Ditemukan 9692 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin dokking damrin doris doren dakrin dokris doirin dorin dekrin dikrin
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 11-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 42/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Ir MOLLY AHMAD MM
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
192 — 99
  • SKditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17Juni 2019, ada 17 Tujuh belas hari sejak SK ditetapkan;Bahwa dengan berdasar pada uraian uraian tersebut diatas, makaPenerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat tidakdidasarkan pada fakta hukum / prosedur Administrasi Pemerintahan yangbenar dan oleh karena itu Obyek Gugatan a quo menjadi Cacat Yuridis.Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-02-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Jmb
Tanggal 18 Oktober 2018 — Hj Asniwarni (penggugat) lawan Drs. Benihar Napitupulu (tergugat)
200 — 65
  • Bahwa berdasarkan dokrin hukum perdata, tidaklahdibenarkan untuk mencampuradukkan obyek gugatan Wanprestasidengan Perbuatan Melawan Hukum; Kotradiksi antara Posita dengan Petitum Mengenai Uang Paksa,dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam posita gugatannya,Penggugat tidak menyinggung ataupun menguraikan mengenai uangpaksa (dwangsom), sedangkan dalam petitum nomor 7 Penggugatmenyebutkan Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya,apabila
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Khusus
Register : 19-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pmk
Tanggal 6 Maret 2019 — Pemohon:
1.AMAR MAKRUF
2.SITI FADILATUL MARHAMAH
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
81 — 31
  • 2016 sehingga sejak itulah Perbuatan dilakukan.Bahwakasus seperti ini jarang terjadibahkannyaris tidak pernah adasehinggatermohonterlihatkebingungandalamP.19, karenakurangpahamnyailmu Hukumyang dimiliki terutamaHukum Perdata, karenamenganggap bahwa hukum pidana tidak ada sangkut pautnya denganhukum perdata padahal keduanya saling mengisi dan memberi arti, Dengandemikian surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkanTermohon adalah tidak Sah karena bertentangan dengan pasal 78, 79,KUHP dan Dokrin
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 25-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt
Tanggal 4 Mei 2021 — H. MUHAMMAD AGUS W Bin WAREN
88 — 31
  • Adapun MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terlepas dari berbagai teori tentang kesengajaan(opzet), dalam dokrin Pasal 263 Ayat (2) KUHP mensyaratkan khususkesengajaan harus dibuktikan dengan:1. adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukanatau dibuat secara palsu itu seolaholah merupakan sepucuk surat yang aslidan yang tidak dipalsukan;2. adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itumerupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 17-07-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 1992/Pid.B/2019/PN Mdn
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NELSON VICTOR S SH
Terdakwa:
JIMMY
33 — 3
  • Unsur Dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatubarangyang seluruhnyaatau sebagiannya milik orang lain :Menimbang, bahwa menurut dokrin ilmu hukum pidana, sengaja yangdikenal dengan istilah opzet atau dolus diartikan sesuatu yang dilakukan olehpelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatknya. Unsurdengan sengaja itu tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwaHalaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1992/Pid.B/2019.
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama
Register : 05-04-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PA BANGIL Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Bgl
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
  • membiarkan dan mengabaikan Penggugattanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 8 bulandengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 8 bulan, karenanya nafkah tersebutmenjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat, haltersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugatdiwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanak sesuaidengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 307/Pdt.PLW/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
IWAN CHANDRA SINYEM
Tergugat:
MOE IRWAN RAHARJA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat
2.HENDRO RAHARDJO
99 — 23
  • Brt.Menurut dokrin M. Yahya Harahap putusan Verstek hanya dapat di lawan denganperlawanan Pihak Ketiga yang sebelumnya bukan sebagai pihak yang berperkara.Sedangkan jelasjelas lwan Chandra Sinyem sebagai pihak dalam perkaraNo.90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., tanggal 22 September 2015;6. Bahwa mengenai pokok perkara sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Judexfactie dan Judex juris dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.175 PK/PDT/2019,tanggal 25 Maret 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2011 — Upload : 01-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 2 Februari 2011 — CAPT. SUTEDJO, SE. Bin MUHIJAN
60 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan telah salah dalamHal. 31 dari 46 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010penafsiran keterangan ahli dan dokrin.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 40/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
181 — 156
  • ;Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi :A. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan Peraturan Perundang Undangan,Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraanNegara.
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN NUNUKAN Nomor 6/ Pdt.G/ 2017/ PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 — PT. ADINDO HUTANI LESTARI, berkedudukan di Jalan Raja Pandita No. 71-A, RT. X, Malinau Kota, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Ronald Pangaribuan, Direktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KING BARLIAN NURDIN, S.H. dan SATRIA LESMANA, S.H., Para Advokat/ Litigation PT. Adindo Hutani Lestari, beralamat di Jalan Raja Pandita No. 71-A, RT. X, Malinau Kota, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan PT. SEBAKIS INTI LESTARI, berkedudukan di Jalan Sutanto No. 57, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh R. M. Andiasworo Suryo Kusumo, Direktur Utama PT. Sebakis Inti Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. DODI S. ABDULKADIR, BSc., S.E., S.H., M.H., MUHAMMAD RIDWAN, S.H., DAVE ADVITAMA, S.H., M.H., ADREAS DONY KURNIAWAN, S.H., ARIE AGUNG, S.H., M.H., IRSAN PARDOSI, S.H., ARIE WIRAHADIKUSUMA, S.H., LL.M., LARIS PANJAITAN, S.H., M.H., M. TAUFAN EPROM HASIBUAN, S.H., M.H., HUSNI AZ-ZAKY, S.H., M.H., dan SRI HARDINMAS WIDAJANTO, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada MR & Partners Law Office, beralamat di Grand Wijaya Center Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 068/ MRP-SIL/ SK/ VII/ 2017, tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus No. 078/ MRP-SIL/ 3005/ SK/ IX/ 2017, tanggal 6 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; BUPATI NUNUKAN, berkedudukan di Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Nunukan Selatan, Mansapa, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASRUNI, S.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, MUHTAR, S.H., M.Si. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan I, HARKO SUNTIOWANGI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, dan ALDILLA WARGANDA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sei Jepun, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/ HK/ 72/ VII/ 2017, tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok l, Jalan Gatot Subroto – Senayan, yang diwakili oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISNA RYA, S.H., M.H., IMAM SETIOHARGO, S.H., M.H., BAMBANG WIYONO, S.H., M.H., ENDI SUGANDI, S.H., M.H., Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., MARIANA TUTY SIRAIT, S.H., HATONI, S.H., SRIWATI, S.H., dan M. ZAENURI, S.H., Kesemuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lt.. 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. KS.33/ Menlhk/ Setjen/ KUM.5/ 9/ 2017, tanggal 12 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
368 — 187
  • diambil oleh pejabatuntuk mengabil keputusan ada faktafakta yang bisa dinilai untukkemanfaatan dan kegunaan;Bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan suatu diskresi adalahPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa pejabat TUN mempunyai kewenangan legalitas dan diskresi, dandalam keadaan darurat dan berdasarkan fakta yang terjadi sehinggadilakukan diskresi yang dipergunakan untuk kentingan umum, justru jikatidak dilakukan akan terjadi permasalahan karena tujuan negara hukumuntuk kesejahteraan rakyat;Bahwa dokrin
    tentang kepentingan umum bermula dari Pasal 1 ayat (1)UUD 1945 bentuk pemerintahan Republik maka kepentingan umum yangdiutamakan dan dokrin tersebut masuk dalam hukum agraria, dankonteks kepentingan umum inilah maka ketika dilakukan pencabutanbisa dilihat berdasarkan legalitas dan juga diskresi;Halaman 76 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/ Pdt.G/ 2017/ PN.
Pengadilan PN NUNUKAN
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN NUNUKAN Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 —
283 — 209
  • diambil oleh pejabat untukmengabil keputusan ada faktafakta yang bisa dinilai untuk kKemanfaatan dankegunaan;Bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan suatu diskresi adalahPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa pejabat TUN mempunyai kKewenangan legalitas dan diskresi, dandalam keadaan darurat dan berdasarkan fakta yang terjadi sehinggadilakukan diskresi yang dipergunakan untuk kentingan umum, justru jika tidakdilakukan akan terjadi permasalahan karena tujuan negara hukum untukkesejahteraan rakyat;Bahwa dokrin
    tentang kepentingan umum bermula dari Pasal 1 ayat (1) UUD1945 bentuk pemerintahan Republik maka kepentingan umum yangdiutamakan dan dokrin tersebut masuk dalam hukum agraria, dan kontekskepentingan umum inilan maka ketika dilakukan pencabutan bisa dilihatberdasarkan legalitas dan juga diskresi;Bahwaizin adalah kewenangan untuk mengelola suatu tindakan hukum;Bahwa adanyaizin bukan berarti memiliki hak keperdataan ;Bahwa ketika izin dikeluarkan oleh pejabat TUN dan objek hukum yangmelaksanakan izin
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 04-01-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb
Tanggal 4 Oktober 2017 — - TERGUGAT : TENGKU DJALIL SAHMENAN,DKK - PENGGUGAT : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
140 — 35
  • bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti T.I1 sampai dengan Bukti T.I4 sedangkanTurut Terlawan untuk menguatkan dalil perlawanan pelawan telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TT.1 sampai dengan TT.118 ;Menimbang, bahwa Perlawanan pihak Ketiga (Derden Verzet)sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata positif dalam pasal 206 ayat 6RBG/195 HIR,Pasal 227 RBG / 207 ayat 3 HIR , 228 RBG/208 HIR,231,236 dan240 RBG serta Yurisprudensi maupun dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-01-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — ASRIZAL, S.PD., M.Pd. bin ASRIL
79 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Moeljatno serta dokrin hukum pidanamaka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang membubuhi tandatangan pada dokumen pencairan dana termin kedua 100% tidaklah dapatdituntut dan atau dimintakan pertanggungjawaban pidana karenaperbuatan Pemohon Peninjauan Kembali terjadi sematamatamenjalankan perintah jabatan dari atasan vide Pasal 51 ayat (1)KUHPidana ;. Tidak ada niat jahat (mens rea)Niat Jahat (Vens Rea) dalam hukum pidana merupakan masuk dalamkajian "pertanggungjawaban pidana.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Pidana Khusus
Register : 18-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim
Tanggal 19 Februari 2019 — Pemohon:
1.SEM ASSO
2.YANTO AWERKION
3.Edo Dogopia
Termohon:
Agung Marlianto
84 — 61
  • yang berdirisendiri;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan NegeriTirnika Kota Nomor: 97 /Pid.B/2016/PN.Tim, dalam kasus denganTerdakwa Steven Itlay, halaman 37 disebutkan : menimbang bahwamenurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Tahun 2001 halamanHalaman 12 Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim702, salah satu. makna " makar" adalah perbuatan (usaha)menjatuhkan pemerintah yang sah dalam hal ini tidak lagi menghargai,mengakui Pemerintah yangsah; Menimbang, bahwa menurut dokrin
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg
Tanggal 20 Februari 2017 — ANDI WILLIAM alias ASU alias ALFIN ( Terdakwa)
75 — 21
  • Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatan:Menimbang, bahwa dalam unsur ini dilakukan bersamasama maksudnyaadalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader) sedikitnya ada 2 (dua) orang,yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen) bersamasama dan yang turut melakukan(medepleger), disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatanpelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentuk turutserta, selalu terdapat seorang
Pengadilan PN TEBO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 27-11-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN TEBO Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Mrt
Tanggal 27 Nopember 2017 — 1. Nama lengkap : Ir. SARJONO 2. Tempat lahir : Jambi 3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jln. Manunggal No. 67, Rt. 20 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo) yang dalam ini memberi kuasa kepada : A. Ihsan Hasibuan, S.H., Rifki Septino,.S.H. dan Tengku Ardiansyah, S.H. yang masing-masing adalah Advokat yang tergabung dalam “LAW OFFICE” A. Ihsan Hasibuan & Associates beralamat di Jln. Bogor No. 122, Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; M e l a w a n KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAMBI, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) TEBO, beralamat di Jalan Lintas Tebo - Jambi Km 4 Muara Tebo, Kabupaten Tebo; yang dalam ini memberi kuasa kepada : 1. Mohamad Yudha Setyabudi, S.H., S.I.K. Kabidkum Polda Jambi, 2. Desrizal, S.H. Advokad Madya Bidkum Polda Jambi, 3. Martino Roy Ginting, S.H. Advokad Muda Bidkum Polda Jambi, 4. Hendri Sitompul, S.H. Advokad Muda Bidkum Polda Jambi, 5. Maruli Hutagalung, S.Pd., M.H. Kasat Reskrim Polres Tebo dan 6. H. Sirait, S.H., M.H. BA Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11 /Pra/XI/2017/Advokasi tertanggal 17 Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
701 — 400
  • Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranyajauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari kedua ketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya danbaru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga)pelakunya.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 14-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 138-K/PM.III-19/AD/VII/2021
Tanggal 15 September 2021 — Oditur:
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Luvy Supintra
2.Kiara Ardy Fadhlika
3.Erick Fharlanda
4.Febri Ramadhon
5.Imam Muhsyanudin
64 — 23
  • Dokrin hukum menafsirkanadalah yang dimaksud dengan permainan judiadalah tiaptiap permainan yang pada umumnyamenggantungkan kemungkinan diperolehnyakeuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabilakesempatan itu. menjadi lebin besar denganketerlatihan yang lebih tinggi atau denganketangkasan yang lebih tinggi dari permainanya.Bahwa yang dimaksud dengan yang diadakandijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempatyang dapat dimasuki oleh khalayak umum, adalahbahwa tempat yang digunakan untuk melakukanpermainan
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 08-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2014 — 1.SYAHRIZAL, S.E,2.SUSI PRIHATINI, S.E, dkk;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,.2BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ASAHAN, dkk
455 — 71
  • dikeluarkanTergugat III dilahan yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, jelas telahbertentangngan dengan jaminan kepastian hukum yang dimaksud UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,Pasal 19 ayat (1) ;c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, Pasal 20 ayat (1) yangmenyatakan :"Hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam PasalBahwa menurut Dokrin
    Alumni, 2013 disebutkan bahwa hakmilik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikankewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain atasbidang hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunanatau Hak Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha), yang hampir samaHalaman 63 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUNJKTPAGEPAGEdengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atastanah kepada warganya ;Bahwa merujuk pada Dokrin dan aturan
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 02-09-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PA SELONG Nomor 1039/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 45
  • Terakhir juga dalam dokrin yangsama ditemukan dalam karangan M. Yahya Harahap, SH., dalambukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,pada halaman 98 dan 100.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 07-10-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 77/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
SARWAN EFENDI, SH.
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
193 — 244
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin/ pendapat Indroharto, SH, makakepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yangharus dilindungi oleh hukum serta Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (/ega/ standing) untuk mempertahankan haknya dan berproses di Pengadilan Tata UsahaNegara untuk mengajukan gugatan terhadap objek