Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 02-11-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2016
Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. PAGAR KANDANG SAKTI, VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, DK
101 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barat Tanah DaratSeb.Selatan Tanah DaratSeb.Timur Sauni Bosin Pengasinan Jumlah 141.903 M2 10.Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo , luas seluruhnya 98.020 m2 yang objektanahnya terletak pada lokasi lain tetapi ditempatkan pada Persil D 77 Persilmiliknya Penggugat, sehingga mengakibatkan tumpang tindin dengan objektanah sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nomor: 205 D/VIII54/1964 tanggal 31 Desember 1964, (SK.
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 16-11-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PA BIMA Nomor 1871/Pdt.G/2020/PA.Bm
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 106
  • (ii) tidak jelasnya objeksengketa yang meliputi tidak disebutnya batasbatas objek sengketa secarajelas;Oleh karena batasbatas tanah harus jelas dan terang karena menyangkuteksekusi, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.81/K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa oleh karena tanah obyek sengketayang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dalam uraian gugatanPenggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Dan untuktidak menimbulkan tumpang tindin dalam proses eksekusi, serta tidakmenimbulkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 K/TUN/2017
Tanggal 14 Februari 2017 — H. ALLAIDIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU., II. HALIM SUSANTO;
43 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 57 K/TUN/2017tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar tidak terjadi overlaping/tumpang tindin dalam pemberian hak milik tanah kepada pihaklain;10.Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan11Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (objek sengketa a quo)adalah perbuatan sewenangwenang dan bertentangan denganperaturan perundangundangan berlaku yakni UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 tentang perubahan atas
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
REINHARD TALILESSY
Tergugat:
JANTJE SIETO
145 — 59
  • Penggugat Tidak Melibatkkan Penjual Tanah yangmenunjuk BatasBatas Kepada Penggugat.Bahwa sebagai penjual sejak awal proses penjualan sudahmengetahui batasbatas tanah yang akan dijual dimanasudah ada pemilik yang lebih dahulu menguasai tanah yangberbatasan dengan Penjual.Bahwa penjual, pembeli (Penggugat) dan Badan PertanahanKota Ambon memilliki hubungan kuasalitas, sehingga terjadiHalaman 10 dari 35 Putusan Perdata Nomor 244/dt.G/2019/PN Ambperbuatan hukum jual beli yang mengakibatkan terjaditumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-10-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1302 K/Pdt/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — Drs. MUH. THAMRIN PARENRENGI, SH. MH. vs ISKANDAR, dk
59 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikianpengakuan Tergugat di atas tanah milik Penggugat berdasarkan SHMNomor 1542/Sukarasa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut adalahmerupakan tumpang tindin (overlapping) karena SHM Nomor1542/Sukarasa tersebut bukan terletak di Blok Cinotot melainkan terletak diBlok Citepus;Bahwa oleh karena SHM Nomor 1542/Sukarasa yang terletak di BlokCitepus dan bukan terletak di Blok Cinotot tersebut, maka Tergugat tidakberhak dan sah menurut hukum mengakui dan memiliki serta menguasaitanah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 19-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 108/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 September 2017 — DR. YUSUF TAWULO, S.H.,S.E.,M.M ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
69 — 25
  • berdasarkan penjelasan pada point 28diatas dapat diartikan sejakbulan Januari 2014 sampai denganDesember 2015 diantara dalam kurun waktu tersebut yaitu sampaidengan tanggal 15 Mei 2015 adalah masih satu dalam penilaianwaktu pelanggaran yang sama karena telah ada penjatuhanhukuman disiplin yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi TenggaraNomor : 862/2209 tanggal 18 Mei 2015 berupa PenundaanKenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun karena tidakmelaksanakan tugas dimana hal tersebut dapat diartikan menjaditumpang tindin
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Khusus
Register : 20-12-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 20/Pid.B/LH/2018/PN Tlk
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SYARIFUDDIN NASUTION. SH.MH
Terdakwa:
MASRAN MANIK alias MASRAN Bin KASIRAN MANIK
399 — 39
  • Riau adalah sesuai denganSurat Keputusan Nomor : SK . 903 / Menlhk / Setjen / Pla. 2 / 12 / 2016adalah :e Melakukan Pengukuran, Pemetaan dan Inventrisasi pada bidangKehutanan;e Mengumpulkan data Pengukuran yang ada di Bidang Planalog;e Menyelesaikan masalah tumpang tindin kawasan hutan dari pihakpertama dan Pihak Ketiga;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2018/PN TIke Mengumpulkan, Mempelajari, Menganalisa, serta Menelaah bahan bahan Terkait Penataan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sertaPemetaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/Pdt/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — Ny. SUTILAH als. USREK als. Ny. IRAN HADISUNARTO, DKK., ;LEMBAGA PENDIDIKAN PERKEBUNAN (LPP) YOGYAKARTA dahulu bernama AKADEMI GULA NEGARA (AGN) Yogyakarta
24 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kemudian Para Penggugat/PemohonKasasi melakukan penelusuran lebih dalam dan diperolehlah data yangmenunjukkan adanya peralihan yang janggal dari Hardjowijono kepada R.Sukarsono sehingga terjadi tumpang tindin bahkan hilangnyatanah.Seharusnya luas tanah yang ditinggalkan oleh Hardjowijono lebih besar darisisa tanah seperti yang tertera didalam Letter C Nomor 428, apalagiHardjowijono sampai dengan meninggal tidak pernah mengatakan bahwapernah menjual tanah kepada R.
Pengadilan PN Nanga Bulik Perdata
Register : 09-04-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PN Nanga Bulik Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Ngb
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
CH MIKIN
Tergugat:
PT. PILAR WANAPERSADA
Turut Tergugat:
1.BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMANDAU
124 — 90
  • Tidak terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanahg. Data Yuridis atau data Fisik yang diperoleh adalah benar,atauh. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukumadministratif.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2211 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — NAZMIAH SOMAD, DKK VS HERAWATI (HENG SOK KHENG), DK
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tertanggal 11 Desember 1965dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum:;Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh KepalaKampung Pasir Putih Kotapradja Djambi tanggal 20 Maret 1959 milikTergugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidaktumpang tindin
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 78/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
BEMPI PANCARI HUTAGALUNG
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
2.MARANGKUP SIHOMBING
215 — 180
  • Sumatera Utara,BERADA DIATAS SEBAHAGIAN DARI BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan hasil Pengembalian batas tertanggal 25 Maret 2021 No.03/BA.12.02.200/III/2021, terdapat tumpang tindih sebahagian atas bidangtanah seluas 1.474 M2 milik Penggugat, artinya bahwa sebahagian luas tanahmilik Penggugat tumpang tindin seluas 1.474 M2 dengan sertifikat No. 95,sehingga dalam hal ini sangat jelas dan terang bahwa Penggugat sangatdirugikan oleh tergugat karena atas adanya sebahagian luas tanah milikPenggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 11-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 615 K/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — AHMAD MIPON VS I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)., II. PT. PANTAI BARELANG INDAH DAN PT. LAUT INTAN PERMATA;
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Kecermatan;Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan, Tergugat telah pulamenjalankan Asas Kecermatan terbukti dengan telah diperiksasecara cermat dan teliti seluruh persyaratan pengajuan permohonanoleh Tergugat Il Intervensi dan telah pula dilakukan pengukuranlokasi sehingga ditemukan fakta bahwa alokasi yang diberikankepada Tergugat Il Intervensi tidak tumpang tindin dengan pihakmanapun termasuk Penggugat dan PT. Lautan Intan Permata.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 5 Februari 2021 — Penggugat:
PT. TRIPLE EIGHT ENERGY
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
283 — 387
  • Triple EightEnergy tumpang tindin dengan wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk atau tidak;Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL Bahwa setelah tahun 2013 Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan IUPPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2494 K/PDT/2009
TN. TJONG KIM TEK; PT. DUTA PERTIWI, TBK.
56 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi / Tergugat tersebut tidak didukung olehputusan pidana;Mengenai alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena JudexFacti telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dimana PemohonKasasi Il / Penggugat menyatakan, bahwa sekarang sedang berjalan gugatanPemohon Kasasi Il / Penggugat terhadap Pemohon Kasasi / Tergugat yangterdaftar dalam perkara No. 139/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut, sehingga untukmenghindari overlaping (tumpang tindin
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-11-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 642/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat VIII : RIZAL FADLI
Pembanding/Tergugat IX : SUHARMI, CS ( 7 ORANG)
Terbanding/Penggugat I : AKHMAD SAFAAT
Terbanding/Penggugat II : ALEX ZULKARNAEN, SH. (kuasa AKHMAD SAFAAT)
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat I : SUHARMI
Turut Terbanding/Tergugat II : IKA SUGIARTI
Turut Terbanding/Tergugat III : DWI ASTUTI WULANDARI
Turut Terbanding/Tergugat IV : NOVITASARI
Turut Terbanding/Tergugat V : RETNO AMBARWATI
Turut Terbanding/Tergugat VI : INDRATMI PUJI ASTUTI
Turut Terbanding/Tergugat VII : NUGROHO
108 — 56
  • Dilema inilah yang harus benarbenardipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara ini, mempertimbangkan terlebin dahulu apakah benar posisi letakbatas bidang tanah milik Penggugat benarbenar tumpang tindin dengantanah milik Tergugat dan Tergugat Il, mengingat Kantor Pertanahan KotaDepok/Turut Tergugat saja tidak berani mencabut Sertifikat Hak Milik No.06802/Mampang/2014 dan Sertifikat Hak Milik No. 06803/Mampang/2014milik Tergugat dan Tergugat II, padahal sudah ada perintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2978 K/Pdt/2011
Tanggal 18 Juli 2012 — PT ARYA KENCANA SEMESTA vs PT PALACE HOTEL
60 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap pada persidanganterdahulu, tujuan UU 40/2007 memisahkan tugas, fungsi dan tanggungjawab Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi adalah agar jelas batasbatas fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi,sehingga tidak terjadi saling tumpang tindin dan perebutan kekuasaan diantara organ yang satu dengan organ yang lainnya;8. Bahwa keterangan ahli M.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-10-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 17 / Pdt.G / 2017 / PN Sdw
Tanggal 24 Oktober 2017 — DANIUS HERONIMUS, melawan PT. TRUBAINDO COAL MINING (PT TCM) MESSAKH. A
97 — 70
  • Trubaindo Coal Mining ) menolakmembayar tali asih atas tanah objek sengketa kepada Penggugatoleh karena tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugatdalam perkara ini adalah tumpang tindin dengan lokasi yangdakui oleh Tergugat Il ( Sdr. Messakh. A ), dimana Tergugat (PT. Trubaindo Coal Mining sudah membayar/memberikan taliasin atas lokasi yang dimaksud kepada Tergugat Il ( Sadr.Messakh.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1411 K/Pdt/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — PT SUMBER TIRTA MAS ABADI, vs. BUPATI BEKASI, PT SUNAN HERITAGE DEPELOPMENT, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,
73 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanpemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya tumpangtindin penguasaan tanah akibat terbitnya Keputusan Bupati Bekasi Nomor591/Kep.052BPPT/2012, yang justru bertujuan untuk menghindari adanyatumpang tindin dengan mengoreksi surat keputusan Bupati yang terbit sebelumnyatentang areal ijin lokasi tahun 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang,
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 24-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 24/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 8 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Sofian Diwakili Oleh : Jamaan Elvi Eluwis,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : MARTABUN Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat II : IYAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat III : ZURIATI Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat IV : SIHAL Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat V : MAHNE Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VI : RUSTAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VII : NIGA Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VIII : RAPUAH Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI
99 — 25
  • pada angka 10 yang pada pokoknyamenyatakan Penggugat ada mengajukan surat keberatan kepada TurutTergugat dan Turut Tergugat II karena telah mengeluarkan beberapa SKTdan 1 buah SHM diatas tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat adalahhal yang benar karena para Tergugat (Tergugat s/d Tergugat XIX) jugamengetahui tentang hal tersebut;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 yang pada pokoknyamenyatakan obyek tanah Penggugat yang telah bersertifikat SHM No.123/Setapuk Kecil/1990 tumpang tindin
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 22-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 77/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
H. ANWAR YUNUS, SH.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
106 — 63
  • Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGATpada halaman 10 dan 12 yang intinya :" eaeeaees bahwa PENGGUGAT merasa telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh TERGUGAT berupa SertipikatHak Milik Nomor 2170/Desa Sumi, Surat Ukur Nomor 01673/SUMI/2018tanggal 24 September 2018, Luas 32.008 M2 atas nama ILHAM yangditerbitkan pada tanggal 25 September 2018 dan PENGGUGAT jugamenyatakan bahwa telah tumpang tindin obyek sengketa dengan tanahPENGGUGAT serta PENGGUGAT menyatakan