. ; Berdasarkan fakta dan uraian diatas dengan terdapat begitu banyak perkarayang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satu hamparan objeksengketa yang di Klaim milik PENGGUGAT dan lebih penting lagi semuanyabelum ada yang inkrah (belum berkekuatan hukum tetap), makadikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah(Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindin Putusan yang berbeda dikemudian hari. ;h.

Berdasarkan fakta dan uraian diatas dan dengan terdapat begitu banyakperkara yang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satu hamparanobjek sengketa dan lebih penting lagi semuanya belum ada yang inkrahHalaman 66 dari 107 halaman Putusan Nomor : 61/G/2017/PTUN.BDG(belum berkekuatan hukum tetap) berpotensi akan berbedabeda putusanhukumnya dan akan menimbulkan' ketidak pastian hukum, makadikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah(Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindin

Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya ada fakta hukum yang telahterungkap lewat persidangan di Pengadilan Tata usaha Negara Manadodimana ternyata tanah yang tercatat dalam Register tanah Desa Teling AtasNo 52 Folio 26 atas nama ERNEST PANGEMANAN PENN yangditerbitkan oleh pihak Kelurahan Teling Atas telah tumpang tindin denganRegister tanah Desa Tikala Baru No. 105 Folio 41 Luas 31.750 m? atasnama Alm.

Wewenang/ outhority/ Kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri Denpasartelah dilimpahkan kepada Ketua Majelis Yang Mulia yang menangani PerkaraAquo, yang sedang berjalan, menjadi tumpang tindin dengan adanya RisalahPanggilan Aanmaning Nomor : 25/Pdt.AHT/2020/PN Dps.

;Judex Facti tidak menerapkan hukum dengan benar atau tidaksebagaimana mestinya karena tidak memenuhi perjanjian dikwalifikasisebagai perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi;5.1.Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah nyata keliru tidak menerapkanhukum dengan benar atau tidak sebagaimana mestinya, karena tidakmemenuhi perjanjian dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukumdan bukan sebagai perbuatan wanprestasi;5.2.Bahwa menurut Meijers sebagaimana dikutip Rosa Agustina danSuhendro (Tumpang Tindin

penggugat obscuur libel karenaketidakjelasan batas tanah sesuai dengan sertipikat hak milik PenggugatNomor: 402/Pandan Kasturi Tanggal 21 Juni 2016 yang tumpang tindih diatastanah milik tergugat berdasarkan alas hak surat ukur Nomor 8/MT/76 Tanggal27 Januari 1976 dengan luas 1070 M2 ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan penggugat obscuurlibel karena ketidakjelasan batas tanah, majelis berpendapat untuk dapatmengetahui apakah objek sengketa dalam Sertipikat Hak milik Nomor402/Pandan Kasturi tumpang tindin

Bahwa sebelum menanggapi Gugatan Penggugat, terlebin dahuluTergugat.Ill, menunjukkan /mengoreksi penomeran / nomor urut dalamHalaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.G/2020/PN SbrPosita Gugatan Penggugat, tumpang tindin atau nomor yang rangkap,sehingga sangat mempengaruhi tertid administrasi dalam Jawaban ;2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Para Tergugat(Hj.DEWI,SE Binti H.

Negeri Semarang dalam PutusanNomor 05/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg tanggal 13 Mei 2014, dalam lingkupUndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya Penggugat pula yang semulamengajukan Gugatan lainlain yang dicatat dalam register perkara Nomor :03/Pdt.Sus.Gugatan lainlain/2016/PN.Niaga.Smg dan telah diputus kalahdi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, maka Penggugatyang saat ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namuntumpang tindin

penggugat;Bahwa dasar untuk meninjau lokasi tanah tersebut karena ada suratSKPT yang diperlihatkan Penggugat kepada Lurah Tondo yang ditanda tangani oleh Lurah Talise terdahulu;Bahwa ada batas Kelurahan Tondo berupa Pal dekat laut, dulunyabatas Kelurahan Tondo dan Talise ada sungai namun sekarangsungainya sudah kering dan sudah menjadi tempat pemukiman; Bahwa lokasilisasi masuk Kelurahan Tondo sebelah Selatan; Bahwa POLSEK Palu Timur masuk Kelurahan Talise; Bahwa menurut penggugat tanahnya tumpang tindin

Yang dimaksud komplementeradalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayahprovinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapisatu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindin kKewenangandalam penyelenggaraannya;Oleh sebab itu, dalam hal pelaksanaan penataan ruang di KabupatenKulon Progo telah dilaksanakan secara berjenjang dan komplementersesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUPR (Gambar 1);Halaman 41 dari 67 halaman.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan dari KantorPertanahan Kabupaten Kampar tertanggal 27 November 2018,dinyatakan bahwa: berdasarkan data yang ada pada peta pendaftaran,bidang tanah yang dimohonkan tersebut tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 9941/2010 atas nama Jasman Ridho, SuratUkur Nomor 20300/2010 Desa Baru, Kecamatan siak Hulu, Kampar;4.

Penggugat di dalam butir 13 huruf a halaman 9 dan halaman 10 Gugatanmengajukantitiktitik koordinat berdasarkan ploting koordinat yangdilakukan oleh Penggugat terhadap IUP No. 503 milik Tergugat IlIntervensi 1 yang didalilkan masuk dalam izinizin usaha pertambanganPenggugat dimana lahan yang didalilkan tumpang tindin denganTergugat II Intervensi 1 memiliki luas + 1.662,96 Ha.

JAWABANNYA JELAS TIDAK.Izinkan Tergugat II Intervensi 1 menelaah izinizin pertambangan yangdimiliki oleh Penggugat untuk menegaskan bahwa Penggugat tidakmemiliki hak atas tanah maupun lahan khususnya yang dianggapnyatumpang tindin dengan lahan Hak Guna Usaha milik Tergugat IlIntervensi 1.Setiap izin pertambangan yang diterbitkan sebelum tahun 2009,termasuk yang dimiliki oleh Penggugat, didasarkan pada UU No.Halaman 105 dari 231 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2018/PTUN.SMD11/1967.

sesungguhnya pada titiktitik koordinat yang ada dalam Gugatan yang sebenarnya sudahsejak lama dikuasai terlebih dahulu oleh Tergugat Il Intervensi 1sebagaimana telah diuraikan dalam butir 9 dan butir 10 halaman 4Jawaban ini.Tergugat II Intervensi 1 melalui SKEP BPN RI No. 140/2009 dan SKEPBPN RI No. 59/2010 dan juga sebagaimana sudah diuraikan pada butir 9dan butir 10 halaman 4 Jawaban ini telah dapat membuktikan bahwaTergugat II Intervensi 1 adalah pemilik yang sah atas lahanlahan yangdidalilkan tumpang tindin

Dalam bagian pokok perkara, Tergugat telahmenolak penetapan hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernamaANAK diberikan kepada Penggugat, maka dari itu harapan Penggugatagar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak diberikan kepadaPenggugat menjadi tumpang tindin dan tak bernilai.

Kepala Kelurahan Gebang Raya.10.KEPENTINGAN PEMOHON YANG DIRUGIKAN.Pemohon merasa dirugikan selaku pemilik dan meguasai obyek tanah, sertasudah membayar seluruh biaya permohonan sertipikat tersebut, karenaTermohon pada tanggal 27 Juni 2016 dan atau setidaknya sejak Permohonanini diajukan telah menghentikan proses sertipikatnya, dengan alasan obyektanah tumbang tindin dengan Sertipikat HGB No. 6646/ Gebang Raya atasnama : PT.

Kutai Barat TerhadapPermohonan Hak Guna Usaha PT Borneo CitraPersada Abadi melalui Surat Bupati Kutai BaratNomor 591/1421/BP2TTUP/X/2016 tanggal 06Oktober 2016 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya SuratKonfirmasi Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten KutaiBarat Nomor 76/300/6407/IV/2017 tanggal 12April 2017, poin 1 menyebutkan bahwaberdasarkan peta monitoring lokasi KabupatenKutai Barat terhadap lokasi yang dimohonkan PTBorneo Citra Persada Abadi, tidak adanyatumpang tindin

Tanjung Silae Sinergi dan Perwakilan dari Pemkab ;Bahwa saksi menyatakan pada saat pemasangan patok itu tidak adayang merasa keberatan ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tumpang tindin dengan izinyang lain ;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tentang pertimbangan teknikpertanahan kebetulan saksi masuk pada maret tahun 2017 ;Bahwa saksi tidak pernah di kasih tahu kalau ada surat tersebut ;Bahwa pada saat pemasangan patok tersebut situasi kondisinya samapada saat kita melakukan Sidang Pemeriksaan

formil secara formil tentunya ketika diterbitkannya sebuahputusan Beschikking yang salah Bupati bertanggung jawab dan harusmelakukan perbuatan hukum berikutnya kan tidak mungkin Bupatihanya memintah maaf apa yang terjadi harus dilakukan pencabutanpembatalannya BPN ini lah yang ada di area perkebunan kitabagaimana koordinatif itu harus dilakukan antara intern perusahaandan pemerintah atau yang berkuasa di lokasi tersebut yaitu Bupatisaya maksudkan demikian karena memang supaya tidak terjaditumpang tindin

Bahwa untuk menghindari adanya tumpang tindin Putusan Hukum yangberbeda untuk sebuah obyek hukum yang sama, maka harus menungguPutusan Hukum terkait Perkara banding sebagaimana tersebut diatas yangtentunya menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Perkara yangterdahulu; Oleh karena itu Gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolakatau setidaktidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka (1) dan (2),dan (5) tersebut, akan

menunjukkanbahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang asal usultanah objek terperkara yang digugat, sehingga memperjelas tentangKekaburan dari pada Gugatan Para Penggugat atas dan terhadap diri ParaTergugat, untuk mana tidaklah berlebihan jika Para Tergugat memintaKepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmenyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;2.Bahwa oleh karena objek terperkara yang dijadikan landasan utamaterhadap Gugatannya masih tumpang tindin

pidana benarbenar terjadidan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga apabila haltersebut tidak dipenuhi barulah permohonan tesebut dapat dikabulkan.Bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan PenasihatHukum adalah hal yang wajar dalam sistem peradilan yang bebas,karena masingmasing mengkaji persidangan dari sudut pandang yangberbeda, dan Pembelaan Penasihat Hukum adalah merupakan sisi laindari Tuntutan Oditur Militer, ibarat 2 (dua) sisi mata uang sehinggaterlihat seperti tumpang tindin

Put Nomor 444 PK/Pdt/2016Nomor 2745, dirubah jadi Nomor 03422, SHM Nomor 3156, dirubah 3423,SHM Nomor 389, dirubah 3421 dan SHGB Nomor 162) jadi sertifikat yangmana satu yang saling tumpang tindin dengan tanah milik Tergugat ?Terhadap jenis gugatan yang diajukan Penggugat demikian, sudah barangtentu tidak bisa dipahami dan dimengerti sehingga akan membingungkanbagi para pihak maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini.

berkekuatan hukum tetap yaitu mempersoalkankembali Girik C No. 2255 yang telah dimintakan hak miliknya yang dinyatakantumpang tindih dengan Girik C No. 706 oleh Para Penggugat sebagaimanadinyatakan dalam posita gugatannya angka tiga belas;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum dalamperkara Nomor: 76/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel yang menyatakan bahwa antara Girik CNo. 706 milik Para Penggugat dengan Girik C No. 2255 yang menjadi alas hakterbitnya Objek sengketa a quo tidak saling tumpang tindin

Jadi Surat Keputusan Tergugat yang saat inimemberikan izin menambang kepada pihak lain dalamwilayah tumpang tindin dengan IUP Penggugat, terbuktitelah melanggar isi dari Diktum Pertama Keppres No.41/2004.4.1.6.