M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dan berhak untuk meminta penetapan untuk penyelenggaraan RUPS PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk;
3. Memberikan ijin untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Tahunan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk, dengan agenda sebagai berikut:
   1. Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat

Adapun Berdasarkan hasil RUPS PT. KPB yangterakhir sebagaimana dalam Akta No. 1 tertanggal 16 Desember 2017yang dibuat dihadapan Notaris Barito Dwi Martono, S.H, M.Kn, yang telahmemperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan DataPerseroan PT. KPB No.: AHUAH.01.030016712 tanggal 15 Januari 2018dan sesuai dengan Surat Kementerian ESDM No. 10067/30/MEM.B/2017Perihal Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT.

KPB telah mengadakan RUPS denganagenda perubahan pengurus Direksi dan Dewan Komisaris yangkemudian terbitlah SuratSurat Keputusan Tergugat tersebut ;29.Oleh karena itu terbitnya SuratSurat Keputusan Tergugat terjadi karenaadanya kesalahan atau cacat prosedur, dimana terdapat isi permohonanperubahan Data Perseroan PT. KPB yang tidak sesuai dengan fakta yangada.

Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroanadalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratanketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahananggaran dasar sesuai ketentuan dalam UndangUndang inidan/atau anggaran dasar ;(2). Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor denganmengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalamJangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS.

Bukan Nomor Surat PemberitahuanNOTARIS TERAKHIRNotaric torakhir merupakan Nama Notaris terakhir yang membuat permohonan torakhirPe ersetPendirian, Persetujuan Perubahan Anggaranmaupun Pemberital Perubahan D: NAMA JABALAN PTMASYARAKATPEMERINTAHKOMISARISNEGARA REPUBLIK INDONESIAPersyaratan Utamaee acara rapat / Notulen Rapat keputusan diluar RUPS (circular resolution)UPS Zi. Akta Notaris dalam bahasa Indonesia =) fi. Tanggel RUPS / Deri apat / Notulen Rapat1 fv.

akan mengeceksemua, dia akan mengecek siapa yang berhak untuk datang di RUPS inikarena itu Sangat menentukan, yang datang itu adalah orang yang berhakkarena itu akan berkaitan dengan hak suara berkaitan dengan suara, siapatahu nanti keputusan RUPS itu tidak bisa dicapai dengan musyawarahmufakat, dan harus dengan diizinkan oleh undangundang PT denganmekanisme voting, begitu dilakukan voting yang berhak untuk ikut votingyang punya hak suara, ini tegas harus ditentukan, kalau seperti ini dimintatolong

BINA CITRA NIAGA,padahal AMIRUDDIN (TERGUGAT V) tersebut adalah Pendiri dan atauPemilik dan Pemegang Saham Terbesar Perusahaan PT BINA CITRANIAGA, dan demikian pula PENGGUGAT diturunkan dari DIREKTURmenjadi ANGGOTA KOMISARIS PT BINA CITRA NIAGA tanpa dasarhukum dan atau tanpa melalui RUPS maupun RUPSLB dengan paraPendiri/DIREKSI/PEMEGANG SAHAM/PENGURUS PT.

; Kenyataannyaselama ini Penggugat maupun TERGUGAT V tidak pernah menerimaBerita Acara Perubahan Anggaran Dasar dan tidak pernah menerimasurat panggilan RUPS/RUPSLB;17.

Bahwa jika memeriksa dalildalil Penggugat, maka senyatanyaditemukan substansi persoalan hukum yang digugat adalah :(1) Keberatan Penggugat atas RUPS/RUPSLB yangmenghilangkan Penggugat dari Struktur/Organ Perseoran PTBina Citra Niaga;(2) Keberatan Penggugat atas keputusan RUPS/RUPSLB yangmenihilkan saham 25 % (dua puluh lima persen) milikPenggugat di Pt Bina Citra Niaga;(3) Keberatan Penggugat akibat tindakan PT Bina Citra Niagayang mengalihkan asset PT Bina Citra Niaga berupa ObjekTanah sebagaimana

/RUPSLBDAN ATAU TANPA Izin penggugat dan Tergugat V selakuPemilik/ Pemegang Saham/ Direksi PT BINA CITRA NIAGAdan atau tanpba RUPS/RUPSLB dengan para Komisaris PTBINA CITRA NIAGA berdasarkan Akta Notaris Hidayat, SH.

Hal ini telahdijelaskan pula oleh saksi Penggugat yang bernama DICKY GOBEL selakuKomisaris Utama PT BINA CITRA NIAGA sebagaimana keterangannyadipersidangan yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa selamaberdirinya PT BINA CITRA NIAGA sesuai akta Pendirian/Anggaran DasarNomor 103 tersebut tidak pernah mengadakan RUPS/RUPSLB untukmerubah Anggaran Dasar PT maupun mengadakan jual beli tanahsengketa.

YASUN;

b) EVY DANIARTY;

c) SUDIRMAN HARIS;

d) IRWAN MA ALIMUDA;

e) NURUL;

• Fotocopy Akta RUPS / Surat Keputusan pengangkatan ASEP JAJANG sebagai Direktur Utama BPR Mitra Karya;
• Fotocopy Akta RUPS tentang Non Aktif-nya ASEP JAJANG sebagai Direktur Utama (tahun 2016);
• Fotocopy Struktur Organisasi PT.

YASUN;b) EVY DANIARTY;c) SUDIRMAN HARIS;d) IRWAN MA ALIMUDA;e) NURUL;3) Fotocopy Akta RUPS / Surat Keputusan pengangkatanASEP JAJANG sebagai Direktur Utama BPR Mitra Karya;4) Fotocopy Akta RUPS tentang Non Aktifnya ASEP JAJANGsebagai Direktur Utama (tahun 2016);5) Fotocopy Struktur Organisasi PT.

Fotocopy Akta RUPS / Surat Keputusan pengangkatan ASEPJAJANG sebagai Direktur Utama BPR Mitra Karya;4. Fotocopy Akta RUPS tentang Non Aktifnya ASEP JAJANGsebagai Direktur Utama (tahun 2016);5. Fotocopy Struktur Organisasi PT. BPR Mitra Karya Depok;6. Fotocopy Rekening koran giro BPR Mitra Karya pada BankMandiri nomor 1290004064347 periode Januari 2006 s.d. Desember2011;7.

Akta Akta No. 04 tanggal 11 Maret 2016 tentangPernyataan RUPS BPR Mitra Karya yang intinya sebagaimanaditerangkan pada point 3.1 s/d 3.4 pledoi in casu; (7erlampirdalam Berkas Perkara)Jo5.2.

Akta Perjanjian Jual Beli saham tanggal 17 Maret 2017,sebanyak 670 saham dengan dengan nominal 1.000.000,00@lembar saham atau setara dengan Rp. 670.000.000,00 (enamratus tujupuluh juta rupiah) dan Akta No. 21 tanggal 17 Maret 2017tentang RUPS atas persetujuan jual beli saham; (Alat Bukti AktaJual Beli Saham Terlampir);5.5.

YASUN;b) EVY DANIARTY;c) SUDIRMAN HARIS;d) IRWAN MA ALIMUDA;e) NURUL; Fotocopy Akta RUPS / Surat Keputusan pengangkatanASEP JAJANG sebagai Direktur Utama BPR Mitra Karya; Fotocopy Akta RUPS tentang Non Aktifnya ASEP JAJANGsebagai Direktur Utama (tahun 2016); Fotocopy Struktur Organisasi PT.

BPR KS, yang diangkat kembali berdasarkan Akta RUPS Luar BiasaNo. 13, tertanggal 6 Maret 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. JenySuherman, SH., Notaris di Bandung, sehingga demikian mulai terhitung tanggal 17Februari 2008 s/d tanggal 17 Februari 2013, Penggugat diangkat sebagaiKomisaris Utama PT. BPR KS, namun demikian atas desakan dan paksaan dariPara Tergugat dengan sangat terpaksa Penggugat telah mengundurkan diridari jabatannya dan pekerjaandi PT.

, karena sepengetahuan Penggugat, insentif itu sudahditentukan dalam RUPS Pemegang Saham BPR KS ; Kalaupun itu salahkenapa Penggugat yang harus dihukum ?

Penggugat, dimana Penggugat telah kehilangan penghasilan danjabatan/pekerjaan ;Bahwa Penggugat yang merupakan tulang punggung keluarga sangatmenderita sekali dan juga mengalami stress dan depresi yang sangat berat,karenanya sangatlah wajar apabila Penggugat berdasarkan gugatan inimeminta ganti rugi kepada Para Tergugat secara tanggung renteng yangbesarnya dihitung berdasarkan pendapatan Penggugat pertahun dikali 3 tahunyaitu akhir masa jabatan Penggugat sebagai Komisaris sebagaimana ternyatadalam Rups

Bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, atas permintaan sendiriberdasarkan Surat Termohon Kasasi Il No. 010/DIR/KS/XI1/2009tertanggal 2.1 Desember 2009 dan dikuatkan RUPS Termohon Kasasill pada tanggal 17 Desember 2009, Termohon Kasasi mengajukanHal. 19 dari 30 hal. Put. No. 588 K/Pdt/2012pengunduran diri dari jabatan sebagai Komisaris Utama padaTermohon Kasasi ll.c.

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, PertimbanganJudex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang memutuskanbahwa Termohon Kasasi memperoleh insentif karena merupakankebijakan dari RUPS Termohon Kasasi Il adalah Pertimbangan Hukumyang bertentangan dengan UndangUndang. Oleh karena itu, dan harusdibatalkan oleh Judex Juris Yang Mulia.G.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriPangkalpinang di atas, dalam mempertimbangkan kedudukan TermohonKasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengesampingkan hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan organ tertinggidalam perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar:4.

Bahwa hasil RUPS sebagaimana telan Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Tergugat ajukan sebagai bukti T.7 (Akta Nomor 95 tanggal21 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Sahamyang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H) telah menyatakan dengantegas:Memutuskan; untuk tidak memberikan pelunasan serta pembebasantanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi danDewan Komisaris yang lama sampai dengan Rapat Umum PemegangSaham Perseroan yang akan diadakan khusus untuk itu:Sesuai

dengan RUPS tersebut sangat jelas dan tidak terbantahkan,meskipun telah terjadi perubahan kepengurusan PT Koba Tin namunperubahan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab Terbanding/Penggugat sebagai Presiden Direktur yang lama sebagai PenanggungPajak PT Koba Tin;5.

Merujuk ketentuanketentuan di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan,kedudukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang tidakdilepaskan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sesuai dengan RUPS dan Berita Acara Serah Terima BeritaAcara Serah Terima Kepengurusan PT Koba Tin tanggal 16 Maret 2016maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sesuai denganPasal 1 angka 5 dan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang PT juncto PasalHalaman 21 dari 32 hal. Put.

Satya Mitra Mandiri itu 70% Perman Yadi 30 %Suganto ;Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai RUPS yang digunakan sebagaidasar pembuatan akta No. 01 dan saksi tidak pernah menerima undangandan sebenarnya sesuai aturannya di perusahaan dalam RUPS saksilah yangmengundang dan bukan malah yang diundang, dan pada kenyataannyadari PT.

Satya Mitra Mandiri dibubarkan danuntuk proses pembubaran PT.Satya Mitra Mandiri itu ada RUPS dari PakSuganto yang dihadiri oleh Suganto, Johan Vanda dan saksi (Jian Te) dandiaktakan di Notaris Yulia ;Bahwa hasil dari RUPS tersebut Pak Suganto mempunyai ide untukmelakukan pembubaran PT. Satya Mitra Mandiri ;Bahwa saat itu kapasitas Terdakwa Suganto di PT.

tidak ada di aktatersebut ;110Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara RUPS, saksi melihatsewaktu ditunjukkan di Mabes Polri;Bahwa dalam akta 106 saksi masih menjadi direksi di PT.

Kertas Blabak Magelang yangdituangkan ke dalam Akta No. 76 tanggal 25 Januari 2010 tentang BeritaAcara RUPS LB PT. Kertas Blabak Magelang yang kemudian pada hari yangsama jual beli saham PT.

Bahwa Penggugat kemudian menyetujui untuk membeli sebagian asset PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit) yang telah dijaminkan kepada Bank DBSINDONESIA dimana proses peralihan hak atas Objek Jual Beli atau ObjekSengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni adanya 2(dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMOPLAS (DalamPailit) yang masingmasing RUPS beragendakan Rapat pembahasan dankeputusan mengenai penjualan asset PT.

SIMOPLAS (Dalam Paillit)sebagaimana dimaksud dalam : risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SIMONGAN PLASTIKFACTORY tanggal 10 Nopember 2016, dan tertuang dalam Akta No. 177tanggal 30 Desember 2016 dibuat oleh dan dihadapan Prof. Dr. LilianaTedjosaputro, SH. MH. MM, Notaris di Semarang perihal PernyataanKeputusan Rapat pelepasan asset perseroan; dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

MM, Notaris di Semarang, perihal Pernyataan Keputusan Rapatpelepasan asset perSer0an 222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nenBahwa hasil RUPS tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham PT.SIMOPLAS (Dalam Pailit), termasuk Tergugat, untuk menjual sebagian assetPT.

SIMOPLASmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangdiaktakan di Notaris Lillana,SH, sebagaimana termuat dalam Akta No.177 tanggal 30 Desember 2016, untuk membahas pelepasansebagian HGB No.41/Randugarut kepada PENGGUGAT ;. Pada tanggal31 Desember 2016, PENGGUGAT sebagai pembellidan PT.

TAN TIK KHOEN, memaksa menyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang termuat dalam Akta No. 101 tanggal30 Maret 2017 Notaris Liliana, SH, perihal pelepasan sebagian HGB.41/Randugarut kepada PENGGUGAT .. Pada tanggal 19 April 2017, TURUT TERGUGAT menyelenggarakanMediasi untuk mencari solusi terhadap permasalahan PT.SIMOPLAS, yang dihadiri oleh : Winoto Basuki : Direktur PT. SIMOPLAS:; Robertnanto Gunadi : Direktur PT.

Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (Sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnya menjadihak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

/Pdt/2013Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan SahamPenggugat pada Perseroan Tergugat sebanyak 5% (lima persen) atausebesar 10 (sepuluh) Saham kepada Penggugat yang seharusnyamenjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS

Dekormas Mulia Industries telahmengadakan RUPS untuk persetujuan terhadap penjualan saham PT.Dekormas Mulia Industries atas nama Turut Terbanding /Turut Tergugat kepada Terbanding/Penggugat;ili. Bukti T1J2.T38 yang sama dengan Bukti TT13 Tentang Akta jual bellisaham Nomor 9 tanggal 4 Agustus 2006 yaitu pembelian sahamPT.Dekormas Mulia Industries atas nama Turut Terbanding /TurutTergugat kepada Terbanding/Penggugat;iv.

Putusan Nomor 2855 K/Pdt/2013menjadi hak Penggugat, melalui mekanisme Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dalam jangka 7 (tujuh) hari setelan putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (/Inkracht Van gewijsde) dan RisalahRapat tersebut di buat dalam akta Notaris atau menghukum Tergugat danTergugat Il mengganti kerugian Materiil kepada Penggugat sebesarRp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum

Dekormas Mulia Industriesmelakukan RUPS dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yangdibuat dihadapan Notaris Rohana Friesra, S.H., yang intinyamemutuskan "memberhentikan Termohon Kasasi (Penggugat)sebagai komisaris Utama dan Pemohon Kasasi II (Tergugat II)sebagai Komisaris". Dan berdasarkan RUPS tersebut kemudianTurut Termohon Kasasi menguasai Pabrik PT. Dekormas MuliaIndustries, yang saat itu sebenarnya Turut Termohon Kasasi telah diberhentikan sebagai pengurus PT.

) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.18) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.19) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.21) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.22) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara 25) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

Setelah itu barulah dilaksananakan RUPS Terbatas.Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) jenis RUPS.

Yaitu RUPS Tahunan danRUPS lainnya.Bahwa RUPS Tahunan adalah Rapat yang dilakukan untukmembicarakan halhal yang diperlukan dalam tahun berjalan.Bahwa dasar dilakukannya RUPS adalah Anggaran Dasar Rumah TanggaPasal 1 dan Pasal 2.Bahwa RUPS Terbatas termasuk didalam RUPS lainnya.Bahwa sebelum tahun 2014 tidak ada dilakukan RUPS Terbatas.Bahwa dalam masa periode kepemimpinan Gubernur sebelumnya saksitidak tahu apakah ada dilakukan RUPS Terbatas terkait denganreorganisasi.Bahwa tidak pernah dibuat kajian

untuk merubah nilaiuang di dalam RBB karena perubahan masih dalam internal PT BankMaluku.Bahwa menurut saksi jika tidak ada anggaran untuk pembelian tanah dangedung sebesar Rp. 54 000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah),tanah dan gedung tidak perlu dibeli.Bahwa RUPS dilakukan pada tanggal 13 November 2014.Bahwa yang mengadakan RUPS adalah Divisi Renstra dan Corsec.Bahwa dasar hukum diadakannya RUPS adalah UndangUndang PTdalam anggaran dasar pasal 10.Bahwa ada 2 (dua) jenis RUPS yaitu RUPS

Bukan direksi dan lainnya.Bahwa saat dilaksanakannya RUPS, ada daftar hadir pemegang sahamdan dituangkan dalam notulen.Bahwa Saksi tidak tahu siapa notulen pada saat dilaksanakannya RUPS,Karena saksi tidak pernah diikutsertakan di dalam RUPS.Bahwa RUPS tahun 2014 dilaksanakan di April atau Mei Tahun 2015.Bahwa seharusnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulansebelum tutup buku.Bahwa dasar hukumnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam)bulan sebelum tutup buku adalah anggaran dasar nomor

PT Bank Malukuhanya dikenal 2 (Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa sedangkan mengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam AnggaranDasar. disamping itu, sesuai ketentuan AD maka setiap RUPS harusdipimpin oleh Komisaris Utama dan jika berhalangan maka RUPS dapatdipimpin oleh salah satu Komisaris dan harus dihadiri Notaris untukdibuatkan Berita Acaranya dan selanjutnya keputusan RUPSditandantangani oleh Komisaris Utama / Komisaris selaku WakilPemegang Saham. dalam kenyataannya, RUPS

Bahwa selanjutnya berdasarkan RUPS pada hari dan nomor Akte yangsama,Susunan kepengurusan menjadi yaitu Penggugat selaku Komisaris,JOHANAS HERKIAMTO selaku Direktur Utama serta ERNAS KRISNAMULYA selaku Direktur.VI. Bahwa berikutnya mengalami perubahan kepengurusan Akte NotarisSuprianto,SH, Nomor.1 tanggal 4 Agustus 2008 menjadi; NO. NAMA JABATAN SAHAM1. JOHANAS HERKIAMTO DIREKTURUTAMA2. ERNAS KRISNA MULYA DIREKTUR3. HERMAN SETIADI KOMISARIS 125 lembarsaham =50% = Rp.125juta4.

Keputusan Para Pemegang SahamPT.HERADI UTAMA tertanggal 26 Februari 2015. bersama dengan Tergugat dan Tergugat II, dengan komposisi saham 80 (delapan puluh) persen untukHendrawan Setiadi (Tergugat ) dan 20 (dua puluh) persen saham untukEffendi Setiadi (Tergugat II );11.Bahwa perubahan kepengurusan direksi dan kepemilikan sahamsebagaimana isi dokumen Akta Nomor 14, Perihal Pernyataan KeputusanPara Pemegang Saham PT.HERADI UTAMA tertanggal 26 Februari 2015,tidak melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

), karna Penggugatsebagai Komisaris dan pemilik saham berdasarkan Akte Nomor.6 tanggal 17Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris DARMAHARTO, S.H,M.KN (TergugatIll), Penggugat sama sekali tidak pernah di beritahu oleh siapa pun tentangadanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau sudah terjadi jual belisaham PT.HERADI UTAMA;12.Bahwa Akta Nomor 14, Perihal Pernyataan Keputusan Para PemegangSaham PT.HERADI UTAMA tertanggal 26 Februari 2015, dipergunakanHendrawan Setiadi ( Tergugat ) dan Effendi Setiadi

A.9453445; Bahwa Notaris Darmaharto, SH MKn membuat Akta No. 14 PerihalPernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Heradi Utama tanggal 26Februari 2015 dengan komposisi saham 80 persen Tergugat dan 20 persenTergugat II, pengalihan saham tersebut tidak melalui RUPS karenaPenggugat selaku komisaris dan pemegang saham berdasarkan Akta No. 6tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Tergugat III tidak pernahdiberi tahu adanya RUPS dan sudah terjadi jual beli saham PT Heriadi Utama Bahwa akta No. 14

Tahun 2013,tertanggal 6 Desember 2013 ;Bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya , hal ini sesuai dengan pasal 97 ayat (3) UndangUndang No:40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selain itu didalampasal 102 ayat (1) UU Perseroan Terbatas diatur secara tegas bahwaDireksi wajib meminta persetujuan RUPS (Rapat Umum PemegangSaham ) untuk :a. Mengalihkan kekayaan perseroan; ataub.

Yang menjadidasar dan alasan dari permohonan tersebut adalah karena tindakanBURHANUDIN BUR MARAS dalam menerbitkan Surat Jaminan No.111 belum memperoleh persetujuan dari anggota direksi yang lain danRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Lekom Maras.

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;Bahwa menurut ketentuan Pasal 102 ayat (1) UUPT tersebutdapat diketahui bahwa anggota Direksi terlebih dahulu harus memintapersetujuan RUPS jika akan menjaminkan kekayaan Perseroan atas suatuutang.

Namun, syarat adanya persetujuan RUPS tersebut baru berlakuuntuk penjaminan kekayaan yang jumlahnya lebih dari 50% (lima puluhpersen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan. Sementara itu, di dalamGugatan, sama sekali tidak pernah menjelaskan apakah aset yangdijaminkan oleh BURHANUDIN BUR MARAS jumlahnya lebih dari 50% darijumlah kekayaan bersih Pelawan, sehingga dalam melakukan tindakanhukum ini BURHANUDDIN BUR MARAS harus mendapatkan persetujuanRUPS?

Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, secara pastidapat dikatakan bahwa tindakan BURHANUDIN BUR MARAS selakuDirektur Utama Pelawan memberikan jaminan untuk pembayaran kewajibanLMPI sebagaimana tertuang dalam Surat Jaminan No. 111, tidakdiperlukan persetujuan RUPS, karena dalam Surat Gugatan tidak pernahdinyatakan bahwa asetaset yang dijaminkan tersebut jumlahnya lebih dari50% dari jumlah kekayaan bersih dari PT Lekom Maras.

Sakina Sumber Batu tidak pernah beroperasi lagi dan juga belumpernah mengadakan RUPS sama sekali ; Bahwa benar dalam gugatan yang diajukan oleh Megawati Purnomo tersebutalamat saksi adalah di JI. Tanjung Raya No. 8 Jatipulo, Tomang, Jakarta 14Barat, yang tidak lain adalah alamat rumah Megawati Purnomo (Penggugat) yang dikontrakkan ;Bahwa benar alamat/tempat tinggal saksi sejak tahun 1992 sampai sekarangadalah di JI.

Sakiya adalah Tjondro Santoso ;Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah membuat Notulen RUPS palsu dimanaseolaholah telah diadakan RUPS PT. Sakima Indah yang dipimpin oleh saksiKoran Purba dan berdasarkan Notulen rapat tersebut telah dibuat Akte No. 44dan kemudian dibuat Akte No. 22 yang seolaholah Terdakwa telah diangkat menjadi Direktur Utama PT. Sakima Indah ;Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2000, terdakwa telah membuat suratkuasa atas nama PT. Sakima Indah kepada P.

Sakima Indah berdasarkanNotulen RUPS PT. Sakima Indah tanggal 15 Juli 1996 yang kemudian dibuatkanakte No. 44 tanggal 09 September 1996 kepada Notaris Refizal, SH. MHum, yangkemudian dari Akte tersebut dibuatkan Akte No. 22 tanggal 06 Juni 1997 di kantorNotaris Nurul Hidayati Handoko, SH ;Bahwa benar setahu Terdakwa tidak ada perubahan AD/ART perusahaan setelah adanya perubahan susunan direksi di PT.

Sakima Indah ;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah membuat danmenandatangani Notulen RUPS PT. Sakima Indah, khususnya tanda tangan saksi Koran Purba ;Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang telah mengangkat dirinyasebagai Direktur Utama PT. Sakima Indah ; Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang Copy Surat Kuasa PT. Sakiya, PT. Sakima Indah, PT.

Sakina Sumber Batu tidak pernah beroperasi lagi dan juga belum pernahmengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sama sekali ;. Bahwa benar saksi Koran Purba selaku Direktur Utama PT. Sakima Indah, tidakpernah menghadiri RUPS tanggal 15 Juli 1996 dan juga tidak pernahmenandatangani Notulen hasil RUPSLB tersebut ; .

PARA PENGGUGAT di Perseroan ke pihak lain;Bahwa seandainya High Court Singapore memiliki yurisdiksi, quod non,Putusan High Court Singapore tidak dapat dilaksanakan sebelummendapat pengesahan dari Peradilan di Indonesia sehingga dalam kasusini pelaksanaan eksekusi oleh Sheriff High Court Singapore adalahperbuatan melawan hukum dan terindikasi pidana;Halaman 8 Putusan Nomor 368/PDT /2016/FT .DKI.15.16.17.18.19.Bahwa kemudian, TERGUGAT diwakili oleh TERGUGAT Il danTERGUGAT Ill telah menyelenggarakan RUPS

pada tanggal 29 Juni 2009(RUPS Pertama), RUPS tanggal 17 Juli 2009 (RUPS Kedua) dan RUPStanggal 7 Agustus 2009 (RUPS ketiga), namun penyelenggaraan RUPSRUPS tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku. dikarenakan menghalangi PARA PENGGUGAT sebagaiPemegang Saham untuk hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa oleh karena itu penyelenggaraan RUPSRUPS Tahun 2009tersebut di atas ilegal dan cacat hukum, maka seluruh hasil RUPSdimaksud termasuk Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamTahunan

;Menyatakan Pengadilan Singapura (High Court Singapore) tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terkait dengansengketa saham Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;Menghukum TERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill yang mewakiliTERGUGAT untuk membatalkan hasil RUPS/RUPSLB yangdiselenggarakan tanggal 28 Juni dan 22 November 2011 dan RUPSLBtanggal 2226 November 2013 dan 6 Desember 2013;Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh saham milikPARA PENGGUGAT yang telah diambil oleh TERGUGAT

No. 389/Pdt/2011/PT.Smg.terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Direksi dan Komisaris, sedangkan berdasarkan faktapersidangan dan bukti bukti tersebut tidak ada yangmenyebutkan kesamaan tentang Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), Direksi dan Komisaris dari PT. NEWRATNA MOTOR dan PT. NASMOCO ;Bahwa berdasarkan Bukti P15 pada halaman 42 tentangpertimbangan aspek keadilan korban dankemasyarakatan disebutkan bahwa terdakwa (TergugatIl) dianggap melakukan perbuatan penipuan terhadapPT.

Nusa Bara dengan PT Anugrah Bumindo Resources.Bahwa pada saat menandatangani perjanjian, sebagaimana klausuldalam perjanjian, para terdakwa sepakat untuk menyerahkan aktapenjamin saham dengan kuasa atas 10.500 lembar saham yangmerupakan 70 % (tujuh puluh persen) lembar saham perusahaan darikeseluruhan saham perusahaan hingga selesai semua proses jual bellisaham, dan akan menyerahkan akta notulen Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) yang menyatakan bahwa menyetujui penjualan sahamperusahaan milik pemegang

AnugrahBumindo Resources, termasuk tapi tidak terbatas pada untukmelakukan negosiasi, konsultasi, dan mengikatkan diri dengankonsultan perorangan dan atau perusahaan jasa pertambangan,melakukan pembayaran, pengurusan jjinijin lingkungan, kehutanan,dan peningkatan IUP operasi produksi, dan halhal lain yang dianggapperlu untuk dan atas nama perusahaan, kemudian sebagaimanadalam klausul perjanjian, setelah ditandatangani perjanjian maka PT.Anugrah Bumindo Resources dengan kuasa RUPS perusahaan akanmewakili

Prabutirta Jaya Lestari, danmelakukan pembagian dari hasil lelang tersebut kepada penggugatsecara proporsionalb. melakukan RUPS dan menetapkan Penggugat sebagaipemegang saham;c. memerintahkan BPK untuk melakukan audit investigasi pada PTPrabutirta Jaya Lestari;d. menetapkan PT Prabutirta Jaya Lestari sebagai PerusahaanDaerahBUKANLAH OBJEK SENGKETA KEPERDATAAN yang dapat dimohonkan,diperiksa, diadili maupun diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo,Halaman 25 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor

hukum, penyelenggara negara, danorang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yangdilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atauc. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah).Selain itu, Tergugat Il sebagai aparat penegak hukum (bukan sebagaipemegang sahamPT Prabutirta Jaya Lestari) sama sekali tidak berwenanguntuk mengadakan maupun menginisiasi Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

Berkaitandengan pelaksanaan RUPS dan pihak yang berwenang mengadakannyasecara hukum telah diatur dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) UndangUndang40 Tahun 2007 (UU PT) tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau

PrabutirtaJaya LestariAdapun Para Tergugat sebagai aparat penegak hukum (bukan sebagaipemegang sahamPT Prabutirta Jaya Lestari) sama sekali tidakberwenang untuk mengadakan maupun menginisiasi Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan/atau menetapkan Penggugat selakuPemegang Saham PT Prabutirta Jaya Lestari sebagaimana dimintakanoleh Penggugat.

Berkaitan dengan pelaksanaan RUPS dan pihak yangberwenang mengadakannya secara hukum telah diatur dalam Pasal 79ayat (1) dan (2) UndangUndang 40 Tahun 2007 (UU PT) tentangPerseroan Terbatas sebagai berikut:(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a.1 (satu) orang atau lebih

Mandiri Cabang Cilandak KKO, dengan nomor rekening:127.00.05253867 atas nama PT Langgeng Multi Jaya;Bahwa selama PT Langgeng Multi Jaya beroperasi hingga tahun 2013,Penggugat sebagai pemegang saham 35% dan Penggugat II sebagaipemegang saham 25% tidak pernah menerima pembagian dividen/keuntungan perusahaan;Bahwa dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikanperusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang sahamdalam RUPS

Dalam Akte Pendirian PT Langgeng Multi Jaya Nomor 25 khususnya BabKuorum Hak Suara Dan Keputusan pasal 22 ayat 1 huruf a dinyatakan:Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebin dari Y2 (satu perdua) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkanperseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;Dalam pasal 86 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan, RUPSakan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS

Dalam hal pemanggilan yang kedua kali inidicantumkan atau diberitahukan juga mengenai bahwa RUPS pertama kalitelah dilangsungkan dan tidak memenuhi kuorum;Dalam hal RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalamRUPS tersebut paling sedikit 1/3 (sepertiga) bagian dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir atau diwakilkan, kecuali anggaran dasarmenentukan lain.

Namun, jika dalam hal RUPS kedua juga tidak tercapaimaka PT dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agarditetapbkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga kalinyajuga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidakmencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorumyang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Penetapan mengenaikourum ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (artinyabahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupeninjauan kembali);Selanjutnya dalam pasal 87 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007dinyatakan, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.

tanggal 08 November 2019 ;2) Bahwa Pembanding/ SittiHairawati Mase melampirkan buktibukti pendukung keabsahannya sebagaiKuasa Hukum dalam perkara aquo berupa :1) Akta Notaris No. 2 Tanggal 5Nopember 2007, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Johanes JohnyOrisius SH ;2) Akta Notaris No.6 Tanggal 12Desember 2007, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Johanes JohnyOrisius SH ;3) Akta Notaris No. 11 Tanggal23 Februari 2011, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Johanes JohnyOrisius SH ;4) Rapat Umum PemegangSaham RUPS

Cupumanik GemahPermata tanggal 17 Juli 2019 tidak pernah dilampirkan di dalampembuatan Akta Notaris Nomor 13 Desember 2019, jika benaryang dilampirkan dalam pembuatan Akta Notaris tersebut RUPStanggal 17 Juli 2019, sudah pasti Notaris yang bersangkutan tidakakan mencantumkan pembuatan Akta berdasarkan RUPS tanggal9 Desember 2019, tapi akan mencantumkan RUPS tgl 17 Juli2019, disinilah keanehan dan kecerobohan Majelis hakim dalampertimbangan hukumnya, tidak teliti dan terlalu. terburuburumempertimbangkan

MKS8) Majelis Hakim dalamPertimbangannya halaman 26 alinea kedua yang pada pokoknyamenyamakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai CircularResolution, seyogianya RUPS Luar Biasa tidak sama dengan CircularResolution dengan penjelasan sebagai berikut :Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah salah satu jenis RapatUmum Pemegang Saham yang dapat diselenggarakan sewaktuwaktusesuai kebutuhan perusahan, dengan kata lain penyelenggaraan RUPSLuar Biasa jelas berbeda dengan RUPS tahunan dalam segi

waktu, dimanaRUPS Tahunan hanya setahun sekali, sedangkan RUPS Luar Biasa bisabeberapa kali dalam setahun sesuai dengan kepentingan perusahaan ;Circular Resolution adalah pengganti pelaksanaan RUPS dengan carakonvensional maupun dengan telekonfrensi, kekuatan mengikat darikeputusan yang diambil sama dengan RUPS, agar keputusan yang diambildalam circular resolution mempunyai kekuatan mengikat surat edaran harusditanda tangani oleh seluruh pemegang saham ;Berdasarkan hal tersebut diatas RUPS Luar

Menyatakan bahwa perubahan nama-nama pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIR/PT BPD-ST/ XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/IIl/06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS Nomor: 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank Pembangunan DaerahSulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam Perubahan Akta PerjanjianKerjasama Nomor: 13/DIR/PT.BPDST/ XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/III/06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita Acara RUPSNomor: 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nomor: 3 tanggal 4Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tengah telah tercantum dengan jelas dalam Perubahan AktaPerjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIRIPT.BPDST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor:120/C.71.NOT.PPAT/III/06 tanggal 29 Maret 2006 yang pada Akta Berita AcaraRUPS No. 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS nomor 03 tanggal4 Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PI BankPembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelasdalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIR/PT BPDST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS Nomor: 26 tanggal 17 Mei 2004dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2004;4.