Rangka MHFXW42G772083542, No.Mesin ITR6348283 dan Nomorpolisi DM 1315 AE yang telah diikat dengan sertifikat fidusia sebagaimana diaturdalam Undang Undang tentang Fidusia maka terhadap Jaminan tersebutmelekat hak eksekutorial terhadap benda yang dibebani sertifikat fidusia dan jugamelekat hak preferen sehingga berdasarkan hukum terhadap jaminan tersebutberlaku parate eksekusi berdasarkan hukum UU Fidusia;Menimbang bahwa oleh karena jaminan berupa BPKB tersebut melekatjaminan sertifikat fidusia dan

juga mempunyai hak preferen maka petitum gugatannomor 5 sepanjang mengenai tuntutan untuk menyerahkan barang jaminanharuslah dikabulkan;Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN GtoMenimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yaitutentang besaran kewajiban yang harus dibayar Tergugat dikabulkan sebagian dantuntutan agar Tergugat menyerahkan barang jaminan maka terhadap petitumnomo 5 Hakim dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan no. 1, Hakim berpendapatoleh

No. 239/PDT.G/2011/PN.Jkt.UT untuk segera diangkat dan mengembalikan Bidang Tanah dan Bangunan SHGB No.125/Rawa Laut dalam status semula, yaitu sebagai jaminan kredit atas hutang TERLAWAN II kepada PELAWAN serta menyatakan PELAWAN tetap mendapatkan hak preferen atas Tanah dan Bangunan SHGB No.125/Rawa Laut tersebut;.4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.691.000,- ( satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

No. 239/PDT.G/2011/PN.Jkt.UT dan mengembalikan Bidang Tanah danBangunan SHGB No.125/Rawa Laut dalam status semula, yaitu sebagai jaminan kreditatas hutang TERLAWAN II kepada PELAWAN serta menyatakan PELAWAN tetapmendapatkan hak preferen atas Tanah dan Bangunan SHGB No.125/Rawa Laut tersebut;Menghukum TERLAWAN I dan TERLAWAN II untuk membayar biaya perkara.SUBSIDAIR: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain,mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequa et bono).Menimbang

No. 239/PDT.G/2011/PN.Jkt.UTuntuk segera diangkat dan mengembalikan Bidang Tanah dan Bangunan SHGBNo.125/Rawa Laut dalam status semula, yaitu sebagai jaminan kredit atas hutangTERLAWAN II kepada PELAWAN serta menyatakan PELAWAN tetap mendapatkanhak preferen atas Tanah dan Bangunan SHGB No.125/Rawa Laut tersebut;.4 Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.1.691.000, ( satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah

., dan telah terbitSertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1169/2012yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa sehingga karenanya Tergugat memiliki hak didahulukan ataudiutamakan (hak preferen) apabila Penggugat selaku Debitur telahlalaifwanprestasl; 22+

Menyatakan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalamKonvensi merupakan Kreditur Preferen berhak atas objek sengketa;4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 setiap hari);5.

Bahwa dalam pertimbangannya, judex facti' tidakmenyebutkan hak preferen kepada PemohonHal. 15 dari 14 hal. Put.

adalah atas adanyapermohonan pailit oleh Pemohon PailitMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dariPemohon Kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapatBahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebabpertimbangannya telah tepat ; Terbukti bahwa bukti yang diajukan olehPemohon Pailit telah memenuhi ketetuansebagaimana disebutkan dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang No. 37 Tahun2004 ; Alasan Pemohon Kasasi agar ditetapkansebagai Kreditur Preferen

maka menurut Undangundangini ooyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerakyang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebanidengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undangundang Nomor 4 Tahun1996 tentang hak Tanggungan.Dalam Undangundang ini,diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikankepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusiamemberikan hak yang didahulukan (preferen

menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktueksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusiadan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.Pasal 31Cukup jelasPasal 32Cukup jelasPasal 33Cukup jelasPasal 34Cukup jelasPasal 35Cukup jelasPasal 36Cukup jelasPasal 37Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyaihak yang didahulukan (preferen

No.37 Tahun 2004 dikualifikasikan sebagai Kreditor Preferen Umum, yang sifatpemenuhan tagihannya adalah didahulukan sebab merupakan Utang Harta Pailit,sehingga tanpa adanya kepailitanpun para Karyawan/Buruh tetap mempunyai hakdalam pemenuhannya.Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, maka Pasal 2 Ayat (1) UURI.

mempunyaidua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yangtelah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana disebut dalam Pasal 2 (1) UUNo. 37 Tahun 2004 tentang UndangUndang Kepailitan & PenundaaanKewajiban Pembayaran Utang ; Mengenai keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Status para PemohonPailit sebagai kreditor telah dijelaskan dalam Pasal 2 (1) UUK & PKPU, bahwayang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren,kreditur separatis maupun kreditur preferen

Dalam PKPU) tertanggal 16 Mei2012, yang pada intinya berkehendak melanjutkan kegiatan usahanya danberusaha mencari investor yang akan mengambil alih saham perseroan, sertamenawarkan pembayaran utangnya kepada Para Kreditor sebagai berikut :e Untuk Kreditor SeparatisPembayaran kepada Kreditor Separatis Termohon PKPU minta untuk bungadan denda agar dihapuskan, Untuk Hutang Pokok sebesar Rp.111.045.000.000,00 yang akan mulai dicicil pada tanggal 15 Agustus 2012e Untuk Kreditor PreferenUntuk Kreditor Preferen

Dalam PKPU) tertanggal 16 Mei 2012, yang pada intinya berkehendakmelanjutkan kegiatan usahanya dan berusaha mencari investor yang akanmengambil alin saham perseroan, serta menawarkan pembayaran utangnyakepada Para Kreditor sebagai berikut :e Untuk Kreditor SeparatisPembayaran kepada Kreditor Separatis Termohon PKPU minta untuk bungadan denda agar dihapuskan, Untuk Hutang Pokok sebesar Rp.111.045.000.000,00 yang akan mulai dicicil pada tanggal 15 Agustus 2012e Untuk Kreditor PreferenUntuk Kreditor Preferen

Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan merupakan hakdaripada Terlawan Ill selaku Kreditur Preferen untuk menjalankannyaapabila Debitur telah wanprestasi, sebagaimana amanat dari Pasal 6 UUNo. 4 Tahun 1996.

atas agunan tersebut terbit; maka didaftalkanpada Kantor Pertanahan, dan oleh Kantor Pertanahan diterbitkanSeripikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan, maka SyaratPublisitas adanya Hak Tanggungan telah terpenuhi, berikut SyaratSpesialitas Hak Tanggungan yang tertuang di dalam Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) juga telah terpenuhi sesuai dengan aturan hukum,sehingga dengan demikian Terlawan Ill sebagai Pemegang HakTanggungan memiliki kapasitas sebagai Kreditur Preferen

dengansegala hak yang dimiliki sebagai seorang Kreditur Preferen jika Debiturmelakukan Wanprestasi (Vide UU No. 4 Tahun 1996).Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pat.G/2018/PN.Lmg.6.

Bahwa karena Terlawan telah Wanprestasi, maka Lelang Eksekusi HakTanggungan sebagai upaya terakhir penyelesaian kredit bermasalahTerlawan I dapat dilaksanakan oleh Terlawan Ill selaku krediturpemegang hak preferen.

Nomor 70 PK/Padt.SusPailit/201719.20.sebagai pihak yang mengajukan permohonan pailit telah diatur dengantegas didalam ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan,mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, yangmenyatakan sebagai berikut:Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditorkonkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen.

Knusus mengenaikreditor separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukanpermohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan ataskebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untukdidahulukan;Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masingmasing kreditor adalahkreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2;Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih"adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baikkarena telah diperjanjikan

masih primator, kalau dibagi nanti siapa yangmeneruskan kreditnya, akan menimbulkan permasalahan baru yang rumit danpihak Bank tidak mau tahu dengan semua itu/ pihak Bank keberatan terhadaphal itu Karena merugikan mereka;Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelaskabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hinggakepembuktian/putusan hal ini sesuai hasil Rakernas Badilag di Bandung tahun2016 dengan kalimat Oleh karena pemegang hak tanggungan sebagaikreditur, preferen

640/2014 tgl.04/02/2014.Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud pada JAWABAN angka 4 diatas telah sesuai denganprosedur yang berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atasHalaman 14 dari 34 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Byl.Sertifikat sehingga dapat diikat Hak Tanggungan secara sempurna dandibuktikan dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminantersebut pada JAWABAN angka 4 diatas maka Tergugat Il mempunyaihak preferen

gugatannya.Bahwa Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan mengatur sebagaiberikut:"Apabiia debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasanpiutangnya dan hasil penjualan tersebut.Bahwa sebagaimana Tergugat ll sampaikan pada butir 4 jawaban diatas, Tergugat ll adalah pemegang Hak Tanggungan atas jaminankredit yang dijaminkan oleh Tergugat .Bahwa dengan demikian, Tergugat Il mempunyai hak preferen

Asas Preferen (Droit Preference).Pengertian asas preferen atau hak untuk didahulukan ditegaskandalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 yaitumemberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusiaterhadap kreditor lain untuk mengambil pemenuhan pembayaranpelunasan utang atas penjualan benda objek jaminan fidusia.

tersebut di atas, dan olehkarena dalam kenyataannya objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik nomor1591, 1457, 1491 dan 254 yang dikeluarkan oleh BPN Jember tersebut kinitelah menjadi agunan sehingga dibebani hak tanggungan atas hutang/pinjaman/kredit yang diterima oleh Terbanding dan II dari Bank BRI CabangJember (Terbanding IV), sedangkan pemberian hutang/pinjaman/kredit yangdilakukan Terbanding IV pada Terbanding dan II tersebut dilakukan denganiktikad baik, maka hak Terbanding IV sebagai Kreditur Preferen

./2015seorang kreditur dalam hak tanggungan peringkat kedua melunasipiutang milik kreditur preferen (hak tanggungan peringkat pertama), makakreditur peringkat kedua itu demi undangundang bergeser menjadikreditur yang preferen (peringkat pertama) yang baru atas debitur yangmana semula berhutang pada kreditur pertama;Bahwa, dengan meneliti dalil Gugatan Penggugat perkara a gou yangmendasarkan pada Pasal 1401 KUHPerdata tersebut, maka subrogasiyang Penggugat harapkan tidaklah dapat terjadi dan dilaksanakanterhadap

Wsb.Tanggungan Nomor : 780/2013 tertanggal 24 September 2013 yangdibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) BudiadiGunawan, SH yang beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 157Wonosobo, dan telah terbit Sertifikat Hak Tanggungan PeringkatPertama Nomor : 2361/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 atas namaKSP INTIDANA, berkedudukan dan berkantor Pusat di Semarang,yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, sehingga karenanya Tergugat memiliki hak didahulukan ataudiutamakan (hak preferen

) apabila Penggugat selaku Debitor telahlalai/wanprestasi ;Hak untuk didahulukan (hak preferen) tersebut juga telah ditegaskandalam ketentuan Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :780/2013 tertanggal 24 September 2013, yang memuat klausula antaralain:Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian utangpiutang tersebut di atas, oleh PihakPertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerimakewenangan

Memerintahkan Kurator PT Bukit Inn Resort & Ida Bagus Surya Bhuwana(Dalam Pailit) untuk =memasukkan Utang Pajak = sebesarRp34.094.903.770,00 (tiga puluh empat miliar sembilan pulun empat jutasembilan ratus tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sebagai utangKreditur Preferen;.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 419K/Pdt/2002disampaikan bahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab MasalahTeknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh MahkamahAgung RI disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik (SekarangHak Tanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan,karena menurut undang undang suatu piutang/kredit/tuntutan uanglainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferen dan olehkarena itu mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan

Kec.Tampan,Pekanbaru Riau, dengan luas bangunan 36 M2 (Tiga Puluh Enam MeterPersegi) dan Luas Tanah 100 M2 (Seratus Meter Persegi) merupakan objektanah dan rumah yang telah terlebin dahulu dijaminkan kepada Tergugat Ilsebagaimana dibuktikan dalam fotokopi Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan nomor 330/NOT/2008 tertanggal 25 Juli 2008 (bukti surat T23);Menimbang, bahwa dengan dibebankannya objek tersebut dengan HakTanggungan terhadap Tergugat Il, maka sudan seharusnya Tergugat Ilmemperoleh hak preferen

atas objek tersebut, hal ini sesuai denganYurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 419K/Pdt/2002 disampaikanbahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalamRakernas 1989 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuktanah yang telah dibebani hipotik (Sekarang Hak Tanggungan) tidak dapatdiletakkan sita jaminan oleh Pengadilan, karena menurut undangundang suatupiutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyaihak preferen dan oleh karena itu

masih primator, kalau dibagi nantiSiapa yang meneruskan kreditnya, akan menimbulkan permasalahanbaru yang rumit dan pihak Bank tidak mau tahu dengan semua itu/ pihakBank keberatan terhadap hal itu karena merugikan mereka;Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudahjelas kabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannyahingga kepembuktian/putusan hal ini sesuai hasil Rakernas Badilag diBandung tahun 2016 dengan kalimat Oleh karena pemegang haktanggungan sebagai kreditur, preferen

agunan yang sudah menjadi jaminanutang kepada bank ;Bahwa mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung RInomor 419 K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku HimpunanTanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakemas 1989 yangdihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuk tanah yangtelah dibebani hipotik (sekarang hak tanggungan) tidak dapatdiletakkan sita jaminan oleh Pengadilan, karena menurut undangundang suatu piutang / kredit / tuntutan uang lainnya yang dijamindengan hipotik mempunyai hak preferen

Menyatakan TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSIdalam Konvensi merupakan Kreditur Preferen atas obyek sengketaMenyatakan Pelaksanaan Rencana Lelang atas Hak Tanggunganterhadap Obyek Sengketa adalah sah menurut Hukum.Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSImembayar kerugian materiil sebesar Rp. 3.073.541 .532,70 (tiga milyartujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tigapuluh dua koma tujuh puluh rupiah) dan kerugian immateril Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah

PengadilanNegeri Jepara telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Mei 2017 Nomor63/Pdt.G/2016/PN Jpa, yang amarnya sebagai berikut :DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;DALAM REKONVENSIMengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensiuntuk sebagian ;Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merupakankreditur beritikad baik ;Menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merupakankreditur preferen