Bahwa untuk menghindari adanya tumpang tindin Putusan Hukum yangberbeda untuk sebuah obyek hukum yang sama, maka harus menungguPutusan Hukum terkait Perkara banding sebagaimana tersebut diatas yangtentunya menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Perkara yangterdahulu; Oleh karena itu Gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolakatau setidaktidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka (1) dan (2),dan (5) tersebut, akan

dan terhadap SertipikatHak Guna Bangunan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang berdasarkan putusan perkara Nomor 16/G/2009/PTUNPLG,Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tingkat bandingdengan Nomor 24/B/2010/PT.TUNMDN, Putusan Kasasi Nomor 299K/TUN/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 158 PK/TUN/2011 yangtelah berkekuatan hukum tetap, sehingga diatas tanah milik Para Penggugatberdasar Gambar Situasi nomor 556/1979 atas nama Hasyim menjaditumpang tindin

demikian permasalahan pertamaterhadap atas tanah obyek sengketa statusnya adalah Tanah Negarabukan berasal dari tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 6104 Sebatas nama Loa Sok Tjoe dapat dibuktikan ; Dengan demikian Judex Factie telah melampaui batas wewenangnyasebagai peradilan administrasi, padahal peradilan yang palingberwenang menentukan status tanah/asalusul tanah adalah PeradilanUmum bukan Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa terlebihlebin lagi Judex Factie telah mengabaikan adanyatumpang tindin

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnyaMajelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk menghindariadanya pengulangan perkara yang diajukan oleh Penggugat dan adanyaputusan majelis hakim yang berbeda serta demi menghindari adanyatumpang tindin pemeriksaan perkara yang berujung pada tumpangtindihnnya putusan pengadilan yang akan memberikan ketidakpastianhukum, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim

IP.02.05/93973.71/IV/2019, tanggal 29April 2019 diketahui bahwa terhadap permohonan hak atas tanah milikPenggugat oleh Tergugat tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan setelahdilakukan kegiatan pengukuran dan Pemetaan Kadastral ditemukan bahwabidang tanah yang dimohonkan terindikasi berada diatas hak lain ; Bahwa berdasarkan uraian data bukti T5 berupa gambar ukur,Nomor.1242/tahun 2017, diperoleh fakta bahwa bidang tanah yangdimohonkan Penggugat ternyata terindikasi tumpang tindin dengan bidangtanah

Sedangkan SertipikatHak Milik Nomor 5500/Simpang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6790sampai dengan Nomor 6798 atas nama Termohon Kasasi terbitbelakangan, yaitu setelah tahun 2003Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaanmenyatakan bahwa tumpang tindin hak atas tanah merupakan cacadhukum administratif yang dapat menjadi alasan pembatalan hak atastanah.Dari uraian

Dan olehkarena kedudukan pihakpihak atau subyek yang berbeda bukanlah suatusebab dilenyapkannya azas " Ne Bis In Idem ", Sehingga apabila perkaraini diadili kembali oleh Pengadilan Agama Sidoarjo maka akan terjaditumpang tindin dengan putusan perkara perdata di Pengadilan Negerisidoarjo No. 160/Pdt.G/2007/PN.Sda tertanggal 11 Juni 2008 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 578/PDT/2008/PT.Sby.tertanggal 22 Desember 2008 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.

sehingga bertumpang tindihdengan tanah hak milik Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Balk (AAUPB) dalam hal ini : Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketatersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagiPenggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karenabertumpang tindin

Alasan2 : Terdapat tumpang tindin peraturan secaratidak taat azasHalaman 28 dari 43 halaman. Putusan Nomor 238/B/PK/PJK/2013C. Alasan3 : Dalam prakteknya, saat pemungutansebagaimana diatur dalam PMK 11/2005 sangat sulit ataubahkan tidak mungkin dilakukan oleh Pemungutd. Alasan4 : Pemohon tidak pernah dikukuhkan sebagaiPengusaha Kena Pajak ("PKP") sedangkan PMK 11/2005merujuk kepada Perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Samayang dikukuhkan sebagai PKPe.

TaniPrima Makmur, Sabaruddin dan Ilham Adiguna ke lokasi tanah saksisesuai sertifikat 00069 an Djabal Nur Moita, namun saat di lokasi saksitidak bisa pastikan tanah saksi karena saat ini sudah tidak jelas lagi karenasudah di penuhi kelapa sawit dan patokpatoknya hilang digusur, saksitidak tahu lagi apakah tanah saksi masuk dalam objek sengketa atau tidak; Bahwa tidak ada yang menyampaikan tanah saksi dengan Sabaruddinsaling tumpang tindin namun saksi dipanggil untuk dimediasi untukmenentukan posisi

Sumantri yang berhakatas harta objek sengketa sebagai harta peninggalannya;Petitum tersebut diatas tumpang tindin dengan petitum lainnya,sehingga apa yang dikehendaki Penggugat menjadi kabur.

Bahwa gugatan Penggugat adalah tumpang tindin yang mana dalam perihalgugatan adalah gugatanperbuatan melawan hukum namun dalam isi positadan petitum menguraikan tentang waris sehingga gugatan juga harusdinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;4.

itu , hal ini berarti bahwa Penggugatlah yangpertama harus membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;Menimbang bahwa sebelum Majelis membuktikan tentang gugatan tersebutMajelis akan meneliti dulu gugatan dari Penggugat dan ternyata dalam gugatanPenggugat point 10 Penggugatpun telah pula mengajukan gugatan yang sama dan atausenada permasalahannya ke Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Bandung sehinggaMajelis menilai apabila gugatan Penggugat a quo Majelis periksa dikhawatirkan akanterjadi tumpang tindin

Kesalahan prosedur, b. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, c. kesalahan subyek hak, d. kesalahan objek hak, e.kesalahan jenis hak, f. kesalahan perhitungan luas, g. terdapattumpang tindin hak atas tanah, h. data yuridis atau data pisik tidakbenar, atau . kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadian Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.

Sulawesi Utara yang telah menyerahkan tanah/objek sengketakepada Tergugat III, dan perbuatan Tergugat III yang telah menguasai objeksengketa berdasarkan penyerahan /penunjukkan dari Tergugat Il, danperbuatan Tergugat II yang telah bermohon untuk menerbitkan sertifikat Hakpakai dimana didalamnya termasuk tanah/objek sengketa kepada TergugatIV serta perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan sertifikat Hak PakaiNomor 9/Bitung Barat dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Bitung Tengahyang telah tumpang tindin

merupakan kejahatan yang diancam denganpidana pokokyang sama, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaiberikut:Bahwa pada pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pastipada tahun 2010 di Kampung Ponjen RT.002 RW.005 Kel.Tanjung RiauKec.Sekupang Kota Batam, terdakwa memanggil saksi ERTININGSIH yaituanak kandung terdakwa yang pertama, ke kamar terdakwa, selanjutnya saksi disuruh memijit terdakwa, pada saat sedang memijit, terdakwa memaksa saksiuntuk membuka celana saksi, kemudian saksi di tindin

Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat telah menempuhupaya Administratif sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 6/2018;Bahwa Penggugat mendapatkan kepastian tanah miliknya overlapatau tumpang tindin dengan Obyek Sengketa dan Objek Sengketa IIHalaman 10 Putusan Nomor: 70/G/2020/PTUN.SMGsetelah melalui upaya administratif dan berdasarkan Surat Nomor :MP.01.03/235733.74/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 dari Tergugat Perihal :Surat Pemberitahuan Mediasi telah

SuratUkur Nomor : 195/Banbankerep/2008 tanggal 14 Maret 2008 seluasHalaman 37 Putusan Nomor: 70/G/2020/PTUN.SMG2.250 m2 (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi) atas namaTJIA SIE JOENG (ic.Tergugat Il Intervensi 1) dan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor : 00512/Banbankerep, penerbitan tanggal 25 Maret2008, Surat Ukur Nomor : 196/Banbankerep/2008 tanggal 14 Maret2008 seluas 2.250 m2 (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi)atas nama BUDI SETIONO (ic.Tergugat II Intervensi 2) telah terjaditumpang tindin

29/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 46 dari halaman 89h. bahwa, areal seluas +506,36 ha, yang dikeluarkan untuk para petanitersebut pada butir g diatas, tidaklah jelas lokasinya, baik di peta maupun dilapangan karena tidak ditetapbkan dengan jelas pada persil bekas hakerfpacht mana yang dimaksudkan dalam acara pengeluaran tersebut, dansementara itu 1551 KK petani belum menguasai tanah garapan manapun.i. bahwa dengan demikian pemberian HGU tersebut, pada bagianbagiantertentu. yang diberikan HGU, tumpang tindin

Nomor 982, 1038 dan 983, dan juga tumpang tindin denganareal tanah obyek landreform sebagai tanah pertanian berdasarkan SKMenteri Dalam Negeri Nomor SK. 208/DJA/1981 tertanggal 30 Desember1981, dan oleh karenanya ditetapkan untuk menata kembali Areal TanahPerkebunan PT.

. ; Berdasarkan fakta dan uraian diatas dengan terdapat begitu banyak perkarayang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satu hamparan objeksengketa yang di Klaim milik PENGGUGAT dan lebih penting lagi semuanyabelum ada yang inkrah (belum berkekuatan hukum tetap), makadikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah(Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindin Putusan yang berbeda dikemudian hari. ;h.

Berdasarkan fakta dan uraian diatas dan dengan terdapat begitu banyakperkara yang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satu hamparanobjek sengketa dan lebih penting lagi semuanya belum ada yang inkrahHalaman 66 dari 107 halaman Putusan Nomor : 61/G/2017/PTUN.BDG(belum berkekuatan hukum tetap) berpotensi akan berbedabeda putusanhukumnya dan akan menimbulkan' ketidak pastian hukum, makadikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah(Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindin

tokohmasyarakat) dan Babinkamtibmas Gunung Telihan sesuai Berita AcaraPenyelesaian Tanah Penggugat tanggal 25 Oktober 2013 untuk dapatdimusyawarahkan bersama penyelesaiannya dengan ukuran panjang Timur :Page 49 of 79 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.BON.15.16.17.10+12+43 m dan Barat 72,60 m; lebar Utara : 45 m dan Selatan : 49 m;dengan luasnya : + 3.331 m2 sebagaimana yang telah diuraikan Penggugatpada butir.8 dan butir.9 diatas, yang lokasinya berada pada bagian belakangTerminal, sehingga tumpang tindin

Biri Lege TurutTergugat Il seluas 2.050 m2 ;Bahwa oleh karena itu, sisa tanah Penggugat yang diukur bersama sesuaiBerita Acara Penyelesaian Tanah tanggal 25 Oktober 2013 sebagaimanayang diuraikan Penggugat pada butir.13 dan butir.14 diatas, yang tumpangPage 50 of 79 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.BON.18.19.20.tindin dalam lokasi Sertifikat Hak Pakai No.31 tanggal 05 Desember 1996 a.n.Turut Tergugat Ill pada bagian belakang Terminal Bontang tersebut telahdapat dibuktikan telah dihilangkan atau digelapkan

dibuat YAYASANKALANG INDAH PERMAI", dengan membuat kaplingankaplingan danbatasbatas tanah baru, Parit Baru dan Badan Jalan Baru serta sertaTERGUGAT (TIKIL JUNI SAERANG, SH) dan TERGUGAT II (ALPIANNONO Alias NONO) membuat bangunan Pondok sederhana dari Kayudiatas badan jalan yang telah ada dibuat YAYASAN KALANG INDAHPERMAI untuk untuk menghalanghalangi PARA PENGGUGATmembersihkan, mengelola serta memanfaatkan tanah tersebut, dimanafakta lokasi Tanah KOPERASI SERBA USAHA PENYANG SANGKALEMOtidak tumpang tindin

Raya yakni terletak dahu/lu di Jalan Yos Sudarso, KelurahanPalangka , Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya (sebelumPemekaran Wilayah Kecamatan Kecamatan Pahandut) dan sekarang diJalan Yos Sudarso XVIII, RT.0O07/RW.025, Kelurahan Palangka,Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi KalimantanTengah, maka untuk itu beralasan menurut hukum Gugatan ini diajukandan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;Bahwa oleh karena lokasi Tanah YAYASAN KALANG INDAH PERMAItidak tumpang tindin