Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMER1.

Tanggal 10 Januari 2010 Pemohon Kasasi diberi tahuuntuk mengikuti sidang di Pengadilan AgamaBukittinggi, tanggal 20 Januari 2010 sidang dimulaiternyata sudah ada surat izin perceraian dan MajelisHakim mengambil kesimpulan dengan menyuruh PemohonKasasi menelusuri bagaimana cara Termohon' Kasasimendapatkan surat izin tersebut, terlebih lagi PemohonKasasi belum pernah diperiksa, oleh karenanya hal inibertentangan dengan Pasal 5 PP No. 10 Tahun 1980 jo.PP No. 45 Tahun 1990 ayat 2;d.

XXXxX/Pdt.G.2017/PA Smg.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi danpaitut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat selaku Pegawai BRI Kantor Unit PandansariKabupaten Batang telah mendapatakan surat keterangan dari atasannya yangmenyatakan bahwa BUMN PT BRI tidak tunduk pada PP No. 10 tahun 1983 jo.PP Nomor 45 Tahun

Polsek Talang Kelapa tertanggal 19September 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti, selanjutnyapada bukti tersebut diberi tanda bukti P.4;Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Banyuasintertanggal 26 September 2019, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti,selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P.5Menimbang, bahwa seluruh suratsurat tersebut bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya dan memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 Jo.PP

Perkara 406/Pid.B/2019/PN.Pkb atas nama TerdakwaLista Aisen Alias Isen Alias Kisen Bin Maridan, selanjutnya pada bukti tersebutdiberi tanda bukti T1.1;Menimbang, bahwa seluruh suratsurat tersebut bermaterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya dan memenuhi ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 Jo.PP Nomor 24 Tahun 2000 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yangsah;Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon tidak mengajukan saksi untukdidengarkan keterangannya di persidangan:Menimbang, bahwa

bertanggungjawab masalah nafkah dan Tergugat suka bersikapkasar kepada Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 20121dan akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarangsudah berjalan sekitar 4 tahun 7 bulan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah berstatus sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif, maka untuk melakukanperceraian Tergugat terikat dengan Paraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.PP

Bahwa dari uaraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam UU no. 1 tahun 1974 jo.PP. no. 9 tahun 1975 jo. KHI di Indonesia pasal 116 huruff;Oleh karena itu Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama kelasIA Kendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa keduabelah pihakserta memberikan putusan sebagai berikut ;PRIMER1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.

Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal17 Januari 2017 mengemukakan halhal yang intinya sebagai berikut: Bahwa Pembanding mengulang jawaban Pembanding pada sidang tanggal5 September 2016 (vide: Berita Acara Sidang tanggal 5 September 2016); Bahwa nafkah madliyah semestinya ditetapbkan menurut PP Nomor 10Tahun 1983 yang diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990, yakni 1/3untuk mantan isterinya dan 1/3 untuk anakanaknya dikalikan 19 bulan ; Bahwa pembagian gaji sebagaimana diatur dalam PP. 10 Tahun 1983 jo.PP

pertimbanganpertimbangan tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan untuk ituMajelis Hakim memandang perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk12menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuannama CALON ISTERI ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yangtelah diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

23Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali padatanggal 23 Januari 2013 dibawah register Nomor: 1/Pdt.G/2013/PN.Bimengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalildalil gugatan sebagaiberikut :Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinandihnadapan Pendeta pada Gereja Pantekosta Isa Almasih Indonesia diBoyolali pada tanggal 30 Januari 2002, sebagaimana tersebut dalamPiagam Pernikahan Gerejawi No.21/PK/2002, No.1993 No.75 Jo.1936,No.607 dan UU No 1/1974 Jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (6) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhnkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Izin untuk melakukanperceraian dari Pejabat yang berwenang ( Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur ), makaPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan PP 10 tahun 1983 Jo.PP 45 tahun 1990 yang mengatur secara khusus tentang perkawinan dan perceraian bagipegawai negeri sipil; Berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Desasetempat, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebihkurang 2 tahun

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhnkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, makaalasan perceraian sebagaimana dalam UndangUndang Nomor tahun 1974 Jo.PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telahterpenuhi;Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hiduprukun dengan tergugat dan telah telah ada alasan bagi penggugat untuk berceraidengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung RedebCq.

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat' tidak pernahhadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimanadikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1PERMA Nomor : tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil telah menyerahkan surat izin perceraian dariBUPATI Kabupaten Agam nomor 681 tahun 2011 tanggal 30Desember 2011, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.PP

nama ~Yudi Harianio,183/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal O09 Oktober 2007 tentangpembatalan NIP.440041989 atas nama Pipin Oktarlin,185/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal O09 Oktober 2007 tentangpembatalan NIP.440042012 atas nama Lusianti,186/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal O09 Oktober 2007 tentangpembatalan NIP.440042020 atas nama Samsidin,disebabkan karenamasa kerja Wiwin Widya Astuti dan kawankawan tersebut masihkurang dari 1 (Satu) tahun sehingga tidak memenuhi syarat PeraturanPemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Jo.PP

No. 5/Pid.SusTPK/2016/PT.PLGpembatalan NIP.440042020 atas nama Samsidin,disebabkankarena masa kerja Wiwin Widya Astuti dan kawankawan tersebutmasih kurang dari 1 (satu) tahun sehingga tidak memenuhi syaratPeraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Jo.PP Nomor 43tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) huruf b;.

No. 5/Pid.SusTPK/2016/PT.PLGpembatalan NIP.440042020 An.Samsidin,disebabkan karena masakerja Wiwin Widya Astuti Dkk tersebut masih kurang dari 1 (Satu) tahunsehingga tidak memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor : 48Tahun 2005 Jo.PP Nomor 43 tahun 2007 pasal 3 ayat (2) huruf b;Bahwa pada tahun 2008 Badan Kepegawaian Negara menerbitkansurat nomor : F.2630/Y.161/44 tanggal 08 Pebruari 2008 tentanglaporan hasil pemeriksaan Tenaga Honorer yang merekomendasikanterhadap 239 (dua ratus tiga puluh sembilan

.440042018 An.Yudi Harianto,183/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentangpembatalan NIP.440041989 atas nama Pipin Oktarlin,185/DirPPNS/ CPNS/X/2007 tanggal 09 Oktober 2007 tentangpembatalan NIP.440042012 atas nama Lusianti,186/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal O09 Oktober 2007 tentangpembatalan NIP.440042020 An.Samsidin,disebabkan karena masakerja Wiwin Widya Astuti dan kawankawan tersebut masih kurangdari 1 (satu) tahun sehingga tidak memenuhi syarat PeraturanPemerintah Nomor : 48 Tahun 2005 Jo.PP

nama Yudi Harianto,183/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal O09 Oktober 2007 tentangpembatalan NIP.440041989 atas nama Pipin Oktarlin,185/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal O09 Oktober 2007 tentangpembatalan NIP.440042012 atas nama Lusianti,186/DirPPNS/CPNS/X/2007 tanggal O09 Oktober 2007 tentangpembatalan NIP.440042020 atas nama Samsidin,disebabkan karenamasa kerja Wiwin Widya Astuti dan kawankawan tersebut masih kurangdari 1 (satu) tahun sehingga tidak memenuhi syarat PeraturanPemerintah Nomor: 48 Tahun 2005 Jo.PP

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMAIR1.

tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan untuk ituMajelis Hakim memandang perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuanyang bernama: (Calon Istri Anak Pemohon);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yangtelah diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

45 tahun 1990, Majelis Hakim telah memberikankesempatan secara maksimal (selama 6 bulan) kepada Pemohon untukmengurus dan memperoleh surat izin perceraian dari atasannya, akan tetapiPemohon tidak berhasil mendapatkan surat izin tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. 5 tahun 1984 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, MajelisHakim telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan denganmenunjuk ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP