Saksi menerangkan bahwa menurut pendapat saya bahwa jelas untuk terdakwa KUMALA SARI Als MALA Binti THAMRIN ININ (ALM)dan tersagka IlSUPIANI Als IAN Bin MISRAN, bukanlah termasuk dalam / bukan salah satudidalam Tenaga Tekhnis Kefarmasian karena setiap tenaga kefarmasian yangmelakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki Surat Izin PraktekApoteker ( SIPA ) yang diperuntukkan bagi Apteker dan Surat Izin Kerja ( SIK )tenaga tekhnisi kefarmasian diperuntukkan bagi tenaga tekhnis kefarmasian

.; Jumlah Kerugian Keuangan Negara (14.727 x Rp 50.000,) =Rp 736.350.000,;Adapun perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum dan telahmenyebabkan kerugian Negara adalah sebagai berikut :Perbuatan Terdakwa yang mengalihkan bantuan keuangan terarah daribentuk uang ke bentuk semen bertentangan dengan Surat BupatiSanggau Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 28 Agustus 2007 yangmengatur petunjuk tekhnis penyaluran, penggunaan sertapertanggungjawaban dana penyisihan PBB tahun 2007 kepadaDesa/Kelurahan Tahun 2007.

Dalam Petunjuk tekhnis tersebut diaturantara lain Poin b.1 : Ketentuan Umum, antara lain :Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2011Bantuan keuangan kepada Desa / Kelurahan pada Tahun 2007bersumber dari Bagi Hasil Penyisihnan Pajak Bumi dan Bangunan yangdisisinkan sebesar 10 % dari Pemerintah Kabupaten Sanggau setiaptahunnya dan merupakan alokasi dana khusus dari PemerintahKabupaten Sanggau kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Kelurahan menerima semen sesuai dengan jumlah yangseharusnya 200 sak per Desa/Kelurahan);Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang sebesarRp. 1.660.000.000, yang berasal belanja bagi hasil restribusi daerahkepada pemerintah Desa dari penyisihan PBB 10% dari realisasi PBB TA2006 khususnya bantuan keuangan kepada desa yang diarahkan (untukpembelian semen) kepada FANJUNG juga bertentangan dengan SuratBupati Sanggau Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 28 Agustus 2007yang mengatur petunjuk tekhnis

Dalam Petunjuk tekhnis tersebut pada poin d. 1,diatur antara lain :Pemerintah Desa / Kelurahan dan semua pihak yang menerima bantuandari hasil penyisihan PBB wajib menyampaikan proposal penggunaan danatersebut kepada Bupati Sanggau melalui camat masingmasing kecualibantuan yang berupa insentif Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukansecara bertahap kepada Pemerintah Desa / Kelurahan melalui Camatmasingmasing setelah Pemerintah Desa / Kelurahan menyampaikan rekapusulan / proposal pemanfaatan bantuan

keuangan tersebut beserta alokasidana swadaya dari masyarakat (pasir, batu, tenaga orang dsb) sebagaipendukung dari kegiatan yang akan dilaksanakan;Dari petunjuk tekhnis ini apabila dihubungkan dengan bukti tanda terimauang yang ditandatangani oleh seluruh camat dan kepala Desa/Kelurahan,maka setiap Desa/ Kelurahan seharusnya menerima uang yangpenyalurannya melalui Camat masingmasing dengan wajib menyampaikanproposal penggunaan dana tersebut, namun kenyataannya baik CamatHal. 49 dari 59 hal.

hak kepemilikanatas objek harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada Pihak yang telahmendapatkan sesuai dengan bagiannya yang telah disepakati;3 Bahwa demikian juga setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dalampembagian berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak(Vide Pasal 2) di atas, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Keduamelepaskan haknya atas penguasaan terhadap objek harta bersama (sebelumadanya kesepakatan pembagian);Pasal 4LAINLAIN1 Bahwa ketentuan tekhnis

kakak kandung dari Aspinatun ibukandung Nurul Ainun Hidayati;Menimbang bahwa pemohon sebagai pakde dari Nurul Ainun Hidayatiberstatus duda cerai hidup juga memiliki seorang anak perempuan yangHalaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 178/Padt.P/2018/PN Tlgberumur sebaya dengan Nurul Ainun Hidayati dan selama ini selalu bersamasama dengan Nurul Ainun Hidayati selain itu juga pemohon memilikipenghasilan yang tetap sebagai petani bibit bunga dan bekerja tidak jauh darirumah sehingga secara tekhnis

UtrPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPerdagangan Berjangka Komoditi :Dalam pelaksanaan transaksi nasabah, Pialang Berjangka dilarangmelakukan halhal sebagai berikut:(H) Memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah atau bertindaksebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan atau meminjamuang dari pihak lain:Jucto Pasal 6 MHuruf (e) Peraturan Kepala Bappebti Nomor64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tentang Ketentuan Tekhnis Perilaku PialangBerjangka :Dalam melaksanakan kegiatan

didalamnya mencakup isian mengenai penghasilan, status(pekerjaan), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);e Tergugat tidak pemah membuat pemyataan telali melakukan SIMULASItransaksi / Statement Demo Account;e Bahwa sampai saat ini, Tergugat belum menerima REKAMAN PembukaanRekening mengenai percakapan antara Tergugat dengan Tergugat IV;e Bahwa Tergugat IV telali tidak mematuhi Peraturan Bappebti No. 64 Tahun2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Tekhnis

Perdagangan Betjangka dari Nasabahnya.Juncto Pasal 146 Huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014tentang Peyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi ;Dalam pelaksanaan transaksi nasabah, Pialang Berjangka DILARANGmelakukan halhal sebagai berikut:(H) Memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah ataubertindak sebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan ataumeminjam uang dari piliak lain.Jucto Pasal 6 Hunif (e) Peraturan Kepala Bappebti Nomor64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tentang Ketentuan Tekhnis

Tergugat IV, yaitu:Tergugat hanyamenandatangani form kosong Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi dantidak pemah mengisi data Nasabah, Tergugat tidak pemah membuatpemyataan telah melakukan SIMULASI transaksi / Statement DemoAccount, Tergugat belum menerima REKAMAN Pembukaan Rekeningmengenai percakapan antara Tergugat dengan Tergugat IV, Tergugat IVdan tidak mematuhi Peraturan Bappebti No. 64 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008tentang Ketentuan Tekhnis

SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS.

SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS. AMAN ALWA selaku Ketua TimPemeriksa Barang dan Jasa (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan YANTOMARWI selaku Kontraktor Pelaksana (DPO) yang telah bertentangan denganketentuanketentuan yang harus dipedomani tersebut di atas telah merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara Cq.

SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS. AMAN ALWA selaku Ketua TimPemeriksa Barang dan Jasa (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan YANTOMARWI selaku Kontraktor Pelaksana (DPO) telah menyetujui danmenandatangani semua laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita AcaraLaporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Hasil PemeriksaanHal. 11 dari 44 hal. Put.

Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar NomorLab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005 diperoleh atau diterbitkandengan tidak berdasarkan prosedur dan atau tata cara penerbitan BeritaAcara Labfor berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) dan (2), Pasal 81Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 82 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Caradan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tekhnis Kriminalistik TempatKejadian

Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala/Pimpinan Instansi.Laporan Polisi;BAP Saksi / Tersangka atau Laporan Kemajuan;BA Pengambilan, Penyitaan dan Pembungkusan Barang Bukti, dano 29 5Otentikasi Dokumen Pembanding.Ayat (2) : Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 wajib memenuhi persyaratan tekhnis sebagai berikut :a. Dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli bukanmerupakan tindasan karbon, fax atau fotocopy.b.

Kriminalistik dari Pusat Laboratorium ForensikCabang Makassar Nomor Lab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005yang diajukan oleh Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, karena alat buktisurat tersebut di atas dalam pengujian tidak memenuhi persyaratanformil dalam mengajukan alat bukti surat sebagaimana diatur dalamPasal 80 Ayat (1) dan (2), Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 82Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan PermintaanPemeriksaan Tekhnis

YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat KeputusanBupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan SuratKeputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010,saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (dilakukan penuntutan secaraterpisah) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821.1/234/BKD/2006 tanggal 26

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :e PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.oo w19Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :e PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.e Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.e Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.e Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.e Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK)

Tolitoli tahun 2011;---------------------------------------------------------------------------------------------6. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tolitoli Nomor : 523/154/05.01/Dislutkan tanggal 17 Maret 2011 tentang Penetapan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Pejabat Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Mega Laksana Abadi;---------22. 1 (satu) fotokopi bundel Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 523/154/05.01 /Dislutkan tanggal 14 April 2011 untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan dengan pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Tekhnis Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan dengan biaya sebesar Rp.31.000.000,- dengan CV Global Plan sebagai kontraktor pelaksanaan; ----------------------------------------------------------------------------------23. 1 (satu) asli Bundel Surat Perjanjian

Pekerjaan pembuatan Karamba Tancap tersebar di Kabupaten Tolitoli; ------------------------------------------------------------27. 1 (satu bundel asli Bill of Quality (BOQ) untuk kegiatan pengembangan kawasan budidaya perikanan pekerjaan pembuatan karamba tancap TA 2011; --------------------------------------------------------------------------------------------28. 1 (satu) lembar asli Spesifikas Tekhnis Karamba Tancap untuk kegiatan pengembangan kawasan budidaya perikanan pekerjaan pembuatan

Rp.16.000.000 untuk pembayaran pekerjaan perencanan dan pengawasan tekhnis pembuatan karamba tancap pada kegiatan pengembangan kawasan budidaya perikanan; -------------------------------------------------------------------------75. 1 (satu) lembar Surat Permintaan pembayaran Nomor 900/65/X/tahun 2011 tanggal 27 Oktober 2011 untuk direktur CV Global Plan yitu Ir.

Tekhnis pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2011;--------------------------------------80. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 523/314.B/Dislutkan tanggal 27 Mei 2011 bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli No. 84 tahun 2011 tanggal 11 April 2011 telah menerima barang/jasa yang diserahkan penyedia barang/jasa CV.Global Plan sesuai dokumen kontrak/SPK/Nota pesanan barang No. 523/224A?

Bahwa namun ternyata niat dan keinginan Penggugat untukmenyerahkan sebagian pekerjaan yang tidak berhubungan denganpekerjaan pokok Penggugat untuk sementara harus ditunda olehkarena secara tekhnis ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 yangmengatur tentang penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lainyang ditetapbkan dalam Pasal 64 UU No. 13 Tahaun 2003 belummemliki peraturan pelaksanaan hingga pada tangga 9 Desember 2011Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip

singkatnya uraian Putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuatdalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan dari penetapan ini.TENTANGHUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas.Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah Pemohon tersebut,telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tan ggal 04Maret 2013, sebagaimana maksud buku Il Pedoman Tekhnis

menyalahgunakan hakhak Penggugat sebagai istri makahak anak Brigyta Magfirah Ramadhany mohon ditetapkan dipelihara olehTergugat Sampai dicabut hak pemeliharaannya berdasarkan penetapan /putusan Pengadilan.Bahwa, Mengacu pada ketentuan pasal 105 huruf c PP No. 9 tahun 1975mohon kiranya Tergugat diwajibkan untuk membayar uang Alimentasi gunaperlindungan atau kepentingan biaya Pendidikan, Perawatan dan masadepan anakanak sebesar minimal Rp. 2.000.000, ( dua juta rupiah ) setiapbulannya, setiap tanggal 1 yang tekhnis

Farhan Safitri yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umumsebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyatasesuai dengan identitas terdakwa Muhammad Farhan Safitri sebagaimanatermuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis

Farhan Safitri yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakanidentitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa Muhammad FarhanSafitri sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmanidan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

Farhan Safitri yangdiajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yangsetelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwaMuhammad Farhan Safitri sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakuisehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis

mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan padaRadio FM Suara Rengganis dan pada papan pengumuman Pengadilan AgamaSitubondo tanggal 24 Juni 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari,hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

Tech selaku Manajer Tekhnis Laboratoriumdan Pengolahan Terapetik dan NAPZA, selaku Penguji dalamKesimpulannya menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secaraLaboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal warna putihbening milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, dan juga berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan UrineNo. 01/RSUDL/XV2014 tanggal

Tech selaku Manajer Tekhnis Laboratorium danPengolahan Terapetik dan NAPZA, selaku Penguji dalam Kesimpulannyamenyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkanbahwa barang bukti serbuk kristal warna putih bening milik terdakwa tersebutadalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaandengan Narkotika Golongan tersebut tidak ada

Techselaku Manajer Tekhnis Laboratorium dan Pengolahan Terapetik dan NAPZA,selaku Penguji dalam Kesimpulannya menyebutkan setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristalwarna putih bening milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan tersebuttidak ada

No. 272 PK/Pid.Sus/2018koordinasi terkait kendala tekhnis dan non tekhnis yang adahubungannya dengan fisik pekerjaan;Bahwa walaupun masukan dari Kepala Pengawas Lapangan akanmempengaruhi persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam halpencairan pembayaran kepada Kontraktor PT Beringin Bangun Utama,Kepala Pengawas Lapangan bukan pihak penentu dalam hal pencairanpembayaran,;Bahwa di dalam perkara a quo, yang menjadi permasalahan adalahPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Kepala PengawasLapangan

) dan dibuat sekurangkurangnya dua kali dalam satu bulanoleh Petugas LHP dari perusahaan dan selanjutnya pihak perusahaan memintakepada pihak Dinas Kehutanan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaanterhadap kayu tersebut yang disyahkan oleh Petugas P2LHP yang ditunjukoleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;Bahwa untuk dapat dikeluarkan Kayu Olahan dari Zindustri harus dilengkapiFaktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang dikeluarkan oleh petugasperusahaan itu sendiri yang berkualifikasi GANIS (tenaga tekhnis

Evaluasi Tekhnis dan harga, dilaksanakan tanggal 6September 2009 s/d 7 September 2009, dengan hasil :1. CV. Geonet Indonesia, skor penawaran tekhnis 72, 50harga 20,00 total skor : 92,502. CV. Winda Putri Lestari, skor penawaran tekhnis 61,80harga 18,84 total skor : 92,503. PT.

Oriza Indonesia, skor penawaran tekhnis 42,50harga 19,94 total skor :62,44Bahwa setelah selesai evaluasi tekhnis dan harga dandinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitiamemanggilketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasidengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difotocopy di dalam penawaran serta memberikan klarifikasitekhnis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 denganhasil :1. PT.

Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukan dengansistem Merit Point yaitu) sistem yang memperhitungkankeunggulan tehknis sepadan dengan harganya mengingatpenawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas tekhnis,dengan tahapan sebagai berikut :1. Koreksi Aritmatik, dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus2009 dengan hasil sebagai berikut :e CV.

Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukan dengansistem Merit Point;e Bahwa setelah selesai evaluasi tekhnis dan harga dandinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitiamemanggilketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasidengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difotocopy di dalam penawaran serta memberikan klarifikasitekhnis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 denganhasil :1. PT.

Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukandengan sistem Merit Point;Bahwa setelah selesai evaluasi tekhnis dan harga dandinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitiamemanggilketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasidengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difotocopy di dalam penawaran serta memberikanklarifikasitekhnis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 denganhasil :1. PT.

Puskesmas Cibarusah);Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke9sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Sukatani,Pengadaan incenerator Puskesmas Karangmulya, Pengadaan inceneratorPuskesmas

Negoisasi Tekhnis dan harga 15 Pebruari 2013;6. Penunjukan Penyedia Barang / jasa 19 Pebruari 2013. HIm 52 dari 308 hlm Putusan No. 63/Pid.Sus. TPK/2016/PN.

Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada DinasKesehatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke8 sebagaiPPTK untuk kegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Karangsatria,Pengadaan incenerator Puskesmas Cikarang, Pengadaan inceneratorPuskesmas Tambun, Pengadaan Incenerator Puskesmas Mekarmukti danPengadaan Incenerator Puskesmas Cibarusah);e Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan

Negoisasi Tekhnis dan harga 15 Pebruari 2013;6. Penunjukan Penyedia Barang / jasa 19 Pebruari 2013.

Bdg( Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari 2013tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Dinas KesehatanKabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke9 sebagai PPTK untukkegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Sukatani, Pengadaan inceneratorPuskesmas Karangmulya, Pengadaan incenerator Puskesmas Mangunjaya

perlengkapannya, dan pembuatanembung, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :e Pembuatan irigasi tanah dalam sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp.250.000.000,e Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unitdengan biaya sebesar Rp. 300.000.000,, dane Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000, Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Baratmemerintahkan Bidang Perkebunan untuk membuat Petunjuk Tekhnis

22September 2006 perihal : Penawaran, Pengelolaan Air dengan nilai penawaran sebesarRp. 622.000.000, (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan perincian : Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp.250.000.000, Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit denganbiaya sebesar Rp. 297.000.000,, dan Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,e Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi adminsitrasi,tekhnis

Setelahpanitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan hargaterhadap dokumen penawaran milik saksi PAULUS PEGAU, ternyata penawaransaksi PAULUS PEGAU dianggap memenuhi syarat baik dari segi administrasi,tekhnis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaan pompaair beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung, sehingga panitia pengadaanbarang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/TX/2006 tanggal 29 September2006 mengusulkan saksi PAULUS PEGAU selaku