Ditemukan 1385 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dipakai dibagi diakui dahari difari diwaki dihati dihani dihari dikhaki dikaki dihaji dipaki
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Mlg
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
1.YUNUS ACHMAD
2.SUWITO ACHMAD
3.SUPRAYITNO ACHMAD
4.SRIGATI ACHMAD
5.SUSANA RETNO PRIHATIN ACHMAD
Tergugat:
1.MISNI YUNANI ACHMAD
2.IWAN SANTOSO
3.JULIANI, SH
4.LITA SUNARYO
5.SUKINAWA ASIKIN, SH
6.SUNAINI
7.HONG SU CHIEN alias SUTJIANI ASIKIN
8.DJAJA SUTEDJA ASIKIN
Turut Tergugat:
1.LULUK SISWANTI
2.YOYON SUHARTO
3.YUSTINING TRI ISNARTI
4.PUJI MINARNI
5.YANUAR BUDI SUBAGIO
6.ASTRID YULIANA
7.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JAWA TIMUR Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU
68 — 6
  • Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 10(sepuluh) yang menyatakan kalau tanah dan bangunan sebagaimanaternyata dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 861 tersebut telahdimiliki, dikuasai dan dihaki oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII danTergugat VIII.4. Bahwa penguasaan atas tanah dan bangunan sebagaimanadalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 861 tersebut dilakukan oleh ParaTergugat telan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-10-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 620/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 16 Januari 2018 — MOHAMAD RIDWAN >< PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) CQ EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAOP 1 JAKARTA CQ SENIOR MANAGER PENJAGAAN ASSET DAOP 1 JAKARTA CS
62 — 30
  • Dan selanjutnyamenteri atau pejabat yang memperoleh delegasi dari Presidenmelimpahkan tugas dan wewenang tersebut kepada pejabat jajaranyang ada dibawahnya.Di dalam hukum tanah Nasional, Hak Penguasaan Atas Tanah memberiwewenangan untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki,sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA :"hakhak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberiwevenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikianpula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa
Pengadilan PN KALIANDA Pidana Umum Pencurian
Register : 15-03-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 109/Pid.B/2021/PN Kla
Tanggal 9 Juni 2021 — Pidana - DODI ARIYANSYAH, S.H., M.H. - WENI RUSDIANTI Binti SUSANTO
94 — 31
  • putihbertuliskan "MITRA PUYUH, untuk dibawa ke Pringsewu;Menimbang, bahwa dengan adanya penguasaan fisik atasburung puyuh oleh Terdakwa tersebut, maka menunjukkan bahwaperbuatan mengambil telah diselesaikan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan didi atas, Hakim berpendirian bahwa unsur "mengambil telah terpenuhi;Unsur Sesuatu barang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barangdalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupunyang tidak berwujud yang dapat dihaki
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 16/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 10 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat I : Haniah Binti Songga
Terbanding/Penggugat : Dr. Ir. Shinta Werorilangi Kristanto M. Sc
Turut Terbanding/Tergugat II : Margo Dg. Sila
Turut Terbanding/Tergugat III : Muhammad Nur
Turut Terbanding/Tergugat IV : Juri
Turut Terbanding/Tergugat V : Muhammad Sabir
Turut Terbanding/Tergugat VI : Bahar
Turut Terbanding/Tergugat VII : Drs. Sangkala, M.Si
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Drs. Mappasomba
Turut Terbanding/Tergugat IX : Drs. Muh. Fajaruddin
Turut Terbanding/Tergugat X : Abd. Rahman Dg. Rani
Turut Terbanding/Tergugat XI : Andi Tamsil Patahangi
Turut Terbanding/Tergugat XII : Kabupaten Gowa Cq.Pemerintah Kabupaten Gowa atau Bupati Gowa Cq. Camat Bontomarannu
53 — 34
  • (Sepuluh ribuEnam ratus Sebelas Meter Persegi) tersebut tidak ada hubungannyadengan tanah yang mengaku dihaki oleh tergugat 2 sampai dengantergugat 9 dengan alasan telah diperolehnya secara beli dari tergugat 1a, b tersebut;Bahwa oleh karena itu maka keberadaan tergugat 2, tergugat 3 dantergugat 4 menguasai tanah milik penggugat bersaudara yang tercantumdalam Sertifikat Hak Milik No. 00222/Romang Lompoa Surat Ukur No.00283/2011 tanggal 09122011 demikian pula pengakuan keberhakanTergugat 5 Sampai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 25-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 762 PK/Pdt/2016
Tanggal 25 Januari 2017 — MARTHEN BOILIU, S.H. DK VS SEFNAT TENIS
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hasilnya, baikbagi diri sendiri maupun bagi keluarganya;39.Bahwa pada tahun 1966 ketika Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo mendirikanrumah tinggal dan membuka/membuat kebun di atas tanah yang terletak diToileu (sekarang RT. 003/RW. 002, Dusun A, Desa Oeekam, KecamatanAmanuban Timur), tanah tersebut merupakan tanah kosong berbentukpadang rumput dan ilalang, belum pernah digarap atau belumdihuni/ditinggali oleh siapapun serta belum ada Jalan Desa apapun yangdibangun ketika itu, termasuk belum pernah dihaki
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-02-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 739 PK/Pdt/2011
Tanggal 21 Februari 2012 — ANDI ZAINUDDIN BP.B.Sw, VS H. HAMDJA Bin SULEMAN, DKK
131 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • akta otentik,hingga sekarang ;Bukti PKIV ini, berkesesuaian dengan bukti PKIII, untuk mendukung buktiPKI & bukti PK1i, dijadikan sebagai bukti hak milik,dikeluarkan oleh kepalakantor jawatan pendaftaran tanah milik, dan sekarang setingkat kepala badanpertanahan nasional sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan suratbukti milik tanah adat, disertai catatan sebab terjadinya peralihan hak telahmembuktikan, bahwa obyek sengketa (lokasi Gedung Mall Panakkukang Mas)tanah seluas + 0,99 ha, pernah dihaki
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — DERIEF RYS GUMILAR, dkk vs. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
98 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanah tanpa ada landasanhaknya (illegal) tidak dibenarkan dan diancam dengan sanksipidana;Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskanhak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi olehhukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik olehsesama anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasasekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasanhukumnya;Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun danuntuk keperluan apapun (juga untuk kepentingan umum)perolehan tanah yang dihaki
Pengadilan PN TOBELO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 02-06-2021
Putusan PN TOBELO Nomor 31/Pdt.G/2020/PN TOB
- UMIAN MAKPAL - JANIBA KOFIA - FAHRI KOFIA MELAWAN - Pemerintah RI Cq MENDAGRI Cq PEMPROV MALUT Cq KAB.HALUT
151 — 75
  • sengketa masih dikuasaiTergugat serta dipergunakan sebagai sarana olahraga dan dilakukan pembangunanStadion KARIANGA;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria disebutkan Semua hak atastanah mempunyai fungsi sosial;Menimbang, bahwa fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar= PokOKPokok Agraria mengandung beberapa prinsip keutamaan, yaitu diantaranyatanah Yang dihaki
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 09-05-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 14–K/PM.III-13/AD/V/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — Waluyo / Pelda / 635546 / Babinsa Koramil 0809 / 03 Mojoroto / Kodim 0809 / Kediri
81 — 26
  • tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapatbahwa unsur kesatu, Barang siapa, telah terpenuhi.Bahwa mengenai unsur ke2 Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yangsah, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :Bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur tersebut, Mejelis perlu memberikan pendapatnyasebagai berikut:Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaianwewenang, kewajiban atau laranganbagi pemegang haknya untuk berbuat sesuai mengenaitanah yang dihaki
Pengadilan PN TEBING TINGGI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-11-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 487/Pid.B/2014/PN.TBT
Tanggal 27 Nopember 2014 — DESI AMARTA alias CICI alias DJ;
39 — 6
  • ltrparqj170911709ri0s1360slmultlwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautonosnaplinegridadjustrightrin0O1lin709itap0pararsid4204923rtlchfesl aflafs24 ltrchfcs0f1lfs24cf22lang1053langfe1033langnp1053insrsid16462544charrsid6897611par pard ltrparqji85011851ri0s1360slmultlwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautonosnaplinegridadjustrightrin0O1in851itap0pararsid4204923rtlchfesl aflafs24 ltrchfcs0f1lfs24cf22lang1053langfe1033langnp1053insrsid13918271charrsid6897611 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '93suatu barang'94dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yangtidak berwujud yang dapat dihaki
Pengadilan PN SOE Perdata Tanah
Register : 09-09-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN SOE Nomor -21/PDT.G/2015/PN.SOE
Tanggal 14 April 2016 — -MARTHEN BOILIU, S.H (PENGGUGAT I) -ELSINA BOILIU (PENGGUGAT II) MELAWAN -SEFNAT TENIS (TERGUGAT)
97 — 36
  • dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun bagikeluarganya.39.Bahwa pada tahun 1966 ketika Lasarus Boiliu dan Neltji Fallo mendirikanrumah tinggal dan membuka/membuat kebun diatas tanah yang terletak diToileu (sekarang RT 003 / RW 002 Dusun A Desa Oeekam KecamatanAmanuban Timur), tanah tersebut merupakan tanah kosong berbentukpadang rumput dan ilalang, belum pernah digarap atau belum dihuni/ditinggali oleh siapapun serta belum ada jalan desa apapun yang dibangunketika itu termasuk belum pernah dihaki
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-01-2013 — Putus : 26-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/TUN/2013
Tanggal 26 Maret 2013 — I. KAKAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA I., II. KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA vs NURUL YAMAN, SE;
83 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alijah;2 Bahwa sebidang tanah tersebut di atas dikuasai/dihaki oleh penggarap yang lamayakni Samak P. Umbar sejak tahun 1960 dan kemudian dikuasai dan dihakiPenggugat karena telah memberikan ganti rugi kepada Penggarap Hak sebelumnyayakni Sdr. Patekan cs maupun orang tuanya sebagaimana tertuang dalam AktaPelepasan Hak Atas Tanah Negara Dengan Ganti Rugi Akta tanggal 16 Februari2006 yang dibuat di hadapan Notaris H.I.
Pengadilan PN MALILI Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mll
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 42
  • Luwu seluas + 1000 Ha, diterletak diDesa Tawakua dan Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, ditukarkandengan tanah yang dihaki Tergugat seluas 1000 Ha, (Kebun Karet),terletak di Lamasi, Desa Barammase, Kecamatan Walenrang,Kab.Luwu. Proses tukar menukar terjadi dengan penyerahan tanah olehPemda Kab. Luwu kepada Tergugat berdasar pada Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat II Luwu No. 552 Tahun 1994, tanggal 26Oktober 1994.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 22-10-2020 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 352/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Ince Baharuddin
2.Ince Rahmawati
Tergugat:
2.Anna Janty
3.Susiawaty Darmawan
4.Herman Darmawan
5.Susan Darmawan
6.Norman Darmawan
7.Ahimsah Said
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
140 — 37
  • bidangtanah, dalam Pasal 10 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria yang menggariskan bahwa : Kewajiban untukmengernjakan/mengusahakan sendin tanah pertanian yang dimaksud mengernakanatau mengusahakan sendiri secara aktif adalah yang mempunyai hak itu secaralangsung turut serta dalam proses produksi serta dikaitkan juga dengan Pasal 15dan pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria tentang kewajiban memelihara tanah yang dihaki
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 16-11-2018 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1110/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat:
1.I Nyoman Sukasna
2.I Ketut Sunaka
3.Ni Luh Metriani
4.I Made Sutika
5.I Nyoman Adi Suardika
6.I Ketut Suardita
7.I Made Sunia Negara
8.I Nyoman Dwi Astika
9.I Ketut Tri Agustina
Tergugat:
1.I Made Puja Atmaja
2.I Putu Parwita
3.I Putu Andika Yudi Putra
4.I Kadek Erik Surya Bagaskara
5.I Made Sutawijaya
6.I Nyoman Arista Biawan
7.I Made Sepur
113 — 85
  • Bahwa ketiga obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Gerendeng dan dihaki oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya;Halaman 51 dari 54 halaman Putusan No.1110/Pdt.G/2018/PN Dps4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-11-2011 — Upload : 07-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276 PK/Pdt/2011
Tanggal 23 Nopember 2011 — BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dkk ; PT. INDOBUILD. CO dkk
555 — 508 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pernyataan Direktur Gelanggang Olah Raga Senayantanggal 27 Juli 1972 No. 34/Dir/VII/1972 ;Bahwa dengan demikian sejak saat tersebut butir a danb di atas, tanah yang dikuasai dan dihaki olehPenggugat tidak lagi bagian dari kompleks tanah GeloraSenayan yang letaknya pun tidak di tengahtengahmelainkan berada di luar lingkungan Kompleks GeloraSenayan ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-02-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 PK/Pdt/2009
Tanggal 24 Februari 2010 — PT. BINA BANGUN WIBAWA MUKTI (Persero) ; PT. MARUTA BUMIPRIMA
96 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukti PK4 berupa sertifikat (Tanda Bukti Hak)Hak Guna Bangunan No. 5 atas namaPT ODIRA ENERGY PERSADA seluas 19,635 m2 diDesa Kedung Jaya, Babelan, Bekasi, Jawa Barat;bukti PK1 s.d. bukti PK4 berupa surat pelepasan hakdan sertifikat HGB di atas membuktikan bahwa tanahyang dijadikan lahan proyek LPG Tambun, Babelan Bekasiyang menjadi obyek perkara ini adalah tanah yang dihaki oleh PT ODIRA ENERGY PERSADA sebagai hasilpembelian oleh PT ODIRA ENERGY PERSADA dari H.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
JAIRUS MANURUNG
Tergugat:
SUMIHAR MANURUNG
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara cq. Bupati Kabupaten Toba cq. Camat Uluan cq. KEPALA DESA SIGAOL TIMUR
2.3. Badan Pertanahan Nasional Pusat cq. Kantor Wilayah Pertanahan Tk.I Sumatera Utara cq. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba
29 — 21
  • Penguasaan yuridisdilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanahyang dihaki;Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Big Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata adalah Tiap perbuatan melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 150/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat I : AMAQ SALBIYAH
Terbanding/Tergugat II : JUMAHIR
Terbanding/Tergugat III : H. SULAIMAN
Terbanding/Tergugat IV : ABDUL MANAN
Terbanding/Tergugat V : BP. NURJANAH
Terbanding/Tergugat VI : MUHARIS
Terbanding/Tergugat VII : JAYADI
Terbanding/Tergugat VIII : MAMIQ EVA NURKHADIJAH Als RAJIP
Terbanding/Tergugat IX : MUH. ZAKI
Terbanding/Tergugat X : BAPAK SAMUDI
Terbanding/Tergugat XI : MAMIQ ABDUL HANAN
Terbanding/Tergugat XIV : LALU MUKSIN
Terbanding/Tergugat XV : BAPAK RUSNI
Terbanding/Tergugat XVI : H. LALU AHYAR Als L.MUSTIAREP
Terbanding/Tergugat XVII : MARDIANA
Terbanding/Tergugat XVIII : DRS. MASHUL ARIFIN SANUSI
Terbanding/Tergugat XIX : H. HAFIZD ALIAS AMAQ ATUN
Terbanding/Tergugat XX : BAPAK SAHID
Terbanding/Tergugat XXI : SUBUH Alias AMAQ BURHANUDDIN
Terbanding/Tergugat XXII : H. KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat XXIII : LALU FAOZAN
Terbanding/Tergugat XXIV : H. LALU ARABIYAH
Terbandi
80 — 35
  • LombokTengah, adalah merupakan bidang tanah yang masuk didalam sertipikat HakGuna Bangunan (HGB) (bidang tanah yang diambil/ dihaki secara melawanhak dan melawan hukum), yang mana dalam hal ini adalah merupakanobyek sengketa;16.Bahwa untuk menjamin kepastian terkait dengan batasbatas bidang tanahobyek sengketa dan kepastian hukum terhadap status hak atas bidang tanahdimaksud maka Para Penggugat melalui Kepala Dusun meminta bantuankepada Pihak Ketiga untuk melakukan Pemagaran sebagian terhadapbidang
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 05-11-2014 — Putus : 05-03-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 190/Pdt.G/2014/PN.Amb
Tanggal 5 Maret 2016 — HILDA TENGENS KASTANYA, Umur 56 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Yan Paays RT. 003/ RW.01, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M e l a w a n : 1. JACOB TUHUMURY, Pekerjaan PNS, Beralamat di Kuda Mati RT/RW 011/03, Desa Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------TERGUGAT I ; 2. Prof. Dr. Ir. ALEX RETRAUBUN, Msc. Pekerjaan PNS, Beralamat di Jalan Boulevard Blok C1, No. 22 PHP Rt. 002/Rw.025, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi sebagai --------TERGUGAT II ; 3. Kepala Kantor Kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai ------------------------TERGUGAT Il ;
85 — 32
  • Berdasarkan Putusan LandraadAmboina No.43/1906 tanggal 27 Agustus 1907, Dusun Pusaka Eung telah dibagibagian kepada Jacobus Tuhumury dan % bagian lagi kepada Jacob Tuhumury yangsampai kini turun kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalamKonvensi ;Menimbang, bahwa tanah yang kini dihaki oleh Penggugat dalam Rekonvensi/ Tegugat dalam Konvensi adalah tanah sebagaimana dalam Putusan PengadilanNegeri Ambon No.151/Pdt.G/1995/PN.AB tanggal 29 Juli 1996 jo.