Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dakrin doirin dokris dorin dikrin dekrin
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
178 — 83
  • Dan ahli berpendapat berdasarkan dokrin yang ahli pahami selamaini dari Paus Volten, hukum harus ada penemuannya dengan menggunakanpenemuan itulah ada hukumnya yang ahli gunakan pendekataninterprestasinya jadi kalau ahli melihat pada suatu rangkaian hukumketerkaitan antara Peraturan Kepala BPN No.11 tahun 2016 penyelesaiansengketa dikaitkan dengan Peraturan Kepala BPN No.9 tahun 1999 dandikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 maka ada benangmerah yang harus kita hormati dalam prinsip
    Selanjutnya bila kitaberbicara hukumnya bagaimana secara yuridis kalau putusan pengadilantidak dilaksanakan akan menurut dokrin itu tergolong perbuatan yangHalaman 121 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.Mksmelawan hukum oleh penguasa Kepala BPN dan itu termasuk kejahatanyang bisa dimasukan dalam delik pidana Pasal 421 KUHP mengenai bab 28kejahatan jabatan ;Bahwa Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999 bahwa ada 2syarat pembatalan yaitu cacat administrasi dan putusan pengadilan
    Ahli tidak mau membahas secara detail tetapi silahkandipertimbangkan bahwa apakah pernah ada putusan P.TUN sebelumnya itusampai dimana dan apa putusan yang terakhir yang telah berkekuatan hukumtetap artinya itulah yang menjadi ukuran untuk menilai persoalanpersoalanitu yang berkaitan dengan yang tadi telah disampaikan tetapi kalau ahlimempunyai dokrin tidak bisa masuk ke pengadilan tata usaha negara karenaputusan tadi yang pembatalan itu lahir dari putusan yang inkrah telahdiperiksa oleh pengadilan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-08-2012 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 378/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Juni 2013 — ALI HARRIS >< PT ASURANSI JIWASRAYA,Cs
185 — 55
  • dialihkan kepada Penggugat, akibat hukumnyaadalah Penggugat juga menerima peralihan hak untuk mendapatkanganti rugi dari Tergugat yang sebelumnya merupakan hak MaureenMawengkang atau keluarganya ;Menimbang, bahwa sejak menerima Peralihan penguasaanatas tanah tersebut dari Maureen, Penggugat juga belum pernahmenerima ganti rugi pelepasan hak dari Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan diatas,Penggugat secara hukum tetap sah menguasai tanah aquo ;Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan dokrin
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-02-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Jmb
Tanggal 18 Oktober 2018 — Hj Asniwarni (penggugat) lawan Drs. Benihar Napitupulu (tergugat)
196 — 65
  • Bahwa berdasarkan dokrin hukum perdata, tidaklahdibenarkan untuk mencampuradukkan obyek gugatan Wanprestasidengan Perbuatan Melawan Hukum; Kotradiksi antara Posita dengan Petitum Mengenai Uang Paksa,dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam posita gugatannya,Penggugat tidak menyinggung ataupun menguraikan mengenai uangpaksa (dwangsom), sedangkan dalam petitum nomor 7 Penggugatmenyebutkan Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya,apabila
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 11-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 42/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Ir MOLLY AHMAD MM
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
187 — 94
  • SKditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17Juni 2019, ada 17 Tujuh belas hari sejak SK ditetapkan;Bahwa dengan berdasar pada uraian uraian tersebut diatas, makaPenerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat tidakdidasarkan pada fakta hukum / prosedur Administrasi Pemerintahan yangbenar dan oleh karena itu Obyek Gugatan a quo menjadi Cacat Yuridis.Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 21-10-2013 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 223/Pdt.G/2013/PA.Pst
Tanggal 24 September 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
962 — 867
  • Penerapan yang demikian tidak berakibat16gugatan mengandung cacat plurium litis consortium jo jurisprodensi MahkamahAgung No 1826 K/PDT/1984 yang menyebutkan bahwa tidak selamanya harus ikutdigugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakangugatan cukup ditujukan kepada orang yang menguasai obyek;Bahwa disamping itu sesuai dokrin hukum yang di kemukakan oleh M YahyaHarahap, SH (Mantan Hakim Agung dalam bukunya berjudul, hukum acara perdata,tentang gugatan, persidangan
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN NUNUKAN Nomor 6/ Pdt.G/ 2017/ PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 — PT. ADINDO HUTANI LESTARI, berkedudukan di Jalan Raja Pandita No. 71-A, RT. X, Malinau Kota, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Ronald Pangaribuan, Direktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KING BARLIAN NURDIN, S.H. dan SATRIA LESMANA, S.H., Para Advokat/ Litigation PT. Adindo Hutani Lestari, beralamat di Jalan Raja Pandita No. 71-A, RT. X, Malinau Kota, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan PT. SEBAKIS INTI LESTARI, berkedudukan di Jalan Sutanto No. 57, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh R. M. Andiasworo Suryo Kusumo, Direktur Utama PT. Sebakis Inti Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. DODI S. ABDULKADIR, BSc., S.E., S.H., M.H., MUHAMMAD RIDWAN, S.H., DAVE ADVITAMA, S.H., M.H., ADREAS DONY KURNIAWAN, S.H., ARIE AGUNG, S.H., M.H., IRSAN PARDOSI, S.H., ARIE WIRAHADIKUSUMA, S.H., LL.M., LARIS PANJAITAN, S.H., M.H., M. TAUFAN EPROM HASIBUAN, S.H., M.H., HUSNI AZ-ZAKY, S.H., M.H., dan SRI HARDINMAS WIDAJANTO, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada MR & Partners Law Office, beralamat di Grand Wijaya Center Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 068/ MRP-SIL/ SK/ VII/ 2017, tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus No. 078/ MRP-SIL/ 3005/ SK/ IX/ 2017, tanggal 6 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; BUPATI NUNUKAN, berkedudukan di Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Nunukan Selatan, Mansapa, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASRUNI, S.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, MUHTAR, S.H., M.Si. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan I, HARKO SUNTIOWANGI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, dan ALDILLA WARGANDA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sei Jepun, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/ HK/ 72/ VII/ 2017, tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok l, Jalan Gatot Subroto – Senayan, yang diwakili oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISNA RYA, S.H., M.H., IMAM SETIOHARGO, S.H., M.H., BAMBANG WIYONO, S.H., M.H., ENDI SUGANDI, S.H., M.H., Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., MARIANA TUTY SIRAIT, S.H., HATONI, S.H., SRIWATI, S.H., dan M. ZAENURI, S.H., Kesemuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lt.. 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. KS.33/ Menlhk/ Setjen/ KUM.5/ 9/ 2017, tanggal 12 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
363 — 186
  • diambil oleh pejabatuntuk mengabil keputusan ada faktafakta yang bisa dinilai untukkemanfaatan dan kegunaan;Bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan suatu diskresi adalahPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa pejabat TUN mempunyai kewenangan legalitas dan diskresi, dandalam keadaan darurat dan berdasarkan fakta yang terjadi sehinggadilakukan diskresi yang dipergunakan untuk kentingan umum, justru jikatidak dilakukan akan terjadi permasalahan karena tujuan negara hukumuntuk kesejahteraan rakyat;Bahwa dokrin
    tentang kepentingan umum bermula dari Pasal 1 ayat (1)UUD 1945 bentuk pemerintahan Republik maka kepentingan umum yangdiutamakan dan dokrin tersebut masuk dalam hukum agraria, dankonteks kepentingan umum inilah maka ketika dilakukan pencabutanbisa dilihat berdasarkan legalitas dan juga diskresi;Halaman 76 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/ Pdt.G/ 2017/ PN.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 12-02-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PA KAB MALANG Nomor 987/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg
Tanggal 10 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 10
  • berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukumIslam disebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamwajid memberikan nafkah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selamadalam iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasihukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda Apabilaperkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (Sembilan puluh)hari;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Khusus
Register : 19-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pmk
Tanggal 6 Maret 2019 — Pemohon:
1.AMAR MAKRUF
2.SITI FADILATUL MARHAMAH
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
80 — 31
  • 2016 sehingga sejak itulah Perbuatan dilakukan.Bahwakasus seperti ini jarang terjadibahkannyaris tidak pernah adasehinggatermohonterlihatkebingungandalamP.19, karenakurangpahamnyailmu Hukumyang dimiliki terutamaHukum Perdata, karenamenganggap bahwa hukum pidana tidak ada sangkut pautnya denganhukum perdata padahal keduanya saling mengisi dan memberi arti, Dengandemikian surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkanTermohon adalah tidak Sah karena bertentangan dengan pasal 78, 79,KUHP dan Dokrin
Pengadilan PN SANGATTA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 25-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 82/Pid.B/2021/PN Sgt
Tanggal 4 Mei 2021 — H. MUHAMMAD AGUS W Bin WAREN
86 — 27
  • Adapun MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terlepas dari berbagai teori tentang kesengajaan(opzet), dalam dokrin Pasal 263 Ayat (2) KUHP mensyaratkan khususkesengajaan harus dibuktikan dengan:1. adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukanatau dibuat secara palsu itu seolaholah merupakan sepucuk surat yang aslidan yang tidak dipalsukan;2. adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itumerupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau
Pengadilan PN SIDOARJO
Putus : 23-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sda
Tanggal 23 Juni 2015 —
41 — 1
  • GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)10 Bahwa selain mengandung cacaterroriripersona,gugatan PENGGUGAT juga tidak mencantumkan dasarhukum dalil gugatannya apakah diatur berdasarkanKUHPerdata, Yurisprudensi atau Dokrin Hukum hingga TERGUGAT II menjadi pihak dalam gugatan dariPENGGUGAT, sehingga dengan demikian gugatanPENGGUGAT terbukti menjadiobscuur libel.
Pengadilan PN NUNUKAN
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN NUNUKAN Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 —
283 — 202
  • diambil oleh pejabat untukmengabil keputusan ada faktafakta yang bisa dinilai untuk kKemanfaatan dankegunaan;Bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan suatu diskresi adalahPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa pejabat TUN mempunyai kKewenangan legalitas dan diskresi, dandalam keadaan darurat dan berdasarkan fakta yang terjadi sehinggadilakukan diskresi yang dipergunakan untuk kentingan umum, justru jika tidakdilakukan akan terjadi permasalahan karena tujuan negara hukum untukkesejahteraan rakyat;Bahwa dokrin
    tentang kepentingan umum bermula dari Pasal 1 ayat (1) UUD1945 bentuk pemerintahan Republik maka kepentingan umum yangdiutamakan dan dokrin tersebut masuk dalam hukum agraria, dan kontekskepentingan umum inilan maka ketika dilakukan pencabutan bisa dilihatberdasarkan legalitas dan juga diskresi;Bahwaizin adalah kewenangan untuk mengelola suatu tindakan hukum;Bahwa adanyaizin bukan berarti memiliki hak keperdataan ;Bahwa ketika izin dikeluarkan oleh pejabat TUN dan objek hukum yangmelaksanakan izin
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : GUANTI KARNO Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
78 — 45
  • Dalil Tergugat sejalan dengan dokrin hukum M. Yahya Harahap dalambuku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, terbitan PT.Gramedia Pustaka Utama cetakan ke sepuluh, 1995 halaman 245246memberikan dokrin hukum sebagai berikut:"Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat dengan buktilawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinya nilai kKekuatanpembuktiaan yang menentukan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-01-2017 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 205 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — ASRIZAL, S.PD., M.Pd. bin ASRIL
75 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Moeljatno serta dokrin hukum pidanamaka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang membubuhi tandatangan pada dokumen pencairan dana termin kedua 100% tidaklah dapatdituntut dan atau dimintakan pertanggungjawaban pidana karenaperbuatan Pemohon Peninjauan Kembali terjadi sematamatamenjalankan perintah jabatan dari atasan vide Pasal 51 ayat (1)KUHPidana ;. Tidak ada niat jahat (mens rea)Niat Jahat (Vens Rea) dalam hukum pidana merupakan masuk dalamkajian "pertanggungjawaban pidana.
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Pidana Khusus
Register : 18-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim
Tanggal 19 Februari 2019 — Pemohon:
1.SEM ASSO
2.YANTO AWERKION
3.Edo Dogopia
Termohon:
Agung Marlianto
82 — 55
  • yang berdirisendiri;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan NegeriTirnika Kota Nomor: 97 /Pid.B/2016/PN.Tim, dalam kasus denganTerdakwa Steven Itlay, halaman 37 disebutkan : menimbang bahwamenurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Tahun 2001 halamanHalaman 12 Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim702, salah satu. makna " makar" adalah perbuatan (usaha)menjatuhkan pemerintah yang sah dalam hal ini tidak lagi menghargai,mengakui Pemerintah yangsah; Menimbang, bahwa menurut dokrin
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 04-01-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb
Tanggal 4 Oktober 2017 — - TERGUGAT : TENGKU DJALIL SAHMENAN,DKK - PENGGUGAT : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
136 — 35
  • bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti T.I1 sampai dengan Bukti T.I4 sedangkanTurut Terlawan untuk menguatkan dalil perlawanan pelawan telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TT.1 sampai dengan TT.118 ;Menimbang, bahwa Perlawanan pihak Ketiga (Derden Verzet)sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata positif dalam pasal 206 ayat 6RBG/195 HIR,Pasal 227 RBG / 207 ayat 3 HIR , 228 RBG/208 HIR,231,236 dan240 RBG serta Yurisprudensi maupun dokrin
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 07-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 38-K/PMT-II/AU/XI/2016
Tanggal 2 Februari 2017 — TOFAN BUDI PRASOJO Mayor Pnb
269 — 301
  • Dengan tidakadanya ketentuan di dalam undangundang tentang apa yangdiartikan dengan penganiayaan maka kami akan memandangdari sudut dokrin hukum pidana.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 14-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 138-K/PM.III-19/AD/VII/2021
Tanggal 15 September 2021 — Oditur:
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Luvy Supintra
2.Kiara Ardy Fadhlika
3.Erick Fharlanda
4.Febri Ramadhon
5.Imam Muhsyanudin
64 — 21
  • Dokrin hukum menafsirkanadalah yang dimaksud dengan permainan judiadalah tiaptiap permainan yang pada umumnyamenggantungkan kemungkinan diperolehnyakeuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabilakesempatan itu. menjadi lebin besar denganketerlatihan yang lebih tinggi atau denganketangkasan yang lebih tinggi dari permainanya.Bahwa yang dimaksud dengan yang diadakandijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempatyang dapat dimasuki oleh khalayak umum, adalahbahwa tempat yang digunakan untuk melakukanpermainan
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama
Register : 05-04-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PA BANGIL Nomor 637/Pdt.G/2018/PA.Bgl
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 5
  • membiarkan dan mengabaikan Penggugattanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 8 bulandengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 8 bulan, karenanya nafkah tersebutmenjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat, haltersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugatdiwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanak sesuaidengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 05-04-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 307/Pdt.PLW/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
IWAN CHANDRA SINYEM
Tergugat:
MOE IRWAN RAHARJA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat
2.HENDRO RAHARDJO
96 — 23
  • Brt.Menurut dokrin M. Yahya Harahap putusan Verstek hanya dapat di lawan denganperlawanan Pihak Ketiga yang sebelumnya bukan sebagai pihak yang berperkara.Sedangkan jelasjelas lwan Chandra Sinyem sebagai pihak dalam perkaraNo.90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., tanggal 22 September 2015;6. Bahwa mengenai pokok perkara sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Judexfactie dan Judex juris dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.175 PK/PDT/2019,tanggal 25 Maret 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 17-07-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 1992/Pid.B/2019/PN Mdn
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
NELSON VICTOR S SH
Terdakwa:
JIMMY
32 — 3
  • Unsur Dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatubarangyang seluruhnyaatau sebagiannya milik orang lain :Menimbang, bahwa menurut dokrin ilmu hukum pidana, sengaja yangdikenal dengan istilah opzet atau dolus diartikan sesuatu yang dilakukan olehpelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatknya. Unsurdengan sengaja itu tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwaHalaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1992/Pid.B/2019.