Bukti T23 : Foto copy Hasil Pemeriksaan Subtantif Desain Industri NomorPermohonan A00201702051 judul Kotak Kemasan Makanan, tanggal30 Mei 2018 ;4.

tersebut keliru dan tidak benar, makaHal. 67 dari 73 Halaman Putusan Perdata Nomor 15/Pdt.G/2020PN Lbhmenurut majelis hakim sudah masuk dalam subtansi pokok perkara yang harusdibuktikan lebih lanjut melalui bukti surat, keterangan saksi maupunpemeriksaan setempat, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidakberalasan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada huruf b yaitu terkait kurangpihak dan salah orang sebagaimana dimaksud di atas, haruslah dibuktikan lebihlanjut secara subtantif

Perbedaan agama menjadi hal yang paling subtantif dantidak adanya toleransi dalam rumah tangga sedangkan Pewarisadalah seorang Muslim yang taat)Penting disampaikan mengenai status pewaris ketika menikahdengan Tergugat adalah jejaka/bujang, dan pada saat Pewarismenikah dengan Tergugat Konvensi maka Pewaris hidup bersamaHalaman 14 dari 76, Putusan No. 2316/Pdt.G/2017/PAJSdengan Tergugat Konvensi sampai pewaris meninggal dunia.Keterpisahan kehidupan antara pewaris dan penggugat konvensimenyebabkan segala

Namun demikian secara Subtantif kepada penyelenggaraanpemerintahan selalu dituntut agar dalam pelaksanaan tugas, kewenangan,dan fungsinya para Pejabat Administrasi harus selalu mengedepankanHalaman 62 dari 66 halaman.

Bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Sub BagianKeuangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Baratadalah sebagaiberikut :1) Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif material terhadap subtansi sertakelengkapan dokumen tagihan dari pihak ketiga berdasarkan naskahperingkat/perjanjian yang tertuang dalam SPK/Kontrak dan atau Surat PerjanjianKerja sama berkaitan dengan pengajuan SPP LS Bendahara Pengeluaran.2) Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif

material terhadap subtansi dankelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU dan SPP/SPMLS yang diajukan olehBendahara Pengeluaran.3) Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan/suratpertanggungjawaban penerimaan dan penyotoran yang dilakukan oleh BendaharaPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang terdiri atas:a.

Buku Penerimaan Lainnya.4) Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan/suratpertanggungjawaban pengeluaran (belanja) yang dilakukan oleh bendaharapengeluaran belanja, yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu.5) Pengeluaran yang terdiri atas :a. Buku Kas Umumb. Daftar Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Perincian Objek disertai denganbuktibukti pengeluaran yang syahc. Daftar Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Perincian Objek (model SPJ3)d.

Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif material terhadap kelengapandokumen tagihan dari pihak ketiga berdasarka naskah peringkat/perjanjian yangtertuang dalam SPK/Kontrak dan atau Surat Perjanjian Kerja sama berkaitandengan pengajuan SPPLS Bendahara Pengeluaran;b. Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif material terhadap subtansi dankelengkapan SPP/SPMLS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, danc.

pelaksanaan prosedur verifikasi dokumenpertanggungjawaban,b) Adanya kelemahan khususnya terkait kebenaran dokumenpertanggungjawaban secara material yang diakibatkan karenaPPTK tidak melakukan pengecekan secara detail sampaikebenaran nota yang digunakan apakah telah sesuai denganpenyedia yang digunakan atau tidak,kelemahan tersebutmenimbulkan potensi penggunaan bukti pertanggungjawabanyang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.2) Tahapan Pelaksanaan ; Dalam tahap pelaksanaan tim melakukanpengujian subtantif

diantaranya pengujian subtantif atas belanjabarang dan jasa, karena pada tahap perencanaan ditemukan adanyaHalaman ke 199 PutusanPerkara No. :289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYkelemahan atas proses bisnis atas belanja barang dan jasa.Pengujian subtantif tersebut untuk meyakini asersi manajemen ataslaporan keuangan pihak yang diperiksa berupa keberadaan danketerjadian.

Hukum danHumas yaitu melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunanperaturan perundangundangan, pemberian pertimbangan dan bantuanhukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusanhubungan masyarakat.Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa Diklat Prajabatan dan Orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi Subtantif tidak hanya di bidang Migas, melainkan jugaketenagalistrikan, Mineral dan Batubara, panas bumi, serta EBTKE, halitu. dilengkapi dengan

ParaPenggugat belum pernah mengajukan keberatan atau tidak menerima berakhirnyahubungan kerja sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerja masingmasing penggugat.14.Bahwa dalam pengajuan perkarea aquo, Para Penggugat hanya mencantumkanrisalah mediasi (anjuran) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiPemerintah Kabupaten Bogor (Dinsosnakertrans Bogor) yang dilaksanakan tanggal18 Juli 2014 dan anjuran atas mediasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2014.15.Bahwa secara subtantif

Sanggahan terhadap dalildalil Penggugat:6.1 Bahwa Tergugat menolak dalidalil Penggugat pada halaman 7 s.dhalaman 10 gugatannya, yang intinya yaitu sebagai berikut:Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggarsecara prosedural dan subtantif, dikarenakan tidak didahului prosespenyitaan dan dilakukan secara sewenangwenang, tidak berdasarhukum dan mengkesampingkan azasazas umum pemerintahanyang baikDengan sanggahan sebagai berikut:a.

Bupati Nias.Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Niasmelalui Sekretaris Daerah.Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PPKSKPD DinasPendidikan Kabupaten Nias T.A. 2016 adalah:1.Melakukan penelitian terhadap subtansif serta kelengkapan dokumentagihan dari pihak ketiga berdasarkan naskah perikatan / perjanjianyang tertuang dalam SPK / Kontrak dan / atau surat perjanjiankerjasama berkaitan dengan pengajuan SPPLS oleh Bendaharapengeluaran.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif

terhadapkelengkapan SPPUP, SPPGU, SPPTU, yang diajukan olehBendaraha Pengeluaran.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan / suratpertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran yang dilakukanoleh Bendahara Pengeluaran yang terdiri atas : Buku Kas Umum.

Buku Penerimaan Lainnya.Melakukan verifikasi secara formal dan subtantif atas laporan / suratpertanggungjawaban pengeluaran (belanja) yang dilakukan olehBendahara Pengeluaran yang terdiri atas :Halaman 89 dari 226Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn Buku Kas Umum. Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran perincian objek,diserta dengan buktibukti Pengeluaran yang sah. Daftar rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran perincian objek. Bukti atas penyetoran PPN / PPH.

Bahwa fakta hukum yang menegaskan bahwa adanya PenggugatRekonvensi berhubungan mesra dengan lelaki lain yang berakibat padaPenggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman dan sejaksaat Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi menjalankan kewajibannyasebagai isteri secara subtantif telan masuk dalam kategori perbuatanNusyuz.

secara cermat isigugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ParaPenggugat sudah terang dan jelas, dan tidak ada pertentangan antara positadengan petitum, oleh karena itu eksepsi angka 2 tersebut haruslah ditolak;Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 34/ Pdt.Sus.PHI/2015/PHI/PN.BdgTerhadap eksepsi angka 3:Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim renvoi atau perbaikangugatan yang dilakukan Para Penggugat tidaklah serta merta dikualifikasikansebagai perubahan yang bersifat subtantif

., AKt, Hakim Kasasi tidak memberikan pertimbangan hukum lainnyaberdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, sehinggaamar putusan tersebut tidak menyentuh persoalan pokok dari perjanjianyang subtantif dan determin;Bahwa berdasarkan perjanjian di depan Notaris Tri Agus Heryono, S.H.

Tergugat melaluiKuasa Hukumnya telah pula mengajukan dupliknya ke persidangan secara tertulisbertanggal 19 Maret 2014, yang isinya dapat disimpulkan sebagai berikut ;Dalam Eksepsi :341.Bahwa pada prisipnya tergugat tetap bertahan pada jawaban semula danmenolak secara tegas dalildalil replik yang diajukan oleh penggugat untukseluruhnya ;Bahwa penggugat tidak menjawab secara khusus eksepsi dan jawaban tergugat.Dalildalil penggugat hanyalah alasan untuk berkilah belaka, tidak tegas dantidak jelas, tidak subtantif

Keputusan Tata Usaha Negara yang diletakanterlihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu) aspek wewenang,aspek prosedur dan aspek subtantif;Bahwa, ada perbedaan~ mengikat antara peraturan dankeputusan. Keputusan dalam sanksi hukum begitudiundangkan ~~ mengikat, sedangkan keputusan dalamUndang undang Nomor 5 Tahun 1986, ada 2 (dua) teorimengikat, yaitu teori penerimaan dan teori pengumuman.Teori penerimaan setelah diterima dan ada tandaterimanya.

Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dari Doktrin maupunYUMISPIUCeNSI; 222222 n enn nen ene nn een en nen nn een en nen nn ene nn enema ee snnnnasMenimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah, nilai yang harusdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukumantara orang yang bersangkutan dengan Keputusan/KTUN yang menjadi objekSENQKE1Q; 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa menelaah buktibukti yang berkaitan dengan

Pacitan No. 870/Pdt.G/2020/PA.PctMenimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) danalasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita permohonanPemohon tersebut, maka secara subtantif dapat disimpulkan bahwa Pemohonmengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraiansebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan jo.

Kementerian Kesehatan;Bahwa lahirnya struktur baru berupa Panitia Uji KompetensiNasional dan 2 (dua) badan/ilembaga Regulator di atassebagaimana dimaksud Permenristekdikti Nomor 12/2016 tidakhanya bertentangan Pasal 21 UndangUndang Nomor 36 Tahun2014 tentang tenaga Kesehatan dan Pasal 16 UndangUndangNomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan secara subtantif danmateriil, yang salah satunya sudah mengatur secaralimitatifkompetensi dan kewenangan lembaga yang bertindak dalam UjiKompetensi (Sertifikat

Hal ini sesuai dengan adagium point d interest,poin daction;Menimbang, bahwa Indroharto dalam bukunya berjudul UsahaMemahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku Il, PenerbitPustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, Halaman 3740 menjelaskan bahwakepentingan secara subtantif adalah adanya nilai yang dilindungi oleh hukumyang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yangbersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objeksengketa;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim

Dan secara subtantif berisi perjanjiankerjasama dengan sistem bagi keuntungan dimana TERGUGATselaku Pemilik dan penyedia bidang tanah yang akan dibangunApartemen, Perumahan dan Sport Center, sedangkan pribadi hukumTuan MICHAEL SUMANTO WIDJAJA adalah selaku Pihak Kedua(Investor) yang akan mendanai (menyediakan pendanaan) bangunanberikut seluruh biaya oprasional termasuk pemasarannya atas40bangunan yang akan dibangun diatas bidangbidang tanah milikTERGUGAT dimaksud, dan yang menjadi Objek Perjanjian