Memerintahkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada CamatKecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung untuk mencabut objeksengketa berupa Surat Keputusan Camat Rancaekek KabupatenBandung, Nomor 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan KepalaDesa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung,Masa Bakti Tahun 20172023, tertanggal 17 November 2017, yangditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandungatas nama Bupati Bandung;4.

Menyatakan sah Keputusan Camat Rancaekek Kulon, KabupatenBandung Nomor 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan KepalaDesa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung,masa Bakti Tahun 20172023 tertanggal 17 November 2017, yangditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandungatas nama Bupati Bandung;4.

dan BPDDesa Brunorejo.23) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Desa Brunorejo Nomor 7Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BrunorejoTahun 2020.24) 1 (satu) lembar Asli Peraturan Desa Brunorejo Nomor 4 Tahun 2020tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BrunorejoTahun 2020.25) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Desa Brunorejo Nomor 04tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Desa.26) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peraturan Kepala Desa BrunorejoNomor 141.1

/14/2020 tentang Sewa Menyewa, Retribusi Pasar RakyatDesa, Desa Brunorejo Tahun 2020.27) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Desa BrunorejoNomor 141.1/07/ 2020 tentang Pengangkatan Pengurus Pasar RakyatDesa Brunorejo, Desa Brunorejo Kecamatan Bruno.28) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah KasDesa (Model A.5) beserta lampiran.29) 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati PurworejoNomor: 160.18/155/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan

Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah);> Besaran parkir Pasar Rakyat Desa Brunorejo periode Januari s/d Juni2020 sebesar Rp. 400.000, perbulan;> Besaran parkir Pasar Rakyat Desa Brunorejo periode Juli s/d Desember2020 sebesar Rp. 1.300.000, perbulan;> Besaran Retribusi Karcis sebesar Rp. 600.000, perbulan;> Besaran Retribusi Toilet/Kamar mandi sebesar Rp. 75.000, perbulan.Bahwa kemudian sebagai pelaksanaan pengelolaan pasar, terdakwa selakuKepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa Brunorejo Nomor:141.1

SAKSI MAGHFIROHDibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di dalamBerita Acara Pemeriksaan sudah benar;Halaman 31 dari 104 halaman, Putusan Nomor 86/Pid.SusTPK/2020/PN SmgBahwa, saksi adalah istri dari Terdakwa dan saksi juga pengelola pasar yangdiangkat oleh Terdakwa dengan Surat Keputusan Kepala Desa BrunorejoNomor: 141.1/07/2020 Tentang Pengangkatan Pengurus Pasar Rakyat DesaBrunorejo tanggal 1 Januari

Bahwa para pedagang pasar rakyat Brunorejo membayar sewa dasarnyaadalah Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 danmengenai nominalnya diatur di dalam Peraturan Kepala Desa Nomor : 141.1/ 14/2020 yaitu sebagai berikut : Untuk pedagang yang menempati Los sewanya sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) per tahun, jumlah ada 180 unit. Untuk pedagang yang menempati di lantai bawah sewanya sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per tahun, jumlah ada 11 unit.

Putusan Nomor 149/B/2017/PTTUN Mks.Desa Terpilih Nomor 141.1/...BA/Pan.Pilkades/Ds./ 20..., dan Bukti T14Keputusan BPD Desa Indomut Nomor 141.1/Kep.02/BPDDs.Indomut/2016tanggal 16 November 2016 tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih,yaitu Calon Nomor Urut 3 (Suaib Ali) memperoleh suara terbanyak 199suara;Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam memoribandingnya menyatakan tidak sependapat dan keberatan terhadappertimbangan hukum putusan tersebut dengan alasan pada pokoknya adalah:

Terdapatpelanggaran peraturan karena penghitungan ulang surat suara dilakukantertutup, tidak disaksikan saksi Calon Nomor Urut 1 dan 2 dan wargamasyarakat, serta di tempat lain diluar tempat dan waktu yang ditentukan;Bukti T13 Berita Acara Pleno Penetapan Calon Kepala Desa TerpilihNomor 14.1/...BA/Pan.Pilkades/Ds..../20..., tanggal 14 November 2016merupakan rekayasa Tergugat karena tidak dibuat oleh Ketua Panitia(Asnawi Riso) dan Bukti T14 Keputusan BPD Desa Indomut Nomor 141.1/Kep.02/BPDDs.Indomut

Diangkat menjadi perangkat desa, berdasarkan:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON KECAMATAN GEBANGKABUPATEN CIREBON NOMOR: 141.1/011Kpts/Des/GK/I/2013,Tanggal 18 Januari 2013 TENTANG PENGANGKATAN SDR..HASANUDDIN SEBAGAI KEPALA URUSAN KESEJAHTERAANRAKYAT. Dan Lampiran 1 Keputusan Kuwu Gebang KulonKecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Nomor: 141.1/011Kpts/Des/GE/I/2013, Tanggal 18 Januari 2013 Tentang PengangkatanPerangkat Desa.2.

Sebagaimana:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGASJABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATANGEBANG.

Bahwa objek sengketa tata usaha negara:KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR:141.1/KEP.006.SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGASJABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATANGEBANG.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor:141.1/Kep.006.Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang AlihTugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon; 3. MewajibkanTergugat mencabut Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020,tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon kecamatan Gebang; 4. Mewajibkan Tergugat untukmerehabilitas! hak dan kedudukan harkat martabat Para Penggugatdalam jabatan semula sesuai peraturan perundangundangan yangberlaku; 5.

Megabulkan permohon penundaanKeputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.Sekret/2020,tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat DesaGebang Kulon Kecamatan Gebang. 2.

OBYEK SENGKETA Keputusan Bupati Pati Nomor: 141.1/150 TAHUN 2014 TentangPENGESAHAN PENGANGKATAN SDR.ZAENAL ARIFIN SEBAGAIHal. 2 dari 104 hal. Putusan NO. 25/G/2014/PTUN.SMGKEPALA DESA KARANGWOTAN KECAMATAN PUCAKWANGIKABUPATEN PATI, Tertanggal 16 Januari 201 4.ll.

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN =Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 yaitu :Pasal 55Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara.nn nnn nnn nnn nnn nnn cence eneKeputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/150 TAHUN 2014 TentangPENGESAHAN PENGANGKATAN SDR.ZAENAL ARIFIN SEBAGAIKEPALA DESA KARANGWOTAN KECAMATAN

Bahwa dengan proses PILKADES yang tidak jujur serta tidak adil,sarat dengan kecurangan, rekayasa, dan manipulasi, yangsemuanya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku serta Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik, ternyatadijadikan dasar laporan oleh Camat Pucakwangi selaku KetuaPengawas PILKADES kepada Bupati Pati, yang selanjutnya terbitKeputusan Bupati Pati Nomor: 141.1/150 TAHUN 2014 TentangPENGESAHAN PENGANGKATAN SDR.ZAENAL ARIFINSEBAGAI KEPALA DESA KARANGWOTAN KECAMATANPUCAKWANGI

Suwardi ;- 2 (dua) lembar foto copy SK Bupati Serang No: 141.1/Kep.415-HUK/2008 ttg pengesahan dan pelantikan Kades Wanayasa Kec. Pontang Kab. Serang An. Romli yang ditandatangani Bupati Serang A.Taufik Nuriman ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

SUWARDI. 2 (dua) lembar foto copy SK Bupati Serang No: 141.1/Kep.415HUK/2008, tentang pengesahan dan pelantikan Kades Wanayasa Kec.PontangKab. Serang An. Romli yang ditandatangani Bupati Serang A.TAUFIKNURIMAN. Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.

Pontang Kab.Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.415Huk/2008 tanggal 11 Juni 2008, yang mengetahui saksi H. SUWARD1Halaman 3 dari 20, Putusan Nomor 148/Pid.B/2014/PN.Srg.membeli tanah empang milik Drs. H. Abdul Majid bin Musa melalui saksi H.Sanusi bin H. Aswari yang berlokasi di Desa Wanayasa Kec. Pontang Kab.Serang, kemudian terdakwa mendatangi H. Sanusi bin H. Aswari danmenayakan apakah saksi H.

Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.415Huk/2008 tanggal 11 Juni 2008, yang mengetahui saksi H. Suwardimembeli tanah empang milik Drs. H. Abdul Majid bin Musa melalui saksi H.Sanusi bin H. Aswari yang berlokasi di Desa Wanayasa Kec. Pontang Kab.Serang, kemudian terdakwa mendatangi H. Sanusi bin H. Aswari danmenayakan apakah saksi H. Suwardi mau dibuatkan Akte Jual Beli (AJB)nya,bila mau terdakwa sanggup untuk mengurus pembuatan AJBnya. Selanjutnyasaksi H.

Suwardi ; 2 (dua) lembar foto copy SK Bupati Serang No: 141.1/Kep.415HUK/2008 ttg pengesahan dan pelantikan Kades Wanayasa Kec. Pontang Kab.Serang An. Romli yang ditandatangani Bupati Serang A.Taufik Nuriman ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;6.

Syamsuri Hadi selaku Kepala Desa Setia AsihKecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat KeputusanBupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271Pem/2001 tentang Pengesahanpengangkatan Kepala Desa Setia Asin Kecamatan Tarumajaya Hasil PemilihanKepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001, antara bulan Septembertahun 2004 sampai dengan Desember 2014 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat diKantor DesaSetia Asih, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi,

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati BekasiNomor. 141.1/Kep.271Pem/2001 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan TarumajayaKabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001tanggal 3 Agustus 2001;2. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Bekasi No. 141.1/Kep.179Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatanpenjabat (Pj.

Syamsuri Hadi KCP Bulevar HijauHalaman 32 dari 50 Putusan Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg45. 1 (Satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa SetiaAsih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;46. 2 (dua ) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa HasilPemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan DiKabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;47. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes

Menetapkan barang bukti berupa1. 1(satu) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor.141.1/Kep.271Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi HasilPemilinan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001;2. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Bekasi No. 141.1/Kep.179Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan penjabat (Pj.Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tanggal 20Oktober 2006.3. 1 (satu) bendel scan

Syamsuri Hadi KCP Bulevar Hijau1 (Satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa Setia AsihKecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan Di Kabupaten BekasiTahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Tahap

DALAM PENUNDAAN : """ 277" Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan KepitsaBupati Purwakarta Nomor : 141.1/Kep.534 DPMD/201?" TentangPemberhentian Sdr. Asep Sumpena Dari Jabatan Kepala f Desa Sukatani DanPengarokatan Penjabat Kepala Desa Sukatani tanggal 5 Juni 2017 yangoaditichonkan PONQQUGAL S+seseenee cece GP ocecense sn trmaneeaeesemmaenaMenyatakan Batal Keputusan Bupa Pumakart Nomor : 141.1/Kep.534DPMD/2017 Tentang Pemberhhtian Sdr.

Objek Sengketa;Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati CirebonNomor 141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilinan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor12 atas nama Dodi;B. Tenggang Waktu;1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo ke PengadilanTata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu 90 hariHalaman 2 dari 31 halaman.

Bahwa, dengan berdasarkan objek sengketa gugatan perkara a quoSurat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep. 596BPMPD/2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil PemilihanKuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2015 tertanggal 29Desember 2015 berikut lampiran Surat Keputusan Bupati Cirebontersebut tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin HasilPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 yangtercantum poin 12 atas nama Dodi maka Bupati Cirebon ditarik sebagaipihak

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan Penetapan Kuwu Terpilih HasilPemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015, tertanggal 29Desember 2015 yang tercantum Nomor Urut 12 atas nama Dodi;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati CirebonNomor 141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan dan PenetapanKuwu Terpilih Hasil Pemilinan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun2015, tertanggal 29 Desember 2015 yang tercantum Nomor Urut 12 atasnama Dodi;4. Memerintahkan Tergugat (Bupati Cirebon) untuk memperoses ulangMohammad Affandi (Penggugat) sebagai Kuwu terpilin di KabupatenCirebon Tahun 2015 sesuai dengan prosedur peraturan perundangundangan yang berlaku;5.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis HakimTingkat Banding pada halaman 14 baris 14 pada putusannya yangmenyebutkan adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwaberdasarkan uraian di atas, maka Majelis HakimTingkat Banding menilai tindakan Bupati Cirebon/Tergugat/Pembandingmenerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati CirebonNomor : 141.1/Kep.596.BPMD/2015. Dalam lampiran Nomor Urut 12Halaman 27 dari 31 halaman.

Foto copy SK Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor : 141.1/SK.134.A-PEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahan pada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkungan pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang ; ------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada Pemerintahan Kota Tangerang melalui Pejabat Dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah

ASNIN selaku PLH.Kepala Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang berdasarkanSurat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor :141.1/SK.134.APEMDES/1996 tanggal 15 Oktober 1996 tentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan PLH Kepala Kelurahanpada Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan di lingkunganpemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Tangerang, dalam kurun waktuantara bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaktidaknya

Korupsi berdasarkan SuratKeputusan Mahkamah agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Serang, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yangdilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikute Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TingkatIl Tangerang Nomor : 141.1

022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Serang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat + merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagaie Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IlTangerang Nomor : 141.1

DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan Gugatan tertanggal 13 Juli 2015, didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Serang pada tanggal hari itu juga, dengan Register PerkaraNomor : 21/G/2015/PTUNSRG, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal padatanggal 12 Agustus 2015, dalam Gugatannya telah mengemukakan alasanalasansebagai berikut:TENTANG OBYEK GUGATAN;Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati TangerangNomor : 141.1

Tanda Penduduk (KTP) dan identitaskependudukan dari pejabat yang berwenang dan tata tertib yang disepaktioleh para calon kepala desa; Bahwa Proses Penetapan DPS,Proses Penetapan DPT, Proses PenetapanTempat TPS, Proses Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bojong, ProsesPenanganan aduan yang dilakukan Para Penggugat ditangani tidak baik ,Proses Penetapan Surat Keputusan Bupati Nomor Surat : 141.1/Kep.342Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa BojongKecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

/Kep.342Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa BojongKecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atas nama ANDI YANA, S.Sostertanggal 9 Juli 2015 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata UsahaNegara sehingga bukanlah obyek sengketa Pengadilan Tata UsahaBahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat halaman 2 tentangKeputusan Tergugat merugikan Para Penggugat;Bahwa Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342Huk/2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala

P1 Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.342Huk/2015 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang,tertanggal Juli 2015 (fotokopi sesuai asli);2.) P2 Buku Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Desa Bojong KecamatanCikupa Kabupaten Tangerang Wilayah Pemilihan: 01 (Satu) Tahun 2015 (fotokopisesuai fotokopi);3.

T12Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.342Huk/2015 TePengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kal Tangerang Tanggal 9 Juli 2015 (fotokopi sesuai 15. T13 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat PemungutanDalam Pemilihan Kepala Desa Bojong Tahun 2015 (fotokopi sesuai asli); 16.

(Camat Bayat) Nomor: 141.1/250/VIIV09 tanggal 27 Agustus2009, dialokasikan dana SPP (Simpan Pinjam) untuk 14 Desatotal Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yaitu:a. Desa Krikilan sebesar Rp. 28.000.000..Desa Krakitan sebesar Rp. 55.000.000..Desa Tegalrejo sebesar Rp. 9.500.000..Desa Ngerangan sebesar Rp. 31.000.000,Desa Wiro sebesar Rp. 47.500.000,.Desa Jotangan sebesar Rp. 30.000.000,~o a9 5Desa Banyuripan sebesar Rp. 50.000.000..= @Desa Tawangrejo sebesar Rp. 47.500.000,i.

(Camat Bayat) Nomor: 141.1/85/II/2011 tanggal 11 Maret2011, dialokasikan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan)untuk 13 Desa total Rp. 715.000.000, (tujuh ratus lima belasjuta rupiah) yaitu:a. Desa Ngerangan sebesar Rp. 40.000.000..Desa Krakitan sebesar Rp. 70.000.000..Desa Wiro sebesar Rp. 80.000.000..Desa Kebon sebesar Rp. 60.000.000,Desa Tawangrejo sebesar Rp. 60.000.000,Desa Talang sebesar Rp. 85.500.000,Desa Krikilan sebesar Rp. 100.000.000,.Desa Paseban sebesar Rp. 25.000.000.i.

Desa Jontangan sebesar Rp. 30.000.000,929 5 z SPC yang ditandatangani oleh EDY PURNOMO, SE (CamatBayat) Nomor: 141.1/6/I/2013 tanggal 14 Pebruari 2013,dialokasikan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) untuk 12Hal. 8 Put. No. 15/Pid SusTPK /2017 /PT.SMG.Desa total Rp. 715.000.000, (tujuh ratus lima belas jutarupiah) yaitu:a. Desa Ngerangan sebesar Rp. 50.000.000..b.

(Camat Bayat) Nomor: 141.1/356/XV/2011 tanggal 09Nopember 2011, dialokasikan dana SPP (Simpan PinjamPerempuan) untuk 7 Desa total Rp. 121.000.000, (seratus duapuluh satu juta rupiah) yaitu:a. Desa Krakitan sebesar Rp. 23.000.000,.b.

Desa Jontangan sebesar Rp. 30.000.000,929 5 p=eSPC yang ditandatangani oleh EDY PURNOMO, SE (CamatBayat) Nomor: 141.1/6/IV2013 tanggal 14 Pebruari 2013,dialokasikan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) untuk 12Desa total Rp. 715.000.000, (tujuh ratus lima belas jutarupiah) yaitu:a. Desa Ngerangan sebesar Rp. 50.000.000..Hal. 25 Put.

WAHYUIRAWAN telah mendapat Surat Keputusan dari Tergugat(Bupati Bogor), yaitu) sesuai Surat KEPUTUSAN BUPATIBOGOR Nomor : 141.1/155/Kpts/Huk/2007 Tanggal 26Maret 2007 TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN SDR.H.

Bahwa karena Keputusan yang gikeluarkan Tergugat tidak berlandaskan alas hak yang sah, maka sudahsepatutnya Tergugat mencabut SuratKeputusan Nomor : 141.1/155/Kpts/Huk/2007 Tanggal26 Maret 2007 TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIANSDR. H. ENCEP SUBANDI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESACIBENING KECAMATAN PAMIJAHAN DAN PENGANGKATAN SDR.WAHYU IRAWAN SEBAGAI KEPALA DESA CIBENING KECAMATANPAMIJAHAN MASA BAKTI 2007 2013.24.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN BUPAT1BOGOR Nomor : 141.1/155/Kpts/Huk/2007 Tanggal 26 Maret2007 TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN SDR. H. ENCEPSUBANDI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA CIBENING KECAMATANPAMIJAHAN DAN PENGANGKATAN SDR. WAHYU IRAWAN SEBAGAIKEPALA DESA CIBENING KECAMATAN PAMIJAHAN MASA BAKTI 2007 2013.3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut penerbitanSurat KEPUTUSAN Nomor : 141.1/155/Kpts/Huk/2007 Tanggal 26Maret 2007 TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN SDR.

Menyatakan sah dan berlaku = menurut hukum Keputusan BupatiBogor Nomor : 141.1/155/Kpts/Huk/2007 tanggal 26 Maret 2007tentang Pengesahan Pemberhentian Saudara H. Encep Subandisebagai Penjabat Kepala Desa Cibening Kecamatan PamijahanKabupaten Bogor dan Pengangkatan Saudara Wahyu Irawan sebagaiKepala Desa Kepala Desa Cibening Kecamatan Pamijahan, MasaBakti 20072013;3.

P : Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor1 141.1/155/Kpts/Huk/2007 tentang PengesahanPemberhentian Sdr. H. ENCEP SUBANDI sebagai PenjabatKepala Desa Cibening Kecamatan Pamijahan danPengangkatan Sdr. WAHYU IRAWAN sebagai Kepala DesaCibening Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun 2007 2013, tanggal 26 Maret 2007 (Foto copy dari FotoCOpy) 37 rrr rr rrr rrr rrr rrr rrr rere creer2.

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Camat Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Masa Bakti Tahun 20172023, tertanggal 17 November 2017, yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atas nama Bupati Bandung;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Camat

Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan Kepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Masa Bakti Tahun 20172023, tertanggal 17 November 2017, yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atas nama Bupati Bandung;

Menyatakan Batal atau Tidak Sah : Obyek sengketa berupa SuratKeputusan Camat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor:141.1/Kep.34/XI/2017, tentang Pengangkatan Kepala Desa RancaekekKulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Masa Bakti Tahun2017 2023, tertanggal 17 Nopember. 2017 yang ditandatangani olehCamat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atas nama BupatiBandung; 3.

Nomor : 141.1/Kep.34/XI/2017 tanggal 17 November 2017yang dikeluarkan oleh Camat Rancaekek Kabupaten Bandung adalah sah; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seusai hukum:;Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliktertanggal 12 Februari 2018. Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telahmengajukan Duplik tertanggal 20 Februari 2018.

Bukti T46dan Desa Kabupaten Bandung Nomor: 141.1/1561DPMD/2017, tanggal 6 November 2017, Sifat: Penting,Perihal Penyelesaian Permasalahan Pilkades RancaekekKulon ditujukan kepada Camat Rancaekek (Sesuai denganfotokopi);Fotokopi Surat Undangan Sekretaris Daerah KabupatenBandung Nomor: 141.1/2342DPMD/2017, tanggal 8November 2017, Sifat: Penting, Lampiran: 1 (Satu) Berkas, Perihal: Pilkades Serentak Tahun 2017 (Sesuai dengan asli);Fotokopi Berita Acara Mediasi sengketa PilkadesRancaekek Kulon Tahun

Menyatakan batal Keputusan Camat Rancaekek Kabupaten BandungNomor: 141.1/Kep.34/XI/2017 tentang Pengangkatan Kepala DesaRancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, MasaBakti Tahun 20172023, tertanggal 17 November 2017, yangditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atas nama Bupati Bandung;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Camat RancaekekKabupaten Bandung Nomor: 141.1/Kep.34/X1/2017 tentang PengangkatanKepala Desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek KabupatenBandung, Masa Bakti Tahun 20172023, tertanggal 17 November 2017,yang ditandatangani oleh Camat Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung atas nama Bupati Bandung;4.

Kepala DesaMuktiharjo bernama MACHFUT Nomor: 141.1/006/2010.tanggal 06 September 2010 ;Bahwa sebelum menjadi PJ.

Nomor.141.1/006/2010 Tanggal 06 September 2010direfisi menjadi SK.Nomor.:141/06REV/2010. tanggal 25 April2011 karena untuk mengembalikan bengkok desa yang sudahdiberikan kepada saudara TAMSIR dikembalikan kepadasaudara EDY SUYANTO, ST. ;Halaman 18 dan 56 Putusan Nomor.93/Pid.B/2015/PN Pti.Bahwa awal kejadian SK.

Nomor.141.1/006/2010 Tanggal 06September 2010 direfisi menjadi SK.Nomor.:141/06REV/2010.tanggal 25 April 2011 adalah saudara MACHFUT selakuSekretaris Desa (sekdes) mengajukan tanda tangan kepadasaksi SK.Nomor.:141/06REV/2010. tanggal 25 April 2011katanya sudah disetujui oleh Ketua BPD, awalnya saksi tolakakan tetapi saudara MACHFUT memaksa lalu saksi tandatangani saja, setelah SK. saksi tanda tangani lalu saya klarifikasikepada Ketua BPD, katanya belum ada persetujuan lalu saksi kePemerintah Daerah

Bupati, saksi diperbantukan untuk menjabat sebagaiSekretaris Desa, di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo,Kabupaten Pati ;Bahwa EDY SUYANTO, ST / terdakwa dalam pemerintahan desaadalah sebagai Perangkat Desa Muktiharjo, KecamatanMargorejo, Kabupaten Pati dengan jabatan sebagai Kepala SeksiPemerintahan Desa ;Bahwa saudara EDY SUYANTO, ST / terdakwa diangkat menjadiKepala Seksi Pemerintahan Desa sesuai SK.Nomor.141.1/006/2010 Tanggal 06 September 2010 ;Bahwa yang mengangkat saudara EDY SUYANTO, ST

Nomor.141.1/006/2010 Tanggal 06 September 2010direfisi menjadi SK.Nomor.:141/06REV/2010. tanggal 25 April2011 karena untuk mengembalikan bengkok desa yang sudahdiberikan kepada saudara TAMSIR dikembalikan kepadasaudara EDY SUYANTO, ST. ;Bahwa pembagian bengkok desa itu melalui beberapa tahapandalam pembagiannya yaitu melalui rapat desa yang dihadiri olehbeberapa perangkat desa dan BPD harus menyetujui ;Halaman 22 dan 56 Putusan Nomor.93/Pid.B/2015/PN Pti.

Bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagaitindakan menghalanghalangi perlindungan masyarakat dengandikeluarkannya Keputusan BUPATI KLATEN Nomor : 141.1/236/2013tanggal 29 April 2013, karena ada tindakan kecurangankecurangan yangdilakukan oleh Panitia Pilkades dan Badan Permusyawaratan Desa (videposita Nomor : 16, 17, 18, 21. 23. 28);Bahwa dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 27 ayat (1) huruf dUndangUndang Nomor : 32 Tahun 2004 jo.

Bertentangan dengan asasasas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB);Bahwa berdasarkan fakta yang kami uraikan di atas, maka Penggugatberpendapat tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan KeputusanBadan Permusyawaratan Desa Senden Kecamatan Ngawen KabupatenKlaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentang Penetapan Saudara Triyono CalonKepala Desa Terpilin menjadi Kepala Desa Senden Kecamatan NgawenHalaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 469 K

/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan KeputusanBadan Permusyawaratan Desa Senden, Kecamatan Ngawen, KabupatenKlaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentang Penetapan Saudara Triyono CalonKepala Desa Terpilin menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen,Kabupaten Klaten;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Klaten Nomor :141.1/236/2013 tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan KeputusanBadan Permusyawaratan Desa Senden, Kecamatan Ngawen, KabupatenKlaten Nomor : 04 Tahun 2013

Menyatakan Batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati KlatenNomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Senden, KecamatanNgawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun 2013 tentang PenetapanSaudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilin menjadi Kepala Desa Senden,Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KlatenNomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Senden, KecamatanNgawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun 2013 tentang PenetapanSaudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilin menjadi Kepala Desa Senden,Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;4.

Kabupaten Bekasi Nomor 2Tahun 2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Penetapan Nomor UrutCalon Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria Mekar(bukti sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat tertanggal 30 Juli 2018 Perihal: LamaranPermohonan menjadi Calon Kepala Desa (satu bundel) atasnama Apendi ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan KepalaDesa Satria Mekar (bukti sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Tanda Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala DesaDesa Satria Mekar Kecamatan Tambun Utara Tahun 2018Nomor 141.1

/02/VVPan.Pilkades/DsSM/2018, tanggal 30 Juni2018 (bukti sesuai dengan asli) ;Fotocopy Surat Keputusan Tim Seleksi Independen Bakal CalonKepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018, tanggal 15 Juli2018 (bukti sesuai dengan asli) ;Fotocopy surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria MekarNomor: 141.1/SU/015/VI/Pan.Pilkades/DsSM/2018 tanggal 16Juli 2018, Perihal: Konfirmasi Klarifikasi dan Keberatan atas surattanggal 15 Juli 2018 ditujukan kepada Kepala DPMD Kab.

Bekasi(bukti sesuai dengan asli) ; Fotocopy Tanda Terima tertanggal 20 Juli 2018, Perihal : BerkasKuasa Hukum Balon (bukti sesuai dengan asli) ;Fotocopy Surat Permohonan No. 1/SP/N/KTS/2018 tanggal 20Juli 2018, Hal: Surat Permohonan Penghentian PelaksanaanPilkades Desa Satria Mekar (bukti sesuai dengan fotocopy) ;Fotocopy surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Satria MekarNomor: 141.1/019/PPKDSM/2018, tanggal 20 Juli 2018, Perihal:Tanggapan Panitia Pemilihan Kepala Desa terhadap SuratPermohonan Penghentian

(bukti sesuaidengan asli); 22222 nnn nnn nnn nee rene nn one =Fotocopy Tanda Terima Desa Satria Mekar Kecamatan TambunUtara Nomor : 141.1/STR/ NNWPPKDSM/2018, tanggal 03Agustus 2018. (bukti sesuai dengan asli);Fotocopy Surat Keputusan No. 01/TSI.Bekasi/2018, tanggal 15Juli 2018.

(bukti sesuai dengan fotocopy);Fotocopy Tanda Terima Desa Satria Mekar Kecamatan TambunUtara Nomor : 141.1/STR/ /VIVPPKDSM/2018, tanggal 20 Juli2018 (bukti sesuai dengan asli) ; Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa SatriaMekar Nomor : 019/SP/BPDSM/IV/2018 tanggal 07 April 2018,tentang Pembentukan Panitia Kepala Desa Satria Mekar (buktisesuai dengan fotocopy);Fotocopy Surat Petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor:141.1/Kep.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentangPengesahan Pengangkatan

bantuan keuangan kepada pemerintah Desa tahun 2011 senilai Rp. 100.000.000,- dari Bendahara Desa Tangkisan Pos ke Bendahara Panitia Desa berkembang diterima oleh SATIMIN tertanggal 24 Mei 2011.6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jateng jenis SIMPEDA nomor rekening 3-138-01051-1 atas nama Pemerintah Desa Tangkisan Pos Jogonalan Klaten.7. 1 (satu) lembar surat bukti pengeluaran No. 54 dari Bendahara Desa Tangkisan Pos senilai Rp. 100.000.000,-8. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1

Proposal bantuan keuangan Desa kepada Gubernur Jawa Tengah No. 141.1/03/III/2011 tanggal 03 Maret 2011 yang ditandatangani Kepala Desa Tangkisan, BPD, dan menyetujui Camat Jogonalan dan Bapermas Kab. Klaten.16. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa tanggal 03 Maret 2011.17. Berita Acara pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah desa (Desa berkembang) tahun 2011, tanggal 07 April 2011.18. Permohonan pencairan dana tanggal 10 Maret 2011.19.

BKK Wedi Klaten Cabang Jogonalan.Proposal bantuan keuangan Desa kepada Gubernur Jawa Tengah No.141.1/03/III/2011 tanggal O03 Maret 2011 yang ditandatanganiKepala Desa Tangkisan, BPD, dan menyetujui Camat Jogonalan danBapermas Kab.

Klaten periodetahun 2007 s/d 2013 sesuai dasar Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor:141.1/1193/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Penetapan PengangkatanKepala Desa Tangkisan Pos Jogonalan Kab.

Klaten periode tahun 2007 s/d 2013 sesuai dasar SuratKeputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/1193/2007 tanggal 11Mei 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala DesaTangkisan Pos Jogonalan Kab.

Jogonalan Kab.Klaten periode tahun 2007 s/d 2013 sesuai dasar SuratKeputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/1193/2007 tanggal 11Mei 2007 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala DesaTangkisan Pos Jogonalan Kab.

Bahwa suami Pemohon yang bernama Radi bin Ngat telah meninggal duniakarena sakit pada tanggal 09 September 1999 yang sesuai dengan SuratKeterangan Kematian dari Kepala Desa Tritunggal Kecamatan BabatKabupaten Lamongan Nomor : 141.1/04/413.311.20/2017 tanggal 05Desember 2017;4.

Fotokopi Surat Kematian An Radi dari kepala desa Tritunggal KecamatanBabat Kabupaten Lamongan No :141.1/04/413.311.20/2017 tertanggal 05Desember 2017, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi parafdan tanggal serta diberi tanda (P.3);Penetapan Nomor 0230/Padt.P/2017/PA.Lmg. halaman 3 dari 10 halaman4.

Fotokopi Surat Keterangan biodata nama Muyasaroh binti Darmo danMubaidah binti Dermo (satu orang yang sama) dari Kepala desa TritunggalKecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor 141.1/045/413.311/20/2017tanggal 22 Nopember 2017 dan alat bukti tersebut telah dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelisdiberi paraf dan tanggal serta diberi tanda (P.4);5.

),kemudian diikuti oleh Harimawan Hadi Budi Atmoko (Penggugat) sertaSuwondo Bsc, sebagaimana yang ternyata pada Berita Acara PenghitunganSuara Pilkades Glagahwangi 2007.Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2007 calon Kepala Desa yangmemperoleh suara terbanyak, yaitu Wuryanto (Turut Tergugat), ditetapkanoleh BPD (Tergugat Il) sebagai calon Kepala Desa yang terpilih yangkemudian disahkan dan dilantik oleh Bupati Kabupaten Klaten (Tergugat 1)berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Klaten No.141.1

Keputusan (SK) BPD (Tergugat Il) tentang PenetapanTurut Tergugat sebagai calon Kepala Desa Yang terpilih, dinyatakan CACATHUKUM dengan segala akibat hukumnya sehingga TIDAK SAH/TIDAKMEMILIKI KEKUATAN HUKUM.Bahwa dikarenakan pada saat proses Pilkades terdapat cacat hukum yangnyata, yaitu adanya keputusan Panitia Pilkades dalam menerapkan TatibPilkades Glagahwangi 2007, khususnya tentang kriteria kartu suara yangtidak sah, maka tindakan Bupati Kabupaten Klaten dengan mengeluarkanSurat Keputusan Nomor 141.1

/1141/2007 tentang Pengesahan KeputusanBadan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Glagahwangi, KecamatanPolanharjo, Kabupaten Klaten Nomor 07/BPD/IV/2007 tanggal 30 April 2007tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa GlagahwangiKecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, adalah CACAT HUKUM puladengan segala akibat hukumnya, sehingga TIDAK SAH/TIDAK MEMILIKIKEKUATAN HUKUM dan PATUT UNTUK DIBATALKAN.Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 141.1/Hal. 7 dari 22 hal.

Bahwa TurutTergugat yang oleh Penggugat disebutkan bekerja sebagai Swasta adalahtidak benar sesuai dengan fakta hukum, hal ini mengesampingkanKeputusan Bupati Klaten Nomor 141.1/1141/2007 dalam perkara a quo.Dengan demikian gugatan Penggugat tidak mendasarkan hukum yangbenar, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima..

tentangPerubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara.Pasal 1 angka 7 menyatakan Pengadilan adalah Pengadilan Tata UsahaNegara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkunganPeradilan Tata Usaha Negara.Pasal 47 menyatakan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.Bahwa secara nyata bahwa dalil gugatan penggugat dalam memilihPengadilan Negeri Klas IB Klaten untuk membatalkan Keputusan BupatiKlaten Nomor 141.1