Klaten berdiritahun 1967 dan yang membangun kioskios di Pasar Babadan Desa Teloyotersebut adalah panitia dari Desa Teloyo sedangkan Saksi menjadi panitiapengundian kios; Bahwa pada waktu itu kioskios pasar Babadan Desa Teloyo tersebutdibangun permanen dengan dinding tembok; Bahwa Saksi ikut mengurus Pasar Babadan dari tahun 1972 sampai dengantahun 1980an dimana tuugas Saksi memungut restribusi yang berdagang diPasar Babadan Desa Teloyo; Bahwa Saksi memungut restribusi Saksi setor setiap bulannya

ke DesaTeloyo, kemudian Desa Teloyo menyetor restribusi tersebut 50 % keKabupaten, dan karcis restribusi tersebut yang menyediakan dari Kabupaten,dan Desa Teloyo yang menyediakan tenaga untuk memungut restribusi kepasar sedangkan Saksi digaji persenan dari Desa Teloyo dan selain dari DesaTeloyo tidak ada yang menarik restribusi; Bahwa Saksi tahu yang menjual tanahn Pak DASIMAN KARTO DIKORO yangdijadikan Pasar Babadan Desa Teloyo adalah anaknya Pak DASIMAN KARTODIKORO yang bernama CIPTO BEJO kepada

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WIKAN GIRISASONGKO, S.H. seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Juru parkir memungut restribusi parkir melebihi ketentuan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 300.000,- ( Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang mana dalam halHalaman 3 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PT SMGpersyaratan perijinan perumahan adalah kewenangan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Boyolalibaik dalam hal penerbitan ijin dan pungutan atau restribusinya sehinggabukan kewenangan dari pemerintah desa melakukan pungutan tersebutdalam hal ini Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanyamemberikan

Penetapan jumlah restribusi. Pemohon dapat membayar restribusi pada loketpembayaran.d.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 13Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu yang manadalam hal persyaratan perijinan perumahan adalah kewenanganDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Boyolali baik dalam hal penerbitan jindan pungutan atau restribusinya sehingga bukan kewenangan daripemerintah desa melakukan pungutan tersebut dalam hal ini IjinMendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Desa hanya memberikanrekomendasi pengajuan perijinannya.3.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pungutan retribusi uang parkir tanpa dilengkapi dokumen yang sah/parkir liar, Sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Restribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum:
2. Memidana ia dengan pidana denda Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Subsider 7 (tujuh) hari kurungan

ACHMAD ZAENUDIdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2300 ; Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara ; (satu) unit sepeda kayuh dikembalikan kepada SMPN 2 Kebumen melalui terdakwa ; 1 (satu) buah bolpoin warna hitam : 4 (empat) lembar kertas bertulisan nomor rekapan ; 4 (empat) lembar karcis restribusi

togeltersebut adalah saksi PUJI AKHMAD ; Bahwa nomor togel yang saksi pasang/beli adalah yang 3 nomoran yaitu nomor 773, 737,377 dan 2 nomoran yaitu 77, 71,17 dan 12 masingmasing saksi pasang/beli masingmasing Rp.2.000, dan nomor yang lain lagi yang saksi pasang/beli yaitu angka 25, 22,01, 10, 73, 37, 39, 32, 23, 50, 05, 93, 24 dan 3 angka 224 masingmasing saksi pasang/beliRp. 1.000, dan nomor mako 07 (colok) saksi pasang/beli Rp.10.000, dan semua nomoryang saksi pasang/beli saksi tulis di kertas restribusi

Saksi PUJI AKHMAD Bin AHMADI, menerangkan : Bahwa saksi mengetahui/melihat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul11.00 Wib di tempat restribusi terminal Colt Kebumen saksi SAMBASI telah memasang/membeli nomor judi jenis Togel kepada terdakwa ; Bahwa saksi berada di tempat restribusi terminal colt Kebumen karena saksi setiapharinya bekerja membantu di tempat restribusi dan saksi tidak ikut memasang/ membelinomor jenis togel tersebut, saksi hanya melihat/mengetahui bahwa yang memasang

Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya dan setelah sesesaimenjalani hukuman berjanji tidak akan mengulani lagi ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barangbarangBUG ssa sce 17 bukti berupa : 222 2222222 22 2222222 2 === 1 (satu) buah HP merk Nokia type 2300 ; Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ; (satu) unit sepeda kayuh; 1 (satu) buah bolpoin warna hitam ; 4 (empat) lembar kertas bertulisan nomor rekapan : 4 (empat) lembar karcis restribusi

Memerintahkan agar barang bukti berupa : (satu) buah HP merk Nokia type 2300 ; Uang tunai sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) ; Dirampas untuk Negara ; (satu) unit sepeda kayuh dikembalikan kepada SMPN 2 Kebumen melalui terdakwa ; 1 (satu) buah bolpoin warna hitam : 4 (empat) lembar kertas bertulisan nomor rekapan ; 4 (empat) lembar karcis restribusi yang ditulisi nomor yang dibeli oleh sdr. SAMBAS ; Dirampas untuk dimusnahkan ; 6.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 025 / 1.20.05 / -BH / XI / 2011, tanggal 30 Nopember 2011 untuk Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 3.772.000 dan Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar 1.712.000.9. 1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya telah diterima dari Bp.

SukoharjoSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 025 / 1.20.05 / BH/ XI/ 2011,tanggal 30 Nopember 2011 untuk Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.3.772.000 dan Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar 1.712.000.1 (satu) lembar Kwitansi yang isinya telah diterima dari Bp.

Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar Rp. 1.712.000, (satu jutatujun ratus dua belas ribu rupiah).3. Pendapat Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2011 Dari hasilpelelangan tanah Kas Desa (tebu 3 Tahun) yaitu Sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah).

Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar Rp. 1.712.000, (satu jutatujuh ratus dua belas ribu rupiah).3.

Bagi Hasil Restribusi Daerah sebesar Rp. 1.712.000, (satu jutatujun ratus dua belas ribu rupiah).3.

sampaikan baik pada Jawaban,Duplik, maupun kesimpulanterdahulu; Bahwa pemohon banding (Tergugat) keberatan terhadappertimbangan Majelis Hakim yang tidak memberikan pertimbanganpada alatalat bukti : T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 ,T.9 ,T.10, T.17,T.18, 7.19, T.20, 7.21, T.21, T.22,T.32, dan T.33, dimana terbktiPenggugat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan olehKecamatan Bayung Lencir dan Tim Inspektorat Kabupaten MusiBanyuasin telah melakukan Pemungutan biaya pembuatan sertifikatProgram Restribusi

SyarifMarhaban, S.AP) selaku petugas penetapan DTKP Kota Ternate,melakukan penghitungan tarif restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)milik TERGUGAT I, (PT. Jatiluhur Gemilang), sehingga jumlah biayaretribusi yang harus dibayar oleh TERGUGAT , sebesar Rp.1.750.000.000. (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); . Bahwa kemudian TERGUGAT III, mendatangi TERGUGAT I, JohnnyLitan selaku DIREKTUR PT.

Bahwa penyampaian penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) atas Bangunan Milik PT.

Jatiluhur Gemilang yang disampaikansecara lisan dan penagihan yang dilakukan oleh TERGUGAT III tanpamenggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan membuatkesepakatan tanpa dasar hukum dengan menerima alasan keberatanyang disampaikan TERGUGAT secara lisan juga, merupakan perbuatanyang bertentangan dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 199710.sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor: 34 tahun2000 tentang Pajak Daerah dan Resitribusi Daerah dalam pasal 27 ayat(1) yang menyebutkan: Restribusi

dipungut dengan menggunakan SuratKetetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yangdipersamakan dan pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah KotaTernate No. 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan(IMB);Bahwa TERGUGAT Ill selaku petugas penetapan tidak pernahmemberitahukan dan melaporkan kepada PENGGUGAT selaku pimpinanbahwa proses pengurusan dan pembayaran Retribusi IMB TERGUGAT ,belum memenuhi persyaratan dan belum lunas sehingga PENGGUGATmenganggap sudah selesai semua

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perluasan pembangunanMall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 seluas 12. 500 M2 (dua belas ribulima ratus meter persegi) dengan nilai penetapan Restribusi IzinMendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp.1.750.000.000. (satu milyartujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah Sah menurut hukum;.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa: H.M.NURFADILAH, SH.. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 4 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor. 18 Tahun 2010 tentang Restribusi Perizinan tertentu ;
2. Menjatuhkan

pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Denda Restribusi sebesar Rp. 23.580.000 ,-(dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ) untuk dibayarkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (Tujuh) hari dan denda sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) dibayarkan kepada Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak dengan ketentuan apabila denda tersebut

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya danberjanji akan mengurus ijin parkirnya ke Dishub (Dinas Perhubungan); Bahwa Terdakwa telah mengerti perbuatan yang dilakukan adalahmelanggar Perda Nomor 4 tahun 2012 Pasal 59 ayat (1). tentang Restribusi JasaUmum ; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh petugas ;Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudianHakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

O07 Kecamatan Kapuas Murung Kabuapten Kapuas Provinsi KalimantanTengah, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam;Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca dan seterusnya ;Mendengar dan seterusnya;Menimbang dan seterusnya;Memperhatikan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Daerah KabupatenKapuas Nomor : 3 Tahun 2011 tentang Restribusi Perijinan Tertentu dalam WilayahKabupaten Kapuas dan Undangundang lain yang bersangkutan ;MENGADILI1.

Bahwa ayahanda Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi menempatiobyek sengketa belum setahun yaitu 26 Nopember 1987 meninggal dunia,maka obyek sengketa saat itu masih berstatus Rumah Dinas di tempati olehPenggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan Yanwarti Rumakat sertaTergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi, kemudian pada tahun 1988Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat Il Fakfak mengeluarkan PeraturanDaerah (PERDA) No.12 Thn 1988, tentang Restribusi Sewa RumahPemerintah Daerah Tingkat II Fakfak.

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil, dan sejalan dengan (PERDA) No.12 Thn 1988,Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/PDT/2016/PT JAPtentang Restribusi Sewa Rumah Pemerintah Daerah Tingkat Il Fakfak.mengajukan permohonan ijin penghunian obyek sengketa sehingga diberikan surat ijin oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il FakfakSekretariat Wilayah Daerah Nomor: 012/159 Tahun 1990, tanggal 10Desember 1990 dengan membayar restribusi

perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkankerugian materiil yaitu hilangnya obyek sengketa dan biayabiaya rehabobyek sengketa sebesar Rp. 150.000.000,00. di tambah dengan biayarestribusi Sewa rumah dinas dari tahun 1990, 4 bulan menjadi Rp.2.300 x 4bulan = Rp. 9.200, kemudian tahun 1991, 12 bulan x Rp. 2.300 = Rp. 27.600sehingga sampai tahun 1999 menjadi 96 bulan Rp.27.600 x 96 bulan =Rp.220.800 + Rp. 9.200 = Rp. 230.000, (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah),kemudian pada tahun 1999 s/d tahun 2002 restribusi

Foto copy tanda bukti pembayaran restribusi surat izin penangkapan ikannomor :003/SIPI/RBG/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 atas nama kapalKarunia lllahi4, yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan PerikananPropinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P.6;7.

Foto copy tanda bukti pembayaran restribusi surat izin penangkapan ikan(SIPI) Nomor 004/SIPI/RBG/IV/2015 tanggal 6 April 2015 atas nama kapalKarunia Illahi4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan PerikananPropinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P.7 ;8. Foto copy surat tanda setoran pembayaran daftar ulang II &Ill KM KaruniaIllahi4 nomor OO6/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 mengenai dendaketerlambatan, diberi tanda bukti P.8 ;9.

Perijinan Terpadu (BPPT) dengandilampirkan persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, jugadiantaranya telah melampirkan surat pemberitahuan kepada para tentangga(Para Tergugat Rekonvensi), sekaligus surat pernyataan menyatakanmemberikan akses jalan pada tanahtanah yang bersebelahan, dan sesuaiprosedur hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung junctoPeraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentangPenyelengaraan, Restribusi

Bahwa, proses penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012 sudah sesuai dengan ketentuanhukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan, RestribusiIzin Mendirikan Bangunan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,Halaman 24 dari 44 hal. Put.

Bangunan (IMB) Nomor 503.648.1/0882 tanggal 2 Maret 2012atas nama Penggugat Rekonvensi dengan alasan tidak ada persetujuan dariwarga (Para Tergugat Rekonvensi, mengenai hal ini Para TergugatRekonvensi tidak memahami mengenai persyaratan pengajuan permohonanIjin Mendirikan Bangunan, sehingga dalam hal ini perlu PenggugatRekonvensi dijelaskan mengenai persyaratan dalam pemberian jinmendirikan bangunan (IMB) diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah KotaBandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan, Restribusi

IzinMendirikan Bangunan dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yangmenentukan:(1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harusmemenuhi persyaratan:a.

SKRD atau dokumen yang ditetapkan atas restribusi IMB;(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:a. Surat KRK dan/atau Arahan Teknis Pemamfaatan Ruang Kota yangberkaitan dengan lahan/tanah yang diajukan perijinannya dari SOPDyang memiliki kewenangan teknis perencanaan tata ruang kota;b. Gambar rencana teknis bangunan dengan skala 1 : 100 atau 1 : 200;c.

Putidhrpba gs Adhd Pah yk BYOMA 30 1 4Jedis PapakTFati2PajakPdkabinSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Tergugat Nomor: S1636/WPJ.03/KP.07/2012 tanggal 25 September 2012;Mbahyutt Tergugat memberi jawaban penolakan permohonan Penggugat dengan alasan bahwa sejak adanyaUndangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, merupakankewenangan dari Pemerintah Daerah (DJP tidak mempunyai kewenangan dalam memproses penerbitanSurat Perintah Imbalan

Surat nomor: 055/FLDKPP Tanjung Pandan/IX/2012 tanggal 10September 2012 perihal Permohonan Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB). danKepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pandan telah menjawab surat Penggugat dengan suratnomor S1636/WPJ.03/KP.07/2012 tanggal 25 September 2012, yang menyatakan bahwa permohonanPenggugat tidak dapat diproses lebih lanjut;bahwa alasan penolakan oleh Tergugat adalah bahwa sejak adanya Undangundang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi

Kalimantan Tengah , AgamaKristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta ;Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Negeri tersebut ;Membaca dan sebagainya ;Mengingat Pasal 36 ayat (1) Perda Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun 2011 ;MENGADILIMenyatakan terdakwa RINTO SAPUTRA Bin SURYADI SENAR, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki ijin tempatpenjualan minuman beralkohol serta tidak membayar restribusi kepada PemdaKabupaten Kapuas selaku wajib restribusi .Menjatuhkan pula

Kalimantan Tengahtelah menemukan Terdakwa tidak memiliki ijin tempat penjualan minumanberalkohol serta tidak membayar restribusi kepada Pemda Kapuas selakuwajib restribusi.c.

PRASOJO, serta barangbarang bukti yang diajukan Pengadilan Negeriberpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana =;Mengingat Pasal 36 ayat (1) Perda Kabupaten Kapuas No. 3 Tahun 2011 ;MENGADILI:Menyatakan terdakwa RINTO SAPUTRA Bin SURYADI SENAR, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memiliki ijin tempatpenjualan minuman beralkohol serta tidak membayar restribusi

kepada PemdaKabupaten Kapuas selaku wajib restribusi .Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.100.000, (Seratusribu rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;Menetapkan agar barang bukti berupa : 11 (sebelas) botol Anggur putih cap orang tua ;Dirampas untuk dimusnahkan .Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500, (Dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan

IMIS (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KABUPATEN KAPUAS TANPA MEMBAYAR RESTRIBUSI ;

kerugianmateriil sejumlah Rp 1.195.406,00 (Satu juta seratus sembilan puluh limaribu empat ratus enam rupiah), selain itu perbuatan Terdakwa bisamerusak ekosistem dan bisa mengakibatkan tanah longsor serta banjir;Bahwa persyaratan dalam proses penebangan kayu dalam hutan milikNegara yaitu : harus ada Surat Perintah Penebangan yang dikeluarkanoleh administratur dari KPH Mojokerto berdasarkan Surat PengesahanRencana Teknik Tahunan yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan.Setelah selesai penebangan harus membayar restribusi

Setelah selesaipenebangan harus membayar restribusi Provisi Sumber Daya Usaha Hutan(PSDH);Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 512/Pid.B/LH/2019/PN Jbg Bahwa Terdakwa menebang kayu Jati tersebut menggunakan gergaji/gorokukuran kecil yang Terdakwa bawa dari rumah; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenangberkaitan dengan kayu Jati tersebut; Bahwa rencananya kayu Jati tersebut akan Terdakwa pergunakan untukmembuat pagar depan rumah Terdakwa; Bahwa rumah Terdakwa terletak satu Dusun

Setelah selesaipenebangan harus membayar restribusi Provisi Sumber Daya Usaha Hutan(PSDH);Bahwa Terdakwa menebang kayu Jati tersebut menggunakangergaji/gorok ukuran kecil yang Terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa tidakmempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan kayu Jatitersebut.

Keputusan Walikota Bandung Nomor875.1/Kep. 641BPPT/2010 tanggal 21 September 2010 Tentang PendelegasianSebagian Wewenang Penandatangan Perizinan Kepada Kepala Badan PelayananPerizinan Terpadu Kota Bandung yang mengatur bahwa Pendelegasian sebagianwewenang penandatanganan perizinan Kepala BPPT Kota Bandung serta telahHalaman77dari96halaman, Putusan Perkara Nomor : 172/G/2013/PTUNBDGberdasar pada ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan (5) Peraturan Daerah Kota BandungNomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan, Restribusi

lzin MendirikanBangunan Dan Restribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang mengatur bahwa:(3) Pelaksanaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Walikota dapat mendelegasikan kewenangan menerbitkan IMB kepadaKepala SOPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayananperizinan terpadu;= = 22 na enn on nnn nnn nn nn nnn ene(5) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditetapkan dengan Keputusan Walikota;Menimbang, bahwa selanjutnya surat keputusan obyek sengketa a quoadalah

lzin Mendirikan Bangunan Dan RestribusiPenggantian Biaya Cetak Peta;=Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (8) huruf g danpenjelasannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 TentangPenyelenggaraan, Restribusi lzin Mendirikan Bangunan Dan RestribusiPenggantian Biaya Cetak Peta mengatur bahwa:Pesgesell (0) eye (6) pe annem aaa acPersyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:g. persetujuan khusus dari warga dan Walikota bagi permohonan IMBbangunan tertentu

terhadappersetujuan khusus warga dan Walikota dilampirkan dalam permohonan IMB yangberkaitan dengan pembangunan gedung yang digunakan untuk tempat ibadahsedangkan terhadap permohonan IMB yang berkaitan dengan obyek sengketa aquo peruntukannya guna pembangunan gedung parkir cukup melampirkanpersetujuan dari warga setempat sebagai perwujudan fungsi pengawasan publiksebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 2 huruf e dan Pasal 5 PeraturanDaerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan,Restribusi

Izin Mendirikan Bangunan Dan Restribusi Penggantian Biaya CetakPeta yang mengatur Daliwealts=22 22220 220 one one1.

/li>

Foto Copy Surat Surat Izin Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari 2017

Surat Ukur Dalam Negeri (Asli)

PAS BESAR (Asli)

SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017

SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017

Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian Perairan Rembang Tanggal 07 Pebruari 2019

Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembang tanggal 07 Pebruari 2019

Tanda Bukti Pembayaran Restribusi

dengan 23 September 2019.e Foto Copy Surat Surat Izin Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari2017Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Pbl Surat Ukur Dalam Negeri (Asli) PAS BESAR (Asli) SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017 SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017e Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian PerairanRembang Tanggal 07 Pebruari 2019 Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembangtanggal 07 Pebruari 2019 Tanda Bukti Pembayaran Restribusi

Penangkapan Ikan No.26.17.3398.113.00002 masa berlakusampai dengan 23 September 2019.e Foto Copy Surat Surat Izin Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari2017 Surat Ukur Dalam Negeri (Asli) PAS BESAR (Asli) SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017 SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017e Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian PerairanRembang Tanggal 07 Pebruari 2019 Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembangtanggal 07 Pebruari 2019 Tanda Bukti Pembayaran Restribusi

Penangkapan Ikan No.26.17.3398.113.00002 masa berlakusampai dengan 23 September 2019.e Foto Copy Surat Surat Izin Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari2017 Surat Ukur Dalam Negeri (Asli) PAS BESAR (Asli) SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017 SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017e Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian PerairanRembang Tanggal 07 Pebruari 2019Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembangtanggal 07 Pebruari 2019 Tanda Bukti Pembayaran Restribusi

Foto Copy Surat Surat Izin Usaha Perikanan berlaku mulai 09 Januari2017 Surat Ukur Dalam Negeri (Asli) PAS BESAR (Asli) SPB (Asli) tanggal terbit 12 Desember 2017 SLO (fotocopy) tanggal terbit 12 Desember 2017Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN Pble Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Satuan Kepolisian PerairanRembang Tanggal 07 Pebruari 2019Surat Laporan Keberangkatan Kapal (Asli) Pos TNI AL Rembangtanggal 07 Pebruari 2019 Tanda Bukti Pembayaran Restribusi SIPI (Asli) berlaku