Yogyakarta Dengan Penyalur Nomor : U001.J/J15.LA/2004 tanggal 2Januari 2004 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Antara PT. PupukSriwidjaya Perwakilan D.I. Yogyakarta dengan CV.

SPJB antara CV.Saritama dengan pengecer tahun 2005 ;Terlampir dalam Berkas Perkara5.

Hal iniadalah dapat diihat dari isi perjanjian SPJB dan berikut adendumnya,yakni :(a) SuratSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk, antara PerwakilanPUSRI D. Yogyakarta dengan Penyalur Nomor: U001.J/J15.LA/2004 tanggal 2 Januari 2004, dan berikut Adendumnya,yakni Adendum SPJB Nomor : U588/J15.LA/2004 tanggal 8November 2004.(b) SuratSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk, antara PT. PUSRIPerwakilan D. Yogyakarta dengan CV.

SARITAMA Nomor: U010.J/J15.LA/2005 tanggal 3 Januari 2005, dan berikutAdendumnya, yakni Adendum SPJB Nomor : U009/J15.LA/2004 tanggal 3 Januari 2005.Bahwa dengan merujuk SPJB berikut adendumnya tersebut, makadapat disimpulkan bahwa;(a) Bahwa pertangunggjawaban Terdakwa dalam kaitannya dengandistribusi pupuk bersubsidi ini adalah kepada PT. PUSRIPerwakilan D.I. Yogyakarta.(b) Bahwa selama ini PT.

PUSRI adalah diwujudkan dengan :1) Surat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk, antara Perwakilan PUSRID. Yogyakarta dengan Penyalur Nomor: U001.J/J15.LA/2004 tanggal 2Januari 2004, dan berikut Adendumnya, yakni Adendum SPJB Nomor : U588/J15.LA/2004 tanggal 8 Nopeber 2004.2) Surat Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk, antara PT. PUSRIPerwakilan D. Yogyakarta dengan CV.

Petro Kimia juga harus ada DO setelah itubaru. dilaksanakan pendistribusian pada kios, kemudian kios mendistrib usikan kepada petanipetani ; Bahwa untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi pada petani, kios jugaharus mempunyai ijin dari pemerintah dan SPJB (Surat Perjanjian JualBeli), dimana system penjualan pupuk bersubsidi adalah systemtertutup jadi penjualan harus sesuai LDKK melalui kelompok ; Bahwa saksi HARYATI merupakan pengecer pupuk bersubsidi yangsudah mempunyai SPJB sebagai pengecer dan

gudang Kelompok Tani Sumber Makmursebanyak 70 (tujuh puluh) karung dan dari KUNARSO sejumlah 30 (tiga puluh) karung;Bahwa benar saksi HARYATI membeli pupuk bersubsidi milik KelompokTani Sumber Makmur dan pupuk milik KUNARSO seharga Rp. 117.000,(seratus tujuh belas ribu rupiah) ; Bahwa benar harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi jenis NPK Phonskasebesar Rp. 115.000, (Seratus lima belas ribu rupiah) ; Bahwa benar prosedur penjualan pupuk bersubsidi dari produsen kedistributor adalah harus mempunyai SPJB

Petro Kimia juga harus ada DO setelah itu barudilaksanakan pendistribusian pada kios, kemudian kios mendistribusikankepada petanipetani ; Bahwa benar untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi pada petani, kiosjuga harus mempunyai ijin dari pemerintah dan SPJB (Surat Perjanjian JualBeli), dimana system penjualan pupuk bersubsidi adalah system tertutupjadi penjualan harus sesuai LDKK melalui kelompok ; Bahwa benar pengecer boleh menjual pupuk bersubsidi pada perorangan dengan syarat masih termasuk dalam

Pupuk Iskandar Muda ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum / bukan Badan Hukumyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupukbersudsidi hanya dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya ; Halaman

16 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN Pti.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengecer berdasarkanPasal 1 UndangUndang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi adalah perusahaanperseorangan / badan usaha, baik yang berbadan hukum / bukan Badan Hukumyang berkedudukan di Kecamatan, dan atau Desa, yang ditunjuk oleh distributorberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok,melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara

di wilayah Jawa Timur kecuali Tuban, Lamongan, Bojonegoro,GresikBahwa CiriCiri Pupuk Urea (bersubsidi) yang di Produksi oleh PT PUPUKKALTIM yaitu : Untuk Butiran (pril) ukuran 12 milimeter, Warnanya Pink(untuk pupuk bersubsidi), kKemasannya 50 Kg per sak, ada tulisan Pupukbersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan pemerintah.Bahwa Prosedur penyalurannya yaitu PT PUPUK KALTIM dalam penyaluranpupuk bersubsidi bekerja sama dengan Mitra (distributor) yang ditunjuk olehProdusen yang diikat dengan SPJB

Kediri, Jawa Timur adalah milik terdakwa dan sudahmempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah KabupatenKediri;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupuk bersubsidi No.457/SPJB/LMPKT/KDR/2015 antara CV Lestari Mulyo sebagai Distributordan UD Tani Makmur sebagai pengecer resmi untuk wilayah kabupaten Kediripada lampiran mengenai wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun2015 untuk UD Tani Makmur adalah:Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur No.Kecamatan Desa/Kelurahan

Kediri, Jawa Timur adalahmilik terdakwa dan sudah mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten Kediri;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) pupukbersubsidi No. 457/SPJB/LMPKT/KDR/2015 antara CV Lestari Mulyo sebagaiDistributor dan UD Tani Makmur sebagai pengecer resmi untuk wilayah kabupatenKediri pada lampiran mengenai wilayah tanggung jawab pengecer resmi tahun 2015untuk UD Tani Makmur adalah:Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur No.Kecamatan Desa

Kepahiang, dimanasesuai SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) No. 055/SP3UB/MJACRP/X1V/2013dan No. 018/SP3B/MJAKPH/XIV2014. Serta No. 292/SP/PPVV/2014 dan No.140/SP/PPI/IX/2015 selaku pihak Pengecer adalah Toko Bintang Tani yangsesuai perjanjian wajib menjual pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/Petani di wilayah tanggung jawabnya. Adapun terdakwa menjual pupukbersubsidi kepada saksi Sudirman Bin Sueb bukanlah kapasitasnya sebagaiPetani dan/ Kelompok Tani yang terdaftar dalam RDKK Kec.

lain:1)bahwaMenginventarisir luas lahan/ potensi daerah = yangmembutuhkan pupuk per Kabupaten per Kecamatan perkomoditi untuk diinformasikan dan dikoordinasikan kepadakepala penjualan;Melakukan mapping daerah potensi penjualan untukmemastikan daerah tersebut sudah memiliki RDKK, sehinggakonsistensi menyalurkan pupuk ke pengecer sesuai denganRDKK tetap terjaga dan melaporkan ke KA penjualan rayon;Memberikan informasi untuk penyusunan rencana kebutuhanpupuk per distributor yang dituangkan ke dalam SPJB

Rekomendasi dari dinas Kabupaten Kota setempat yangmembidangi untuk penunjukan distributor;bahwa sejak tahun 2014 toko Bintang Tani terdaftar sebagai pengecerresmi pupuk subsidi jenis urea untuk wilayah Kabupaten kepahiangdengan wilayah kerja Pasar Ujung, Pasar Sejantung, Pensiunan,Karang Anyar dan Bogor Baru berdasarkan surat penunjukan daridistributor dan SPJB;Bahwa berita acara serah terima barang dan laporan bulanan daridistributor dan pengecer yakni format F5 dan F10 merupakan buktipupuk sudah

Kepahiang, dimanasesuai SPJB ( Surat Perjanjian Jual Beli ) No. 055/ SP3UB/ MJACRP7/ XIV2013 dan No. 018/ SP3B/ MJAKPH/ XIV 2014.

Unsur Distributor dan Pengecer;Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur kedua adalahsebagai berikut: Bahwa terdakwa Sopian Als Yan Bin Sulaiman merupakan pemilik TokoBintang Tani yang juga Pengecer Resmi Pupuk Bersubsidi berdasarkanpenunjukkan dari Distributor dengan SPJB yaitu di Tahun 2014 oleh CV.Maju Jaya Abadi No. 055/ SP3UB/ MJACRP/ XII 2013 untuk Pengecer21pupuk bersubsidi jenis Urea dan Surat Penunjukkan dari PT.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2007 sesuaidengan surat pengikatan Jual Beli (SPJB) No.199/DAN.SPJB.IX/2007dan addendum No.111/DAN.APS.IV/2008, antara Penggugat danTergugat telah terjadi hubungan hubungan hukum karena jualbeli sebidang tanah dan bangunan di PERUM Graha Dewata BlokJJ5 No.7 dengan luas tanah standar 105 m2 tipe bangunan standar36m2 dengan harga jual yang telah disepakati yaitu senilaiRp.113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)termasuk biaya PPN BPHTB

Bahwa Tergugat belum memenuhi prestasi sesuai suratpengikatan jual beli (SPJB) No.199/DAN.SPJB.IX/2007 khususnyapasal 5 dengan Penggugat maka menurut hukum, Penggugatberhak untuk menuntut pemenuhan isi dari surat pengikatan jualbeli (SPJB) No.1999/DAN.SPJB.IX/2007 kepada Tergugat antaralain sebagai berikut :a.

sengketayang terjadi tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat II adalahmerupakan tindakan wanprestasi dan sekaligus merupakanperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.13.Bahwa dikarenakan Tergugat tiak memiliki dasar hukum, tidakmemiliki kewenangan, serta tidak memiliki izin dari tergugat Iluntuk menjual obyek sengketa, maka perbuatan Penggugat yangdemikian adalah perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum.14.Bahwa menanggapi dalil penggugat angka i bahwa sesuai suratpengikatan jualbeli (SPJB

Bahwa surat pengikatan jual beli (SPJB) bukanmerupakan bukti peralihan hak milik, SPJB hanyalah suatu bentukperikatan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1253KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perikatan adalah bersyaratjika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi danmemang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkanberlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupundengan cara membatalkan perikatan itu tergantung pada terjaditidaknya peristiwa itu15.Bahwa sebagaimana

penundaankewajiban pembayaran utang, telah terpenuhi, sehingga tuntutanPemohon dan Pemohon Il di nyatakan berada dalam keadaan pailitdengan segala akibat hukumnya di kabulkan, sehingga Termohon danTermohon II telah dinyatakan pailit ;Menimbang, bahwa didalam perkara Nomor : 129/Pdt.G/2013/PN.Mlg, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugatkarena Penggugat telah membeli rumah di Perum Graha Dewata JJ 5No.7, dengan luas 105 m2, tipe bangunan standart 36 m2, sebagaimanaSurat pengikatan jual beli (SPJB

Diyatama Pancanaka dengan bukti SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) No. 193/Annisa/SPJB/IV2013 tertanggal11 Februari 2013 dengan alamat kavling sebagai berikut:Atas Nama : RosadiNo. Kavling : Jl. Centifolia No. 37Type : 66/200 m2;.

Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan paraTergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusanhukum yang berkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewijsde)dalam perkara ini dan oleh karena itu mohonlah PengadilanNegeri Banjarbaru menghukum para Tergugat untuk membayaruang paksa (duangsom) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) setiap hari kepada Penggugat sejak dibuatnya SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) No. 193/Annisa/SPJB/IV2013tertanggal 11 Februari 2013 bila ternyata para

Menghukum para Tergugat menurut hukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 , (lima ratus ribu rupiah)setiap hari, kepada Penggugat terhitung sejak dibuatnya SuratPerjanjian Jual Beli (SPJB) No. 193/Annisa/SPJB/I/2013 tertanggal11 Februari 2013 bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusanini;6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipunadabantahan (verse?)

Air Hitam, 5 (lima) orang ketuakelompok tani tidak pernah membuat RDKK dan berdasarkan Suratperjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT. Bintang Manggaladengan kios pengecer Enggal rejo yang ditanda tangani oleh pimpinan PT.Bintang Manggala (Henry Prananto, SH., MM) dan pemilik kios Enggal Rejo(Hi.

Masruri) yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali diketahui jumlahalokasi pupuk untuk kios pengecer Enggal Rejo sebagai berikut : Nomor SPJB Tanggal Jumlah alokasipupuk002/SPJB.PBM/I/2014 06 Januari 2014 300 Ton002/ADD/SPJB.PBM/IV/2014 07 April 2014 200 Ton002/ADDIVSPJB.PBM/XV/2014 3 Nopember 2014 440 Ton Bahwa berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) danSurat perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT.

Pasal 1 ayat (9) : perusahaan perseorangan atau badan usaha baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk olehDistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengankegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secaralangsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wlayahtanggung javabnya.

Masruri) yang telah diaddendum sebanyak 2 (dua) kali diketahui jumlahalokasi pupuk untuk kios pengecer Enggal Rejo sebagai berikut : Nomor SPJB Tanggal Jumlah alokasipupuk002/SPJB.PBM//2014 06 Januari 2014 300 Ton002/ADD/SPJB.PBM/IV/2014 07 April 2014 200 Ton002/ADDIVSPJB.PBM/XV/2014 3 Nopember 440 Ton2014 Bahwa berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) danSurat perjanjian Jual beli (SPJB) pupuk bersubsidi antara PT.

pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan tanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SARTJE RORY MOMONGAN secara sah danmeyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan* yangdiatur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan ;Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa SARTJE RORY MOMONGANdengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaanselama 1 (satu) tahun ;Menyatakan barang bukti berupa :Fotokopi legalisir Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB

No. 1070 K/PID/2015Melepaskan Tedakwa SARTJE RORY MOMONGAN oleh karena itu darisegala tuntutan hukum (Ontslag van alle recthsvervolging) ;Memulihkan hak Tedakwa SARTJE RORY MOMONGAN dalamkemampuan, kedudukan harkat serta martabanya ;Menyatakan barang bukti berupa :Fotokopi legalisir Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) No. 18, tanggal 28 Juni2006 (Notaris Drs.

Bahwa yang dimaksuddengan sengaja dalam perkara ini adalah Terdakwa SARTJE RORYMOMONGAN tidak memiliki hak terhadap Surat Ijin Untuk MempergunakanTanah (Occupatie Verguning) No. 51/Dir/64 tanggal 20 Oktober 1964 An.ANANTJE MAGDALENA ROMBOT dan Bukti Penyetoran uang untukmendapatkan kavling (perpetakan) No : 51/Dir/64, tanggal 20 Oktober 1964.Pada tanggal 28 Juni 2006, pembuatan SPJB No. 18 antara saksi HERMANSIWI dengan Terdakwa SARTJE RORY MOMONGAN dan saksi ADE MULIABUDIMAN di Kantor Notaris/PPAT

ABDUL HALIM NASUTION telah memberikan uang tandajadi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada saksi ADEMULIA BUDIMAN sebagai pinjaman dalam proses pembuatan SPJB tersebut,HERMAN SIWI (almarhum), Terdakwa SARTJE RORY MOMONGAN, saksiADE MULIA BUDIMAN mengetahui bahwa proses pembuatan SPJB tersebuttanpa dihadiri oleh ahli waris lainnya yaitu saksi JEN SIWI dan saksi ADOLFSIWI ;Bahwa kemudian, pada tanggal 19 Juli 2008 Terdakwa SARTJE RORYMOMONGAN membuat perjanjian perikatan jual beli

MT Haryono Tebet Jakarta Selatan,tanpa dihadiri oleh para ahli waris ;Bahwa dari akibat pembautan SPJB tersebut maka asli Surat Izin untukMempergunakan Tanah (Occupatie Verguning) dan Bukti penyetoran uanguntuk mendapatkan kavling (perpetakan) No. : 51/Dir/64 tanggal 20 Oktober1964, keduanya dikeluarkan oleh JAJASAN GELORA BUNG KARNO,berpindah tangan dari pemiliknya kepada orang lain yang mana hinggasekarang keberadaannya belum diketahui ;Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka seharusnya putusan

KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor: 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa .

Central SteelIndonesia;5) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Pabrik KWI BesertaSeluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor: 003/SPJB/KWI/LLP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012;6) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT.

Central SteelIndonesia; 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Pabrik KWI BesertaSeluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor: 003/SPJB/KWI/LLP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012; 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT. KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor: 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014; 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 12 Agustus 2014 NotarisAYU NURHASANAH, SH., M.Kn.;Hal. 12 dari 20 hal. Put.

KWI (mesin pabrik Plywood) Nomor: 007/SPJB/ALT/2014 tanggal 1 Juli2014 (barang bukti No. 6). Sehingga Terdakwa . AMIN anak lakilaki darialmarhum TJUNG HIAN TJIN dan Terdakwa II.

Pupuk Kalimantan Timur sesuai Surat PerjanjianJual Beli (SPJB) nomor : 050/SJPAS/SPJB/2011, tanggal 03 Januari2011 adalah bertanggung jawab mengadakan dan menyalurkan pupukbersubsidi kepada petani dan kelompok tani di wilayah kerjanya yaituKelurahan Sekargadung, Kelurahan Krampyangan dan KelurahanBakalan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dengan alokasi pupukurea prill merk daun buah permusim tanam (4 bulan) sebanyak 82.430 Kg(82,43 ton);14e Bahwa harga pupuk dari Distributor kepada pengecer sesuai

denganSPJB sebesar Rp. 77.250, (tujuh puluh tujuh dua ratus lima puluh riburupiah);e Bahwa perbuatan Suryawan Wibisono yang telah menjual pupuk kepadaterdakwa di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mejual kepadaterdakwa yang notabene berdomisili di Bangil adalah menyalahi SPJB;e Bahwa saksi selaku distributor telah memberikan sanksi berupa skorsingkepada terdakwa karena telah menjual pupuk bersubsidi di atas hargaeceran tertinggi (HET) serta menjual di luar peruntukan wilayahnya;Menimbang, bahwa

harganya menjadiRp. 79.000, (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) persaknya;e Bahwa sesuai dengan SPJB, wilayah kerja pupuk bersubsidi kios AgroTirta Telaga milik saksi adalah tiga kelurahan yaitu Kel.

Setia Jaya sebagaimana SPJB nomor :050/SJPAS/SPJB/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 karena terdakwabukan penduduk maupun petani yang berdomisili di kelurahan tersebutmelainkan orang luar dari Kec. Bangil Kab.

SetiaJaya sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) nomor : 050/SJPAS/SPJB/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 karena terdakwa bukanpenduduk maupun petani yang berdomisili di kelurahan tersebutmelainkan warga Kec. Bangil Kab.

Menghukum Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiaphari, kepada Penggugat terhitung sejak dibuatnya Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) Nomor 193/Annisa/SPJB/II/2013 tertanggal 11 Februari2013 bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipunada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);7.

dariPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan judex facti/PengadilanTinggi Banjarmasin yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbarusudah tepat dan tidak salan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Tergugat selaku developer terbukti telah melakukanwanprestasi kepada Penggugat atas Surat Perjanjian Jual Beli Nomor193/Annisa/SPJB

SPS dan Terdakwa selaku Direktur PT.BSL (Buana Sinar Lestari) melakukan perjanjian jual beli pupuk sebagaitindak lanjut perjanjian kerjasama (MoU) sebelumnya yang antara lain : Pada tanggal 12 Desember 2011 dengan Nomor 010/PPBA/SPJB/X1I/2011, dimana PT. BSL membeli pupuk NPK Pelangi sebanyakHal. 13 dari 61 hal. Put.

Buana Sinar Lestari Nomor /SPJB/I/2012 tanggal13 Januari 2012 (fotocopy);Hal. 27 dari 61 hal. Put.

No. 154 K/PID.SUS/2016Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut di atas tidaksesuai/ bertentangan dengan fakta hukum yakni :1.Keterangan saksi Rifai Hasan sebagaimana termuat dalampertimbangan Majelis Hakim halaman 51 alinea 4, halaman 52alinia 1,2, 3 dan 5 yakni : Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa SPJB yang keduabelum ditandatangani Sdr.

Aflah Aman, akan tetapi sebelumnyaSPUJB tersebut pernah dimintakan oleh salah salah seorang stafagar saksi memaraf SPJB tersebut sebelum ditandatangani olehSdr. Aflah Aman, namun saksi tidak mau karena sebelumnyasaksi tidak pernah dimintakan memaraf SPJB tersebut sebelumditandatangani oleh Direktur PD.

Aflah Aman danoleh beliau disetujuinya;Bahwa jual beli pupuk untuk tahap Il sebanyak 110 (seratussepuluh) ton berdasarkan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli)pupuk NPK Pelangi Unggul yang tidak ditandatangani olehDirektur PD. SPS tersebut terlaksana karena pembeliandilakukan sebelum ditandatanganinya SPJB tersebut. Hal itudisebabkan pembuatan SPJB dibuat dikantor PD. SPS di Siaksedangkan penandatanganan SPJB oleh Sdr. Wayan SubadiDirektur PT. Buana Sinar Lestari dilakukan di Pekanbatu ;Bahwa PT.

selama2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

usulan RDKK (RencanaDefinitif Kebutunhan Kelompok);Bahwa dokumen atau ijin sebagai syarat menjadi produsen,distributor ataupun pengecer pupuk bersubsidi pemerintahhalaman 8 dari 21 Putusan no. 47/Pid.Sus/2015/PN.Unradalah untuk Produsen berupa Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP), Tanda Daftar Gudang, Wajib Daftar Perusahaan (yangmengatur adalah pemerintah pusat / BUMN), untuk Distributorberupa Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda DaftarPerusahaan, Tanda Daftar Gudang, Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB

Pengecer berupa SuratPerjanjian Jual Beli (GPJB) dari distributor dan harus dilengkapiSurat jin Usaha Perdagangan (SIUP) mikro;Bahwa sistem pendistribusian pupuk bersubsidi adalah tertutupartinya dalam penyalurannya sudah ditunjuk secara khususoleh distributor resmi dan sistem pendistribusian untuk sektorpertanian di penyalur lini VV (Pengecer) adalah berdasar RDKK(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai denganwilayah tanggungjawabnya ;Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB

di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk olehDistributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengankegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secaralangsung hanya kepada kelompok tani/atau petani di wilayahtanggung jawabnya;halaman 15 dari 21 Putusan no. 47/Pid.Sus/2015/PN.

UnrMenimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu imum,SH.MH, dokumen atau ijin persyaratan untuk menjadi : Produsen adalah Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP), TandaDaftar Gudang, Wajib Daftar Perusahaan (Yang mengatur adalahPemerintah Pusat/BUMN); Distributor adalah Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP), TandaDaftar Perusahaan, tanda Daftar Gudang, Surat Perjanjian JualBeli (SPJB) dari Produsen, rekomendasi untuk menjadi distributordari Disperindag Kabupaten; Pengecer adalah Surat Perjanjian Jual

Beli (SPJB) dari distributordan harus dilengkapi dengan Surat lin Usaha Perdagangan(SIUP)Mikro;Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa jelaslahtidak termasuk klasifikasi sebagai produsen dan distributor, kKemudianberdasarkan keterangan Ahli yaitu Imum, SH.MH dan Andi Raujung Bin(Alm) Samsul , terdakwa juga bukan sebagai pengecer resmi pupukbersubsidi karena tidak ada penunjukan dari distributor berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dan terdakwa juga tidak mempunyaiSIUP (Surat

MITAALS MUKSIN terdakwa juga tidak mengetahuinya.Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha perdagangan berupamenjual pupuk bersubsidi jenis urea kepada AMAQ MITA ALS MUKSINuntuk selanjutnya akan dijual kembali oleh AMAQ MITA ALS MUKSINtersebut adalah tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenangmengeluarkan.Bahwa selain itu oleh karena barang yang diperdagangkan olehTerdakwa tersebut berupa pupuk bersubsidi, maka untuk dapat menjualpupuk tersebut terdakwa harus memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB

)dengan distributor yang resmi dan memiliki binaan kelompok tani yangdikuatkan dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKk).Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan usahaperdagangan tanpa izin usaha, khusus untuk usaha jual beli pupukbersubsidi tanpa Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor yangresmi dan tidak memiliki binaan kelompok tani yang dikuatkan denganRencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) tidak sesuai dengan :Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 97/Pid.Sus

Yaitu :Pasal 1 angka9Q :Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yangberkedudukan di kecamatan dan/atau desa, yang ditunjuk olehDistributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB) untukmelakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualanpupuk bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggung jawabnya.Pasal 1 angka 14 :Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnyadisebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan

ILHAM TANI dan SPJB / surat perjanjian jual beli, RDKK /rencana definitif Kebutunhan kelompok, dan saksi mempunyai Surat izin dibidang usaha diantaranya adalah SIUP, SITU, HO, TDP;Bahwa Saksi membeli pupuk bersubsidi jenis urea di distributor UD.ILHAM TANI perkilo sebesr Rp. 1.730,00 ( seriou tujuh ratus tiga puluhrupiah ) dan saksi jual ke kelompok tani sebesar Rp. 1.800,00, jikakelompok tani mengambil sendiri di gudang milik saya sedangkan jikakelompok tani ingin diantarkan langsung ke tempatnya

oleh Terdakwa dan kebutuhan pupuk subsidi jenis urea untukkelompok tani BERIUK MAJU yang di ketuai oleh Terdakwa per musim / 4bulan sebesar 11.853 (Ssebelas ton delapan kwintal lima puluh tiga kilogram) dan kebutuhan pertahunnya sebesar 26.076 (dua puluh enam tonkosong tujuh puluh enam kilogram) pupuk subsidi pemerintah jenis urea;Bahwa sistem pembayaran yang saksi lakukan selaku pengecer resmiyang di tunjuk oleh distributor yaitu dengan melampirkan RDKK / rencanadefinitive kebutunan kelompok dan SPJB

WilayahWonosobo adalah calon pengecer mengajukan kepada distributor denganmenyerahkan TDP, SIUP, HO, setelah lengkap lalu distributor mengecek kelokasi calon pengecer dan mempertimbangkan aspek permodalan daripengecer tersebut serta meninjau gudang calon tempat menimbun pupukbersubsidi kemudian setelah memenuhi syarat distributor mengajukan keprodusen lalu setelah disetujui oleh produsen, distributor membuat suratpenunjukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi setelah itu distributormembuat SPJB

menyalurkan kepada petani atau kelompok tani yangtercakup di wilayah masingmasing yang telah masuk dalam daftar RDKK (Rencana Definitif Kebutunan Kelompok Tani );Bahwa pada dasarnya distributor tidak boleh menjual langsung pupukbersubsidi ke petani kecuali dalam kondisi tertentu atau ada perintah atauinstruksi resmi dari Produsen atau Tim KP 3;Bahwa apabila sudah disetujui sebagai pengecer, maka dokumen yang akandidapatkan adalah surat penunjukkan dari distributor dengan diketahui olehprodusen, SPJB

) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualanpupuk bersubsidi, sedangkan untuk pengecer adalah perusahaan11perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan atau Desa yangdtunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli ( SPJB)dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secaralangsung hanya kepada kelompok tani dan atau petani di wilayah tanggungjawabnya;Bahwa pupuk bersubsidi

*e Pengecer adalah Perusahaan Perseorangan atau badan usahabaik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukumyang berkedudukan di Kecamatan dan atau desa yang ditunjuk oleholeh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidisecara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau Petani diWilayah tanggungjavebnya.

Mitra Usaha Tani;4 4 (empat) lembar asli surat perjanjian jual beli (SPJB) pupuk urea bersubsidiantara Distributor CV Makna Tani Sejahtera dengan kios pengencer UD.MitraUsaha Tani;5 4 (empat) lembar asli surat penunjukan pengencer resmi pupuk bersubsidi PT.Agro Prima Mandiri kepada kios pengencer UD.

) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar untukdijual kepada pengecer resmi di wilayah tanggungjawabnya.Bahwa yang dimaksud dengan Pengecer adalah perusahaanperseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang bderkedudukan di kecamatan dan/atau desayg ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli(SPJB).Bahwa apabila terdakwa menjual pupuk bersubsidi Pemerintah kepadaorang yang tidak

Mitra Usaha Tani, 4 lembar asli suratperjanjian jual beli (SPJB) pupuk urea bersubsidi antara Distributor CV Makna TaniSejahtera dengan kios pengencer UD.Mitra Usaha Tani, 4 lembar asli surat penunjukanpenmgencer resmi pupuk bersubsidi PT. Agro Prima Mandiri kepada kios pengencerUD.

Mitra Usaha Tani;4 4 (empat) lembar asli surat perjanjian jual beli (SPJB) pupuk urea bersubsidiantara Distributor CV Makna Tani Sejahtera dengan kios pengecer UD.MitraUsaha Tani;5 4 (empat) lembar asli surat penunjukan pengencer resmi pupuk bersubsidi PT.Agro Prima Mandiri kepada kios pengecer UD.

Mitra Usaha Tani;4 (empat) lembar asli surat perjanjian jual beli (SPJB) pupuk ureabersubsidi antara Distributor CV Makna Tani Sejahtera dengan kiospengencer UD.Mitra Usaha Tani;4 (empat) lembar asli surat penunjukan pengencer resmi pupukbersubsidi PT. Agro Prima Mandiri kepada kios pengencer UD.

Bahwa Tergugat belum memenuhi prestasi sesuaiSurat Pengikatan Juat Beli (SPJB) No. 151/DAN.SPJB.1X/2006,khususnya Pasal 5 dengan Penggugat, maka menuruthukum, Penggugat berhak untuk menuntut pemenuhan isidari Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) No.151/DAN.SPJB.IX/2006, antara lain sebagai berikut :12.13.Agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan SertipikatHak Guna Bangunan milik Penggugat di PERUM GrahaDewata Blok MM6 1 No. 1, luas tanah standar 150 m2,tipe bangunan standar 60 m2 Desa Landungsari,Kecamatan

(dst).Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) bukan merupakanbukti peralihan hak milik. SPJB hanyalah suatu bentukperikatan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal1253 KUH Perdata menyatakan bahwa :"Suatu prikatan adalah bersyarat jika digantungkan padasuatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belumterjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunyaperikatan itu sampai terjadi peristiwa itu, maupun dengancara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjaditidaknya peristiwa itu.15.

Bahwa sebagaimana Penggugat cantumkan dalamPosita gugatan angka 5 yang menyebutkan : "Akta Jual Beliakan dibuat dihadapan PPAT yang ditentukan oleh PihakPertama (Tergugat ) setelah Pihak Kedua (Penggugat)melunasi seluruh pembayaran kepada Pihak Pertama(Tergugat I).Oleh karena itu sudah jelas bahwa SPJB dimaksud bukanlahperikatan peralihan hak melalui jual beli, namun hanya1816.17.18.19.sebatas syarat akan bahwa nantinya akan dilakukan jualbeli saja.Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5UndangUndang

SPJB antara Tergugat dengan Penggugat dilakukantanpa persetujuan tertulis dari Tergugat II oleh karena itumelanggar hukum;3. Jual beli yang didalilkan oleh Penggugat tidak dilakukansecara terang dan tunai;4.

TRI SUSILOWATI (pelaku);Bahwa pupuk bersubsidi tidak di perbolehkan karena yang berwenangmenjual pupuk bersubsidi adalah pengecer pupuk bersubsidi yaituPengusaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badanhukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan danatau desa yang di tujuh oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jualbelli (SPJB ) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupukbersubsidi secara langsung hanya kepada kelompok tani dan atau petanidi wilayah tanggung

) dengankegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsunghanya kepada kelompok tani dan atau petani di wilayah tanggungjawabnya ;Bahwa Distributor pupuk bersubsidi adalah pengusaha perseoranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badanhukum yang ditujun oleh produser berdasarkan surat perjanjain jual beli(SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran,penjualanpupuk bersubsidi dalam petani besar di wilayah tanggung jawab;Halaman 12 dari 32 Putusan

penyaluran mendapatkan subsidi daripemerintah , untuk kebutuhan kelompok tani / petani disektor pertanianmeliputi pupuk Urea, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenispupuk bersubsidi lainnya yang ditetapbkan pemerintah di bidangpertanian;Bahwa yang berwenang menjual pupuk bersubsidi adalah Pengusahaperseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum ataubukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan atau desayang di tujuh oleh distributor berdasarkan surat perjanjian jual beli (SPJB

) dengankegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsunghanya kepada kelompok tani dan atau petani di wilayah tanggungjawabnya ;Bahwa distributor pupuk bersubsidi adalah pengusaha perseoranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badanhukum yang ditujun oleh produser berdasarkan surat perjanjain jual beli(SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran,penjualanpupuk bersubsidi dalam petani besar di wilayah tanggung jawab;Bahwa di Kabupaten Sleman

hanya kepada kelompok tani dan atau petani di wilayahtanggung jawabnya.Bahwa yang dimaksud dengan distributor pupuk bersubsidi adalahpengusaha perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badanhukum atau bukan badan hukum yang ditujuh oleh produser berdasarkansurat perjanjain jual beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran,penjualan pupuk bersubsidi dalam petani besar di wilayahtanggung jawabBahwa tugas dan tanggung jawab pengecer resmi pupuk bersubsidi yang ditunjuk oleh

PT Kawedar WoodIndustri (PT KWI) di Kabupaten Ketapang secara borongan kepada saksiLILIS (terdakwa dalam berkas tersendiri) dan untuk jual beli besi bekasint di tuangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin EX PT KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014, dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa Amin menjual besisecara borongan dengan harga keseluruhan sebesarRp.13.000.000.000, (tiga belas miliar rupiah) dan pembayaran atas jualbeli besi tersebut dilakukan

PT KWI(Mesin Pabrik Plywood) nomor 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014, Dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa Amin menjual besisecara borongan dengan harga keseluruhan sebesar Rp.13.000.000.000 dan pembayaran atas jual beli besi tersebut dilakukanoleh Saksi LILIS dengan cek bank BNI ( Bilyet Giro yang berlakumundur).

Central SteelIndonesia;1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Sekrap Pabrik KWI BesertaSeluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor003/SPJB/KWI/LLP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012;Hal. 10 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK6) 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor : 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014;7) 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 12 Agustus 2014 NotarisAYU NURHASANAH,SH.

Central SteelIndonesia; 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Sekrap Pabrik KWI BesertaSeluruh Isinya (Mesin Pabrik Plywood) Nomor003/SPJB/KWI/LLP/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012;Hal. 13 dari 22 hal. putusan Nomor : 37/PID/2015/PT.PTK1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Jual Beli Skrap Mesin Ex. PT KWI(Mesin Pabrik Plywood) Nomor : 007/SPJB/ALT/VII/2014 tanggal 1 Juli2014;1 (Satu) bendel Surat Kuasa Nomor 80 tanggal 12 Agustus 2014 NotarisAYU NURHASANAH,SH.

Beserta seluruh isinya Mesin Pabrik PlywoodNomor : 003/SPJB/KWILLP/X/012 tanggal Oktober antara JHONIWIRIANTO dengan Terdakwa II. LIE LI PHIN Alias APHIN anak perempuandari (Alm) PUI CHAU KHIM dan seandainya ada anggapan/pendapat dariJudex Factie PN.