., M.Si menjabat sebagai Kepaala SubBagian Keuangan, URBANUS OHOILEDWARIN saksi tidak tahu apa jabatannya,dan Pak NILUS LEISUBUN, S.Pd., M.Pd. adalah selaku Kepala Dinas PendidikanDasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika;Bahwa saksi dianggkat sebagai Kepala Sekolah Dasar MAARIF berdasarkan SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Yayasan;Bahwa Yayasan MAARIF hadir di Timika sejak tahun 2010;Halaman 114 dari 356 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN JapBahwa dulu saksi merupakan seorang guru, dan saat menjadi

, dan oleh karenanya Berita Acara Pemeriksaan di Penyidiktersebut dapat dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan;Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangansehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Dana Tambahan TunjanganPengahasilan (DTTP);Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai seorang Guru dan sebagai Kepala Sekolahdi TK ALMARIFAT);Bahwa Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd sebagai Bendahara PengeluaranANTONIA YARIKO MONE YAMLEAN, SE., M.Si menjabat sebagai Kepala SubBagian

dipergunakan dalam pemeriksaan dipersidangan;Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangansehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Dana Tambahan TunjanganPengahasilan (DTTP);Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai seorang Guru, dan sebagai Kepala SekolahTK MAARIF sejak tahun 2011;Halaman 117 dari 356 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN JapBahwa Terdakwa NAIMA RUMADAUL, S.Pd menjabat sebagai BendaharaPengeluaran,ANTONIA YARIKO IVONE YAMLEAN, SE., M.Si menjabat Kepala SubBagian

99.000.000 93.000.000 6.000.00088 TKSion 18.000.000 13.500.000 4.500.00099 TKKemala Bhayangkari 17 45.000.000 39.000.000 6.000.000110 TKEI Bethel 18.000.000 13.500.000 4.500.000Jumlah 509.400.000 430.500.000 78.900.000 Bahwa rincian Pembayaran Dana Tunjangan yang tidak ada buktibuktipembayarannya adalah sejumlah Rp3.982.600.000,00 (tiga miliar sembilan ratusdelapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), diperoleh dari hasil klarifikasiterhadap Bendahara Pengeluaran Terdakwa NAIMA RUMADAUL dan Kepala SubBagian

Bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini Pengelolaan Dana TTP TahunAnggaran 2015 terdapat tahapan yang terputus seperti : Kepala Sub Bagian Keuangantidak melibatkan bidangbidang dalam hal pengambilan data penerima, baik itu dari SubBagian Kepegawaian maupaun dari bidangbindang, tidak dilibatkannya peran verifikatorHalaman 156 dari 356 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Jappadahal memiliki peran yang sangat menetukan dalam meminimalisir resiko, dan tidakmelakukan kewajiban yang harus dipenuhi

Badan terdiri atas:1) Sekretariat Badan terdiri atas paling banyak 5 (lima) bagian,dan masingmasing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga)subbagian dan2) Pusat paling banyak 4 (empat), masingmasing pusat terdiriatas kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri ataspaling banyak 5 (lima) bidang, dan masingmasing bidang terdiriatas paling banyak 4 (empat) sub bidang;e.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Sekretariat DaerahKabupaten AlOr;200 ene n enna nnn nnene n=Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada pada Sekretariat DaerahKabupaten Alor, beralamat di SoekernoHatta Kalabahi,Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur,Halaman 2 dari 66 Halaman Putusan No. 103/G/2019/PTUNKPGberdasarkan surat kuasa khusus nomorHK.188.2/03/2020, tanggal 7 Januari 2020;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;ENI HARLIANI, S.H., jabatan Staf pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;DYAH KISWORINI, S.H., jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;DIDIET JUNAEDI, S.H., jabatan Staf pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi

JawaBarat dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebuttelah dibaca kembali dan keterangan tersebut benar =;e Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga kepada Terdakwa tersebut; e Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi apabagian Setda Kabupaten Cianjur pada tahun 2007 2008; e Bahwa.....e Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi apa bagianSetda Kabupaten Cianjur mempunyai tugas sebagai berikut :1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan SubBagian

. ; Kepala SubBagian Strategi Pengadaan, Biro Layanan Pengadaan danPengelolaan Barang Milik Negara, KementerianPerhubungan ;5. ANDRI SULISTYAWAN, S.SIT ; Kepala Sub BagianLayanan Pengadaan Transportasi Laut, Biro LayananPengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara,Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan ;6. WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., M.H. ; Analis Hukum AhliMuda , Biro Hukum, Kementerian Perhubungan ;7.

Bahwa sebelum dilakukannya penandatanganan kerjasama,melalui pembicaraan telephone terdakwa meminta kepadasaksi WANTONO untuk mengecat kendaraan minibus denganwarna biru dan diberi gambar kuda disebelah kanan dan kiriserta di berikan tulisan KABUPATEN16Bahwa selanjutnya berdasarkan surat perjanjian denganPemerintah Kabupaten Dompu tersebutpada tanggal 28 Aprilditerbitkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan Hibah Jepang yangditandatangani oleh saksi Muhammad Noer selaku Kepala SubBagian Rumah Tangga

padaperbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) sebagaimanaPembanding dalilkan saat ini;Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan MajelisHakim yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama yangmenyatakan:Menimbang setelah Majelis Hakim memperhatikan denganseksama, bukti P3 yang pada pokoknya berisikanpengakuan/pernyataan hutang Tergugat II bukanlah dibuat di depanPejabat Umum/Notaris ataupun ditanda tangani oleh Pejabat yangmemiliki wewenang, dalam hal ini ditandatangani oleh Kepala SubBagian

2013 tanggal 9 November 2013 perihal PermohonanInformasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE ADNYANA, SH selakuKepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.5 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada KepalaBalai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor:3941/451.71.100/X1I/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan InformasiHarga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala SubBagian

2013 tanggal 9 November 2013 perihal PermohonanInformasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh 1 MADE ADNYANA, SH selakuKepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada KepalaBalai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor:3941/451.71.100/X1I/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan InformasiHarga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala SubBagian

Jabatan Kepala SubBagian HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa TenggaraTimur;Halaman 2 dari 49 halaman putusan Nomor 100/PDT/2019/PT KPGe KORNELIS M. BANASE, S.H, Kepala Seksi PenegakanHukum pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT,e SBASTIAN HASAN, S.H. Jabatan Staf pada Biro HukumSetda Provinsi NTT,e ASRON E. SABUNA, S.Hut, jabatan Polhut pada DinasKehutanan Provisi NTT,e HENRY J.I.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NomorA.13.KU.03.01 Tahun 1999 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin,Bendaharawan Penerima dan Atasan Langsung Bendaharawan di lingkunganKantor Wilayah Departemen Kehakiman RI Jawa Tengah Tahun Anggaran1999/2000 tanggal 1 Maret 1999, selaku pejabat sementara KasubbagKeuangan pada Pengadilan Negeri Magelang sejak 1 Mei 2006 berdasarkanSurat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang NomorW9.DCQ.KP.04.04247 Tahun 2006 tanggal 1 Mei 2006, selaku Kepala SubBagian

., jabatan Kepala SubBagian Pertimbangan dan Litigasi Hukum, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal:Joko Supriyanto, S.H., jabatan Kepala Sub BagianHukum, Direktorat Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan;Sofyan Arifin, S.H., jabatan Perancang PeraturanPerundangundangan Pertama, Biro Hukum, SekretariatJenderal:Muhammad Fajri Sulaiman, S.H., jabatan PerancangPeraturan Perundangundangan Pertama, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal:Halaman 2 dari 68 halaman. Putusan Nomor 29 P/HUM/20189.

USA6.600.00013.200.000 DentalChairmounted Unit, merek(ADec, type 491.297.297 1.473.891.8911 A 200 TOTAL 2.958.772.971 Bahwa RAB yang dibuat oleh Ery Sadewo setelah ditandatangani oleh Kepala SubBagian Tata Usaha Martiana Dolok Saribu dan dr. Hakim Maulana Siregar, laludiserahkan kepada Mesrawati Naibaho selaku Koordinator Perencana. Selanjutnyabeberapa hari kemudian setelah RAB tersebut diserahkan ke Koordinator PerencanaanMesrawati Naibaho, dr.

Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan PTPN IV atas namaKhairil Nizwan Lubis dan Zuharnani, yang diterbitkan oleh Advisor SubBagian PKBL PT Perkebunan Nusantara IV, tertanggal 25 Juni 2020,yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai Secukupnya(nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya,ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf, tanggal danditandai dengan kode P.13;14. Fotocopy dari Asli Tagihan Kartu Kredit Oleh PT.

Agung Budi Prayogo, S.IP, memiliki kualifikasi pendidikan strata satukepamongprajaan dengan pengalaman kerja antara lain Kepala SeksiPemerintahan pada Kantor Kecamatan Sinjai Borong, Kepala SeksiPemerintahan pada Kantor Kecamatan Sinjai Utara, Kepala SubBagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Sinjai, Penjabat Camat Sinjai Barat, terakhir selakuKepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai ;.

., Jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air danPembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum = danPerumahan, Biro HWukum Sekretariat Jenderal,Kementerian PUPR;AGUS PRAMONO, S.H., M.Si., Jabatan KepalaSub Bagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi,Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan InspektoratJenderal, Biro Hukum, Kementerian PUPR;ARIEF BUDI YULIANTO, S.H., M.Hum, Jabatan StafSub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Setdirjen Sumber Daya Arr,Kementerian PUPR;DEWI NUR

ASTUTI, S.H., M.Hum., Jabatan Staf SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum danHalaman 2 dari 177 halaman.

MUHAMMAD YUSUF GAZALI, S.H., Jabatan Staf SubBagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Setdirjen Sumber Daya Arr,Kementerian PUPR;9. HARRY KAMAJAYA, S.H., Jabatan Staf Sub BagianAdvokasi Hukum, Bagian Hukum dan KomunikasiPublik, Setdirjen Sumber Daya Air, KementerianPUPR;10. MICHAEL ARIO, S.H., M.H., Jabatan Staf BagianAdvokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat JenderalKementerian PUPR;11. EDNASARI, S.H., Jabatan Staf Bagian AdvokasiHukum Il, Biro.

., M.Amenjadi Kepala Subbagian Rumah Tangga, Bagian Umum danKehumasan beserta lampirannya 366 1 (Satu) berkas copy Surat Petikan Keputusan Direktur JenderalPerimbangan Keuangan Nomor: KEP04/PK/UP.11/2016tanggal 23 Juni 2016 tentang Mutasi Para Pejabat StrukturalEselon IV Sdr.

., M.A Halaman 63 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDG NoBBBARANG BUKTI menjadi Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Protokol,Bagian Umum, Kehumasan dan Bantuan Hukum besertalampirannya 3671 (Satu) berkas copy dokumen tidak lengkap dari halaman 582sampai 592 mengenai BAB IX Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi yang diterbitkanoleh www.idih.kemenkeu.go.id 3681 (satu) berkas copy Petikan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia nomor: 580/KM.1/UP.11/2016 tanggal

BONATUA MANGARAJASINAGA, S.E., M.A menjadi Kepala Subbagian RumahTangga dan Protokol, Bagian Umum, Kehumasan danBantuan Hukum beserta lampirannya 367 1 (Satu) berkas copy dokumen tidak lengkap dari halaman582 sampai 592 mengenai BAB IX Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Halaman 129 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDG NoBBBARANG BUKTI yang diterbitkan oleh www.idih.kemenkeu.go.id 368 1 (Satu) berkas copy Petikan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia nomor

BONATUA MANGARAJASINAGA, S.E., M.A menjadi Kepala Subbagian RumahTangga dan Protokol, Bagian Umum, Kehumasan danBantuan Hukum beserta lampirannya 367 1 (Satu) berkas copy dokumen tidak lengkap dari halaman582 sampai 592 mengenai BAB IX Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Halaman 233 dari 254 putusan 4/TIPIKOR/2021/PT BDG NoBBBARANG BUKTI yang diterbitkan oleh www.idih.kemenkeu.go.id 368 1 (Satu) berkas copy Petikan Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia nomor

., Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum BagianHukum pada Sekretariat Daerah KabupatenManggarai Timur; 4. FRANSISKUS C. GABUR, M.H., Jabatan : KepalaSub Bagian Bantuan Hukum dan HAM BagianHukum pada Sekretariat DaerahKabupaten MangaraiUntuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT:Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca:1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2018 yang telahterperbaiki pada tanggal 21 Januari 2019 ;2.

Nomor :SK.814.313.2403/AGR tanggal 23 Juli 1983 tentang KeputusanPengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AnangSyafari di Kantor Agraria Kabupaten Hulu Sungai di Amuntai.Legalisir Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Selatan Nomor : SK.63 / UP 1985 tangal 28 Pebruari1985 Perihal Pengangkatan Anang Syafari sebagai Pegawai NegeriSipil.Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Anang Syafari, S.Sos Nomor:221.2/056/BPN43 tanggal 03 Agustus 2006 sebagai Kepala SubBagian

Sos selaku Kepala SubBagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara,sekaligus selaku Pejabat Penguji SPP (Surat Permintaan Pembayaran) danPenandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) pada Kantor PertanahanKabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007, 2008 dan 2009 (dilakukan Penuntutansecara terpisah), dalam Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008 dan TahunAnggaran 2009, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai UtaraJalan Empu Mandastana Nomor 2 Kelurahan Sungai Malang

Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama.Menimbang bahwa dalam surat dakwaan yang diajukan Jaksa PenuntutUmum disebutkan bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tahunanggaran 2007,2008 dan 2009 dan saksi H Anang Syafari,S.Sos Kepala SubBagian Tata Usaha sekaligus selaku Pejabat Penguji SPP (Surat PermintaanPembayaran) dan Penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar) pada BadanPertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2007, 2008 dan 2009;Menimbang bahwa terdakwa dan saksi H Anang

., jabatan Staf SubBagian Litigasi.6. SEPRINAL, SH., Jabatan Staf Sub BagianLitigasi.7. NALDI OKTARIYANDI, SH., jabatan StafSub Bagian Litigasi.Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaKANTOR GUBERNUR RIAU.Selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telahmembaca dan memeriksa:Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor :51/G/2019/PTUNPBR.1.