.114.388,18 Proyek Pemeliharaan Berkala Rp. 176.745.820,44 Proyek Jembatan Rangka Baja Rp. 234.461.525,99Jumlah Rp. 621.321.734,61(enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratustiga puluh empat rupiah enam puluh satu sen), atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke2ejo Pasal 65 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa RISTYANAH, ST binti M.

Bakery terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah memberikan kesempatan daya upaya atauketerangan, untuk melakukan beberapa perbuatan yang masingmasingharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2)dan (3) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Bahwa dengan menunjuk alasanalasan keberatan angkat 2, 3 dan 4 diatas,maka jelas kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat diterapkandakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi vide :Dakwaan Primair, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat ke1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;Dakwaan Subsidair, pasal 3 jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55

(dituntut dalam berkas perkaraterpisah) mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp220.402.682,91 (dua ratus dua puluh juta empat ratus dua ribu enamratus delapan dua rupiah sembilan puluh satu sen) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa YOHANES YANCE MAHUZE sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dalam UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap Yohanes Yance Mahuze, dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masatahanan (tahanan kota) yang telah dijalani Terdakwa, dan membayar Dendasebesar Rp50.000.000,00 (seratus juta rupiah)Subsidair 3 (tiga) Bulankurungan;Menyatakan Terdakwa

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU.

Perbuatan Terdakwatersebutmemenuhi semua unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Hal. 52 dari 57 hal. Put.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang

Yurizal Bin Nahardin tersebut diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Hal. 8 dari 66 hal Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2014SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa Ir H.

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

S7261/PW0915/2011 tanggal 8 September 2011 sehingga merupakan tindak pidana korupsimelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahHal. 50 dari 66 hal Putusan Nomor 614 K/Pid.Sus/2014dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum

2 Ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi diartikan mencakup perbuatan melawan perbuatanmelawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu. meskipunperbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan,tapi apabila perobuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan

Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memerhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64

Kegiatandiserahkan pada proses hukum;Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik pada KejaksaanNegeri Limboto, Terdakwa mengembalikan dana yang telah digunakannya sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negaradan daerah sebesar Rp75.056.250,00 (tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu duaratus lima puluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLimboto tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Hajarah Unggango bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Arasy tersebut diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat ( 1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke1 JoPasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa MUH. ARASY selaku Kuasa Usaha CV.

Tingkat Pertama didalampertimbangannnya tidak pernah membebaskan terdakwa dari dakwaan primairakan tetapi langsung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidanadalam dakwaan subsidatr ;Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka PengadilanTinggi akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama denganpertimbangan sebagai berikut ;Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan primair Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang UndangNo31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undangundang No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsureunsurnya dalah sebagai berikut :Setiap orang ;Secara melawan hukum ;Memperkaya diri semdiri, orang lain atau suatu korporasi ;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Dilakukan secara bersamasamaaon fF EE PFMerupakan perbuatan berlanjut ;ad. 1.

(Sembilan ratus delapan puluh tigajuta enam ratus delapan puluh ribu sembilan puluh rupiah) sebagaimana hasilHalaman9 dari 35 halamanPutusan Nomor:03/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utaradalam Suratnya Nomor: SR420PW.33/1/2012 tanggal 20 April 2012 yangditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dandiperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

dipertimbangkan dalampertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu PengadilanTinggi Maluku Utara akan memperbaiki sepanjang amar putusan, sehinggaberbunyi sebagai berikut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: KorupsinSecara Bersamasama sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalamdakwaan Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam RumahTahanan Negara, maka masa penangkapan

dan / atau penahanan yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Memperhatikan pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan bUndang Undang R.

Sus/2018perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

Sus/2018Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo.

2 ayat (1) jo.

Menyatakan ia Terdakwa SUTRISNO Bin MARTO PAWIRO denganidentitas sebagaimana tersebut diatas bersalah melakukan "Tindak PidanaKorupsi " Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNo.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UUNo. 20 tahun 2001 dalam Dakwaan Primair ;2.

Denganpenyelesaian kerugian negara tersebut negara /daerah dapat dipulinkan dari kerugian yangtelah,terjadi.Bahwa sesuai dengan uraian pembuktian unsur Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20Tahun 2001.

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan NegeriKlaten dengan dakwaan :Primer : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.2.

Menyatakan Terdakwa Elieser Sembiring Milala, ST secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) Ke 1KUHPidana dalam dakwaan primair kami di atas ;2.

No. 2515 K/Pid.Sus/2013Alasanalasan Jaksa/Penuntut Umum :1Dalam Putusan Nomor : 26/Pid.Sus.K/2012/PTMdn tanggal 6 Agustus 2012tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaankeadaan yangmemberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 ayat (1) huruf f Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP).Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah sewenangwenangdalam membuktikan unsur Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 Jo undangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHPidana.Subsider Pasal 3 jo Pasal 18, Undang Udang Nomor 31 Tahun 1999 joUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 KUHPidana.Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti dalam putusannya hal 247yang telah menggeneralisasi unsur "Melawan Hukum" sebagai Patokandasar

(1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

Menyatakan Terdakwa YUDONO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTipikor Jo.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 JoPasal 64 ayat (1) KUHP dan Undangundang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuanketentuan peraturan perundangundangan dan hukum yang

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasHal. 9 dari34 hal. Put. Nomor 1604 K/Pid. Sus/2015Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa MEDI S.

PANINTJO, S.T., bersalah melakukan tindakpidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diaturdan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa Medi S.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP dengan pidana Penjaraselama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesarRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulankurungan serta menghukum Terdakwa agar membayar uangpengganti sebesar Rp1.005.540.780,00

., tentang penerapan hukum Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam perkara ini,karena menurut Penuntut Umum berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa Febri lil Putriyani telah memenuhi unsurmelawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan memori bandingPenuntut Umum yang menyatakan Terdakwa /Terbanding terbukti bersalahmelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;3.

danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama melanggarPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHalaman 30 dari 38 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2021/PT PDGTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang Nomor 20tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair, sedangkanmenurut Penuntut Umum berdasarkan fakta fakta yang terungkap diperidangan makaterhadap perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primar;Menimbang, bahwa menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding,bahwa perbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah UndangUndang Nomor 20 tahun

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPemberantasan .............0SubsidiairATAUKeduaPrimairSubsidiair73Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) Ke 1 RUA aneene cece ee cernrne tn ee cneeeeennnenmenenenMelakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancampidana

dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat(2) dan ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI No.31 Tahun 1999

Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama pada unsur setiap orang, Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut dapat dibenarkan danmenyetujuinya oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam membuktikanunsur setiap orang dalam unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan

Menyatakan Terdakwa RACHMAT SR SAMPETODINGtidak terbukti secara sah menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf a dan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas MajelisHakim berpendapat bahwa unsur kelima Yang Melakukan, MenyuruhMelakukan Turut serta melakukan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Rachmat S.RSampetoding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurutUndangUndang melakukan tindak tindak pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.

Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 TentangKitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Membebaskan terdakwa DEDDY SADZALI Alias DEDDY dari dakwaan primairmelanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sub pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana;2.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDIAIR :Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal

Hukuman dijatuhkanberdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentangperubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yang mengandung unsurunsur pasal

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan dasardasar dan alasan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa konstruksi surat dakwaan Penunut Umum disusun secaraSubsidairitas, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur : Primerdalam pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18, Undang Undang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Masyarakat Desa RancawuluhKecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sebesar Rp. 203.677.500,00. atau setidak tidaknya dalam jumlah tersebutPerbuatan terdakwa H KURDI Bin KARNO sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUH Pidana.SUBSIDAIRBahwa

KURDI Bin KARNO telah terbukt secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan findak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001Hal.13 dari 21 Halaman Put.No.54/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.