Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferred preference preferensi preheten proferin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 08-07-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 653 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 8 Juli 2013 — PT BIMA MANDALA DIRGA PRIMA, yang diwakili oleh Direktur, Tumpak Sianipar terhadap 1. MUHAMMAD ISMAK, SH., MH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. C.HT.05-89, 2. TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH., Kurator yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU. AH.04-10
197 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kreditor yang dimaksud Kreditor Pasal 2ayat (1) UUK:1 Kreditor Konkuren;2 Kreditor Separatis hak istimewa (Pasal 1139);3 Kreditor Preferen dengan jaminan kebendaan, gadai hipotik, hakatas permen, hak tanggungan dan lain sebagainya;Bahwa demikian juga kedudukan dan kapasitas Pemohon PT Bima Mandala DirgaPrima selaku penerima hak tagih yaitu Akta Cessie, telah benar menurut hukum,karena Hak Tagih (cessie) tersebut dapat dilakukan dibawah tangan, hal ini sejalansebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUH
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 08-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 352/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 8 Nopember 2016 — Drs. INTAN DJAUHARI melawan PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dkk
82 — 45
  • SH.Sp.Not.adalah Akta yang dibuat secara sah, maka dengan dibuatnya Aktatersebut maka kedudukan Tergugat Il sebagai Debitur dalam perjanjiankredit antara Tergugat dan Tergugat Il digantikan oleh Penggugat,oleh karenanya terhadap petitum yang menyatakan Penggugat adalahDebitur Pengganti dari Tergugat Il adalah beralasan hukum untukdikabulkan;DALAM REKONVENSI: tl,Bahwa sebagaimana yang telah diputuskan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding merupakan Kreditur beritikad baik yang mempunyai hak preferen
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 808/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat:
MINA LOSMI
Tergugat:
AMBALAGAN
Turut Tergugat:
1.PT.CAPELLA MULTIDANA
2.BANK TABUNGAN NEGARA
119 — 15
  • Kota Medan tidaklah sempurna sebagai harta bersamahasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karenadengan dijadikanya harta tersebut sebagai jaminan hutang yang dilakukandalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehinggasecara hukum Hak Kebendaan terhadap harta tersebut dimiliki oleh pihakketiga yang dalam hal ini Turut Tergugat dan Turut Tergugat II, dimanapemegang hak kebendaan tersebut berdasarkan ketentuan hukum pula,memegang hak previlage sebagai kreditur preferen
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 137/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : MARTHA SANTI HARYANI Diwakili Oleh : TUGINO
Pembanding/Penggugat II : TUGINO Diwakili Oleh : TUGINO
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Wonogiri
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Wonogiri
Terbanding/Tergugat IV : ASIH CIPTA NINGSIH
58 — 29
  • Bahwa perlu Para Penggugat pahami, UU Hak Tanggunganmerupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepadaPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualannya itu apabila Debiturwanprestasi/cidera janji;8.
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 23-01-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penggugat:
Didik Rudiyanto
Tergugat:
1.PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk pusat Jakarta Cq PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk MITRA USAHA UNIT PEDAN
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
Turut Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta,
69 — 21
  • tanggungan tapi sudah dengan sendirinya adapadanya atas dasar UndangUndang memberikan kepadanya.12.Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa yangdilaksanakan oleh Turut Tergugat atas permohonan dari Tergugat selakupemegang Hak Tanggungan adalah sah dan mengikat secara hukum karenatelah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan.13.Bahwa UndangUndang Hak Tanggungan merupakan undangundangkhusus yang memberikan hak relatif keoada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (kKreditur Preferen
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-07-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Pkl
Tanggal 9 Januari 2014 — SLAMET CAZURI (PENGGUGAT) MELAWAN Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Wilayah IX DJKN Semarang, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Pekalongan (TERGUGAT I); Direktur PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cq. Subur Saputra (Asset Liquidation Unit Manager PT Bank Danamon Indonesia Tbk Regional Collection SEMM Cirebon Cq. Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Banyu Urip Pekalongan (TEGUGAT II); OKY HENDY PRASETYA (TERGUGAT III); Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Wilayah Badan Pertanahan Nasional Semarang Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pekalongan (TERGUGAT IV);
156 — 10
  • 56.250.000, (limapuluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 01134/2009 tertanggal 1Oktober 2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor286/20/HT/BWR/IX/2009 tertanggal 10 September 2009 dibuat oleh dandihadapan Catur Noviyanti, SH Notaris/PPAT di Pekalongan;sehingga olehkarenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkirikarena atas Obyek Sengketa dimaksud telah dibebani hak tanggungan maka telahmemberikan hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 31-03-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN STABAT Nomor 11/Pdt.Bth/2017/PN STB
Tanggal 9 Januari 2018 — Penggugat:
1.Indra Jaya Tarigan, SE
2.Putri Armolta Beru Ginting Ditulis Dan Disebut Juga Putri Amolta Beru Ginting
Tergugat:
P.T. BANK UOB INDONESIA, TBK CQ. P.T. BANK UOB INDONESIA CABANG MEDAN
32 — 29
  • Februari 2017 JoPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 02/Pen AAN.HT/2016/PnStb tertanggal 21 November 2016 sampai dengan perkara ini mempunyaikekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa permohonan eksekusi hak tenggungan yangterlawan ajukan kepada Pengadilan Negeri Stabat terhadap hartaharta jaminanmilik para pelawan telah dilaksanakan sesuai dengan prosudur dan ketetuanhukum yang berlaku, dan terlawan selaku pemegang hak tanggungan atashartaharta jaminan milik para pelawan tersebut mempunyai hak preferen
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 96/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : RUZEN HERMANTO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan lelang Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Tuan WITO
Terbanding/Tergugat IV : SISCO Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Satria Iskandar dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
82 — 49
  • Adapun tindakan Penggugat yang seolaholahmenentang hak preferen Tergugat dalam melakukan eksekusi HakTanggungan melalui pelelangan umum, telah pula menentangi ketentuanperundangundangan, khususnya isi Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan..
    Justru tindakan Penggugat yang berkeberatandengan pelaksanaan hak preferen dari Tergugat tersebut yang sejatinyatelah menentang!
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS
1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk melawan Ir. I Gede Agus Hardiawan,
149 — 126
  • ,C.N. juga menyatakan oleh karena pajak adalah berkedudukan sebagaikewajiban utama (Kreditor Preferen) yang memiliki hak untuk didahulukanpembayarannya dari kreditor lainnya maka sejatinya yang harus dilakukan olehKurator adalah mengirimkan surat untuk meminta berapa tagihan pajak yangharus dibayar dan sejatinya juga atas permintaan tagihan pajak tersebutTermohon juga menyampaikan berapa tagihan pajak yang harus dibayar;Menimbang, bahwa dengan demikian terbuka ruang bagi Termohon untukmenerima pembayaran
    ,M.H., C.N. juga menyatakan oleh karena pajak adalah berkedudukansebagai kewajiban utama (Kreditor Preferen) yang memiliki hak untukHalaman 18 dari 138 halaman Putusan Nomor 89/PDT/2020/PT DPSdidahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya maka sejatinya yangharus dilakukan oleh Kurator adalah mengirimkan surat untuk memintaberapa tagihan pajak yang harus dibayar dan sejatinya juga ataspermintaantagihan pajaktersebut Termohon jugamenyampaikanberapa tagihan pajak yang harus dibayar; (Vide Putusan
    Bahwa terkait PTHardys Retailindo memang benar terdapat tagihan pajak yang disampaikanoleh KPP Madya Denpasar kepada Kurator untuk ditagihkan danberkedudukan sebagai kreditur preferen. Namun harus dipahamiberdasarkan UU KUP dan UU PPSP bahwa tagihan pajak tersebutmerupakan tagihan pajak atas tunggakan pajak PT Hardys Retailindo padatahuntahun sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)yang telah jatuh tempo dan merupakan hasil dari pemeriksaan pajak(penegakan hukum administrasi).
    sebagai berikut:a. dalam hal Wajib Pajak yang diputus pailit tidak memiliki tunggakanpajak, maka Direktorat Jenderal Pajak tidak menyampaikan tagihanpajak/tunggakan pajak kepada kurator;b. dalam hal Wajib Pajak yang diputus pailit memiliki tunggakan pajakyang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht, maka DirektoratJenderal Pajak akan menyampaikan data tagihan pajak/tunggakan pajakkepada kurator dan mendaftarkan tagihan/tunggakan pajak tersebutdalam rapat verifikasi (kedudukan pajak sebagai kreditur preferen
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 08-11-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 684/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 16 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : H. SURI Alias PAK SUYANTO
Terbanding/Tergugat III : LILIK MARDIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Tabungan pensiunan Nasional Pusat Cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Situbondo Cq. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP UMK Asembagus
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
33 — 23
  • Sertipikat Hak Tanggungan ( SHT) No. 589/2012.Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan diatas, makaTERGUGAT memiliki hak preferen untuk mendapatkan pelunasanHalaman 15 dari 38 Perkara Nomor 684/PDT/2017/PT SBYdari hutang PENGGUGAT, jika PENGGUGAT dikemudian hari terbuktiWanprestasi.4.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 223/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : PT. Garuda TV Media Internasional
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cab. Jakarta Main Branch
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : Achmad Latief Alwy
64 — 42
  • Bahwa disamping mempunyai kekuatan eksekutorial, UUHT jugamemberikan kedudukan didahulukan atau hak preferen kepada pemeganghak tanggungan, yaitu kKedudukan untuk mengambil pelunasan dari hasilpenjualan objek hak tanggungan lebih dahulu daripada kreditur lainnya,sebagaimana Penjelasan Pasal 6 UUHT yang menyatakan :Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimerupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yangdipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggunganpertama
Pengadilan PN SOLOK Perdata Pembagian Harta
Register : 30-01-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN SOLOK Nomor - 4/Pdt.G/2017/PN Slk.
Tanggal 23 Mei 2017 — - Zul Herman LAWAN: - PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk - Novarizal Pgl UCOK
115 — 22
  • Dengankata lain, pendaftaran jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum kepada parapihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen)kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan (8) UndangUndangNomor 42 Tahun 1999 yang berbunyi apabila debitur cidera janji, kreditur sebagaiPenerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyekjaminan fidusia atas kekuasaan sendiri.
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 13-04-2011 — Putus : 31-01-2012 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN MANADO Nomor 262/Pdt.G/2011/PN.Mdo
Tanggal 31 Januari 2012 — - HAMSAH NASARU MELAWAN NURJANA NASARU, DKK
103 — 12
  • Bahwa untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang telahdiberikan oleh Tergugat II dapat dibayar lunas, oleh Tergugat I telahdijaminkan salah satunya adalah tanah bangunan dengan SHMNo.180/Islam tahun 1982.Untuk memberikan hak preferen dan kepastianhukum terhadap pengikatan jaminan atas SHM a quo dibuat AktaPemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh Jantje Tengko, S.H PPATdiwilayah kotamadya Manado dengan Akta No.26/APHT/Tuminting/IV/2006tanggal 12 April 2006 dengan Hadidjah Dahlan, Hamjan Nasaru
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-10-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 80/PDT.G/2013/PN.JBI
Tanggal 20 Mei 2014 — PT. SYAMITHA CITRA PERSADA NUSANTARA (penggugat) lawan 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Pusat Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Kuala Tungkal (tergugat I) dan 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi (tergugat II)
57 — 7
  • Talang Babat, KecamatanMuara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, a.n Syamsuddin;Selanjutnya untuk memberikan hak preferen dan kepastian hukum eksekutorial makaatas masingmasing barang agunan tersebut telah dilakukan pengikatan HakTanggungan;5.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 01-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 67/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 9 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : KOMSIATUN
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk KANTOR CABANG SIAK
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DUMAI
Terbanding/Turut Tergugat : MUHAMAD AGUS SALIM
64 — 30
  • nilaiberbedabeda berdasarkan UndangUndang nomor 4 tahun 1996tentang HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDABENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH;Terhadap agunan kredit SHM nomor 545/suka mulia terdaftaratas nama Komsiatun telah dilakukan Parate Eksekusi terjualsecara sah dan patut Sesuai prosedur memenuhi syarat dariTerlawan II dan sesuai UndangUndang.Berdasarkan Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitandengan tanah, maka Terlawan diberikan hak preferen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-12-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 PK/Pdt/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — H. SARBINIH BIN SUHANDI VS PT BANK NIAGA (Tbk), dkk.
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • November 2003 atas dasar Akta SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 34 tanggal 21Oktober 2003 atas Sertifikat HM Nomor 6 a quo yang sebelumnyajuga telah dijadikan objek tanggungan dalam Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 13/2003 tanggal 20 Maret 2003, jelas terbuktiada ketidakpastian hukum disini gg dalam artian dalam suatupengikatan kredit yang sama atas satu objek tanggungan telahdibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berbeda satudengan lainnya (bukan dimaksudkan sebagai kreditur preferen
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Register : 09-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 22-07-2015
Putusan PN GARUT Nomor 14/Pdt.Sus/2015/PN.Grt
Tanggal 9 Juli 2015 — - PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk (BTPN) cq. BTPN MUR CIAWITALI Lawan - MUHAMMAD RISMAN
145 — 50
  • KEBERATAN melaluiENUR WAHIDAH pada tanggal 4 Desember 2014, sesuai Akta Surat KuasaPengambilan Sertipikat No. 01 tertanggal 3 Desember 2014 yang dibuat oleh dandihadapan Notaris/ PPAT Poeti Yalda Alamsjah, SH.Bahwa objek agunan lainnya (SHM No. 2116/ Desa Cimanganten) yang diserahkanoleh TERMOHON KEBERATAN sebagai agunan kredit, telah dilekatkan haktanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No. 1348/2012 ( vide pasal 14ayat 1, 2 dan 3 UU No. 4 tahun 1996 ), sehingga PEMOHON KEBERATAN memilikihak preferen
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-01-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 34/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 19 April 2016 — PUTRI TUMININGSIH >< PT Bank Danamon Indonesia Tbk cq. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Kanwil Semarang cq. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. DSP Unit Baledono
77 — 48
  • Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak Plurium litis consortium.1Bahwa terang dan senyatanya gugatan a quo bermula diajukan karenadilaksanakannnya permohonan eksekusi hak tangungan atas ObyekSengketa kepada Tergugat II sebagai institusi pemerintah yang sah danberwenang secara hukum sehubungan MACETNYA KREDIT Tergugat IIIpada Tergugat I ;Bahwa karena atas Obyek Sengketa pada waktu itu telah dibebani haktanggungan maka terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakanhak preferen kepada Tergugat
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 18-08-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN BOYOLALI Nomor -32/Pdt.G/Plw/2015/PN Byl
Tanggal 12 April 2016 — -NGADELAN -J A M A L U D I N -TAMIM SYAIFUDIN -PT. BANK MEGA, Tbk, Kantor Pusat Jakarta Cq. PT. BANK MEGA, Tbk, Kantor Cabang Solo Cq. BANK MEGA, Tbk, Kantor Cabang Pembantu Urip Sumoharjo -SETYO NUGROHO, SH -KEMENTERIAN KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Kantor Wilayah Jawa Tengah Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA -KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
100 — 30
  • Bahwa benar Terlawan Tersita telah melakukan wanprestasi terhadapPerjanjian Kredit antara Terlawan Tersita dengan Terlawan yaitu denganmenunggak pembayaran angsuran, hal mana telah tersebut oleh Pelawanpada posita nomor 11 bahwa Terlawan Tersita mengalami penunggakkanangsuran kepada Terlawan I.Sehingga dalam hal pelunasan kewajiban Terlawan Tersita kepadaTerlawan dengan hak yang dimilikinya selaku Kreditur yang memegangHak Tanggungan dan mempunyai hak preferen atas Objek Sengketa,Terlawan melakukan
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata Wanprestasi
Register : 26-04-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN WONOGIRI Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Wng
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat: SRI MULYATI Tergugat: 1.PT.BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk pusat Jakarta Cq.PT.Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.Kantor Cabang Wonogiri 2.Pemerintah RI Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri 3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Surakarta
168 — 42
  • Bahwa perlu Penggugat pahami UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnyadari hasil penjualannya itu apabila Debitur wanprestasi/cidera janji;8.