Ditemukan 1530 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tangani tendang tingang tennang tengeng
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 16-07-2015 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN PALU Nomor 128/PDT.PLW/2014/PN.Palu
Tanggal 16 Juli 2015 — WALIKOTA PALU/PEMERINTAH KOTA PALU vs PT. GLOBAL DAYA MANUNGGAL
271 — 87
  • Perlawanan Pelawan telah melampaui batas tengang waktu yang ditentukan olehUndangUndang (Daluwarsa).a.b. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, ternyata perlawanan Pelawan dalamperkara a quo adalah mengenai pembatalan Putusan Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) No. 258/V/ARBBANI/2007 tanggal 2 Oktober 2007 ("putusanBANI No.258"), sebagaimana ternyata dari kesimpulan posita (alasan) danpetitum Perlawanan pelawan, yang selengkapnya Termohon kutip sebagaiberikut:i).
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 13-04-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 48/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
1.AMIN
2.ADE HIDAYAT
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
2.Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
272 — 255
  • Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda(geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang;2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatanbaru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimanadimasksud pada butir 1;3.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 40/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Desman Sinurat
2.Sahat Simanjuntak
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Asahan
Intervensi:
PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk diwakili oleh BAYU IRIANTO
102 — 111
  • Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikattersebut tidak ada pihakpihak yang mengajukan keberatan secaraHalaman 40PutusanPerkara No. 40/G/2018/PTUNMDNtertulis kepada Pemegang Sertifikat dalam hal ini Tergugat IlIntervensi ataupun kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahanatau. tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat, tidak terkecuali orangtua Para Penggugat maupun Para Penggugat yang mengajukankeberatan dalam tengang waktu yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 170/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 28 Februari 2019 — PT. FREEPORT INDONESIA >< EVA SUSANTI HANDOYO, DKK
200 — 127
  • JKTA Benefits3 3 Februari 2003 & HR Support Rp. 41,410,960.00( Tergugat Ill)Sahala Emmanuel Engineer, Business4 30 Januari 2008 Systems Rp. 19,418,000.00( Tergugat IV)igi toe Sie Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), haruslahtetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku jn cassuUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang Penyelesaian Perselisihan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2013/PTUN.JKT
Tanggal 27 Maret 2014 — NAZWAR NAZAR, SE., MBA;MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
130 — 38
  • Penggugatlampau waktu (Kadaluwarsa) ; 22222 n0o anne en nn en nn nnMenimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat telahdaluwarsa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan diPeradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor : 195/G/2013/PTUNJKTPAGEUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yang menyebutkan bahwa : Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama Perceraian
Register : 20-06-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PA TANGERANG Nomor 1148/Pdt.G/2016/PA.Tng
Tanggal 23 Januari 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
100 — 45
  • No. 1 Tahun1974 Tengang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan hartabersama, maka majelis hakim perlu menjelaskan terlebin dahulu apa yangHal. 56 dari 65 hal. Put. No. 1148/Pdt.G/2016/PA.Tngdimaksud dengan harta bersama. UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 padaBab VII yang berjudul Harta Benda Dalam Perkawinan.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Kepegawaian
Register : 03-04-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 17/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 14 September 2017 — MUHAMMAD NIZAR MELAWAN: 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI BANTEN 2. ASEP HIDAYAT
143 — 75
  • Februari 2017 yangpada intinya menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Penggugat yangmenjadi dasar hukum dikeluarkannya Objek Sengketa dinyatakanmengandung cacat formil.Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya padaBagian V angka 3 sebagai berikut : Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata Usaha Negaratetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tengang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 21-01-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 6 Mei 2020 — Penggugat:
MAIMUN FIBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI ACEH
231 — 160
  • Adapun alasan hukum mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :OBJEK SENGKETA.Bahwa Objek yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh Nomor: 54/KEP11.19/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor 80 Tahun 2002 Atas Nama Fatimah Binti Sufi, Muchtar, Maimun Fibi danZulkarnain Atas Tanah Seluas 19.391 M2 yang terletak di Gampong KupulaTanjong, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;TENGANG
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-10-2020 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 86/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 9 Maret 2021 — Penggugat:
JAMALUDIN
Tergugat:
Bupati Tegal
268 — 261
  • Jamaludin Kepala Desa SumbarangKecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, dengan tengang waktu 7(tujuh) hari sejak diterimanya surat;Disamping itu Tergugat juga mengirimkan surat Kepada CamatJatinegara Kabupaten Tegal Nomor 700/03/2067/2020 tertanggal18 Mei 2020 Sifat: Rahasia Perihal: Koreksi Intern TerhadapLaporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Dugaan PerbuatanAsusila Yang dilakukan Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-07-2014 — Upload : 29-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — DRS. ACHMAD HARHARA (HAJI AHMAD MUHAMAD), DKK MELAWAN DAMIN BIN TONDO
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi pada tanggal 19 September 2012 telah menyatakan upaya hukumbanding, masih dalam tengang waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalamhukum acara perdata. Sehingga pernyataan banding dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-02-2013 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85 K/TUN/2013
Tanggal 16 April 2013 — HENDRIKO WIJAYA, DKK VS NY. IDA FARIDA DAN KAKAN PERTANAHAN KOTA DEPOK;
85 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, cukupberalasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandunguntuk rnenyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan ataumenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat telah melampui tengang waktu 90 (Sembilan puluh)hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun1 986;Berdasarkan posita gugatan point 11, Penggugat menerangkan padatanggal 9 November 2010 Tergugat memberitahukan kepada Penggugatbahwa di atas bidangbidang tanah
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Register : 29-05-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 12-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 118/Pdt.G/2017/PN Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 12
  • olehmasingmasing Penggugat dengan Tergugat tersebut, jelas terlihatbahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah dengan sengajaMENGHILANGKAN pointponit penting dalam Surat Perjanjian tersebut,sehingga terkesan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasiatau Cidera janji, pada hal sebenarnya Cidera Janji atau Wanprestasiitu TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DILAKUKAN OLEH PIHAKTERGUGAT.Hal ini dapat dlihat dari ketentuan Poin 9 Surat Perjanjian tanggal 14Mei 2016 yang berbunyi sebagai beikut :Bahwa jika dalam tengang
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 19-06-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 26/Pdt.SUS-PHI/2015/PN Pal
Tanggal 15 Oktober 2015 — - Penggugat: DWIYANTO WIDODO. - Tergugat: 1. Koperasi Telekomunikasi Seluler (KISEL). 2. PT.Telkomsel
89 — 43
  • Namun dari pada itu jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranyaMajelis Hakim Yang Mulia dapat melihat melinat ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 82 Undangundang Nomor 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang isinya:Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 UU Nomor 13 tahun 2003tentangKetenagakerjaan, dapatdiajukan hanya dalam tengang waktu1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 25-03-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 57-K/PM III-19/AD/III/2013
Tanggal 8 Juli 2013 — Mohamad Jumati
99 — 77
  • Bahwa benar antara niat untuk menghabisi para nelayansetelah mengetahui ada korban meninggal dunia akibattembakan Terdakwa ke kapal nelayan denganpelaksanaan niat tersebut, memiliki tengang waktu yangcukup lama antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam, waktumana Terdakwa memiliki pilihan untuk mengurungkan niatjahatnya tersebut, namun tidak dilakukan dan tetap padaniatnya untuk menghabisi para nelayan dengan caramengumpulkan seluruh nelayan, kKemudian mengikat parakorban dan ditembak dari jarak cukup dekat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 23-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 384/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pembanding/Penggugat : Ir. TRI WARDONOAJI Diwakili Oleh : VICKI PUSPAWARDANA
Terbanding/Tergugat V : KHODIDJAH SAHBUDI SALEH, SH., M.kn
Terbanding/Tergugat III : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Terbanding/Tergugat I : MOCHAMAD SOVIE IRAWAN KHUSWA
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARAWANG
Terbanding/Tergugat IV : TAFIELDI NEVAWAN, SH
Terbanding/Tergugat II : PT. MAHESA GLOBAL
52 — 28
  • ., M.kn Notarisdi Kabupaten Serang ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat melaluikuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan pengajuan bandingtertanggal 15 Juni 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak akan mempertimbangkan ;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula TurutTergugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonanbanding
Pengadilan PN BIREUEN Perdata Tanah
Putus : 04-11-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan PN BIREUEN Nomor 04/PDT.G/2014/PN.Bir
Tanggal 4 Nopember 2014 — RACHMAT Bin BUYUNG KETEK alias RAHMAT dkk VS M. THAIB Bin THAHER dkk
67 — 7
  • Nurmansyah, sedangkan :e Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12 tanggal 6 Mei 1983 atas namaSariman, terjadi kesalahan tentang tanggal penerbitan sertifikat yangbertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, alas hak berupa Akta Hibah tertanggal 9 April 1983,sementara Sertifikat dikeluarkan 6 Mei 1983, dengan demikian tengang waktupenerbitan sertifikat tidak mencukupi waktu yang seharusnya berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku;e Dalam Sertifikat
Pengadilan PN ENDE Perdata Perjanjian
Putus : 03-05-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN ENDE Nomor 19/ PDT.G/ 2012/ PN.END
Tanggal 3 Mei 2013 — - YELLY FOEK - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah XIV DJKN Denpasar, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang - PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ende
230 — 160
  • Foto Copy Pengumumana lelang Kedua Nomor : Peng05/WKN.14/KNL.05/2012 dari Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan LelangKupang, yang kemudian diberi tanda bukti TI11B ;13.Foto Copy Surat Edaran Nomor SE7/KN/2012 tengang Tindak Lanjut PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 77/PUUIX/2011 dari Kementerian Keuangan44Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang kemudiandiberi tanda bukti Ti12 ;14.Foto Copy Surat Pernyataan Pembatalan Lelang dari Kantor PelayananKekayaan Negara dan lelang Kupang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Putus : 19-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 29/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 19 April 2017 — Nama : CHUN HANS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani; Tempat tinggal : di Desa Bilote RT.004, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: 1) ISHAK RAJA, S.Hi.; 2) MARIO ISKANDAR SYAM, S.H.; 3) RIZAL RIZKY KAILUL, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat Pada Kantor Advokat Ishak Raja, S.Hi. dan Rekan beralamat di Jalan Kayu Manis Lingk. Tabahawa Kelurahan Moya RT.02/RW.01, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/IR-ADV/DK-SKH/TUN/XII /2016 tanggal 5 Desember 2016; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA BARAT, PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : di Jalan Pengabdian No.1, Jati Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 186.1/119/2016, tanggal 22 Desember 2016. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu : 1) DENY GUNAWAN KASIM, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat; 2) ASNATH SOWO, S.Sos., M.Si., Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat; 3) H. FAKAR LILA, S.H., M.Si., Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Halmahera Barat; 4) JASON K. LALOMO, S.H., LL.M, Kasubag Organisasi; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jl. Pengabdian No.1 Jati Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, kemudian memberikan kuasa subtitusi berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi No.01/SK-TUN/I/FES/2017, tertanggal 13 Januari 2017, kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) ARDIYAH LEATEMIA, S.H., M.H.; 3) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 4) ELTHER M. LEAUA, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Dana Kopra No.1/29, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2. Nama : SEFNAT PUNANA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Swasta; Tempat Tinggal : di Desa Bilote, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/SK-TUN/II/FES/2017, tanggal 3 Februari 2017. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu : 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) ARDIYAH LEATEMIA, S.H., M.H.; 3) DIAN J.G. SITANIAPESSY, S.H., M.H.; 4) ELTHER M. LEAUA, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Dana Kopra No.1/29, Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
198 — 51
  • sengketa;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmaksud uraian eksepsi Tergugat Il Intervensi tersebut, apakah gugatanPenggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melebihitenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Putus : 06-05-2013 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 42/PDT.G//2012/PN.RAP
Tanggal 6 Mei 2013 — Perdata - AMIRUDDIN Als BUYUNG Lawan - SUDIRMAN Als ACIANG Dkk
59 — 2
  • Menghukum TergugatTergugat secara Tengang renteng untukmengganti kerugian Penggugat dalam waktu 7 hari kerja sejakputusan dibacakan ,berupa:e Kerugian Materil Rp.2.522.500.000 (dua milyard limaratusduapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah ).e Kerugian Immateril sejumlah Rp 10.000.000.000( sepuluhmilyard rupiah ) .e Total ;Rp.12.522.500. milliard limarduapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah).7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1161 K/PDT/2010
DRS. M.S. TAHA BERUTU, SH. ; YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SUMATERA, DKK.
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1161 K/Pdt/2010HTNB Rp 400, diposkan melebihi tengang waktu yang patut yang ditujukan kealamat Penggugat sebagaimana tersebut dalam akta Nomor : 09 tanggal 27Juni 2006 yang dibuat oleh Notaris Fifi Rizani, SH di Medan sesuai tandaterima bukti Terima Kiriman 3 0052263846 dan dibubuhi stempel Pos, danjuga panggilan Rapat Pembina mana juga telah disampaikan secara lisanoleh Tergugat kepada Penggugat ; Bahwa, Rapat Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Islam Sumatera tangal 16Mei 2007 sebagai permintaan