Ditemukan 1530 data
62 — 5
Menyatakan terdakwa Faisal Asdoni Pgl Don Bin Bachsan secara sahdan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki,menguasai Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabusebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua melanggarpasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tengang Narkotika.2.
70 — 54
Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan KeberatanTerhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen(BPSK), pada Pasal 5 Ayat (1) menyatakan Keberatan diajukandalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejakPelaku usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);b.
30 — 8
paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat menganggap Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak paraPenggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusan hubungankerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temuatau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartit dan ditingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2tahun 2004 tengang
188 — 76
DALAM POKOK PERKARA :DALAM KONPENSI: Hal. 33 dari 46 halaman Putusan Nomor : 154/Pdt.G/2018/PN.Amb.Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan penggugat adalah sebagimanatercantum dalam Petitum gugatannya, yang akan dibahas satu persatusebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa tentang Petitum gugatan angka/poin 1, Mengabulkangugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, bahwa untuk menentukan dikabulkanseluruhnya, sebagian atau ditolak, terlebin dahulu dibahas petitum gugatanselebihnya ;Menimbang, bahwa tengang
BELLING TUMORANG, S.Sos
Tergugat:
Walikota Sibolga
87 — 57
Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu:Halaman 6Putusan No.120/G/2019/PTUNMDN15.16.17.18.Penghitungan tengang waktu) sebagaimana dimaksud pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.Bahwa saat terhentinya waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau terhentinyatenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada Presiden sesuaidengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
37 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.452 K/PDT.SUS/2010untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok, dilakukan oleh Pengusaha 2 (dua)kali berturutturut dalam tengang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilansecara patut dan tertulis ;Bahwa setiap kali para Tergugat melakukan mogok kerja, setiap kali itupula Penggugat/Pengusaha menghimbau agar Pekerja/Buruh/Tergugat bekerjakembali, baik cara lisan maupun melalui panggilan tertulis. Bahkan panggilankerja secara tertulis langsung disampaikan kepada para Tergugat/Pekerja/Buruh.
1.SUHARTI
2.TARTI PUJIASTUTI
3.SULISTYANINGSIH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
2.PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG PURWOKERTO
3.SUYATMO
4.SUTANTO
5.BPN Cilacap
36 — 7
BankDanamon Indonesia, TIl11 tengang Surat Peringatan II, Nomor B.009/RecSMEC/R.07/pwt/1016, tertanggal 17 Oktober 2016, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl12 tentang Surat Peringatan III, Nomor B.001/RecSMEC/R.07/pwt/0117, tertanggal 03 Januari 2017, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl13 tentang Surat Permohonan Lelang dan SKPT,Nomor 030/SPL/SMEREMEDIAL/SnD06/0718, dikeluarkan oleh PT.
86 — 35
Perubahan atas Undangundang RI Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undangundang RINomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaatasUndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ditentukan Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. dikaitkan denganketentuan tersebut maka objek sengketa bukan ditujukan kepadaPenggugat, dan bukan juga di umumkan, maka tengang
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
192 — 84
Kalau dihitung sejakpengajuannya Upaya Administratif (terakhir) yakni tanggal 29 Juni 2019 keHalaman 53 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.BJM.tanggal 02 September 2019, maka tengang waktu pengajuan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara adalah 45 hari.
24 — 5
paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangapTergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusanhubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titiktemu atau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditingkat bipartitdan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undangNo.2 tahun 2004 tengang
Eko Purnomo
Tergugat:
Kepala Desa Geneng
138 — 326
Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.SMG.TENTANG TENGGANG WAKTU;Perangkat Desa Jabatan Kabayan Il Desa Geneng Kecamatan MijenKabupaten Demak, tertanggal 11 April 2012;Penggugat agar dapat dikembalikan kedudukan, harkat dan martabat dalam Jabatan semula; Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan SetelahMenempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 berbunyi :1.Tengang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung
44 — 23
, perbuatan itu harus sama atau sejenis waktu antaranya tidak bolehterlalu lama;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terdakwa telahmelakukan persetubuhan dengan saksi korban DIAH AYU WULANDARI sebanyak 8(delapan) kali dengan modus atau cara yang sama diulangi di tempat dan waktu yangberbeda dimulai antara tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan terakhir tanggal 29Desember 2015;Menimbang, bahwa dilihat dari niat Terdakwa, perbuatannya, dan korbannyaadalah orang yang sama serta tengang
93 — 51
nnn nnn nnn nnn nner ennnn mene nen nen nnn RRRmonnnn= Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya obyeksengketa secara kasuistis" oleh penggugat ,Menurut pendapat Majelis Hakimadalah Pada Tanggal 8 september 2014 saat Penggugat menghadiri acaramediasi,kemudian apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkannyagugatan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Pada Tanggal 26 Januari 2015, maka gugatan diajukan pada harike140, dengan demikian telah melewati tengang
73 — 28
Bukti P5 adalah Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.024BPPT/2012 tengang izin lokasi untuk keperluan pembangunanperumahan, terletak di Desa Babelan Kota Kedung Jaya, KecamatanBabelan, Kabupaten Bekasi, seluas + 300.000 M2 (tiga ratus ribu meterpersegi) atas nama PT. Sunan Heritage Development, fotocopy dari fotocopy.6.
1.HERMANSYAH
2.DEDY NOVRIANZA
3.MERWIN FELANI
4.IRHAMSYAH
5.FAIZAL
6.ARZANAH
Tergugat:
KEPALA PEKON RAJABASA ( TOHA TOPIYANSYAH )
235 — 248
Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan dapatdiajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara;2.
85 — 26
;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.FTahun 2018 tentang Pembermhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema
- F E R A U D;
TERGUGAT:
- KETUA BADAN AKREDITASI PROPINSI SEKOLAH / MADRASAH BALI;
- SONNY STANILUS HIDAYAT.
77 — 30
daluwarsa ; Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalamrepliknya tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakanmenolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa apakah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut beralasan hukum ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negaradikenal adanya pembatasan tengang
REDI TAHADI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Intervensi:
HOKIARTO
197 — 113
Bahwa dalil Penggugat yang seolaholah menghitung jangka waktu daluwarsaterhitung sejak SKPT dibuat oleh Tergugat pada tanggal 30082018, seolaholah gugatan Penggugat masih dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) harisampai dengan gugatan a quo diajukan pada tanggal 19092018 sehinggatidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) jo Surat Edaranmahkamah Agung
78 — 19
Terdakwa juga pernahmenjabat Kepala Sekolah, SDN Balebo dan awalnya Terdakwa menjabat KepalaSekolah SDN 105 Lembang Batu Desa Sumiling, Kecamatan Masamba dari tahun2004 sampai tahun 2007 ;Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 LembangBatu ,dimana pun baik itu di Sekolah Dasar Negeri Lembang Batu, Sekolah DasarNegeri Balebo, Sekolah Dasar Negeri Lindu dan Sekolah Dasar Negeri Mariri tempatTerdakwa sekarang ini menjadi Kepala Sekolah selalu Terdakwa membuat SuratKeputusan (SK) tengang
26 — 5
, sejak tanggal 31122014 s/dtanggal 19022015 ;Pengadilan Negeri tersebut :Telah membaca berkas perkara beserta lampiranlampirannya;Telah membaca surat surat yang bersangkutan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertatelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan hukum ( requisitoir ) Penuntut Umum diriterdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti malenggar pasal127 ayat (1) huruf a Undang Tahun 2009 tengang