Riau adalah sesuai denganSurat Keputusan Nomor : SK . 903 / Menlhk / Setjen / Pla. 2 / 12 / 2016adalah :e Melakukan Pengukuran, Pemetaan dan Inventrisasi pada bidangKehutanan;e Mengumpulkan data Pengukuran yang ada di Bidang Planalog;e Menyelesaikan masalah tumpang tindin kawasan hutan dari pihakpertama dan Pihak Ketiga;Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2018/PN TIke Mengumpulkan, Mempelajari, Menganalisa, serta Menelaah bahan bahan Terkait Penataan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sertaPemetaan

Terlawan melampirkan SURAT KETERANGANPENGUASAAN FISIK palsu yangbertentangan dengan fakta yangsebenarnya sehingga penerbitanSertifikat yang menggunakan SuratKetarangan Penguasaan Fisik palsuadalah perbuatan melawan hukumpidana;14.Bahwa Terlawan Il dan Ill melaksanakan lelang berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 yaitu PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG dalampelaksanaannya terjadi tumpang tindin

Mismunalimin;Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, menurutMajelis Hakim, gugatan tersebut sudah jelas, baik subyek maupun obyeknya,dan isinya tidak tumpang tindin serta bukan merupakan penetapan warismaupun pembagian waris, namun kesemuanya masih diperlukan pembuktianlebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alatalat bukti sesuai ketentuanhukum yang berlaku, sehingga eksepsi obscuur libel yang diajukan olehTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak;Menimbang, bahwa

Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan upaya konfirmasi, klarifikasikepada pihak terkait termasuk kepada pemerintah setempat dan juga instansiyang berkompeten dalam bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan KotaKendari tentang beberapa hal seperti apakah bidang tanah tersebut tidaksedang dalam sengketa dengan pihak manapun, tidak sedang berada dalamstatus sitaan, tidak menjadi agunan baik pada lembaga perbankan maupunlembaga keuangan lainnya, serta tidak tumpang tindin dengan sertifikatlainnya.

dikabulkan , sebab sebagaimana telah dipertimbangkandiatas , bahwa jawaban / tanggapan Termohon PKPU , justru fokus pada adanyaPiutangnya Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU , dan bukti bukti dariTermohon PKPU pun fokus perihal itu , yang menurut pendapat Majelis Hakimselain tidak berkurelasi dengan dalilnya Permohonan PKPU ini , juga apabiladipertimbangkan tentang benar tidaknya adanya Piutang Termohon PKPUkepada Pemohon PKPU secara langsung maupun tidak akan berpotensimembawa pada kerancuan / tumpang tindin

Bahwa dalam gugatan Aquo terdahulu yangdimohon penetapannya eksikusi tersebut tidakdilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidaksesuai dengan prosedur yang benar, sehinggakeputusan pengadilan Negeri Depok Menjadilain, maka telah terjadi tumpang tindin denganHGB 527/GS 2135 tahun 1989 seluas + 371.684m?

Utr.10.11.Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Sertipikat Hak Guna BangunanNo.341/Kamal Muara atas nama Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatanhukum karena tumpang tindin dengan Tanah Milik Adat Girik C.No. 261persil 26a S.I luas 5.240 M2 dan persil 26a S.I luas3.860 M2 atau lebihjelasnya lagi bidang tanah warisan milik Para Penggugat yang nota benebelum pernah dijualbelikan atau dipindahkan haknya kepada siapapun jugatermasuk kepada Tergugat, oleh Tergugat telah dianeksasi dan dimasukandalam permohonan

kemudian berdasarkan Surat NomorIP.01.05/3114.08/I/2020 pada bulan Januari 2020 yang dikeluarkan olehTergugat Il menerangkan bahwa terhadap sebidang tanah yang akandikembalikan batasnya telah dilakukan pengumpulan data awal dan setelahdilakukan pemetaan, telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 638 atas namaTergugat yang tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat danmemberitahukan kepada Penggugat untuk menyelesaikan terlebih dahulupermasalahan perkara a quo;Bahwa mengetahui telah terjadi tumpang tindin

Indah sudah dilakukan asusila sebanyak 2 kalikemudian akhirnya sepakat mengadukan ke Polsek Slogohimo;Bahwa saksi korban Zaskia sebelum diajak bersetubuh Anak seringmengajak bermain petak umpet bersama, ketika salah satu jaga, Anakmengajak salah satu korban bersembunyi ke kamar mandi dirumahkosong, pintu ditutup dan kemudian Korban diiming imingi diberikanuang Rp 1000 s/d Rp 2.000 juga kadang diberi Permen, selanjutnyaKorban di telanjangi dan ditidurkan dikamar mandi kosong tersebut,selanjutnya di tindin

Bengawan No. 58 Surabaya yangditerbitkan pada tanggal 27 Maret 1974 milik Penggugat tersebut telahterjadi overlap/tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor15 K/Kelurahan Darmo, tanggal 8 September 1980, surat ukur No. 613,tanggal 30 Nopember 1922, seluas 730 M, atas nama De GemeenteSoerabaja (Pemerintah Kota Surabaya), padahal obyek tanah danbangunan rumah secara fisik Sampai saat ini ditempati oleh Penggugatuntuk rumah tinggal sejak Tahun 1985 sampai dengan sekarang ;V.

2005tersebut, tentu melaksanakan ketentuan PMK 11/2005 akan justrumembawa masalah baru bagi Penggugat.Oleh karena itu, Penggugat merasa bahwa sanksi administrasi yangdiberikan oleh Tergugat melalui penerbitan STP 01 dan Keputusan DJPyang menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi tersebutadalah suatu hal yang sangat tidak adil mengingat keterlambatanPenggugat dalam memungut dan menyetor PPN adalah sematamatabukan karena kesalahan Penggugat, melainkan karena adanyakesimpangsiuran dan tumpang tindin

Nomor 3474 K/Padt/2016dibersihkan dan dirawat, ditanami pohon buahbuahan oleh pemiliknya terusberkelanjutan melekat dikuasai oleh pemiliknya, berdasarkan Pasal 584KUHPerdata Para Penggugat tidak pernah mengalih hak kepada siapapunmelalui jual beli, waris, hibah dan tidak berubah tetap jadi milik ParaPenggugat sampai gugatan ini dimasukan.Bahwa dengan cara melanggar hukum Tergugat melakukan overlappingatau tumpang tindin secara keseluruhan terhadap a quo tanah milik ParaPenggugat sehingga kepentingan

dilapangan oleh Penggugatternyata Tergugat memang telah menerbitkan Objek Sengketa di atasTanah HPL milik Penggugat, sehingga karenanya penerbitan ObjekSengketa mengakibatkan subjek yang dituju oleh Objek Sengketa tersebutmendapatkan Hak atas sebidang tanah di atas tanah HPL milik Penggugattanpa adanya jjin atau pemberian hak dari Penggugat, di mana padaakhirnya antara tanah HPL milik Penggugat dengan Objek sengketa terjadiHalaman 8 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor 118/G/2017/PTUNBDGtumpang tindin

Pandu Citra Mulia terjadi tumpang tindin DenganWilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk;2.

PT.Pandu Citra Mulia selaku pemegang Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi tidak memenuhi kewajiban yang ditetapbkan dalam IUPserta Peraturan Perundangundangan;Menimbang, bahwa dalil Penggugat dari aspek subtansi menyatakanapabila Bupati Kolaka Utara menganggap Penggugat telah melakukanpelanggaran administratif yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam IUP danPeraturan PerundangUndangan atau terjadi tumpang tindin dengan wilayah PT.Vale Indonesia Tok, maka seharusnya Bupati Kolaka Utara terlebin dahulumenyampaikan

tidakada tanah milik orang lain dilokasi tersebut; Bahwa saksi menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat untuk dikelolah; Bahwa pada tahun 2006 kondisi tanah masih dalam bentuk hutan; Bahwa saksi ikut membersihkan dan menanam di atas tanah tersebut; Bahwa Darlan Simbolon ada dilokasi tersebut pada tahun 2009; Bahwa saksi kenal dengan Aco dan Aco bukan orang asli di Desa DanauLancang; Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah snegketa karena membawa data ukuryang baru; Bahwa tanah Penggugat bukan tumpang tindin

2008 ada pengukuran yang dilakukan oleh MiskolFirdaus;Bahwa saksi selaku Ninik Mamak hanya hingga tahun 2009 dan sekarangtidak lagi karena saksi selaku Kepala Desa;Bahwa tanah yang diklaim Penggugat ditandatangani oleh Alimin yangsebelumnya diserahkan kepada Ajo seluas 125 hektar;Bahwa tanah yang diserahkan Ninik Mamak kepada anak kemenakan seluas450 hektar yang dilakukan oleh 4 orang Ninik Mamak Desa Danau Lancang;Bahwa pembagian ulayat beradasarkan pesukuan;Bahwa tanah sengketa tidak tumpang tindin

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Mpwtumpang tindin dimana sertifikat Tergugat Il Intervensi menindihsertifikat Penggugat, namun sejatinya dalil tersebut disebabkan karenaadanya ketidak tahuan mengenai batasbatas tanahn sesuai saatpengukuran pendaftaran tanah pertama kali (PRONA), yang kemudianpada saat pengembalian batas petugas BPN Kubu Raya danPenggugat melakukan pengukuran yang berbeda dari pengukuranpendaftaran tanah pertama kali/penerbitan sertifikat pertama kali yaitupengukuran dimulai dari Parit

tersebutdiatas, yang kami kutip kembali sebagai bukti Otentik menjelaskan fakta hukum sebagai berikut :Menimbang bahwa terhadap dalildalil Penggugat dalam gugatan.Replik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwasertifikat objek sengketa salah letak, melebihi batas tanah/menindihsertifikat milik Penggugat yang diperdebatkan dalam perkara ini MajelisHakim perlu menjelaskan bahwa pada kenyataannya tidak terdapatkesalahan letak, tidak terdapat melebihi batas tanah dan tidak terdapattumpang tindin

dikarenakan adanyadugaan perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh Hans Barki danHanna Barki dengan menyembunyikan informasi dengan cara membuatAJB palsu sebagaimana disebutkan diatas, karena jika dilihat dari tahunperistiwa hukum yang terjadi, SHM No. 47 atas nama Hans Barki, SHMNo. 48 atas nama Hans Barki, SHM No. 49 atas nama Hanna Barki danSHM No. 50 atas nama Hanna Barki diterbitkan oleh Tergugat padatahun 1977 yang faktanya berdasarkan putusan PK tersebut nyatanyake4 SHM tersebut ternyata tumpang tindin

Bahwa dengan adanya Putusan PK tersebut yang menyatakanbahwa tanah Penggugat tumpang tindin dengan SHMSHM milik HansBarki dan Hanna Barki, dapat dilihat bahwa Tergugat dalammenerbitkan SHMSHM milik Hans Barki dan Hanna Barki pada tahun1977 telah menyalahi ketentuanketentuan sebagaimana tercantumpada PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karenaseharusnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 sebagaimanaHal. 16 dari 74 Hal.

selanjutnya saksiPutusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Gns. halaman 14menciumi bibir saksi korban dan langsung saksi membuka baju selanjutnyasaksi mencumbu sambil meremasremas payudara saksi korban kembalisetelah itu saksi membuka baju dan membuka branya selanjutnya saksimembuka celana saksi dan setelah itu saksi mebuka androk dan membukacelana dalam saksi korban sambil saksi meremasremas payudara saksikorban setelah itu saksi merebahkan saksi koroban diatas kasur berwarnamerah putih setelah itu saksi tindin

Pelelangan asetaset Pemohon Kasasi yang telah dilakukan oleh TermohonKasasi , Termohon Kasasi Il dan Termohon Kasasi Ill yang dibeli olehTermohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VI, TermohonKasasi VIl, Termohon Kasasi VIII, Termohon Kasasi IX, Termohon Kasasi Xdan Termohon Kasasi XI adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demihukum ;Alasan ini sangat penting untuk dipertimbangkan dan dikabulkan, agarnantinya tidak terjadi tumpang tindin dalam penjatuhan putusan dalamperkara pidana

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak padahalaman 5/7 dan 58 putusan telah memberikan pertimbangan hukumbahwa objek sengketa tumpang tindin atau overlapping dengan SertifikatHak Milik Nomor 67/Desa Saigon atas nama Penggugat;3.2.