kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanJganti rugi dan atau direhabilitasi; Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami daridoktrin maupun yurisprudensi ; Menimbang, bahwa kepentingan secara subtantif

sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa,sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadap penyalahgunaanNarkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara proporsional dengan memperhatikandan menilai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif denganmempertimbangkan semua aspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspekkemanfaatan dan juga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semuapihak walaupun penerapan hukum subtantif

Sebagal seorang suami yang memiliki kKematangan emosi yang stabilseharusnya Tergugat berbicara balkbalk dengan Penggugat dan mencarisolusi atas permasalahan yang terjadi, bukannya dengan membantingbarang pecah belah, kKemudian menangis dan mengunci di kamar mandi. mlmembuktikan bahwa Tergugat secara emosional sangat labil;Pada angka 2 huruf e halaman 4 dan 5 dalam Jawaban Tergugat, bahwaJawaban Tergugat sangat tidak jelas clan tidak subtantif serta terkesanseperti mendongeng.Bahwa jawaban Tergugat

inter partes dalam perkara perdata gugatan artinyaputusan dalam perkara perkara perdata hanya mengikat pihak yang duduksebagai pihak, karena apabila pihak dalam sengketa tersebut tidak ditarikseluruhnya, maka pihakpihak yang tidak ditarik tersebut selain tidak bisamempertahankan hak, juga tidak bisa dipaksa untuk tunduk terhadapputusan, sehingga oleh karena pihak yang tidak ditarik tidak bisa dipaksatunduk pada putusan, maka penyelesaian sengketa menjadi tidak tuntas danmenyeluruh, itulah maksud subtantif

mempunyai kewenangan untukmemberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil(menerbitkan Objek Sengketa Ahalaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor : 30/G/2011/PTUNPLG58Menimbang, bahwa~ dikarenakan Walikota Palembang(Tergugat) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ObjekSengketa a quo, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok perkara baik secara alternatifmaupun komulatif yaitu) apakah tindakan atau pertimbanganTergugat pada saat penerbitan Objek Sengketa ~~ secaraprosedur Formal maupun Subtantif

gugatanPenggugat majelis hakim mendapatkan fakta bahwa Jjenis perselisihnan perkara aquoadalah jenis perselisihan hak dan Pemutusan Hubungan Kerja kemudian terhadapSurat gugatan Penggugat yang dalam perihal hanya menyebutkan satu jenisperselisinan yaitu perselisihnan hak tidak membuat gugatan menjadi kabur /tidak jelas(obscurr libel), karena pada dasarnya perselisihnan hak yang diikuti denganperselisihan pemutusan hubungan kerja dapat digabungkan menjadi satu gugatan,selain bukan suatu hal yang subtantif

Majelis hakim Tingkat Pertama didalam putusannyatersebut;Menimbang, bahwa disamping itu mengenai berat ringannya hukuman yangdijatunkannya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah sesuaidengan tujuan pemidanaannya;Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa dalam Memori Banding masingmasing pada intinya sama seperti NotaTuntutan dan Pembelaan (pleidoi) yang telah disampaikan pada persidanganPengadilan Tingkat Pertama, tidak ada halhal baru yang bersifat subtantif

surat permohonannya,Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu rajlterhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan danpertengkaran disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon yangdiawali Termohon yang sudah hamil lebih dulu dan menjadikanPemohon sebagai obyek pertanggung jawaban dari anak yang dikandung Termohon.Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijkegronden) dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalamposita permohonan Pemohon tersebut, maka secara subtantif

Hal ini jelasjelasterbukti tidak subtantif terhadap unsur ketentuan dalam Pasal 72 Ayat (3)UUHC., yang tidak terkait dengan pertanggungjawaban pidana padaTerdakwa;Bahwa dalam persidangan unsur kesengajaan yang ditimbulkanoleh Terdakwa, tidak terbukti karena: Terdakwa tidak mengerti dan mengetahui Toko CIDOmenggunakan software asli atau palsu (kalaupun tidak asilitentunya Jaksa/Penuntut Umum membuktikan dengansoftwaresoftware Asli atau Terdakwa tidak menggunakansoftware yang berlisensi tentunya harus

karena adanya permohonan sita yang diajukanoleh Penggugat maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan sitaPenggugat dengan terlebin dahulu mempertimbangkan formalitaspemeriksaan permohonan sita tersebut.Menimbang, bahwa ketentuan perundangundangan tidakmengatur secara rigid mengenai tata cara pemeriksaan permohonan sita.Meskipun demikian, ketentuan Pasal 261 R.Bg. tentang sita jaminan danPasal 260 R.Bg. tentang sita revindikasi secara subtantif

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa mampubertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 20 Februari 2019 yangdisampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaanyang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara subtantif

saksisaksi Pemohon menerangkan bahwa kiniPemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahunlamanya dan selama berpisah sudah beberapa kali diusahakan namun tidakberhasil.Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon menerangkan bahwa saksiselalu menyarankan kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohonbahkan kedua belah pihak sudah mengusahakan agar mereka rukun kembali,namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi bersamaTermohon ;Menimbang, bahwa meskipun secara subtantif

UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha untukmendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tetap tidakberhasil lalu. dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) danalasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif

sah dan berlaku mengikat karenaupaya Administrasi tidak menghalangi pelaksanaan suatuKeputusan Tata Usaha Negara, tindakan Pejabat Tata UsahaNegara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengansendirinya memiliki kewenangan untuk membatalkannya.Bahwa atas' tanggapan tertulis dengan Nomor: 141/270/412.51.71016/2020 dari Tergugat maka Para Penggugat diwakili KuasaHukumnya mengirim Surat Banding pada tanggal 5 Mei 2020, yangditujukan kepada Bupati Bojonegoro dikarenakan Cacat Prosedur,Cacat Subtantif

Keputusan Kepala Desa Balongrejo Kecamatan SugihwarasKabupaten Bojonegoro Nomor:188/08/412.51.7.016/SK/2020 tanggal17 April 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa BalongrejoNomor: 141/05/SK/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan SekretarisDesa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun2020 dan Keputusan Kepala Desa Balongrejo Nomor:141/05/$K/51.7.016/IV/2020 Tentang Pengangkatan Kasi Kesra DesaBalongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020cacat prosedur, cacat subtantif

Antara ijin (Vergunning) dan suratketerangan (Verklaring) adalah sesuatu yang berbeda dalam aspekhukumnya;c. dalam isinya, tidak menyebutkan jangka waktu, tidak meletakkan hak dankewajiban, juga tidak menyebutkan secara jelas pembolehan untukpengurukan (reklamasi)Dengan demikian, telah jelas bahwa surat tersebut adalah cacat secarasubyektif (formal) dan juga cacat secara obyektif (subtantif atau materiil).Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka 13 mendalilkan bahwaTergugat Il telah melakukan

No.20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak diterima dan dikesampingkan ;Menimbang, bahwa demikian pula pendapat Penasihat Hukum Terdakwadalam kontra memori banding pada intinya sama seperti Nota Pembelaan (pleidoi)yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama , tidak adahalhal baru yang bersifat subtantif untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karenasemuanya merupakan bagian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut

Saridin lainnya ;Menimbang .................... 49Menimbang, bahwa meskipun Sertipikat Hak Milik nomor 1945 Desa JambeanKidul atas nama Djasmari dibuat secara prosedural dan sesuai ketentuan pasal 165 HIRmemiliki kekuatan bukti yang kuat dan sempurna sehingga harus dipercaya dandianggap benar menurut hukum, tetapi karena secara subtantif atau secara materiilperolehan hak tersebut melanggar hak para ahli waris Alm.

Ambo Tang, maka bukti tersebuttidak dapat diterima sebagai bukti alas hak.Menimbang, bahwa secara subtantif, bukti TT. 1 kalaupun faktanya benartidak mengakibatkan status hukum baru sebab sebelumnya ternyata telah terbitSHM No. 1406 atas nama tergugat, lalu oleh tergugat di pindah tangankan kepadapara turut tergugat.

2003 antara Betuel Sitorusdengan Paimatua Lubis, SH, ada kesalahan pengetikan nama salah satuSaksi yaitu Kepala Lingkungan III yang seharusnya adalah Oberlin Lbn.Tobing.12.Bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan kode Nomor Surat padasampul Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.3/21/SPHGR/CSU/V/2004 tertanggal 4 Mei 2004, namun demikian tidak denganserta merta membatalkan isi dari Surat Pelepasan Hak Dengan GantiRugi Nomor : 593.3/21/SPHGR/CSU/V/2004, karena bukan merupakanhal yang subtantif

Bahwa benar ahli menyatakan yang mendukung ahli menjadi ahli pitacukai adalah ahli telah mengikuti Diklat Teknis Subtantif Dasar IlKepabeanan dan Cukai serta telah bertugas sebagai petugas bea dancukai selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dengan tipe kantoryang berbedabeda.Bahwa benar ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan CUKAIsesuai dengan UndangUndang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukalsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun2007 pengertian Cukai adalah pungutan negara